DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Program dan Kegiatan Yang Dibiayai; d. Besaran dan Rincian Tahunan Dana Cadangan; e. Sumber Dana Cadangan; f. Pengelolaan; g. Ketentuan Lain-lain; h. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Dana Cadangan kegeiatan pemilihan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD .
5.Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
6.Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana cadangan dimaksudkan dalam rangka mendanai kegiatan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga penyediaan dananya tidak sepenuhnya dibebankan dalam tahun anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan penyediaan dana cadangan adalah agar seluruh tahapan kegiatan Pemilukada terlaksana dengan baik dan lancar.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Pasal 4

Dana Cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) yang disisihkan dalam tiga tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
(2)Rincian Tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau lainnya sehingga tidak cukup mendanai kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan mengatasi hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito.
(2)Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 9

(1)Pengeluaran yang akan disisihkan untuk Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah.

Pasal 10

(1)Pencairan dana cadangan dilaksanakan sekaligus atau bertahap pada tahun anggaran 2018 dan/atau pada saat tahapan pelaksanaan program/kegiatan Pemilukada akan dimulai.
(2)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai keperluan.
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menarik deposito dan bunganya ke kas daerah. BABVII KETENTUAN LAIN – LAIN Dalam hal alokasi dana cadangan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini tidak mencukupi maka akan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005