DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Tujuan dan Sasaran: c. Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban; d. Standar Penyelenggaraan; e. Pendirian, Perizinan dan Perubahan; f. Pembiayaan; g. Pengawasan dan Pembinaan; h. Penutupan dan Pencabutan Izin; i. Ketentuan Peralihan; j. Ketentuan Lain-lain; k. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat terwujudnya fungsi dan tujuan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu mengatur dan

Menetapkan

menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. 14.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. 16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. 17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. 18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya di sebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak saat lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan bentuk lain yang sederajat.
11.PAUD Formal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal.
12.PAUD Nonformal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis.
13.PAUD Informal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, yang orang tuanya bekerja.
15.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
17.Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak yang usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
18.Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk layanan lembaga PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
19.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan layanan PAUD pada jalur pendidikan nonformal, selain TPA, KB, TK/TKLB, yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur’an, atau layanan sejenis/ terkait lainnya.
20.Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan/Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan/Organisasi Kemasyara- katan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Yayasan/Badan dan atau Perorangan.
21.Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD.
22.Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
23.Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, Petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan.
24.Pengawas/Penilik Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas TK/Penilik TK/PAUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang menduduki jabatan fungsional pengawas/Penilik yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan anak usia dini baik pada jalur pendidikan formal, maupun nonformal.
25.Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan dan jenis layanan PAUD.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga PAUD.
27.PAUD Terpadu adalah satuan layanan PAUD yang memberikan layanan PAUD lebih dari 1 (satu) jenis layanan, misalnya ada TK dan KB.
28.PAUD Holistik Integratif adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
29.Bunda PAUD adalah figur Ibu yang merupakan tokoh sentral dalam setiap pemerintahan mulai jenjang Kabupaten, Kecamatan, dan kelurahan/desa

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD bermaksud memberikan akses layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu bagi setiap warga masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendididikan lebih lanjut.

Pasal 4

Warga masyarakat Hulu Sungai Selatan usia 0 – 6 tahun berhak untuk mengikuti program PAUD.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Kecamatan;
3. c.Pemerintah Desa/Kelurahan;
4. d.Kemenag;
5. e.Badan Hukum Penyelenggaraan satuan Pendidikan; dan
6. f.Satuan Pendidikan.
(2)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasikan pada:
1. a.Pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan;
2. b.Peningkatan mutu pendidikan;
3. c.Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik;
4. d.Pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus bagi Desa terpencil, atau tertinggal; dan
5. e.Pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.Pengelolaan dan Penyelenggaraan TK Negeri;
2. b.Penyelenggaraan TK Negeri Pembina, minimal 1 (satu) lembaga pada setiap Kecamatan;
3. c.Penyediaan Pengawas TK dan Penilik PAUD pada setiap Kecamatan, masing-masing minimal 1 (satu) orang;
4. d.Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan dan Insentif kepada TPA, KB, TK/RA/TKLB swasta dan SPS;
5. e.Memfasilitasi peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Formal maupun Nonformal, baik melalui Diklat berjenjang, ataupun beasiswa untuk jenjang S1 dan S2;
6. f.Sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
7. g.Penetapan standar tingkat kabupaten;
8. h.Pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
9. i.Pemberian bantuan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Keuangan Daerah, serta sumber dana lainnya yang sah;
10. j.Membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan Sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
11. k.Melakukan koordinasi dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Pemerintah Kecamatan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :
1. a.Pengawasan, pembinaan dan dukungan atas kegiatan penyelenggaran PAUD;
2. b.Koordinasi pengusulan dan atau penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
3. c.Memfasilitasi terselenggaranya PAUD Percontohan Kecamatan, minimal 1 lembaga; dan
4. d.Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan lain, Desa/Kelurahan, dan pihak terkait lainnya.
(3)Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.Memberikan fasilitasi, pembinaan, dan dukungan penyelenggaraan;
2. b.Mendata anak usia 0-6 tahun dan mengupayakan semua warga masyarakat Desa/Kelurahan mendapatkan layanan PAUD;
3. c.Memasukkan program PAUD kedalam RKP Desa sebagai bagian rencana pembangunan di bidang Pendidikan; dan
4. d.Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak terkait lainnya.
(4)Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.Membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun);
2. b.Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. c.Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan Pemerintah;
4. d.Membiayai kebutuhan operasional pendidikan;
5. e.Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik;
6. f.Mengupayakan dapat terakreditasinya lembaga; dan
7. g.Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan dan pengembangan PAUD.
(5)Satuan Pendidikan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
1. a.Mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai- nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar, motorik halus, sosial, emosional, seni dan kreativitas anak;
2. b.Memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
3. c.Memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia secara optimal;
4. d.Mengevaluasi proses pendidikan dan perkembangan peserta didik;
5. e.Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. f.Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak terkait.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Kriteria peserta didik sebagai berikut :

a.Peserta didik di TPA adalah Anak Usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, dan diprioritaskan bagi anak yang orang tuanya bekerja;
b.Peserta didik KB adalah Anak Usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
c.Peserta didik TK/RA Anak Usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
d.Bagi Desa/Kelurahan yang tidak atau belum terdapat TK/RA, maka KB dan SPS dapat memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun.

Pasal 8

(1)Lama pendidikan, sebagai berikut:
1. a.Lama pendidikan peserta didik TPA disesuaikan dengan kebutuhan;
2. b.Lama Pendidikan peserta didik KB adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
3. c.Lama Pendidikan peserta didik TK/RA adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 9

Kriteria Pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:

a.Memiliki izin operasional sesuai jenis layanan;
b.Memiliki Pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
c.Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan, yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, dan jangka panjang 4 (empat) tahun;
d.Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
e.Memiliki tempat yang aman, nyaman, serta memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
f.Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama; dan
g.Khusus bagi TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Polindes, atau Poskesdes) terdekat.

Pasal 10

(1)Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TK/RA paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(2)Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga KB/SPS paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(3)Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TPA paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
(4)Penerimaan Peserta didik PAUD Formal (TK/RA) dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran, sedangkan PAUD Nonformal (TPA/KB/SPS) dapat dilakukan setiap saat, diprioritaskan bagi calon peserta yang terdekat.
(5)Peserta didik TK/RA/KB dalam kegiatan pembelajarannya harus di kelompokkan kedalam rombongan belajar/kelas sesuai klasifikasi umur.
(6)Jumlah rasio pendidik dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikecualikan bagi Desa terpencil atau tertinggal.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…