DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Azas dan Tujuan; c. Organisasi; d. Pengelolaan Zakat; e. Pengumpulan Zakat; f. Manfaat Zakat; g. Perhitungan Zakat dan Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Sanksi Administrasi; j. Ketentuan Peralihan; k. Penyidikan; l. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam; c. d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
13.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
15.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
17.Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri D 9);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5.Kementerian Agama adalah Kemeterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8.Infaq / Shadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela.
9.Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan.
10.Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain / badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan.
11.Waris adalah pembagian harta peninggalan / pusaka.
12.Kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu.
13.Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum.
14.Muzakki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat.
15.Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq atau shadaqah.
16.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
17.Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
18.Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
19.Rikaz adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
20.Ashnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

BAB II

MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Zakat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di daerah.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dalam daerah ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
(2)Sebelum pengusulan Bupati dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

(1)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada SKPD, badan usaha milik daerah,perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
(2)Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 8

(1)Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
(2)Pengelolaan BAZNAS Kabupaten harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
(3)Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajiban :

a.Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di daerah.
b.Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
c.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan pada akhir tahun.

Pasal 10

(1)BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak memperoleh bagian hak amil.
(2)Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional dan hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…