DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kandangan, dengan isi ringkas sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan; c. Penyertaan Modal; d. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka usaha mendorong perubahan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kandangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kandangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyetoran Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 19);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KANDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha atau pemamfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7.Bank Prekreditan Rakyat adalah Badan Usaha Pemerintah Daerah di bidang keuangan/perbankan.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kandangan yang selanjutnya disebut BPR Kandangan adalah hasil penggabungan (merger) dari Bank Perkreditan Rakyat Kandangan, Bank Perkreditan Rakyat Angkinang dan Bank Perkreditan Rakyat Daha Selatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembalikan posisi keuangan BPR Kandangan dalam posisi sehat, serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal kepada BPR Kandangan sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.607.300.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :

a.Tahun 2006-2008 : Rp. 1.607.300.000,00 (hasil merger)
b.Tahun 2009 : Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 4

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Kandangan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Kandangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 22 Februari 2016 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 22 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, TTD M. IDEHAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3..... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (35/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZAINI FAHRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KANDANGAN I. UMUM Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kandangan merupakan kegiatan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu sebagai lembaga keuangan yang berada di tengah-tengah masyarakat pada hakekatnya mempunyai fungsi dan peran sangat strategis dalam upaya menunjang taraf hidup masyarakat dengan berbagai kemudahan yang diberikan lembaga akan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dalam rangka meningkatkan peran dalam pembangunan daerah dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kandangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945