DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi ringkas sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Nama, Objek dan Subyek Retribusi; c. Golongan Retribusi; d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif; f. Wilayah Pemungutan; g. Tata Cara Pemungutan dan Pembiayaan Retribusi; h. Pelayanan Kesehatan Yang Dikarenakan Retribusi; i. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Jaminan Kesehatan; j. Pembinaan dan Pengawasan; k. Insentif Pemungutan; l. Ketentuan Penyidikan; m. Sanksi Administrasi; n. Ketentuan Pidana; o. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, yang selanjutnya disingkat RSUD Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Golongan Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan oleh RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, dengan tetap mengedepankan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana termasuk BAKHP.

Pasal 8

(1)Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan perawatan kelas III.
(2)Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk jasa pelayanan dan untuk jasa sarana.
(3)Penggunaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Rertribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian jasa.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…