DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 1 diubah; b. Pasal 2 diubah; c. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah; d. Ketentuan Pasal 6 diubah; e. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 14 diubah; f. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 16 diubah; g. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 17 diubah; h. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 18 diubah; i. Ketentuan Pasal 20 diubah; j. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah; k. Ketentuan Pasal 27 diubah; l. Ketentuan Pasal 28 diubah; m. Ketentuan Pasal 30 diubah; n. Paragraf 4 dan Pasal 34 dihapus; o. Ketentuan Pasal 44, diubah; p. Ketentuan Pasal 63 diubah; q. Ketentuan Pasal 64 diubah; r. Ketentuan Pasal 66 diubah; s. Ketentuan Pasal 68 diubah; t. Ketentuan Pasal 69 diubah; u. Ketentuan Pasal 70 diubah; v. Ketentuan Pasal 72 diubah; w. Ketentuan Pasal 73 diubah; x. Ketentuan Pasal 74 diubah; y. Ketentuan Pasal 76 diubah; z. Pasal 88 di hapus; aa. Pasal 89 di hapus; bb. Pasal 90 di hapus; cc. Pasal 91 di hapus; dd. Pasal 92 di hapus; ee. Ketentuan Pasal 94 diubah; ff. Pasal 97 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
19.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014, Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3.Pendatang adalah Penduduk warga negara Indonesia,Orang Asing, yang bermaksud tinggal sementara di daerah jangka waktu “30” hari sampai 1 (satu) tahun.
4.Tamu adalah Warga Negara Indonesiadan Orang Asing yang bertempat tinggal di suatu daerah yang lamanya kurang dari “14” hari.
5.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6.Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
7.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
10.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11.Kecamatan adalah kantor kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12.Kelurahan adalah Kantor kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
14.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16.Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
17.Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA Kecamatan adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
18.Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang orang yang beragama Islam.
19.Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
20.Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
22.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan, Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
23.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26.Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP- El adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
27.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
28.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 6
29.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti bukti kehidupan.
31.Lahir mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukan bukti bukti kehidupan.
32.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
33.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34.Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35.Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kehidupan terjadi.
37.Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
38.Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39.Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40.Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
41.Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negera Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negera Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
42.Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri untuk dicatat pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
43.Pengukuhan Surat Keterangan Pengakuan anak adalah pencatatan pengakuan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 7
45.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
46.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
47.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
48.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49.Petugas Rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
51.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi peduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
52.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi peduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
53.Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesiatinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
54.Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
55.Hari adalah hari kerja.
2.Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Setiap Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :
1. a.Dokumen Kependudukan; 8
2. b.Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. c.Perlindungan atas data pribadi;
4. d.Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
5. e.Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ keluarganya; dan
6. f.Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
(2)Setiap pendatang dapat diberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa surat keterangan domisili.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
(2)Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah.
(3)Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarga.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk dan Pendatang atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.Menerbitkan dokumen kependudukan;
4. d.Menerbitkan Surat Keterangan Domisili;
5. e.Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. g.Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
8. h.Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
9. i.Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
10. j.Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. 9
(2)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)KTP-El diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(2)Penerbitan KTP-El WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
(3)Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-El diatur lebihh lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Paragraf 1 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pembetulan KK dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta pemohon paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima pemohon.
(2)Pembetulan KTP-El dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki data di KK.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-El baru untuk mengantikan KK dan KTP-El yang terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-El lama dari pemohon.
(4)Persyaratan tata cara pembetulan KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pembatalan KK dan KTP-El dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-El paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP-El. 10
(3)Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-El yang diterbitkan di daerah.
(2)Legalisasi KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat dibawahnya.
(3)Persyaratan dan tata cara legalisasi Fotocopi KK dan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa:
1. a.KK dan KTP-El untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
2. b.SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(2)Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1)Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu Keluarga dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP Elektronik.
(2)Persyaratan dan tatacara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu keluarga dan apabila memenuhi syarat diberikan KTP El. 11

12.Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…