DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, ORGAN PDAM, PEGAWAI, DANA PENSIUN, ASOSIASI, PEMBINAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 3
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
22.Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6.Pengelola adalah Direksi dan Dewan Pengawas PDAM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
7.Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan PDAM dan memberikan rekomendasi dan laporan kepada Bupati/RUPM.
8.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meratus yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9.Gaji adalah gaji pokok.
10.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan dan pajak, diperuntukan bagi Pegawai dan Pengurus.
12.Pengurus adalah unsur Dewan Pengawas dan Direksi. 4
13.Tenaga ahli Direksi adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan keahliannya.
14.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban dan biaya yang dibebankan dalam proses menghasilkan, mempertahankan dan mengumpulkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
15.Gaji pokok adalah gaji atau upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan.
16.Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang terdaftar dan diakui Perusahaan.
17.Isteri / suami adalah seorang istri atau suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
18.Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berlaku.
19.Masa Kerja adalah kurun waktu yang diakui sebagai masa pengabdian pegawai.
20.Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
21.Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
22.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi.
23.Uang pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan.
24.Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan.
25.Kartu pegawai adalah identitas pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai Perusahaan.
26.NIPP adalah Nomor Induk Pegawai Perusahaan yang diberikan kepada pegawai Perusahaan.
27.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah daftar penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
28.Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan dinilai oleh atasan langsung dan/ atau Direksi.
29.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya diakui.
30.Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Bupati.
31.Tenaga Honor atau Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja tidak tetap yang bekerja di Perusahaan berdasarkan ikatan kerja jangka pendek.
32.Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honor atau tenaga kontrak.
33.Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap dan/ atau tidak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34.Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
35.Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan. 5

BAB II

ORGAN PDAM

Pasal 2

(1)PDAM dijalankan dengan dukungan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 3

(1)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(5)Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
(6)Pengangkatan Direksi diprioritaskan dari dalam lingkungan PDAM Tirta Meratus.

Pasal 4

(1)Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
1. a.mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);
2. b.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum berkompetensi LSP-AMI di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; 6
7. g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati; dan
8. h.tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(3)Tim Independen terdiri dari Dewan Pengawas, Akademisi, Professional serta unsur DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
(4)Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang lainnya sebagai Direktur.
(2)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan apabila dapat menunjukkan kinerja baik.
(3)Anggota Direksi yang menjabat selaku Direktur, sebelum habis masa jabatannya dapat diangkat menjadi Direktur Utama dan usianya tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun.
(4)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.
(5)Penilaian Kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Laporan kegiatan tahunan dan pertimbangan Dewan Pengawas.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Pasal 7

(1)Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
1. a.Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
3. c.Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan / atau
4. d.Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 8

(1)Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM:
1. a.Pada saat diangkat menjadi Direksi, kepesertaan asuransi dana pensiunnya dapat memilih melanjutkan kepesertaan pensiun pegawai atau pensiun Direksi; 7
2. b.Apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali sebagai Direksi, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 (lima puluh enam) tahun dapat memilih untuk :
  1. 1.Berhenti sebagai pegawai dengan mendapat hak-haknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. 2.Tetap menjadi pegawai PDAM dengan status sebagai tenaga ahli Direksi sampai batas usia pensiun dengan mendapat penghasilan maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.
(2)Penetapan sebagai Tenaga Ahli Direksi dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Prosedur pengangkatan Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

a.Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
b.Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
c.Membina pegawai;
d.Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
e.Menyelengarakan perusahaan sesuai asas kepatutan dan professional meliputi administrasi umum, teknik dan keuangan;
f.Menyusun Rencana Jangka Panjang ( Rencana Strategis / Busines Plan / Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati/Penyerta Modal melalui usul Dewan Pengawas;
g.Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang (Rencana Strategis/Busines Plan/Corporate Plan) Bupati/Penyerta Modal melalui Dewan Pengawas; dan
h.Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.

Pasal 10

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati/Penyerta Modal.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup dan diaudit untuk disahkan oleh Bupati/Penyerta Modal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. 8
(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…