DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, dengan Perubahan sebagai berikut: a. Diantara Pasal 7A diubah; b. Pasal 27 diubah; c. Ketentuan Pasal 31; d. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempedomani dengan ketentuan yang lebih tinggi dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam pelaksanaan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1.Diantara Pasal 7A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
1. a.40 % untuk Jasa Sarana termasuk Bahan dan Alat Kedokteran habis pakai; dan
2. b.60 % untuk Jasa Pelayanan.
(2)Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Instansi pemungut tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) untuk :

a.Cetak Peta pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani pemungutan retribusi;
b.Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani pemungutan retribusi; dan
c.Cetak Peta pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani pemungutan retribusi.
1. 3.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ; RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara, dan jarak tempuh menara.
(4)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.Honorarium petugas pengawas;
2. b.Transportasi;
3. c.Uang makan;
4. d.Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
5. e.Alat tulis kantor; dan
6. f.Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(5)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(7)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
(8)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 26 Mei 2016 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 26 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, TTD M. IDEHAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (63/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZAINI FAHRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM I. UMUM. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan terhadap jenis layanan retribusi dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada jenis retribusi yang sudah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 1 Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi 10.000,- 2 Pemeriksaan Poliklinik Spesialis 15.000,- 3 Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK- KIR 2.500,- 4 Tindakan Operasi :

a.Operasi Sederhana : - Heating 1 – 5 jahitan, tindik daun telinga - Spoling serumen telinga - Sirkumsisi wanita
b.Operasi Kecil : - Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diamemter 1-2 cm
c.Operasi Sedang : - Extirpasi Ganglion, Insisi abses diameter > 2 cm, Insisi tato, Corpus Alineum di mata, hidung, telinga dan anggota tubuh lainnya
d.Sirkumsisi laki-laki
e.Sirkumsisi wanita 25.000, 40.000,- 75.000,- 200.000,- 50.000,- Ter- masuk BAKHP 5 KIR Kesehatan :
a.Umum -pemeriksaan Kesehatan
b.Caten
c.KIR Haji Tahap I terdiri atas :
1. 1.Pemeriksaan Laboratorium - Hb, - Gol.darah, - Kolesterol, - Trigliserid, - Gula Darah, - Urin Lengkap;
2. 2.Tes Kebugaran
3. 3.Tes Kehamilan * (*untuk Wanita Usia Subur) 10.000,- 10.000,- 125.000,- 10.000,- 10.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 15.000,- 20.000,- Kir Haji Tahap I point 1-2 wajib bagi semua calon jamaah haji. Bagi calon jamaah WUS ditamba hkan Tes Kehamil -an
d.KIR Umroh terdiri atas:
1. 1.Pemeriksaan Laboratorium - Hb, - Gol.Darah, - Urin lengkap 2.Tes Kehamilan * (*untuk Wanita Usia Subur)
e.KIR SIM terdiri atas :
1. 1.Pemeriksaan Buta Warna,
2. 2.Pemeriksaan fisik
f.Surat Keterangan Tidak Buta Warna - Tes Buta Warna 400.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 20.000,- 15.000,- 7.500,- 7.500,- 7.500,- Kir Umroh diwajibk an vaksinas i meningit is Rp. 350.000, - (dari Pusat) dan tes kehamila n bagi WUS NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET 6 Tindakan Medik Poli Gigi :
1. 1.Tindakan Medik Sederhana :
a.Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit
b.Ekstraksi gigi sisa akar dengan kegoyangan
c.Tumpatan sementara gigi sulung
d.Tumpatan sementara gigi permanen
e.Sterilisasi saluran akar
f.Trepanasi (buka cavum) 15.000,- Termasu k BAKHP
1. 2.Tindakan Medik Kecil :
a.Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi dengan penyulit
b.Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit
c.Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil
d.Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil
e.Pulp Capping
f.Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit)
g.Insisi Abses 25.000,- Termasu k BAKHP
1. 3.Tindakan Medik Sedang :
a.Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit
b.Tumpatan gigi permenen dengan lubang besar
c.Skaling/Pembersihan Karang Gigi/Rahang
d.Open bor + drainase
e.Operculegctomy
f.Ginggivectomy
g.Alveolectomy
h.Pulpotomy
i.Kuretase 40.000,- Termasu k BAKHP NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 7 Laboratoprium Sederhana :
a.DLO Analyzer
b.Urine Aanalyzer
c.DL Manual
d.Hb
e.Erytrosyt
f.Leukosit
g.Diffcount
h.Trombosit
i.SGOT
j.SGPT
k.LED
l.Malaria m.Gula Darah Sewaktu
n.Asam Urat
o.Cholesterol
p.Trigliserida
q.Widal
r.Urine Lengkap
s.Protein Urine
t.Reduksi Urine
u.Faeces
v.Urine Rutin
w.Ureum
x.Creatinin
y.Golongan Darah
z.Tes Kehamilan 45.000,- 30.000,- 40.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 25.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 20.000,- 8 Pemeriksaan Awal di Ruang UGD 10.000,- 9 Tindakan Keperawatan :
a.Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal
b.Tindakan Keperawatan Sedang/ Parsial
c.Tindakan Keperawatan Khusus 2.000,- 4.000,- 10.000,- Perka li tinda ka n Perka li tinda ka n Perka li tinda ka n Term a su k BAKH P NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 10 Asuhan Keperawatan 20.000,- Perhari (rawat inap) 11 Perawatan Luka Baru 10.000,- Termasu k BAKHP 12 Tindakan Fisiotherapy 20.000,- 13 Visite Dokter :
a.Dokter Umum
b.Dokter Spesialis 10.000/ kali 15.000/ kali 14 Pemeriksaan dan Tindakan Obstetri/Ginekologi :
a.VT
b.Pasang Spikulum
c.IVA Test
d.Pemasangan inplant
e.Pelepasan inplant
f.Pemasangan IUD
g.Pelepasan IUD
h.Partus normal
i.Partus patologis dengan tindakan
j.Manula plasenta
k.Kuretase
l.Pelayanan One Day Care (maksimal 6 jam)
m.Pemeriksaan ANC pada ibu hamil risti
n.Pemeriksaan PNC/Neonatus pada ibu Nifas Risti
o.Melepas tampon vagina
p.Partus dengan penyulit pada puskesmas non perawatan 20.000,- 20.000,- 25.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 600.000,- 850.000,- 250.000,- 350.000,- 150.000,- 10.000,- 15.000,- 30.000,- 750.000,- NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 15 Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka :
a.Heating Luar - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan
b.Heating Dalam : - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan 25.000,- 45.000,- 65.000,- 75.000,- 45.000,- 75.000,- 100.000,- 120.000,- Termasu k BAKHP 16 Tindakan Medis Lain :
a.Irigasi/Ekstraksi serumen
b.Ekstraksi Benda asing di hidung dan telinga
c.Pengobatan epitaksis
d.Ganti balut dengan tampon
e.Eksisi keloid 5 cm
f.Perawatan luka tanpa jahitan
g.Perawatan ulkus/gangrene
h.Perawatan luka bakar < 40%
i.Perawatan luka bakar > 40%
j.Gigitan Ular
k.Tertusuk paku
l.Blast fungtie m.Resusitasi Jantung Paru
n.Observasi pasien 1 – 2 jam
o.Observasi pasien 3 – 6 jam
p.Observasi pasien lebih dari 6 jam 15.000,- 25.000,- 27.500,- 10.000,- 75.000,- 10.000,- 20.000,- 40.000,- 80.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 15.000,- 30.000,- 70.000,- Ter mas uk B A K H P 17 Pemakaian Oksigen per Liter 1.500,- 18 Pemeriksaan Kualitas Air dan lingkungan :
a.Kimia Terbatas per sampel
b.Bakteriologi per sampel
c.Tanah per sampel 25.000,- 25.000,- 25.000,- NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET. 19 Penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-RT) 60.000,- 20 Pemakaian Alat-alat Canggih :
a.Doppler
b.USG
c.EKG
d.Radiologi
e.Nabulizer 10.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 20.000,- Termasu k BAKHP 21 Tarif Ruang Rawat Inap per hari 30.000,- 22 Pemakaian Mobil Ambulance :
a.10 km pertama
b.Di atas 10 km 60.000,- 6.000/km 23 Tindakan Visum :
a.Luar
b.Mayat baru
c.Mayat lama 20.000,- 50.000,- 150.000,- Termasu k BAKHP BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
1. 1.Rumah Tangga : Rp. 5.000,-/ bulan
2. 2.Usaha : Rp. 20.000,-/ bulan
3. 3.Hotel / Penginapan / Wisma : Rp. 30.000,- / bulan
4. 4.Warung Makan : Rp. 20.000,-/ bulan
5. 5.Rumah Makan / Restoran : Rp. 50.000,-/ bulan
6. 6.Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta : Rp. 30.000,-/ bulan
7. 7.Industri : Rp. 30.000,-/ bulan
8. 8.Tempat Hiburan / penyelenggaraan keramaian
a.Menetap : Rp. 100.000,-/ bulan
b.Insidentil : Rp. 200.000,-/ hari
1. 9.Pelayananan Kesehatan
a.Balai Pengobatan/Poliklinik/Puskesmas : Rp. 20.000,-/ bulan
b.Rumah Sakit Pemerintah : Rp. 90.000,-/ bulan
c.Rumah Sakit Swasta : Rp. 300.000,-/ bulan
d.Klinik/Puskesmas dan sejenisnya : Rp. 150.000,-/ bulan
1. 10.Pedagang kaki lima : Rp. 1.500,-/ hari
2. 11.Orang/Badan yang membuang langsung TPSA Dari dalam Kabupaten : Rp. 15.000,-/ M3 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO. JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF ( RP ) KET. 1 2 3 4
3. 1.Retribusi pengujian pertama kali
a.Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4
b.Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
c.Mobil barang, kendaraan khusus : - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
d.Kareta Tempelan/ gandeng
e.Traktor Head 25.000 per kend/ 6 bulan 60.000 per kend/ 6 bulan 90.000 per kend/ 6 bulan 100.000 per kend/6 bulan 120.000 per kend/6 bulan 80.000 per kend/ 6 bulan 90.000 per kend/ 6 bulan 120.000 per kend/6 bulan 150.000 per kend/6 bulan 150.000 per kend/6 bulan NO. JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF ( RP ) KET. 1 2 3 4
1. 2.Retribusi Pengujian berkala kedua dst, numpang uji :
a.Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4
b.Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
c.Mobil Barang, Kendaraan Khusus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton
d.Kareta Tempelan / Gandeng
e.Traktor head 30.000 per kend/6 bulan 40.000 per kend/6 bulan 40.000 per kend/6 bulan 60.000 per kend/6 bulan 80.000 per kend/6 bulan 45.000 per kend/6 bulan 60.000 per kend/6 bulan 80.000 per kend/6 bulan 100.000 per kend/6 bulan 100.000 per kend/6 bulan 3 Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus
a.Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4
b.Mobil Bus - Dengan JBB s/d 7 Ton - Dengan JBB s/d 7 Ton ke atas
c.Mobil barang, Kendaraan Khusus - JBB s/d 2 ton - JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton - JBB di atas 7 ton
d.Kendaraan alat berat
e.Kendaraan roda 2 25.000 per kendaraan 50.000 per kendaraan 60.000 per kendaraan 100.000 125.000 per kend/6 bulan 150.000 per kend/6 bulan 175.000 per kend/6 bulan 250.000 per kendaraan 25.000 per kendaraan NO. JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF ( RP ) KET. 1 2 3 4 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN / BUMD Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang / rusak Penggantian biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor Penggantian biaya tanda plat samping kecil Pergantian biaya buku uji Mutasi Uji Pengujian dan Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap ( Reben ) Retribusi Surat Izin Angkutan Barang 35.000 per kend/6 bulan 10.000 per tanda uji 15.000 / Kendaraan 5.000/ 6 bulan 15.000 / buah / 2 Tahun 50.000 per kend / 6 bulan 15.000 per kend / 6 bulan 25.000 per kend / 6 bulan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS PERTAMBAGAN DAN ENERGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN HULU SUNGAI SELATAN JENIS SATUAN TARIF A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan dan/ atau Peta Dokumen Perijinan
1. 1.Peta informasi ukuran AO
2. 2.Peta informasi ukuran A1
3. 3.Peta informasi ukuran A3
4. 4.Peta untuk lampiran dokumen perijinan
5. 5.Peta digital wilayah pertambangan Per lembar Per lembar Per lembar Per 3 lembar Per CD Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- B. Peta Hardprint Potensi Sumber Daya Mineral, ukuran A3
6. 1.Mineral Logam
7. 2.Mineral Non-Logam
8. 3.Batubara Per lembar Per lembar Per lembar Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- C. Peta Digital Potensi Sumber Daya Mineral
9. 1.Mineral Logam
10. 2.Mineral Non-Logam
11. 3.Batubara Per CD Per CD Per CD Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN JENIS SATUAN TARIF Biaya Pembuatan Peta Peta Tematik Biaya Cetak Peta
12. 1.Ukuran D ( 22 x 34 inci )
13. 2.Ukuran E ( 34 x 44 inci ) Per Peta Per Lembar Per Lembar Rp. 1.500.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,- TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN JENIS SATUAN TARIF A. Peta untuk Lampiran Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD ) Per lembar Rp. 500.000,- B. Peta Informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14. 1.Peta informasi ukuran AO
15. 2.Peta informasi ukuran A1
16. 3.Peta informasi ukuran A3
17. 4.Peta informasi ukuran A4 Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Rp. 750.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO LOKASI MENARA TARIF /TAHUN
18. 1.Kecamatan Kandangan Rp. 6.400.000,-
19. 2.Kecamatan Sungai Raya Rp. 6.800.000,-
20. 3.Kecamatan Angkinang Rp. 6.800.000,-
21. 4.Kecamatan Padang Batung Rp. 7.200.000,-
22. 5.Kecamatan Telaga Langsat Rp. 7.200.000,-
23. 6.Kecamatan Simpur Rp. 7.200.000,-
24. 7.Kecamatan Kalumpang Rp. 7.200.000,-
25. 8.Kecamatan Daha Selatan Rp. 8.000.000,-
26. 9.Kecamatan Loksado Rp. 8.000.000,-
27. 10.Kecamatan Daha Utara Rp. 8.000.000,-
28. 11.Kecamatan Daha Barat Rp. 8.800.000,- BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 27

Pasal 31

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 27

Pasal 31

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014