Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
1.NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,- Rp. 240.000.000,-;
2.NJOP Bangunan : 400 x Rp. 350.000,- Rp.140.000.000,-+ Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp. 380.000.000,-;
NJOPTKP Rp. 10.000.000,-;
3.Dasar pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP) Rp. 370.000.000,-;
4.Tarif pajak 0,1%
5.PBB-P2 terutang : 0,1% x Rp. 370.000.000,- Rp. 370.000,-;
Contoh :
a.Untuk Wajib Pajak yang NJOP nya s/d Rp. 1.000.000.000,00 Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
Tanah seluas 800 m2 dengan NJOP per m2 Rp. 300.000,-; Bangunan seluas 400 m2 dengan NJOP per m2 Rp. 350.000,-; Besarnya PBB P2 terutang adalah sebagai berikut :
b.Untuk Wajib Pajak yang NJOP nya lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :
Tanah seluas 2000 m2 dengan NJOP per m2 Rp. 400.000,-; Bangunan seluas 800 m2 dengan NJOP per m2 Rp. 350.000,-; Taman seluas 400 m2 dengan nilai jual per m2 Rp. 50.000,-; Pagar sepanjang 200 m2 dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan nilai jual per m2 Rp. 175.000,-; Besarnya PBB P2 terutang adalah sebagai berikut :
1.NJOP Bumi : 2000 x Rp. 400.000,- Rp. 800.000.000,-;
2.NJOP Bangunan
a.Rumah dan garasi 800 x Rp. 350.000,- Rp. 280.000.000,-;
b.Taman 400 x Rp. 50.000,- Rp. 20.000.000,-;
c.Pagar (200 x 1,5) x Rp 175.000,- Rp. 52.500.000,-;
Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp. 1.152.500.000,-; NJOPTKP Rp. 10.000.000,-;
d.Dasar pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP) Rp. 1.142.500.000,-;
e.Tarif pajak 0,2%
f.PBB-P2 terutang :
0,2% x Rp. 1.142.500.000,- Rp. 2.285.000,-; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 3 Juli 2014 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 3 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, M. IDEHAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan pajak Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada tahun 2014 kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan tarif PBB P2 yang semula adalah tarif tunggal yaitu 0,3% menjadi 2 (dua) tarif sebagai berikut :
a.Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
b.Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
Perubahan tarif tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahap awal pengalihan PBB P2 menjadi kewenangan daerah dengan tarif 0,3% dapat menyebabkan kenaikan pajak terutang PBB P2 yang tinggi yaitu 50% s.d 200% dikarenakan pada saat PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat tarif efektif yang digunakan adalah 0,1% untuk NJOP <1 (satu milyar) dan 0,2% untuk NJOP > 1 (satu milyar). Sehingga apabila penetapan tarif 0,3% tetap dilaksanakan dapat menjadi beban bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8