DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Asas, Tujuan dan Prinsip; c. Kawasan Tanpa Rokok; d. Kewajiban dan Larangan; e. Peran Serta Masyarakat; f. Pembinaan dan Pengawasan; g. Ketentuan Penyidikan; h. Sanksi Administratif; i. Ketentuan Pidana; j. Ketentuan Peralihan; k. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
1. d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. 15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Tempat Khusus merokok adalah ruangan atau area yang dikhususkan untuk kegiatan merokok yang berhubungan langsung dengan udara luar.
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
11.Fasilitas olahraga adalah suatu alat dan /atau tempat terbuka atau tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik oleh pemerintah,masyarakat atau swasta
12.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.seperti sekolah,madrasah,perguruan tinggi,tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan,ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak area tertutup maupun terbuka.
14.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga seperti mesjid, mushola, gereja, dan tempat ibadah lainnya.
15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat;
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
d.menjaga kebersihan lingkungan pribadi,keluarga dan masyarakat;

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses kegiatan belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olahraga;
g.tempat kerja;
h.tempat umum; dan
i.tempat lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas dengan jaringannya; dan
e.tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.sekolah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.bimbingan belajar; dan
f.tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.tempat bermain anak (terbuka); dan
b.tempat bermain anak (tertutup).

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.masjid/mushola; dan
b.gereja;

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.bus umum;
b.taxi;
c.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
d.angkutan antar kota;
e.angkutan pedesaan; dan
f.angkutan air.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012