DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dengan perubahan sebagai berikut: 1. Diantara BAB VI I I dan BAB I X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB I XA; 2. Diantara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, namun dalam implementasinya terdapat perubahan mekanisme pemungutan dan penambahan beberapa jenis Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo r47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar aRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) diubah sebagai berikut :
15. 1.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IXA KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 28A

Instansi yang berwenang memungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah Dinas/Badan/Kantor/UPT yang bersangkutan.

2.Diantara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2a)Dalam hal pembayaran yang terutang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaannya harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 26 Mei 2016 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 26 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, TTD M. IDEHAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (65/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZAINI FAHRI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu. Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu dan tarif Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN A. Bangunan Tidak Komersial NO Sifat Bangunan dan Klas Jalan Nama Bangunan Klasifiksasi Satuan Permanen (Rp./ M 2 ) Semi Permanen (Rp./ M 2 ) Tidak Permenen (Rp./ M 2 )
1.JALAN NASIONAL/ NEGARA - Bangunan 5.000 3.500 2.000 M² - Pagar 3.000 2.000 1.000 M¹ - Jembatan 3.500 2.000 1.500 M² - Jalan 3.500 2.000 1.500 M² - Turap/Siring 3.000 1.500 1.000 M² - Rabat/Selasar 1.500 1.000 750 M¹ - Bak Tinja 3.500 2.500 1.000 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 3.500 2.500 1.500 M²
2.JALAN PROVINSI - Bangunan 3.000 2.500 1.500 M² - Pagar 2.000 1.500 1.000 M¹ - Jembatan 2.500 1.500 1.000 M² - Jalan 2.500 1.500 1.000 M² - Turap/Siring 2.000 1.000 750 M² - Rabat/Selasar 1.500 1.000 750 M¹ - Bak Tinja 2.500 2.000 1.000 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 2.500 2.000 1.000 M²
3.JALAN KABUPATEN PERUMAHAN/GANG - Bangunan 2.500 1.500 1.000 M² - Pagar 1.500 1.000 750 M¹ - Jembatan 2.000 1.500 750 M² - Jalan 2.000 1.500 750 M² - Turap/Siring 1.500 1.000 750 M¹ - Rabat/Selasar 1.500 1.000 750 M² - Bak Tinja 2.000 1.500 1.000 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 2.000 1.500 1.000 M²
4.JALAN DESA/SETAPAK - Bangunan 2.000 1.500 1.000 M² - Pagar 1.000 750 700 M² - Jembatan 1.000 750 500 M² - Jalan 1.000 750 500 M² - Turap/Siring 1.000 750 500 M¹ - Rabat/Selasar 750 500 375 M² - Bak Tinja 1.500 1.000 750 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 1.500 1.000 750 M² B. Bangunan Komersial NO Sifat Bangunan dan Klas Jalan Nama Bangunan Klasifiksasi Satuan Permanen (Rp.) Semi Permanen (Rp.) Tidak Permenen (Rp) 1. JALAN NASIONAL/ NEGARA - Bangunan 14.000 10.000 6.000 M² - Pagar 10.500 4.000 2.000 M¹ - Jembatan 10.000 8.000 4.000 M² - Jalan 10.000 8.000 4.000 M² - Turap/Siring 8.000 4.000 2.000 M² - Rabat/Selasar 4.000 3.000 1.500 M¹ - Bak Tinja 10.500 7.500 4.500 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 10.500 7.500 4.500 M²
2.JALAN PROVINSI - Bangunan 10.000 6.000 3.000 M² - Pagar 4.000 2.000 1.500 M¹ - Jembatan 8.000 4.000 2.000 M² - Jalan 8.000 4.000 2.000 M² - Turap/Siring 4.000 2.000 1.500 M² - Rabat/Selasar 3.000 1.500 1.500 M¹ - Bak Tinja 7.500 4.500 1.000 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 7.500 4.500 1.000 M² 3. JALAN KABUPATEN PERUMAHAN/GANG - Bangunan 4.000 3.000 2.000 M² - Pagar 2.000 1.500 1.000 M¹ - Jembatan 3.000 2.000 1.000 M² - Jalan 3.000 2.000 1.000 M² - Turap/Siring 2.000 1.500 750 M¹ - Rabat/Selasar 1.500 1.000 750 M² - Bak Tinja 3.000 2.000 1.500 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 3.000 2.000 1.500 M² 4. JALAN DESA/SETAPAK - Bangunan 2.500 1.500 1.000 M² - Pagar 1.500 1.000 750 M² - Jembatan 2.000 1.500 750 M² - Jalan 2.000 1.500 750 M² - Turap/Siring 1.500 1.000 750 M¹ - Rabat/Selasar 1.500 1.000 750 M² - Bak Tinja 2.000 1.500 1.000 M² - Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai 2.000 1.500 1.000 M² C. Bahan Pelengkap NO JENIS BANGUNAN PELENGKAP VOLUME/BENTUK TARIF (Rp) SATUAN
1.Saluran Air - Lebar 0,28 s/d 0,40 m 1.500 M 2 - Lebar 0,41 s/d 1,00 m 2.000 M 2 - Lebar 1,01 s/d 1,50 m 2.500 M 2 - Lebar 1,50 m keatas 2.750 M 2
2.Kolam - Kolam Berenang Mewah 7.000 M 2 - Kolam Berenang Sedang/Biasa 5.000 M 2 - Kolam Berenang Sederhana 4.000 M 2
3.Pipa - Pipa Air 1.000 M 2 - Pipa Gas 2.000 M 2 - Tower 50.000 M 2
4.Tiang Listrik, Telephone, Antena - Listrik 8.500 Batang - Telephone 5.500 Batang - Antena Komersial 5.250 M
5.Kabel - Kabel Listrik Bawah Tanah 5.000 M - Kabel Listrik Atas Tanah 2.500 M - Kabel Telephone Bawah Tanah 5.000 M - Kabel Telephone Atas Tanah 2.500 M 6. Pemasangan Landasan Mesin - Beton Bertulang 10.000 M 2 - Beton Tidak Bertulang 7.500 M 2
7.Gorong-gorong - Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm 750 M - Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm 1.000 M - Gorong-gorong plat beton tinggi 1 cm 2.000 M
8.Tangki - Tangki Air Vol. 1-3 m 10.000 Buah - Tangki Air Vol. 3 m keatas 15.000 Buah - Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m 10.000 M 3 - Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m 15.000 M 3 - Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas 25.000 M 3
9.Billboard/Bangunan Reklame - Billboard/Reklame 2 s/d 3 m 15.000 M 2 - Billboard/Reklame 3 s/d 5 m 20.000 M 2 - Billboard/Reklame 5 m keatas 25.000 M 2 10. Menara Telekomunikasi /Tower / sejenisnya - Rangka Baja/Pipa/Beton 1.000.000 M 3 11 Menara Tunggal /Radio / sejenisnya - Rangka Baja/Pipa/Beton 150.000 M ¹ BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN A. Tarif Lingkungan Kondisi Lingkungan Ukuran Luasan Kawasan Hutan/m 2 (Rp). Kawasan Budidaya Pertanian/m 2 (Rp). Industri dan Perdagangan/m 2 (Rp). Perkotaan dan Pasar/m 2 (Rp). Pemukiman Sosial/m 2 (Rp). -Luas 25 m 2 ke bawah 1.250 1.500 1.500 550 650 -Luas 26 m 2 s/d 100 m 2 1.500 1.750 1.700 700 1.250 -Luas 101 s/d 500 m 2 1.750 2.000 2.000 1.000 1.400 -Luas 501 m 2 s/d 1.000 m 2 2.000 3.000 2.300 1.150 1.900 -Luas 1.000 m 2 ke atas 2.000 3.000 2.500 1.500 2.000 B. Indeks Gangguan (IG)
1.Gangguan sangat besar dengan nilai = 4
2.Gangguan besar dengan nilai = 3
3.Gangguan sedang / menengah dengan nilai = 2
4.Gangguan kecil dengan nilai = 1 C. Indek Lokasi
1.Jalan utama (jalan Negara / Nasional dan Provinsi) dengan nilai = 3
2.Jalan perairan umum di tepi perairan umum dengan nilai = 3
3.Jalan sekunder (jalan kabupaten) dengan nilai = 2
4.Jalan lingkungan (jalan kecamatan/desa) dengan nilai = 1 D. LRTU (Luas Ruang Tempat Usaha per M 2 ) adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya. E. TTU (Tempat Tinggi Usaha per Meter) adalah tinggi yang akan didirikan meliputi ruang/bangunan terbuka dan ruang/bangunan tertutup. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, TTD ACHMAD FIKRY

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…