DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang yang terdiri atas 20 Bab dan 28 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 23

(1)Pelayanan tera dan tera ulang UTTP dilaksanakan oleh UPTD.
(2)Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di Kantor dan di luar kantor.
(3)Petugas pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan oleh tenaga teknis fungsional penera.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1)Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
3. c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
4. d.Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
5. e.Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
9. i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.Menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, seusia Kepala …………………. Kasubbag Per-UU-an Kabag Hukum & Per-UU-an tgl, tgl, tgl, PARAF KOORDINASI dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan negara.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd ARDIANSYAH Diundangkan di Kandangan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ttd MUHAMMAD IDEHAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ….. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (24/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG I. UMUM. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…