DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kabupaten Layak Anak, yang memuat Ketentuan Umum; Pelaksanaan KLA, Hak Anak, dan Kewajiban Anak; Sistem Pembangunan Dan Pelayanan Publik; Keluarga Ramah Anak; Lingkungan Ramah Anak; Forum Anak Daerah; Sistem Perlindungan Khusus Anak; Anak Dalam Situasi Darurat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Dan Anak Dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual; Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif, Serta Anak HIV/AIDS Juga Anak Yang Menjadi Korban Pornografi; Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual, Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan; Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dan Anak Korban Kejahatan Seksual; Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dan Anak Korban Kejahatan Seksual; Peran Pelaku Usaha dan Media Massa; Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak sehingga Daerah perlu merumuskan suatu kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentuk penyelenggaraan Kabupaten layak Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention No. 182 Concerning The Elemination and Immediate Action for The Elemination of the Worth Farms of Child Labour (Konvensi No. 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
19.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaa, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Unit Kerja yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung menangani penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8.Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan peduli serta berbudaya lingkungan hidup yang sehat, mampu memnjamin memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10.Indikator KLA adalah variabel ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, kegiatan dan penghargaan untuk mewujudkan KLA.
11.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan berkerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati atauran yang ada.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
15.Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi- fungsinya yaitu fungsi keagamanaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi, dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
16.Lingkungan layak anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kabupaten dengan sumber daya berbasis Desa/Kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
17.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan di dukung organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, dan melibatkan Forum Anak.
18.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selam 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
19.Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Kecamatan, masyarakat, dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak, melindungai anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi dan mendengarkan pendapat anak, yang merencanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
20.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak, melindungai anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi dan mendengarkan pendapat anak, yang merencanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
21.Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak yang beranggotakan aparat kecamatan, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
22.Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat kecamatan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
23.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
24.Puskesmas Ramah anak adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
25.Fasilitas Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas yang didesain, dibangun/direnovasi dan dioperasikan serta dipelihara dengan mempertimbangkan prinsip berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
26.Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
27.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28.Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29.Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
30.Eksploitasi adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
31.Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, luka psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
32.Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual.
33.Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disingkat dengan TPPO adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
34.Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P3A adalah suatu bentuk layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
35.Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang disingkat (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak.
36.Penyandang disabilitas atau anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
37.Anak disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintekrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38.Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasannya.
39.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
40.Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.
41.Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 2

KLA berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1990.

Pasal 3

KLA memiliki prinsip:

a.Tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b.Non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
c.Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
d.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
e.Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan mengekspresikan pandangannya secra bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi darinya.

Pasal 4

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar adanya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak.
2. b.Mengimplementasikan KLA melalui perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB II

PELAKSANAAN KLA, HAK ANAK, DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
(2)Pelaksanaan KLA meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik.
(3)Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan indikator KLA.
(4)Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
1. a.Kelembagaan; dan
2. b.Klaster hak anak.
(5)Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. b.Penetapan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. c.Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. d.Tersedia Sumber Daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
5. e.Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, unsur dan kecamatan;
6. f.Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. g.Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
(6)Klaster hak anak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dan kesejahteraan anak;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.Hak perlindungan khusus.

Pasal 6

(1)Hak anak meliputi:
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dan kesejahteraan anak;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.Hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Hak anak atas identitas;
2. b.Hak perlindungan identitas;
3. c.Hak berekspresi dan pengeluarkan pendapat;
4. d.Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.Hak akses informasi yang layak; dan
8. h.Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.Anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.Reunifikasi;
4. d.Pemindahan anak secara ilegal;
5. e.Dukungan kesejahteraan;
6. f.Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.Pengangkatan/adopsi anak;
8. h.Tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. g.Kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
2. b.Kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
4. d.Standar hidup.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Pendidikan;
2. b.Tujuan dari pendidikan;
3. c.Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 7

Setiap anak memiliki kewajiban:

a.Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
b.Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.Mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
d.Menghormati orang tua, wali, dan guru serta orang yang lebih tua dimanapun berada;
e.Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
f.Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
g.Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan;
h.Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB III

SISTEM PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
(2)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif, yang membidangi anak dengan di dukung organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, dan melibatkan Forum Anak.
(3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.Membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
2. b.Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan OPD dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
3. c.Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak;
4. d.Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
5. e.Melakukan pemantauan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. f.Melaporkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang membantu secara teknis dan administrasi untuk mendukung serta memfasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA.
(6)Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLA.

Pasal 9

(1)RAD KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
(2)RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
(3)RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
(4)RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(5)RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…