DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;TATA KELOLA SPBE;MANAJEMEN SPBE;AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI;PENYELENGGARA SPBE;PERCEPATAN SPBE;KERJA SAMA;PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
15. 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. 17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. 18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. 19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2612);
19. 20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. 21.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
21. 22.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
22. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
14.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Infrastruktur Pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak bukan Aplikasi SPBE, dan fasilitasi pada Perangkat Daerah yang menjadi penunjang pendukung menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnva.
16.Infrastruktur Keamanan SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses pengawasan, perlindungan, analisis, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi dalam mengamankan SPBE.
17.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
20.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada arsitektur SPBE nasional.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPBE dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE;
f.kerja sama;
g.pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
h.pendanaan.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan SPBE berdasarkan Tata Kelola SPBE.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Infrastruktur pendukung SPBE;
9. i.Infrastruktur keamanan SPBE;
10. j.Aplikasi SPBE;
11. k.Keamanan SPBE; dan
12. l.Layanan SPBE.
(4)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi SPBE:
2. b.Arsitektur SPBE; dan
3. c.Peta Rencana SPBE.
(4)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan RPJMD.
(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(6)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(7)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Arsitektur SPBE di Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyiapkan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi Arsitektur SPBE; dan
2. b.domain Arsitektur SPBE.
(6)Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(7)Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi:
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(8)Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara atau tim koordinasi SPBE nasional.
(9)Penetapan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati dapat melakukan reviu Arsitektur SPBE.
(2)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan berdasarkan:
1. a.perubahan arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf 1; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(4)Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(5)Penetapan perubahan Arsitektur SPBE sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE di Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.peta rencana SPBE nasional;
3. c.Arsitektur SPBE;
4. d.rencana pembangunan Daerah;
5. e.RPJMD; dan
6. f.rencana strategis Pemerintah Daerah.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara pemerintah daerah lainnya dengan instansi pusat.
(5)Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE di Daerah.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan; atau
2. b.sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…