DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Industri Unggulan Kabupaten; 3. Jangka Waktu Rpik Tahun 2019-2039; 4. Pelaksanaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
10.Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
11.Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
12.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
13.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
15.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
16.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
17.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
18.Pelaku Industri adalah perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
19.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri daerah; dan
b.Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan Kebijakan Industri Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi daerah; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.Jangka Waktu RPIK Tahun 2019-2039;
c.Pelaksanaan;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Pembiayaan; dan
f.Lampiran.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri Hulu Agro;
2. b.Industri Pengolahan Berbahan Logam; dan
3. c.Industri Pengolahan Lainnya.
(2)Industri Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan industri kerajinan serta industri olahan bahan tambang dan galian.
(3)Sasaran dan program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
(2)Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:
1. a.Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
2. b.Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
3. c.Pembangunan sumber daya Industri Daerah;
4. d.Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah;
5. e.Pemberdayaan Industri Daerah; dan
6. f.Kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
(3)RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha industri dalam rangka memperkuat struktur industru di daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…