DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, SUMBER DANA CADANGAN, TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 perlu biaya yang besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyiapkan dana beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
b.bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat

(5), pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
6.Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
8.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.
9.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan dalam rangka mendanai kegiatan Pemilukada yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah agar seluruh keperluan pembiayaan dalam tahapan kegiatan Pemilukada tersedia sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB II

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(3)Besaran pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
1. a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(3)Besaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dikurangi apabila kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan pada tahun anggaran berkenaan, dan kekurangannya diakumulasikan pada pembentukan Dana Cadangan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pemilukada, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Dalam hal kegiatan Pemilukada telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan, maka sisa Dana Cadangan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
1. a.APBD tahun anggaran 2022;
2. b.APBD tahun anggaran 2023; dan
3. c.APBD tahun anggaran 2024.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Penganggaran Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD pada pengeluaran pembiayaan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di bank Pemegang Kas Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan.
(2)Penerimaan hasil bunga rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 9

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dengan cara menarik deposito ke Kas Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai keperluan.
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
(4)Dalam hal tahapan Pemilukada dimulai sebelum tahun 2024, maka pencairan dana cadangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019