DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Dasar dan Saham; Organ Perseroda; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Evaluasi, Restrukturisasi dan Pembubaran Perseroda; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Anggaran Dasar Perseroda; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10.Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan;
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
17.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berubah bentuk menjadi Perseroda.
(2)Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama Perseroda Tirta Amandit.
(2)Perseroda Tirta Amandit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perseroda adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikaan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pendirian Perseroda adalah:

a.memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
b.menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
c.Untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; dan
d.memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perseroda meliputi:

a.bidang penyediaan air minum; dan
b.penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan air minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat yang dianggap menguntungkan Perseroda.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian Perseroda adalah tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian Perseroan ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp31.807.334.241,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
(3)Selain dari Pemerintah Daerah, modal yang ditempatkan dan disetorkan pada saat pendirian Perseroan ini juga berasal dari Pemerintah Provinsi yang dulunya merupakan penyertaan modal di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
(4)Modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa penambahan modal daerah atau pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh:

a.Pemerintah Daerah sebesar 81,96% (delapan puluh satu koma Sembilan puluh enam persen);
b.Pemerintah Provinsi sebesar 18,04% (delapan belas koma nol empat persen).

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017