DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang memuat Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat/dokumen penerima bantuan untuk masyarakat miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
11.Non litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lain yang membidangi hukum.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
c.Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan bantuan hukum;
b.Pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
c.Hak dan kewajiban;
d.Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum;
e.Pembayaran dana bantuan hukum;
f.Larangan; dan
g.Ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi sampai dengan berkekuatan hukum tetap/inkracht.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 5

(1)Setiap orang miskin yang berdomisili di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhak menjadi penerima bantuan hukum.
(2)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat/dokumen penerima bantuan untuk masyarakat miskin.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4)dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Berbadan hukum;
2. b.Terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Memiliki kantor atau sekretariat tetap;
4. d.Memiliki pengurus; dan
5. e.Memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum yang bersifat litigasi di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis atau tata kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen (non Aparatur Sipil Negara), dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen (non Aparatur Sipil Negara) dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum yang bersifat litigasi dilakukan dalam penanganan perkara meliputi:

a.Perkara Pidana;
b.Perkara Perdata; dan
c.Perkara Tata Usaha Negara.

Pasal 11

(1)Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
1. a.Penyuluhan hukum;
2. b.Konsultasi hukum;
3. c.Penelitian hukum;
4. d.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
5. e.Drafting dokumen hukum;
6. f.Pemberdayaan masyarakat;
7. g.Mediasi; dan/atau
8. h.Negosiasi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…