DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang memuat Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Larangan; Pencegahan; Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika; Partisipasi Masyarakat; Forum Komunikasi; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang menjadi lintasan perhubungan antar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi, sehingga menimbulkan kerawanan yang cukup besar untuk menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan dan beredarnya narkotika dan prekursor narkotika;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, -- 2 -- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illict, Tarffict in Narcotic Drug abd Psychotropic Substance 1988 (Koncensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemebrantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lemabaran Negra Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana -- 3 -- telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psokotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); -- 4 -- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5.Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
7.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan /atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
9.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan; 10 Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika; 11 Pencandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik mapun psikis.
12.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
13.Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum. -- 5 --
14.Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17.Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penangananan masalah sosial.
18.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19.Rumah Kost/Tempat Pemondokan, yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
20.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
21.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
22.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
25.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
26.Asesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program.
27.Tenga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. -- 6 --
28.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

a.keagamaan;
b.keadilan;
c.pengayoman;
d.kemanusiaan;
e.ketertiban;
f.perlindungan;
g.keamanan;
h.nilai-nilai ilmiah;
i.kepastian hukum;
j.kemitraan; dan
k.kearifan lokal

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. -- 7 --

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pencandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.
d.pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemeritahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
e.Ketentuan mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang:

a.mengkonsumsi obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan dan diketahuinya dapat menimbulkan efek memabukkan/mengganggu kepentingan umum;
b.menghirup dan/atau menghisap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek memabukkan/mengganggu kepentingan umum; dan
c.membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap Prekursor Narkotika. -- 8 --

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.
f.ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

a.Keluarga/orang tua;
b.satuan pendidikan;
c.masyarakat;
d.instansi di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD;
e.badan usaha;
f.tempat usaha;
g.hotel/penginapan;
h.tempat hiburan; dan
i.media massa.

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. -- 9 --

Pasal 10

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

a.menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di Lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
b.membentuk satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.berkoordinasi dengan IPWL untuk melaksanakan layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…