DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peran Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Kelembagaan; Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pelaksana dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Prosedur Pelaksanaan Program dan Penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah, sehingga perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
c.bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dibutuhkan untuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjanga Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
8.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
9.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang memiliki hubungan dengan Perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perusahaan tersebut pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup, meliputi karyawan, masyarakat setempat, pemasok, konsumen, mitra bisnis, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban Perusahaan;
c.kelembagaan;
d.bentuk TJSLP;
e.pelaksana dan program TJSLP;
f.prosedur pelaksanaan program dan penerima TJSLP;
g.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan;
j.pelaporan dan pengawasan; dan
k.pembiayaan.

Pasal 3

Asas pelaksanaan TJSLP di Daerah meliputi:

a.kepastian hukum;
b.partisipatif dan aspiratif;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.keberlanjutan;
f.kemandirian;
g.kebersamaan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah yaitu:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mutualisme dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan:
1. a.kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
2. b.arahan dan kebijakan kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mengatur ketentuan mengenai TJSLP di Daerah;
2. b.pelaksanaan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP agar berdaya guna dan hasil guna;
4. d.memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan sehingga kegiatan TJSLP tidak berdampak negatif terhadap operasional Perusahaan;
5. e.memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif terhadap keberadaan Perusahaan bagi Daerah;
6. f.memberikan penghargaan atas pelaksanaan program TJSLP;
7. g.memberikan insentif berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah;
8. h.mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi pada khususnya dan masyarakat di Daerah pada umumnya;
9. i.menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar Perusahaan;
10. j.mensinergiskan program TJSLP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah berperan:

a.memberikan pemahaman kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan TJSLP;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
d.memfasilitasi terbentuknya forum TJSLP dalam pelaksanaan TJSLP;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP;
f.memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah, Perusahaan berhak:

a.melaksanakan penyusunan program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
b.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP;
c.mendapatkan kemudahan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah Perusahaan berkewajiban:

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
d.menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP;
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada forum TJSLP secara periodik;
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
g.merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
h.menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui forum pelaksana TJSLP;
i.melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
j.melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui forum pelaksana TJSLP.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang tidak memenuhi keajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif;
8. h.pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha; dan/atau
9. i.pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha.
(2)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Bupati memfasilitasi pembentukan forum TJSLP di Daerah.
(2)Keanggotaan forum TJSLP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.DPRD;
3. c.Perusahaan;
4. d.masyarakat; dan
5. e.Perguruan Tinggi.
(3)Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007