DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, berisi tentang Rincian Laporan Realisasi Anggaran

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 16);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.143.549.114.799,66
b.Belanja dan transfer Rp 1.205.337.311.342,03 Defisit sebelum Pembiayaan Rp 61.788.196.542,37
c.Pembiayaan: - Penerimaan Rp 195.304.557.856,47 - Pengeluaran Rp 3.600.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 191.704.557.856,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.504.032.799,66 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.141.045.082.000,00
2. 2.Realisasi Pendapatan Rp 1.143.549.114.799,66 Selisih lebih / (kurang) Rp 2.504.032.799,66
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp125.999.784.514,97 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 1.331.337.095.000,00
2. 2.Realisasi Belanja dan Transfer Rp 1.205.337.311.342,03 Selisih lebih / (kurang) Rp 125.999.784.514,97
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 10.144.532.119,94) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp 190.292.013.857,00)
2. 2.Realisasi Surplus/Defisit (Rp 61.788.196.542,37) Selisih lebih / (kurang) Rp 128.503.817.314,63
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp512.543.999,47 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 194.792.013.857,00
2. 2.Realisasi Rp 195.304.557.856,47 Selisih lebih / (kurang)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp900.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.500.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 3.600.000.000,00 Selisih kurang Rp 900.000.000,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.412.543.999,47 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 190.292.013.857,00
2. 2.Realisasi Rp 191.704.557.856,47 Selisih lebih / (kurang) Rp 1.412.543.999,47

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 194.782.013.856,47
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 194.782.013.856,47
c.SiLPA/SiKPA Rp 129.916.361.314,10
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 129.916.361.314,10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp 2.591.718.417.088,37
b.Jumlah kewajiban Rp 13.599.301.578,00
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.578.119.115.510,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan-LO Rp 1.043.902.756.088,25
b.Beban-LO Rp 1.001.822.577.338,13
c.Surplus Dari Laporan Operasional Rp 42.080.178.750,12
d.Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp 40.757.645.244,12
e.Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp (53.497.168.532,28)
f.Surplus/Defisit LO Rp (12.739.523.288,16)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 174.676.101.285,63
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non- Keuangan Rp (239.577.447.828,00)
c.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan Rp 35.694.000,00
d.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/ Non anggaran Rp 0,00
e.Kenaikan/(Penurunan) Kas Rp (64.865.652.542,37)
f.Saldo Awal Kas Rp 194.782.013.856,47
g.Saldo kas akhir Rp 129.916.361.314,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.591.716.720.300,53
b.Surplus/Defisit-LO Rp (12.739.523.288,16)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp (858.081.502,00)
d.Ekuitas Akhir Rp 2.578.119.115.510,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran II : Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional; Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran V : Neraca; Lampiran VI : Laporan Arus Kas; Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…