DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.361.647.392.350,00 bertambah sejumlah Rp124.039.341.895,00 sehingga menjadi Rp1.485.686.734.245,00 dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Semula Rp1.237.845.797.000,00 Berkurang (Rp27.419.976.000,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.210.425.821.000,00. Belanja Semula Rp1.361.647.392.350,00, Bertambah Rp124.039.341.895,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.485.686.734.245,00 Defisit setelah Perubahan (Rp275.260.913.245,00). Pembiayaan terdir dari: a. Penerimaan Semula Rp123.801.595.350,00 Bertambah Rp151.459.317.895,00 Penerimaan setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00 b. Pengeluaran Semula Rp0,00 Bertambah Rp0,00. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00. Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

1.Pendapatan

a.Semula Rp1.237.845.797.000,00
b.Berkurang (Rp27.419.976.000,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.210.425.821.000,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp1.361.647.392.350,00
b.Bertambah Rp124.039.341.895,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.485.686.734.245,00 Defisit setelah Perubahan (Rp275.260.913.245,00)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp123.801.595.350,00 2) Bertambah Rp151.459.317.895,00 Penerimaan setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00
b.Pengeluaran 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp149.996.358.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp7.488.561.000,00) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp142.507.797.000,00
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp806.670.094.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp6.389.295.000,00) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp800.280.799.00,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp281.179.345.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp13.542.120.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp267.637.225.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp12.738.428.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp2.057.572.000,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp10.680.856.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp10.152.853.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp2.332.484.000,00) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp7.820.369.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp7.545.123.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp730.123.000,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp6.815.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp119.559.954.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp2.368.382.000,00) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp117.191.572.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil
  1. 1.Semula Rp200.253.449.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp45.464.081.000,00) Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp154.789.368.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp539.722.183.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp54.116.420.000,00) Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp485.605.763.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp66.694.462.000,00
  2. 2.Bertambah Rp93.191.206.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp159.885.668.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp20.612.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp7.427.192.000,00 Jumlah hibah setelah Perubahan Rp28.039.192.000,00
2. b.Dana Darurat
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Dana bagi hasil pajak
  1. 1.Semula Rp74.955.280.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp15.007.500.000,00) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp59.947.780.000,00
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  1. 1.Semula Rp185.612.065.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp5.961.812.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp179.650.253.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp823.524.738.000,00
  2. 2.Bertambah Rp59.213.526.189,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp882.738.264.189,00
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp538.122.654.350,00
  2. 2.Bertambah Rp64.825.815.706,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp602.948.470.056,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp580.523.919.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp41.112.114.000,00) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp539.411.805.000,00
2. b.Belanja hibah
  1. 1.Semula Rp11.683.954.000,00
  2. 2.Bertambah Rp7.010.960.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp18.694.914.000,00
3. c.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula Rp21.250.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp5.824.572.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp27.074.572.000,00
4. d.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula Rp2.288.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp2.288.000.000,00
5. e.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula Rp202.778.865.000,00
  2. 2.Berkurang (Rp8.522.461.000,00) Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp194.256.404.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp5.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp96.012.569.189,00 Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp101.012.569.189,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp37.083.776.120,00
  2. 2.Bertambah Rp1.515.312.930,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp38.599.089.050,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp325.939.943.113,00
  2. 2.Bertambah Rp35.723.024.111,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp361.662.967.224,00
3. c.Belanja modal
  1. 1.Semula Rp175.098.935.117,00
  2. 2.Bertambah Rp27.587.478.665,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp202.686.413.782,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp275.260.913.245,00
  1. 1.Semula Rp123.801.595.350,00
  2. 2.Bertambah Rp151.459.317.895,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp0,00
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
  1. 1.Semula Rp123.801.595.350,00
  2. 2.Bertambah Rp151.459.317.895,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp275.260.913.245,00
2. b.Penerimaan piutang daerah
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp0,00
(3)Pengeluara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(4)Kriteria belanja keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (3) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(5)Selain keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap ketentuan lain yang diatur kemudian oleh Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 25 September 2020 26 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd. ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 25 September 20206 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ttd. MUHAMMAD NOOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 413 (NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-55 /2020)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…