DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PENYERTAAN MODAL DAERAH, TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor Seri 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 87);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 104);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 08);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
6.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel.

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun 1993 sebesar Rp85.750.000,00
b.tahun 1994 sebesar Rp53.250.000,00
c.tahun 1995 sebesar Rp56.000.000,00
d.tahun 1996 sebesar Rp56.000.000,00
e.tahun 1997 sebesar Rp297.000.000,00
f.tahun 1998 sebesar Rp319.750.000,00
g.tahun 1999 sebesar Rp200.000.000,00
h.tahun 2000 sebesar Rp717.950.441,00
i.tahun 2001 sebesar Rp250.000.000,00
j.tahun 2002 sebesar Rp250.000.000,00
k.tahun 2003 sebesar Rp350.000.000,00
l.tahun 2004 sebesar Rp500.000.000,00
m.tahun 2005 sebesar Rp1.654.211.400,00
n.tahun 2006 sebesar Rp1.827.691.128,00
o.tahun 2007 sebesar Rp1.891.192.000,00
p.tahun 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00
q.tahun 2009 sebesar Rp2.582.632.000,00
r.tahun 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00
s.tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00
t.tahun 2012 sebesar Rp6.500.000.000,00
u.tahun 2013 sebesar Rp408.572.215,00
v.tahun 2014 sebesar Rp10.000.000.816,00
w.tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00
x.tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp34.116.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam belas juta rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp16.116.000.000,00 (enam belas miliar seratus enam belas juta rupiah).
(3)Dalam hal pembiayaan penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mencukupi karena kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, pemenuhan kekurangan pembiayaan diakumulasikan dari APBD Tahun Anggaran 2024.
(4)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp89.116.00.000,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta rupiah).

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Bank Kalsel.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam peraturan ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Bank Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a.dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 20 September 2022 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd. ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 20 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ttd. MUHAMMAD NOOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 45 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-72/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN I. UMUM Pada tahun 2010, Bank Indonesia meluncurkan program Regional Champion yang bertujuan agar BPD menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional, selain itu berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 bahwa bank dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan modal inti yang dimiliki, salah satu langkah yang harus diambil agar bank kalsel dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut adalah dengan menguatkan struktur permodalan pada Bank Kalsel. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Daerah wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit 3 triliun rupiah dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 desember 2024. Sampai dengan November 2021 modal disetor yang dimiliki bank Kalsel adalah sebesar lebih kurang 1,3 triliun rupiah, dan sesuai dengan keputusan RUPS, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan harus melaksanakan penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal inti minimum dimaksud. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp34.116.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam belas juta rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…