DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN;BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN;JENIS USAHA;TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN;HAK DAN KEWAJIBAN;PELAPORAN DAN EVALUASI;JANGKA WAKTU;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Investor dalam negeri dan Investor asing.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
12.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
13.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
14.Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi.
15.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan Investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.pelaporan dan evaluasi;
h.jangka waktu; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
(3)Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha; dan
2. b.Masyarakat dan/atau Investor lama yang sudah melakukan usaha yang akan melakukan perluasan usaha.
(4)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

(1)Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor meliputi:
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
3. c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.termasuk pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Untuk dapat menerima Insentif dan/atau Kemudahan, Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau Koperasi di daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil dan/atau Koperasi di daerah;
e.bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
f.bunga pinjaman rendah.

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
d.pemberian bantuan teknis;
e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi kepada masyaraakat dan/atau investor menanamkan modal di daerah;
j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang dapat memperoleh Pemberian Instentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
2. b.bidang pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
3. c.bidang pertanian, meliputi sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor peternakan diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil pertanian;
4. d.bidang perikanan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah;
5. e.bidang perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
6. f.bidang energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan; dan
7. g.bidang industri kreatif.
(4)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 11

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.profil perusahaan; dan
2. b.bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
(3)Dalam hal insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.profil perusahaan
2. b.kinerja perusahaan;
3. c.perkembangan usaha;
4. d.lingkup usaha;
5. e.program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
6. f.program kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah; dan
7. g.bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
(4)Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Koperasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…