DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

peraturan daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan sistematika: ketentuan umum; Hak, Kewajiban dan Wewenang; Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Organisasi Profesi; Pembudayaan Gemar Membaca; Akselerasi Pengembangan Budaya LIterasi di Daerah; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Naskah Kuno; Penghargaan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf w Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871;
9. 10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
10. 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
11. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kapupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan di Daerah.
9.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
10.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya Taman Bacaan dan Pojok Baca.
11.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi dari 300 (tiga ratus) sampai 1.000 (seribu) judul bahan judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
13.Pojok Baca adalah lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
14.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
15.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (catat/kelainan fisik), dan sosial ekonomi.
16.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
17.Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang menyelenggarakan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
18.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
19.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
20.Tenaga Perpustakaan adalah sesorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan Perpustakaan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompotensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
22.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
24.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas keperpustakawanan.
25.Ikatan Pustakawan Indonesia adalah Organisasi Profesi Pustakawan yang menaungi seluruh profesi Pustakawan di wilayah Republik Indonesia.
26.Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
27.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, puskesmas, rumah sakit umum, objek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
28.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
29.Standar Perpustakaan Nasional adalah aturan resmi dari lembaga yang berwenang terhadap perpustakaan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

a.hak, kewajiban, dan wewenang;
b.pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan;
c.Tenaga Perpustakaan;
d.organisasi profesi;
e.pembudayaan gemar membaca;
f.akselerasi pengembangan budaya baca di Daerah;
g.kerja sama;
h.naskah kuno;
i.penghargaan;
j.pendanaan; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Masyarakat berhak untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
4. d.memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus bagi penyandang disabilitas
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasana Perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan nasional berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dan lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Setiap penerbit dan/atau penulis di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
(2)Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
3. c.mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
5. e.membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelengggaraan Perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana Perpustakaan;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
g.menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan Perpustakaan; dan
h.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…