DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 215

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PRINSIP;MAKSUD DAN TUJUAN;RUANG LINGKUP;PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA;PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN;PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA;PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA;PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN;PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA;PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN;PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN;PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING;PENGHARGAAN;KOORDINASI KEOLAHRAGAAN;PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;HIBAH KEOLAHRAGAAN;PENDANAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PENYIDIKAN;KETENTUAN PIDANA;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik tingkat daerah maupun nasional, termasuk olahraga tradisional sehingga mampu bersaing dan berprestasi di masa yang akan datang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
17.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi.
7.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah himpunan induk organisasi masyarakat yang mengembangkan Olahraga tradisional, Olahraga kesehatan dan Olahraga khusus.
9.Komite Paralimpik Nasional Kabupaten adalah induk organisasi Olahraga bagi penyandang difabel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sitematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
12.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilaksanakan secara sitematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
13.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
14.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan kesehatan dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
22.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
23.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
24.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25.Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
26.Sarana Olahraga yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
27.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti Doping.
28.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga Internasional yang berada pada tingkat Kabupaten.
30.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (single event).
31.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (multi event).
32.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
33.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
34.Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
35.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
36.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
37.Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
38.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
39.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
40.Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
b.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
c.pembudayaan dan keterbukaan;
d.pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
e.pemberdayaan peran serta Masyarakat;
f.keselamatan dan keamanan; dan
g.kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah meliputi:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
c.menambahkan nilai moral dan akhlak mulia;
d.menumbuhkan jiwa sportif, meningkatkan disiplin dan menghasilkan Olahragawan yang berprestasi;
e.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
f.mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
g.memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
h.mengembangkan Olahraga pariwisata dan menggerakkan ekonomi Masyarakat; dan
i.memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
b.pengelolaan Keolahragaan;
c.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
d.Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
f.pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
g.pengembangan kerjasama dan sistem informasi Keolahragaan;
h.penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
i.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
j.penghargaan;
k.koordinasi Keolahragaan;
l.pengawasan Keolahragaan;
m.peran serta Masyarakat;
n.hibah Keolahragaan; dan
o.pendanaan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga meliputi:
1. a.Olahraga Pendidikan;
2. b.Olahraga Prestasi;
3. c.Olahraga Masyarakat; dan
4. d.Olahraga Penyandang Disabilitas.
(3)Dalam melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
(4)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
(5)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai:
1. a.kemanusiaan;
2. b.sosial;
3. c.budaya;
4. d.literasi fisik;
5. e.keamanan; dan
6. f.norma kepatutan dan kesusilaan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
(2)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Masyarakat.
(3)Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
(4)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
(5)Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan tanggung jawab:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.organisasi Olahraga;
3. c.swasta; dan
4. d.Masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
1. a.Pembinaan dan pengembangan Olahraga, tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga;
2. b.penyediaan dana Keolahragaan;
3. c.penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
4. d.penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan/atau
5. e.pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
1. a.Sarana dan Prasarana Olahraga dengan jumlah penduduk
2. b.Jumlah organisasi Olahraga, Perkumpulan, Klub dan Sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
3. c.Jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
4. d.rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk;
5. e.keterlibatan pihak swasta dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; dan
6. f.tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengenalan Olahraga;
b.pemantauan;
c.pemanduan;
d.pengembangan bakat; dan
e.peningkatan prestasi.

Pasal 10

(1)Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui:
1. a.gerakan memasyarakatkan Olahraga; dan
2. b.mengolahragakan Masyarakat.
(2)Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka:
1. a.menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga;
2. b.membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat; dan
3. c.menguasai gerak dasar Olahraga.

Isi peraturan

Teks215PDFHirarki

Memuat teks peraturan…