DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengembangan ekonomi kreatif,Dengan sistematika: Ketentuan umum; Kewenangan pemerintah daerah; Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif; Pengembangan produk ekonomi kreatif; Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif; Pelaku ekonomi kreatif; Ekosistem ekonomi kreatif; Hak dan kewajiban; Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif; Pengembangan desa kreatif; Inkubator ekonomi kreatif; Sistem informasi ekonomi kreatif; Pelaporan dan pengawasan; Kerja sama; Peran serta masyarakat; Pendanaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. 6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
11. 12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan pen Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya.
6.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam bentuk perlindungan.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseoranganatau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
8.Pelaku Kreasi adalah adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya dalam melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
9.Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
10.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
12.Inkubator Ekonomi Kreatif adalah sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
13.Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
14.Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah.
15.Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
16.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
19.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Desa Kreatif adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa/kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.berkelanjutan;
e.identitas bangsa;
f.kerja sama;
g.kemandirian; dan
h.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mendorong terwujudnya Daerah kreatif sebagai Daerah yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan koordinasi seluruh sektor Ekonomi Kreatif;
b.menyejahterakan Masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan daerah;
d.menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
e.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
f.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi daerah;
g.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
h.melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
i.mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
c.pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
d.pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif;
e.Pelaku Ekonomi Kreatif;
f.ekosistem Ekonomi Kreatif;
g.hak dan kewajiban;
h.Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif;
i.pengembangan Desa Kreatif;
j.inkubator Ekonomi Kreatif;
k.sistem informasi Ekonomi Kreatif;
l.pelaporan dan pengawasan;
m.kerja sama;
n.peran serta Masyarakat; dan
o.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.mengembangkan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif;
c.mengembangkan riset Ekonomi Kreatif;
d.memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual;
e.memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
f.memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman dengan:

a.rencana induk ekonomi kreatif nasional;
b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
c.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
(3)Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan rencana pembangunan daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(3)Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
(4)Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019