DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan Kepala Desa diubah yaitu terkait Ketentuan Umum; Pnitia Pemilihan Umum Daerah; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; persyaratan Calon Kepala Desa; Pelaksanaan kampanye; dan sarana kampanye.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan, kebutuhan dan kondisi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5.Forum koordinasi pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkominda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Komandan Distrik Militer 1003 Kandangan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
11.Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.
12.Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten/Kota dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13.Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
14.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
21.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah dipengaruhi dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
26.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai Bencana Non Alam Nasional berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasinal
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Forkopimda;
2. b.satuan tugas penanganan COVID-2019 kabupaten;
3. c.perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
4. d.perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
5. e.Kementerian Agama di Daerah; dan
6. f.wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Dalam kondisi bencana nonalam COVID-2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan Kepala Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan COVID-2019 kecamatan;
3. c.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. d.tokoh masyarakat.
(4)Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-2019 dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Daerah.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan peraturan bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.Persiapan;
2. b.Pencalonan;
3. c.Pemungutan suara; dan
4. d.Penetapan.
(2)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kondisi bencana non alam COVID-2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID- 2019.
(3)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kondisi bencana alam dan non alam lainnya maka dilaksanakan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi bencana tersebut.
(4)Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 22 huruf g dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen asli;
e.Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus
h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah usai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.Berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dinyatakan oleh dokter pemerintah; dan
l.Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
1. 5.Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
(4)Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-2019 dan protokol lainnya yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.

6.Ketentuan pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pada saat Kampanye, calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-2019, keamanan dan ketentraman.
(2)Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
(3)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(4)Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
(5)bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
(6)Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID- 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

7.Ketentuan pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Media cetak;
2. b.Media elektronik dan/atau media sosial;
3. c.Pertemuan terbatas;
4. d.Tatap muka dan dialog;
5. e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
6. f.Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
7. g.Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pelaksanaan Kampanye dalam masa pandemi COVID-2019 diutamakan menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 30 Juni 2021 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd. ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 30 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ttd. MUHAMMAD NOOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-68/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur yang mengatur syarat calon kepala desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh mahkamah konstitusi. sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. kemudian sejak diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selanjutnya. sehingga Pemerintah Daerah harus melaksanakan perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 4 Tahun 2015