DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan perseroan daerah tirta amandit,Dengan sistematika: Ketentuan umum; Penyertaan modal daerah; Tata cara penganggaran dan pengelolaan; Bagi hasil usaha (Dividen); Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
2.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset/neto/ kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit yang selanjutnya disebut PT. Tirta Amandit (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) adalah dalam rangka pengembangan pelayanan dan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat di Daerah.
(2)Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) adalah untuk;
1. a.meningkatkan pendapatan;
2. b.meningkatkan pelayanan air yang bersih; dan
3. c.mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola yang baik.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) sebesar Rp31.807.334.241,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun 1983-2006 sebesar Rp5.761.366.241,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), berupa alih status aset;
b.tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
c.tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
d.tahun 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
e.tahun 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
f.tahun 2012 sebesar Rp5.945.968.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
g.tahun 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
h.tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
i.tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
j.tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
k.tahun 2017 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) pada APBD tahun anggaran 2025.
(2)Apabila penyertaan modal tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka Penyertaan Modal dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) sebesar Rp40.659.334.241,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah dengan besaran Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Tirta Amandit (Perseroda).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BAGI HASIL USAHA (DIVIDEN)

Pasal 7

(1)Pembagian laba dalam bentuk dividen, atas penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Tirta Amandit (Perseroda) merupakan sumber pendapatan Daerah.
(2)Pembagian laba dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berkenaan dan disetor langsung ke kas umum Daerah.
(3)Pembagian laba dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan asli Daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
(4)Ketentuan mengenai penggunaan laba diatur berdasarkan rapat umum pemegang saham dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat sebagai komisaris dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Tirta Amandit (Perseroda) secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 November 2024 Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ttd. ENDRI Diundangkan di Kandangan pada tanggal 29 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, ttd. MUHAMMAD NOOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 834 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-107/2024). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Tirta Amandit (Perseroda), guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda). Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyertaan modal kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah). Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk pengembangan SPAM tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 mengenai pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Periode perencanaan pada RISPAM selama masa 20 tahun, atau sampai dengan 2041 yang dibagi dalam 4 tahapan, tahap lima tahun I (2022-2026), tahap lima tahun II (2027-2031), tahap lima tahun III (2031- 2036) dan tahap lima tahun empat (2037-2041). Wilayah perencanaan pada RISPAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi dalam daerah pelayanan jaringan perpipaan SPAM di Zona yang meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang. Daerah pelayanan jaringan perpipaan SPAM di Zona 2 yang meliputi Kecamatan Angkinang, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Telaga Langsat. Daerah pelayanan jaringan perpipaan SPAM di Zona 3 meliputi Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat. Untuk keperluan Rencana Induk Pengembangan SPAM diharapkan dapat penambahan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…