DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Meliputi: KETENTUAN UMUM, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PENGELOLAAN DOMAIN, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA, PEMBINAAN, PENGAWASAAN DAN PENGENDALIAN, PEMBIYAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P, pembagian urusan pemerintahan bidang informatika dan komunikasi, urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain pengelolaan e- Government;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnasaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata KeIola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12.Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
13.Peraturan Menteri Informatika dan komunikasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KO MU NIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
6.Informatika adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi baik itu berupa pengumpulan, klasifikasi, pemrosesan, penyimpanan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7.Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.e-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penataan tata laksana pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9.Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
10.Pusat Data atau Data Center adalah repositori terpusat, baik fisik maupun virtual, untuk penyimpanan, manajemen, dan penyebaran data dan informasi yang diorganisir dan berisikan peralatan teknologi informasi (TI), termasuk server, subsistem penyimpanan, switch jaringan, router dan firewall, serta rak server, kabel yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan TI.
11.Keamanan informasi adalah proses proteksi terhadap informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
13.Nama domain adalah alamat Internet penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata,
d.kepastian hukum;
e.sinergi;
f.transparansi; g. kemitraan;
h.etika;i. akuntabilitas; dan
j.partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.terwujudnya penyelenggaraan tatakelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
e.terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.
b.Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
c.Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI/e-Government Bagian Ke sat u Perencanaan e-Government

Pasal 7

Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk e-Government yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e- Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ( 1 )
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat. ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rencana Induk e- government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
(2)Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.detail desain teknis pusat data (detailed engineering design data center);
2. b.integrasi aplikasi dan sistem;
3. c.ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (fiber optic, voip, dan teleconference); dan
4. d.pengembangan sumber daya manusia. ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan SKPD di lingkup Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 10

SKPD dalam melakukan perencanaan e-Government harus mengacu pada Rencana Induk sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…