DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, ALOKASI ANGGARAN, PENERIMA BOSDA, PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA BOSDA, PENGGUNAAN BOSDA, PENGELOLA BOSDA, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN PEMBINAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin program wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bantuan Operasional Sekolah di Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada bantuan program bantuan operasional sekolah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan BOSDA.

Pasal 3

BOSDA bertujuan untuk meringankan pembiayaan kegiatan operasional Pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Pasal 4

BOSDA diselenggarakan dengan prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.efektif;
d.efisien;
e.ekonomis;
f.tertib;
g.kepatuhan; dan
h.kewajaran.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran BOSDA dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan besaran alokasi anggaran BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENERIMA BOSDA

Pasal 6

Penerima BOSDA terdiri dari:

a.sekolah dasar negeri dan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
b.sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA BOSDA

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan BOSDA, penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional; dan
b.terdata dalam Data Pokok Pendidikan.

Pasal 8

(1)Dana BOSDA disalurkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan ke S ekolah penerima BOSDA setiap bulan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana BOSDA ke sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN BOSDA

Pasal 9

(1)Dana BOSDA dipergunakan untuk biaya operasional Sekolah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
(2)Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan pemenuhan standar nasional pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLA BOSDA

Pasal 10

BOSDA dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…