DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Wewenang Pemerintah Daerah; OKKPD; Jaminan Mutu; Jaminan Keamanan; Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT; Penyediaan Sarana/ Tempat Usaha PSAT; Penyimpanan dan Pengangkutan; Pengujian Mutu; Kerjasama; Sistem Informasi; Jaminan Pemasaran; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keamanan dan peningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu perlindungan terhadap konsumen pangan segar asal tumbuhan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan keamanan pangan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/ KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
7.Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8.Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9.Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan PSAT.
10.Keterangan Asal Usul Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keterangan Asal Usul PSAT adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pengepul, alamat pelaku usaha/pengepul, lokasi produksi/ pengumpulan, jenis komuditas dan volume PSAT yang diedarkan.
11.Sertifikat Mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/ laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
12.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
13.Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku produk dalam negeri maupun luar negeri.
14.Persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Persyaratan Keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
15.Sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Sanitasi PSAT adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi PSAT yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
16.Kemasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Kemasan PSAT adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus PSAT, baik yang bersentuhan langsung dengan PSAT ataupun tidak.
17.Label Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Label PSAT adalah setiap keterangan mengenai PSAT yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada PSAT, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan PSAT.
18.Sarana/Tempat Usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas PSAT.
19.Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas PSAT selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
20.Pengangkutan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pengangkutan PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan PSAT dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan PSAT.
21.Pengujian Mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap PSAT menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
22.Sistem Informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
23.Peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan ataupun tidak.
24.Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan PSAT dan kriteria Sertifikasi prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
25.Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha PSAT yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis PSAT baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga permasyarakatan.
26.Pemasaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemasaran PSAT adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran produk yang diproduksi dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik melalui pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, maupun pencelupan (blanching) yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyaakat umum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keamanan PSAT di Daerah dimaksudkan sebagai:

a.menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
b.mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan PSAT meliputi:

a.tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
b.terciptanya sistem produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggung jawab;
c.terciptanya pasar bagi produksi PSAT Daerah;
d.terwujudnya penjaminan mutu produksi; dan
e.pemberian jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang Pemerintah Daerah;
b.jaminan mutu;
c.jaminan keamanan;
d.Label PSAT;
e.syarat dan tata cara pendaftaran PSAT;
f.penyimpanan dan pengangkutan;
g.pengujian mutu;
h.kerja sama;
i.Sistem Informasi;
j.jaminan pemasaran;
k.peran serta masyarakat;
l.larangan;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.pendanaan.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keamanan PSAT berwenang:

a.menetapkan kebijakan Mutu PSAT dan sistem Mutu PSAT sesuai standar acuan;
b.melaksanakan pendataan terhadap Pelaku Usaha PSAT di Daerah;
c.melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT di Daerah;
d.melaksanakan inspeksi Keamanan PSAT di Daerah; dan
e.menentukan kebijakan pengawasan Mutu PSAT hasil pertanian.

BAB III

OKKPD

Pasal 6

(1)OKKPD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
(2)Keanggotaan OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Ketua OKKPD;
2. b.Koordinator Pengawasan;
3. c.Sub Koordinator Administrasi;
4. d.Sub Koordinator Teknis; dan
5. e.Petugas Pengawas Keamanan Pangan.
(3)Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan.
(4)Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
1. a.menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
2. b.menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemaantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK;
3. c.menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
4. d.menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
5. e.menandatangani surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
6. f.melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD provinsi;
7. g.bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.
(5)Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
1. a.menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post- market, dan pengawasan pemenuhan PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;
2. b.melakukan reviu hasil validasi pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
3. c.merumuskan program pembinaan pelaku usaha PAT PD-UK;
4. d.mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
5. e.menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
(6)Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
1. a.menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
2. b.memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
3. c.menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
4. d.melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK; dan
5. e.melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
(7)Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
1. a.mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
2. b.melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
3. c.melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
4. d.mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
5. e.melaporkan hasil pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.
(8)Petugas Pengawas Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas:
1. a.melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
2. b.melaksanakan pengambilan contoh PSAT PD-UK apabila diperlukan;
3. c.melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
4. d.membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. e.mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
6. f.mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
7. g.melakukan sosialisasi kemanan pangan kepala stakeholder terkait dan masyarakat; dan
8. h.menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.
(9)Keanggotaan OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.
(10)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

JAMINAN MUTU

Pasal 7

(1)Setiap pemasaran PSAT yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah dan luar negeri harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
(2)Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
1. a.Keterangan Asal Usul PSAT; dan
2. b.Sertifikat Mutu.

Pasal 8

(1)Jenis PSAT yang harus memiliki Keterangan Asal Usul PSAT dan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
1. a.buah-buahan;
2. b.sayur-sayuran;
3. c.biji-bijian; dan
4. d.jamur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis PSAT yang harus memiliki Keterangan Asal Usul PSAT dan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Keterangan Asal Usul PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tercatat pada manajemen:
1. a.pasar tradisional;
2. b.pasar induk;
3. c.hotel;
4. d.restoran; dan
5. e.rumah sakit.
(2)Keterangan Asal Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Pelaku Usaha PSAT;
2. b.alamat Pelaku Usaha PSAT;
3. c.lokasi produksi/pengumpulan;
4. d.jenis komoditas; dan
5. e.volume.

Pasal 10

(1)Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh OKKPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…