DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN jdih.humbanghasundutankab.go.id
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 4). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di wilayah kerjanya.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. jdih.humbanghasundutankab.go.id
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pedukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15.Pelaksana kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun disingkat Kadus adalah perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah Dusun.
16.Kepala Urusan adalah unsur sekretariat Desa.
17.Kepala Seksi adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
18.Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut TP3D adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
19.Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah pemindahan Perangkat Desa dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan yang sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Tata cara pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan :

a.Mutasi Jabatan Perangkat Desa;
b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Pasal 3

(1)Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan: jdih.humbanghasundutankab.go.id
1. a.untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien.
2. b.penyegaran organisasi dan/atau pemberian penghargaan bagi Perangkat Desa yang mampu berkinerja baik.
3. c.sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa dilarang melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(3)Mutasi Jabatan Perangkat Desa meliputi:
1. a.dari jabatan Kepala Urusan menjadi kepala urusan yang lain;
2. b.dari jabatan Kepala Seksi menjadi Kepala Seksi yang lain;
3. c.dari jabatan Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi;
4. d.dari jabatan Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan;
5. e.dari jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Dusun;
6. f.dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi;
7. g.dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa;
(4)Dalam hal Mutasi Jabatan Perangkat Desa dari jabatan Perangkat Desa non Sekretaris Desa ke jabatan Sekretaris Desa, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris Desa;
2. b.dapat mengoperasikan komputer.
(5)Mutasi Jabatan Perangkat Desa wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(6)Mutasi Jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pembentukan tim;
2. b.penjaringan;
3. c.penyaringan; dan
4. d.penetapan pengangkatan.
(2)Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. jdih.humbanghasundutankab.go.id

Pasal 5

(1)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a, Kepala Desa mengadakan rapat pembentukan TP3D.
(2)TP3D keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat.
(3)Keanggotaan TP3D ditetapkan secara gasal dengan susunan sebagai berikut :
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
(4)Penentuan susunan kedudukan dalam TP3D ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
(5)Hasil musyawarah atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan daftar hadir.
(6)TP3D tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
(7)Pembentukan TP3D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
(2)Tugas dan fungsi TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.membuat tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
2. b.melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
3. c.mengumumkan jabatan Perangkat Desa yang lowong dan pembukaan pendaftaran kepada warga masyarakat;
4. d.menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran calon Perangkat Desa;
5. e.mengumumkan calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian tertulis calon Perangkat Desa;
6. f.melaksanakan ujian tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa, bekerjasama dengan Dinas;
7. g.menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis calon Perangkat Desa;
8. h.mengumumkan ujian tertulis calon Perangkat Desa;
9. i.membuat berita acara hasil ujian tertulis calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa; dan
10. j.menetapkan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dalam setiap jabatan. jdih.humbanghasundutankab.go.id
(3)TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
1. a.bersifat mandiri dan tidak memihak;
2. b.mengupayakan penjaringan dan penyaringan agar berjalan tertib, lancar dan aman;
3. c.menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
(4)TP3D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan TP3D, Kepala Desa mengadakan rapat bersama TP3D untuk melaksanakan persiapan pengangkatan Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara, dengan materi:

a.penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan;
b.penyusunan dan penetapan tata tertib dan pengangkatan Perangkat Desa;
c.penyusunan rencana biaya.

Pasal 8

(1)TP3D wajib mengumumkan pendaftaran calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempelkan di kantor/balai desa, di tempat strategis, dan/atau diumumkan di rumah ibadah yang ada di desa.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua TP3D yang memuat secara jelas tentang:
1. a.persyaratan;
2. b.tanggal mulai dan batas akhir pendaftaran;
3. c.tempat pendaftaran;
4. d.waktu pendaftaran bakal calon; dan
5. e.jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)Pendaftaran penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa bertempat di Kantor Desa dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 15.00 WIB.
(2)Pelamar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa surat lamaran bermeterai cukup dengan kelengkapan administratif rangkap 2 (dua).

Pasal 10

(1)Pelamar calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. jdih.humbanghasundutankab.go.id
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.Warga desa yang memiliki status kependudukan di desa yang bersangkutan, baik bertempat tinggal di desa dan/atau di luar desa;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.berkelakuan baik;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila calon Perangkat Desa tersebut terpilih dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
12. l.surat lamaran calon Perangkat Desa.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.bagi bakal calon pada sekretariat dan Kepala Seksi:
  1. 1.mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. 2.mempunyai pemahaman tentang kehidupan sosial budaya Desa setempat.
2. b.bagi bakal calon pelaksana kewilayahan.
  1. 1.mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat;
  2. 2.mampu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dusun; dan
  3. 3.memahami sosial budaya masyarakat setempat.
(4)Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
(5)Bagi pegawai negeri sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. jdih.humbanghasundutankab.go.id

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN jdih.humbanghasundutankab.go.id
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 4). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di wilayah kerjanya.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. jdih.humbanghasundutankab.go.id
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pedukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15.Pelaksana kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun disingkat Kadus adalah perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah Dusun.
16.Kepala Urusan adalah unsur sekretariat Desa.
17.Kepala Seksi adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
18.Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut TP3D adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
19.Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah pemindahan Perangkat Desa dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan yang sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Tata cara pengangkatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan :

a.Mutasi Jabatan Perangkat Desa;
b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Pasal 3

(1)Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan: jdih.humbanghasundutankab.go.id
1. a.untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien.
2. b.penyegaran organisasi dan/atau pemberian penghargaan bagi Perangkat Desa yang mampu berkinerja baik.
3. c.sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa dilarang melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(3)Mutasi Jabatan Perangkat Desa meliputi:
1. a.dari jabatan Kepala Urusan menjadi kepala urusan yang lain;
2. b.dari jabatan Kepala Seksi menjadi Kepala Seksi yang lain;
3. c.dari jabatan Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi;
4. d.dari jabatan Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan;
5. e.dari jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Dusun;
6. f.dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi;
7. g.dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa;
(4)Dalam hal Mutasi Jabatan Perangkat Desa dari jabatan Perangkat Desa non Sekretaris Desa ke jabatan Sekretaris Desa, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris Desa;
2. b.dapat mengoperasikan komputer.
(5)Mutasi Jabatan Perangkat Desa wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(6)Mutasi Jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pembentukan tim;
2. b.penjaringan;
3. c.penyaringan; dan
4. d.penetapan pengangkatan.
(2)Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. jdih.humbanghasundutankab.go.id

Pasal 5

(1)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a, Kepala Desa mengadakan rapat pembentukan TP3D.
(2)TP3D keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat.
(3)Keanggotaan TP3D ditetapkan secara gasal dengan susunan sebagai berikut :
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
(4)Penentuan susunan kedudukan dalam TP3D ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
(5)Hasil musyawarah atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan daftar hadir.
(6)TP3D tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
(7)Pembentukan TP3D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
(2)Tugas dan fungsi TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.membuat tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
2. b.melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
3. c.mengumumkan jabatan Perangkat Desa yang lowong dan pembukaan pendaftaran kepada warga masyarakat;
4. d.menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran calon Perangkat Desa;
5. e.mengumumkan calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian tertulis calon Perangkat Desa;
6. f.melaksanakan ujian tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa, bekerjasama dengan Dinas;
7. g.menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis calon Perangkat Desa;
8. h.mengumumkan ujian tertulis calon Perangkat Desa;
9. i.membuat berita acara hasil ujian tertulis calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa; dan
10. j.menetapkan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dalam setiap jabatan. jdih.humbanghasundutankab.go.id
(3)TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
1. a.bersifat mandiri dan tidak memihak;
2. b.mengupayakan penjaringan dan penyaringan agar berjalan tertib, lancar dan aman;
3. c.menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
(4)TP3D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

a.penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan;
b.penyusunan dan penetapan tata tertib dan pengangkatan Perangkat Desa;
c.penyusunan rencana biaya.

Pasal 8

(1)TP3D wajib mengumumkan pendaftaran calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempelkan di kantor/balai desa, di tempat strategis, dan/atau diumumkan di rumah ibadah yang ada di desa.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua TP3D yang memuat secara jelas tentang:
1. a.persyaratan;
2. b.tanggal mulai dan batas akhir pendaftaran;
3. c.tempat pendaftaran;
4. d.waktu pendaftaran bakal calon; dan
5. e.jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)Pendaftaran penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa bertempat di Kantor Desa dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 15.00 WIB.
(2)Pelamar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa surat lamaran bermeterai cukup dengan kelengkapan administratif rangkap 2 (dua).

Pasal 10

(1)Pelamar calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. jdih.humbanghasundutankab.go.id
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.Warga desa yang memiliki status kependudukan di desa yang bersangkutan, baik bertempat tinggal di desa dan/atau di luar desa;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.berkelakuan baik;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila calon Perangkat Desa tersebut terpilih dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
12. l.surat lamaran calon Perangkat Desa.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.bagi bakal calon pada sekretariat dan Kepala Seksi:
  1. 1.mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. 2.mempunyai pemahaman tentang kehidupan sosial budaya Desa setempat.
2. b.bagi bakal calon pelaksana kewilayahan.
  1. 1.mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat;
  2. 2.mampu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dusun; dan
  3. 3.memahami sosial budaya masyarakat setempat.
(4)Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
(5)Bagi pegawai negeri sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. jdih.humbanghasundutankab.go.id