DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KEDUDUKAN RPJM DAERAH;SISTEMATIKA RPJM DAERAH; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; PERUBAHAN RPJM DAERAH; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang HasundutanNomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025- 2029.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
15.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen RPJMD ini guna lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara (terdapat 33 kabupaten/kota). Luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan 3,1% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kawasan dataran tinggi Sumatera Utara. Letak tersebut menjanjikan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu kawasan swasembada pangan, air dan energi serta kawasan pariwisata Danau Toba dikarenakan Kabupaten Humbang Hasundutan salah satu dari 7 Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJMD Daerah sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan agar dokumen RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III.1. VISI DAN MISI Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode tahun 2025- 2030 yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1)RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029
(2)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati.
(3)RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pada Sub Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2026-2030, serta sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif sesuai periodesasi RPJMD. Kerangka pendanaan merupakan kemampuan/kapasitas riil Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan periodesasi tahun 2026-2030, sedangkan Belanja Daerah merupakan kebutuhan anggaran untuk membiayai pembanguan selama periodesasi Tahun 2026-2030.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJM Daerah meliputi:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran umum Daerah;
3. c.Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.Bab V : Penutup
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP V.1. KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dideteksi melalui target yang telah ditetapkan dari beragam indikator per tahun sebagai bahan monitor, pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja pembangunan yang dilaksanakan. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang beraktivitas di Kabupaten Humbang Hasundutan, agar saling berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
2. b.pengendalian pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat )1) meliputi:
1. a.evaluasi program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD; dan
2. b.evaluasi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah

BAB VI

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, OLOAN P NABABAN Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, CHIRISTISON RUDIANTO MARBUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2025 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-66/2025)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H. NIP. 19760107 200604 1 004 i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... iv DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... I.1 I.1. Latar Belakang ...................................................................................... I.1 I.2. Dasar Hukum ........................................................................................ I.2 I.3. Hubungan Antar Dokomuen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................................................................................................. I.3 I.4. Maksud dan Tujuan ............................................................................... I.5 I.5. Sistematikan Penulisan.......................................................................... I.5 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ................................................................................... II.1 II.1 Aspek Geografi dan Demografi .......................................................... II.1 II.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ............................................... II.1 II.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ............................................................ II.2 II.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .......II.13 II.1.4. Berketahanan Energi Air dan Kemandirian Pangan ..........II.27 II.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ...................................................II.30 II.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ............II.33 II.1.7. Demografi ............................................................................................II.36 II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................II.39 II.2.1. Kesejahteraan Ekonomi .................................................................II.39 II.2.2. Kesehatan Untuk Semua ................................................................II.45 II.2.3. Pendidikan Berkualias Yang Merata .........................................II.50 II.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif ..............................................II.54 II.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ....................II.55 II.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif ..................................................................................................II.57 II.3. Aspek Daya Saing Daerah .............................................................................II.59 II.3.1. Daya Saing SDM .................................................................................II.59 II.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi .............................II.61 II.3.3. Penerapan Ekonomi Hijua ............................................................II.67 II.3.4. Tranformasi Digital ..........................................................................II.67 II.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ................................II.68 II.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ...............................................................................................II.69 II.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro .............................................................II.73 II.4. Aspek Pelayanan Umum ..............................................................................II.76 II.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegrasi dan Adaptif ...........................................................................................II.76 II.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial ...................................................................II.78 II.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ................................................................................II.79 II.5. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ........................................................II.80 II.5.1. Capaian Kinerja Makro Pemerintah ..........................................II.80 II.5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................II.83 II.5.3. Capaian Kinerja Indikator KunciPerangkat Daerah ...........II.90 II.6. Gambaran Keungan Daerah ..................................................................... II.101 ii II.6.1. Kondisi Keuangan Daerah 5 Tahun Terakhir ..................... II.102 II.6.2. Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 ......................................................................................... II.109 II.6.3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 ........................................................................... II.111 II.6.4. Proyeksi Pendanaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2030 ........................................................................... II.113 II.5.2. Neraca Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ......................................................................................... II.116 II.7. Permasalahan dan Isu Strategis ............................................................. II.120 II.7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................... II.120 II.7.2. Isu Strategis ...................................................................................... II.127 BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.......... III.1 III.1. Visi dan Misi ....................................................................................................... III.1 III.2. Tujuan .................................................................................................................. III.2 III.3. Sasaran ............................................................................................. III.3 III.4. Strategi dan Arah Kebijakan ......................................................... III.10 III.5. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah ........................ III.18 III.5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 ..........................II.19 III.5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027 ..........................II.19 III.5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028 ..........................II.19 III.5.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029 ..........................II.20 III.5.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2030 ..........................II.20 III.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 .... III.20 III.6.1. Program Strategis Kabupaten Humbang Hasundutan Sesuai Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara ..............II.20 III.6.2. Program Strategis Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan .........................................................................................II.24 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ............................................... IV.1 IV.1. Program Perangkat Daerah .......................................................................... IV.1 IV.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ................................................................................. IV.1 IV.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ....................................................................................................... IV.4 IV.1.3. Urusan Pilihan .................................................................................... IV.9 IV.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ............................. IV.10 IV.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .............................. IV.11 IV.1.6. Unsur Pemerintahan Bidang Pengawasan ............................ IV.12 IV.1.7. Unsur Kewilayahan ........................................................................ IV.12 IV.1.8. Unsur Pemerintahan Umum ...................................................... IV.12 IV.2. Indikator, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026-2030 .................. IV.13 IV.3. Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 Kawasan Swasembada Pangan, Air Dan Energi ............................... IV.46 IV.4. Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Dan Program Prioritas/ Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Sumatera Utara ............ IV.47 IV.5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ................................IV.157 IV.5.1. Indikator Kinerja Utama ............................................................IV.157 IV.5.2. Indikator Kinerja Daerah ...........................................................IV.166 iii BAB V PENUTUP ......................................................................................................................... V.1 V.1. Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................... V.1 V.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan ................................ V.1 V.1.2. Kerangka Pengendalian ................................................................... V.3 V.1.3. Sistem Intensif ..................................................................................... V.7 V.1.4. Mekanisme Perubahan ..................................................................... V.7 V.1.5. Komunikasi Publik ............................................................................. V.8 V.2. Pembiayaan Pembangunan ........................................................................... V.8 V.3. Kesimpulan........................................................................................................... V.9 iv DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan ...................................................................................................................... II.1 Tabel 2.2 Penggunaan Lahan per Kecamatan ...................................................................... II.3 Tabel 2.3 Potensi Pengembangan Wisata ............................................................................... II.4 Tabel 2.4 Potensi Sumber Daya Air dan Pemanfaatannya ............................................... II.6 Tabel 2.5 Luas Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan .................................................II.13 Tabel 2.6 Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan ......II.15 Tabel 2.7 Proyeksi Produksi Komoditas Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 .........................................................................II.16 Tabel 2.8 Proyeksi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 ...................................................................................................II.18 Tabel 2.9 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 ...................................................................................................II.18 Tabel 2.10 Proyeksi Selisiih Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 .............................II.19 Tabel 2.11 Proyeksi Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 .........................................................................II.19 Tabel 2.12 Ketersediaan Air Kabupaten Humbang Hasundutan ..................................II.21 Tabel 2.13 Kebutuhan Air Kabupaten Humbang Hasundutan .......................................II.21 Tabel 2.14 Proyeksi Ketersediaan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 .................................................................................................................II.23 Tabel 2.15 Proyeksi Kebutuhan Air Domestik di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2029 ...................................................................................................II.23 Tabel 2.16 Proyeksi Kebutuhan Kegiatan Ekonomi berbasis Lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 ........................................................II.24 Tabel 2.17 Proyeksi Total Kebutuhan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 .......................................................................................................II.24 Tabel 2.18 Proyeksi Selisih Ketersediaan Air terhadap Kebutuhan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 ........................................................II.25 Tabel 2.19 Proyeksi Status Daya Dukung Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 .......................................................................................................II.26 Tabel 2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 .......................................................................................................II.31 Tabel 2.21 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan ............II.34 Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .............................................................................II.36 Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 .............................................II.37 Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan II.38 Tabel 2.25 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Humbang Hasundutan ...........................II.39 Tabel 2.26 Angka Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..............................................................II.41 Tabel 2.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ........................................................II.42 v Tabel 2.28 PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2020- 2024 ..................................................................................................................................II.42 Tabel 2.29 Gini Rasio Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 ..................................................................................II.44 Tabel 2.30 Persandingan IPM Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 ............................................................II.45 Tabel 2.31 IPM Kabupaten Humbang Hasundutan, Kawasan Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 ...................................................II.45 Tabel 2.32 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Humbang Hasudutan Tahun 2020-2023 ....................................................................................................................II.47 Tabel 2.33 Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ......................................................................................................II.49 Tabel 2.34 AHLS dan ARLS 2020-2024 ....................................................................................II.50 Tabel 2.35 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun .........................................II.52 Tabel 2.36 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun .......................................II.52 Tabel 2.37 Asesmen Kompetensi Minimum Literasi .........................................................II.52 Tabel 2.38 Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi ......................................................II.52 Tabel 2.39 Nilai IMDI Kab. Humbang Hasundutan 2022-2024 ......................................II.53 Tabel 2.40 Kinerja Urusan Sosial 2021-2024 .......................................................................II.55 Tabel 2.41 Jumlah Konflik Sosial Lintas Agama di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .......................................................................................................II.56 Tabel 2.42 Perkembangan Seni Budaya Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .....................................................................................................................II.57 Tabel 2.43 Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ...........................II.58 Tabel 2.44 Perkembangan Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ............................................................................II.58 Tabel 2.45 Angka Ketergantungan Kab. Humbang Hasundutan 2020-2024 ............II.60 Tabel 2.46 Data Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ...........................................................................................II.61 Tabel 2.47 Perkembangan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2020- 2024 ..................................................................................................................................II.61 Tabel 2.48 Perkembangan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2020-2024 .....................................................................................................................II.62 Tabel 2.49 Perkembangan Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .......................................................................................................II.63 Tabel 2.50 Lokasi Wisata Unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan .....................II.64 Tabel 2.51 Indeks Inovasi Daerah se-Kawasan Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024 ...........................................................................................II.66 Tabel 2.52 PDRB Menurut Pengeluaran ADHB (milliar rupiah) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .............................................................................II.68 Tabel 2.53 PDRB Menurut Pengeluaran ADHK (milliar rupiah) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ............................................................................II.69 Tabel 2.54 Kondisi Jalan di Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .............II.70 Tabel 2.55 Data Kondisi Daerah Irigasi Kab. Humbang Hasundutan ..........................II.71 Tabel 2.56 Realisasi Investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan ..........................II.75 vi Tabel 2.57 Capaian Indeks Reformasi Hukum Kab. Humbang Hasundutan .............II.76 Tabel 2.58 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kab. Humbang Hasundutan ..............II.78 Tabel 2.59 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Humbang Hasundutan 2023-2024 .....II.80 Tabel 2.60 Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024 ..................................................II.82 Tabel 2.61 Capaian IKU Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 ....................II.83 Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 ............................................................................II.91 Tabel 2.63 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ................................................................................................... II.104 Tabel 2.64 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Humbang Hasundutan ............................................................................................................... II.106 Tabel 2.65 Proyeksi Rincian Belanja Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 .................................................................................................................. II.109 Tabel 2.66 Kinerja Belanja Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020- 2025 ............................................................................................................................... II.110 Tabel 2.67 Kinerja Pembiayaan Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020- 2025 ............................................................................................................................... II.112 Tabel 2.68 Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2030 .................................................................................................... II.114 Tabel 2.69 Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 .............. II.117 Tabel 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan ....................................................................... III.5 Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan ................................................................................................................... III.7 Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 .............................. III.15 Tabel 4.1 Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026-2030 .............................. IV.14 Tabel 4.2 Dukungan Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ................................................................................................................... IV.48 Tabel 4.3 Dukungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ................................................................... IV.65 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama .....................................................................................IV.158 Tabel 4.5 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Humbang Hasundutan dengan Sasaran Pembangunan RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara .......................................................................................................IV.161 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ................ IV.45 vii DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Diagram Luas Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan ..............................II.14 Grafik 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan ................II.27 Grafik 2.3 Skor PPH Kabupaten Humbang Hasundutan ..................................................II.28 Grafik 2.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan ..................................................................................................................II.29 Grafik 2.5 Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak ............................II.30 Grafik 2.6 Persentase Rumah Tangga Terlayani Sanitasi Layak ..................................II.31 Grafik 2.7 Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah .........II.32 Grafik 2.8 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ...........................................................................................................................II.33 Grafik 2.9 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Humbang Hasundutan ......................II.35 Grafik 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 ...II.37 Grafik 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan 2020- 2024 ..................................................................................................................................II.39 Grafik 2.12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 ..........II.40 Grafik 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2020-2024 .............................................................II.41 Grafik 2.14 PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2020- 2024 ..................................................................................................................................II.43 Grafik 2.15 TPT Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional .........................................................................................................................II.43 Grafik 2.16 Angka Harapan Hidup Kabupaten Humbang Hasudutan Tahun 2020- 2024 .................................................................................................................................II.46 Grafik 2.17 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2023 ....................................................................................................................II.48 Grafik 2.18 Total Fertility Rate Kabupaten Humbang Hasundutan 2020-2024 ......II.48 Grafik 2.19 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru .........................................................................II.51 Grafik 2.20 Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Aktif 2020-2024 .......................................II.54 Grafik 2.21 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi dan Nasional 2019-2023.............................................II.59 Grafik 2.22 TPAK Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional .........................................................................................................................II.65 Grafik 2.23 Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak ............................II.72 Grafik 2.24 Persentase Rumah Layak Huni .............................................................................II.72 Grafik 2.25 Perbandingan Indeks Ekonomi Inklusif Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 2017, 2019 dan 2021 ................II.74 Grafik 2.26 Capain Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Humbang Hasundutan 2021- 2024 .................................................................................................................................II.76 Grafik 2.27 Capain Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 .......................................................II.77 viii DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan ..................................... I.5 Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan ................................. II.2 Gambar 2.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan ....................................II.12 Gambar 2.3 Kemampuan Lahan Kabupaten Humbang Hasundutan .............................II.14 Gambar 2.4 Daya Dukung Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan .........................II.15 Gambar 2.5 Status Daya Dukung Air Kabupaten Humbang Hasundutan ....................II.22 Gambar 3.1 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2026- 2030 .............................................................................................................................. III. 18 Gambar 5.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Jangka Pendek Pada Struktur Pemerintahan ................................................... V.2 Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN ................................................................................................ V.4 Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Resiko Untuk Mencapai Target RPJMD ................... V.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. RPJMD juga berfungsi sebagai alat evaluasi capaian pembangunan daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun saat berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, menjembatani kesinambungan pembangunan antara RPJPD yang lama dan yang baru untuk dapat memastikan bahwa pembangunan daerah tetap terarah dan sesuai dengan rencana jangka panjang. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih atas nama Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun S.H., M.A.P. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Periode Tahun 2025-2030. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom- up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-2 Dalam upaya menghadapi berbagai tren dinamika global yang dipicu oleh megatren global seperti dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan demografi, urbanisasi global, perubahan iklim, revolusi teknologi, dan beberapa tren dunia yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan, perencanaan yang disusun dituntut untuk mampu memitigasi dan beradaptasi dengan cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini memerlukan percepatan pembangunan dalam berbagai aspek namun tetap memperhatikan keberlanjutan dengan menyeimbangkan faktor ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, teknologi, budaya, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi di daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat dan akurat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD juga memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan yang mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu visi Indonesia Emas 2045 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sejalan dengan tujuan tersebut, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada di seputaran kawasan Danau Toba dan wilayah dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara menjadi modal tersediri dalam pengembangan pertanian dan pariwisata, terus mengembangkan usahanya untuk menjadi sebuah kabupaten yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya serta memiliki kapasitas yang unggul baik masyarakat maupun sistem pemerintahannya. I.2. DASAR HUKUM Adapun yang menjadi dasar hukum dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 adalah :

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 – 2044;
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016- 2036;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 – 2045. I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kabupaten Humbang Hasundutan, provinsi maupun nasional. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Humbang Hasundutan melalui akselerasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-4 pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun fokus kebijakannya yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkualitas, mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025- 2029 tetap memperhatikan target dan tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjamin keberlajutan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dokumen- dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah seperti Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RPID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Daerah lainnya. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-5 Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 I.4. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 adalah:
1.Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2.Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4.Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. I.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025- 2029 mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 I-6 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum; gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-1 Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya dan aksesibilitas semakin meningkat dengan didukung oleh Bandara Silangit yang berjarak 30 Km dari Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diuraikan sebagai berikut. II.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah Secara geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian tengah Sumatera Utara pada jajaran Bukit Barisan dan terletak pada garis 2º 1’–2º 28’ Lintang Utara dan 98º 10’–98º 58’ Bujur Timur. Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 235.264,37 Ha yang terdiri dari daratan seluas 233.769,46 Ha dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha. Perhitungan luasan ini berdasarkan kepada :
1.Permendagri 77 Tahun 2016 tentang Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
2.Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
3.Permendagri Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
4.Permendagri Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara; Secara administratif, Kabupaten Humbang Hasundutan diapit oleh 4 (empat) kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Kabupaten Samosir - Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara - Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah - Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Hingga Tahun 2025, secara administratif Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan dan 153 desa, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan NO KECAMATAN DESA KELURAHAN LUAS (Ha) % 1 Pakkat 22 - 37.907,71 15 2 Onanganjang 12 - 21.296,16 9 3 Sijamapolang 10 - 15.682,16 6 4 Lintongnihuta 22 - 13.152,78 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-2 5 Paranginan 11 - 5.043,10 2 6 Doloksanggul 27 1 21.912,67 8 7 Pollung 13 - 31.141,01 13 8 Parlilitan 20 - 58.327,10 29 9 Tarabintang 9 - 26.866,16 10 10 Baktiraja+Luas Danau Toba 7 - 2.440,61+1.494,91 2 Humbang Hasundutan 153 1 235.264,37 100 Sumber : RTRW Kab. Humbang Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan berada di wilayah Kawasan Danau Toba dan dataran tinggi membuat Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi dalam pengembangan wisata dan pengembangan kawasan agropolitan. Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber : RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan berkontribusi terhadap perekonomian Sumatera Utara melalui berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, energi dan lingkungan hidup. Daerah yang bercorak agraris menjadikan sektor pertanian menjadi sumber perekonomian Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hampir 90 persen penduduk Humbang Hasundutan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Hal ini menjadi modal Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendukung swasembada pangan sesuai yang tertuang pada RPJMN 2025-2029. Selain itu dengan wilayah hutan yang luas Kabupaten Humbang Hasundutan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada sektor energi, Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). II.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Sebagaimana dipahami bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan masih dihadapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-3 pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi, sumber daya yang dimiliki sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan dalam kurun 5 tahun ke depan. II.1.1.1. Pertanian/Perkebunan Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 17.725,8 Ha; kawasan pertanian lahan kering seluas 74.491,91 Ha; kawasan tanaman ta- hunan/perkebunan meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian, Parlilitan sebagian dan Tarabintang, pada wilayah komoditas tanaman kopi, kemenyan, cengkeh, kemiri, karet, kakao, dan sawit merupakan tanaman unggulan. Dari total luas wilayah daratan seluas 233.769,46 Ha, penggunaannya secara umum adalah untuk lahan persawahan, lahan pertanian kering, Permukiman dan kawasan hutan. Penggolongan lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Penggunaan Lahan per Kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Penggunaan Lahan (Ha) Lahan Pertanian Basah Lahan Pertanian Kering Permukiman Kawasan Hutan (SK Kehutanan) 1 Pakkat 37.907,71 4.036,98 12.202,53 125,21 17.824,27 2 Onanganjang 21.296,16 1.895,01 7.639,64 87,98 8.256,74 3 Sijamapolang 15.682,16 299,41 5.798,76 33,21 6.340,33 4 Lintongnihuta 13.152,78 2.075,67 8.059,29 175,75 1.067,67 5 Paranginan 5.043,10 1.744,97 1.835,94 50,98 1.368,40 6 Doloksanggul 21.912,67 3.169,80 11.108,98 304,67 5.581,47 7 Pollung 31.141,01 3.596,66 7.823,58 121,56 18.600,31 8 Parlilitan 58.327,10 3.321,42 12.330,60 136,50 38.097,19 9 Tarabintang 26.866,16 563,17 4.039,67 22,19 18.123,78 10 Baktiraja 2.440,61 492,06 589,16 20,27 1.269,10 Jumlah 233.769,46 21.195,15 71.428,14 1.078,33 116.529,24 Sumber: RTRW Kab. Humbang Hasundutan II.1.1.2. Peternakan dan Perikanan Kawasan pengembangan peternakan ternak kecil (babi) di Kecamatan Pakkat, Onanganjang, Sijamapolang, Paranginan Lintongnihuta dan Doloksanggul; Kecamatan Onanganjang, Parlilitan, Doloksanggul, Pollung dan Sijamapolang sebagai sentra peternakan kerbau; Kecamatan Onanganjang, Sijamapolang, Pakkat, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul, Pollung sebagai sentra peternakan sapi; Kecamatan Sijamapolang, Onanganjang, Pollung dan Doloksanggul sebagai sentra peternakan kuda; Kecamatan Pakkat dan Tarabintang sebagai sentra peternakan kambing; Kecamatan Sijamapolang, Paranginan, Doloksanggul, Pollung dan Tarabintang berpotensi sebagai sentra peternakan ayam buras; Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang sebagai sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-4 Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, Tarabintang dan Baktiraja sebagai sentra peternakan itik dan Kawasan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Pakkat, Onanganjang, Doloksanggul, Sijamapolang dan Pollung sebagai sentra perikanan air tawar; Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Parlilitan, Tarabintang dan Baktiraja sebagai sentra perikanan mina padi, Kecamatan Parlilitan Desa Pusuk I dan Kecamatan Lintongnihuta sebagai sentra pembenihan ikan, seluruh bantaran sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pengusahaan budidaya ikan air tawar; Kawasan Danau Toba yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sumber kehidupan bagi para nelayan penangkap ikan. II.1.1.3. Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bagian dari Kawasan Danau Toba memiliki beragam potensi pariwisata. Potensi pariwisata tersebut terdiri dari: wisata alam seperti geosite sipinsur di kawasan Danau Toba dan seribu goa di Kecamatan Pakkat, wisata sejarah dan budaya seperti Istana Sisingamangaraja, agrowisata dan wisata alam buatan. Potensi-potensi pariwisata tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Potensi-potensi pariwisata tersebut layak dipromosikan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Tabel 2.3. Potensi Pengembangan Wisata No Potensi Wisata Lokasi Keterangan 1 Wisata Geosite Sipinsur Kecamatan Paranginan Dilokasi ini dapat dilakukan aktivitas outbond dan menikmati indahnya pegunungan yang dihiasi hutan pinus yang lebat. Dari Lokasi ini kita dapat menikmati indahnya pemandangan Danau Toba, Pulau Sibandang dan Desa Muara 2 Lembah Bakkara Kecamatan Baktiraja Lembah Bakara ini merupakan lokasi kelahiran Raja Sisingamangaraja I - Raja Sisingamangaraja XII. Panorama alam yang sangat indah dengan latar Danau Toba dan Perkampungan Bakara. Pada Lokasi ini dapat ditemukan antara lain Istana Sisingamangaraja yang didalamnya terdapat makam Raja Sisingamangaraja X, Makam Raja Sisingamangaraja XI, Ruma Bolon, Ruma Parsaktian, Sopo Bolon, Bale Pasogit, Batu Siungkapungkapon serta Air Terjun Janji yang menyimpan sejarah dari cerita raja Batak di Sumut, air terjun ini tercipta dari janji bersama ketiga raja Batak yaitu Raja Marbun, Raja Sinambela, dan Raja Manullang yang dipertemukan oleh Raja Sisingamangaraja. Selain itu dilokasi ini letak pemandian Aek Sitio- tio yang menawarkan pemandian yang airnya berasal dari pegunungan serta Aek Sipangolu yang memiliki air yang konon dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan Wisata Tombak Sulusulu yang dipercaya sebagai asal muasal trah Raja Sisingamangaraja. 3 Air Terjun Simolap Kecamatan Tarabintang Air terjun yang terdiri dari 7 tingkatan, disekelilingnya dihiasi hutan lebat yang masih sangat asri. 4 Air Terjun Pollung Kecamatan Pakkat Lokasi air terjun yang disuguhi pemandangan tebing-tebing alam yang indah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-5 5 Wisata Seribu Goa Kecamatan Pakkat Kawasan ini menyimpan ratusan hingga ribuan lorong goa alami yang terbentuk sejak letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun lalu, Beberapa goa bahkan memiliki air terjun tersembunyi setinggi sekitar 10 meter di dalamnya. Selain itu, terdapat sungai bawah tanah yang bisa dijelajahi dengan aktivitas cave tubing. Bagi yang mencintai petualangan, menjelajahi gua, dan memotret pemandangan dramatis, destinasi ini adalah surga tersembunyi yang layak dijelajahi. Daerah Wisata ini berhasil meraih Peringkat III North Sumatera Investment (NSI) pada tahun 2024. 6 Agro Wisata (Eko Wisata) dan Wisata Alam Buatan Seluruh Kecamatan Lokasi lahan pertanian yang luas dengan wilayah yang subur dapat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi Lokasi Agrowisata yang hampir tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu wisata alam buatan seperti Tuan Nagani Paradise yang terletak di Kecamatan Doloksanggul menjadi salah satu contoh pengembangan wisata alam buatan yang cocok dikembang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Wahana yang dapat dikembangkan pada wisata alam buatan seperti sepeda gantung, kolam pancing, kolam renang, flying fox, outbond, taman bunga dan lainnya menjadi modal tersendiri dalam peningkatan pembangunan wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan. 7 Wisata Budaya Seluruh Kecamatan Budaya masyarakat Batak yang kaya juga bisa menjadi daya tarik wisata, seperti atraksi seni dan budaya, festival tradisional, atau kunjungan ke desa-desa adat. II.1.1.4. Industri Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi industri yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Potensi ini mencakup pengolahan hasil pertanian seperti kopi dan kemenyan, serta pengembangan potensi wisata dan energi terbarukan. Berikut adalah beberapa potensi industri yang bisa dikembangkan:
1.Pertanian: • Pengolahan Kopi: Humbang Hasundutan dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas, khususnya Kopi Lintong. Potensi pengolahan kopi menjadi produk turunan seperti kopi bubuk, kopi instan, atau produk specialty coffee bisa dikembangkan. • Pengolahan Kemenyan: Kemenyan merupakan komoditi unggulan lain dengan luas lahan sekitar 4.907 ha. Industri pengolahan kemenyan menjadi bahan baku setengah jadi untuk farmasi, parfum, dan kosmetik memiliki peluang besar. • Jagung: Kabupaten ini juga merupakan produsen jagung tertinggi di Sumatera Utara. Pengolahan jagung menjadi pakan ternak, tepung jagung, atau produk olahan lainnya juga bisa menjadi opsi.
2.Kehutanan: • Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-6 Selain kemenyan, potensi HHBK lain seperti rotan, madu hutan, atau tanaman obat-obatan bisa diolah menjadi produk bernilai tambah. • Industri Pariwisata Berbasis Hutan: Hutan yang ada di Humbang Hasundutan juga bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam yang menarik, seperti wisata tracking, camping, atau edukasi lingkungan.
3.Perikanan: • Budidaya Ikan Air Tawar Potensi perikanan air tawar di Humbang Hasundutan cukup besar, terutama ikan mas, nila, dan ikan lainnya. Pengembangan budidaya ikan dalam skala besar dan pengolahan ikan menjadi produk siap konsumsi atau produk olahan lainnya bisa menjadi peluang.
4.Energi Terbarukan: • Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): Potensi sungai-sungai di Humbang Hasundutan bisa dimanfaatkan untuk membangun PLTA, yang bisa memenuhi kebutuhan listrik daerah dan wilayah sekitarnya. Dalam tahap pembangunan awal industri yang dikembangkan adalah industri kecil, industri kerajinan dan industri rumah tangga. Potensi industri bahan baku makanan dan minuman (pengolahan kopi bubuk dan pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan pembuatan gula tebu) berada di Kecamatan Lintongnihuta, Onanganjang, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan dan Baktiraja. Industri pengembangan kain tradisional (kain adat) berada di seluruh kecamatan. Industri kerajinan perhiasan dan industri kerajinan seperti anyaman rotan, purun, bambu, ijuk dan sebagainya berada di seluruh kecamatan. II.1.1.5. Hidrologi (SDA) Hidrologi atau Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari Danau, Sungai dan rawa-rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada dataran tinggi yang memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa kabupaten tetangga. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain DAS Simonggo, DAS Sibundong. DAS Silang, dan DAS lainnya. Sedangkan sumber air yang berasal dari Danau yaitu dari Danau Toba di Kecamatan Baktiraja. Aliran DAS yang berada di Humbang Hasundutan. Tabel 2.4. Potensi Sumber Daya Air dan Pemanfaatannya No Nama DAS/ SUB DAS Pemanfaatannya 1 Tapus Lumut/Aek Sibundong Pengairan, Air Minum dan PLTA 2 DTA Danau Toba/Aek Silang Pengairan, Air Minum dan PLTA 3 Singkil/Aek Simonggo Pengairan, Air Minum dan PLTA 4 Batang Toru/Aek Doras Pengairan, Air Minum dan PLTA Sumber: RTRW Kab. Humbang Hasundutan II.1.1.6. Pertambangan Potensi bahan tambang di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan jenis tambang yang dapat berpotensi untuk pemasok bahan baku industri pengolahan bahan bangunan (batako, pozolan/semen, calcium carbonate (cat), kalsit, trass dan sebagainya. Namun pemanfaatan bahan tambang tersebut masih sangat terbatas. Disamping itu terdapat juga potensi biji emas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri kerajinan (logam) walaupun tingkat kuantitas dan kualitas dari biji emas tersebut belum diketahui secara pasti. Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) banyak menyimpan potensi alam (tambang) yang melimpah dan tersebar di hamparan luas daratan kurang lebih 250.271,02 hektare (Ha). Kandungan bebatuan yakni satuan batuan metasedimen, sedimen, gunung api, tufa dasitik, terobosan dan alluvial. Kandungan bebatuan itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-7 dilihat dari stratigrafi. Di Humbahas banyak bahan tambang, tapi masih sedikit yang dimanfaatkan, salah satunya potensi batu gamping di batu harang Kecamatan Lintongnihuta dengan areal potensi lebih kurang 550 Ha. Potensi pasir gunung di Kecamatan Doloksanggul dengan luas potensi kurang lebih 30 Ha. Potensi lainnya dengan prospek bisnis yang menjanjikan untuk income masyarakat, seperti batu gunung di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung dengan luas potensi kurang lebih 20 Ha. Kemudian, potensi lempung (tanah liat) di Desa Simarigung, Kecamatan Doloksanggul yang dipergunakan sebagai bahan dasar pembuatan batu bata dengan luas cadangan lebih kurang 143 Ha. Potensi gambut di Aek Nauli, Kecamatan Doloksanggul dan Kecamatan Lintongnihuta. Sedangkan untuk potensi mineral emas dan tembaga terdapat di Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang dengan luas potensi untuk penelitian detailnya lebih kurang luasnya 13.076 hektar. Potensi kaoline di Sibuluan, Kecamatan Onanganjang bisa digunakan untuk bahan baku keramik, tembikar dengan luas potensi lebih kurang 221 hektar. Kecamatan Sijamapolang menyimpan potensi granit terletak di Sibuntuon dengan luas potensi lebih kurang 4.500 hektare. Potensi timah hitam dan mineral terletak di Dolok Spinggol - pinggol dan Laemaga, Kecamatan Tarabintang dengan luas detailnya lebih kurang 6.835 hektare dengan cadangan timah hitam dengan luas potensi lebih kurang 50.392 hektare. II.1.1.7. Potensi Daerah Sesuai RTRW Selain itu potensi diatas berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pengembangan potensi wilayah, meliputi:
1.Sistem Perkotaan; Rencana Sistem Perkotaan dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Doloksanggul; Pusat Pelayanan Kawasan ((PPK) berada di Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Baktiraja dan Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp) berada di Kecamatan Lintongnihuta.
2.Sistem Perdesaan; Rencana Sistem Pedesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi IKK Paranginan, IKK Pollung, IKK Onanganjang, IKK Sijamapolang dan IKK Tarabintang.
3.Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sistem Jaringan Transportasi Darat yang meliputi : 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; - Jaringan Jalan Nasional yang ada diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan kolektor (K1) yaitu: ruas Dolok Sanggul-Batas Kabupaten Samosir, Dolok Sanggul-Sijuguk (Batas Tapanuli Utara)-Siborongborong. - Jaringan Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi jalan K2 dan K3, yaitu : ruas Dolok Sanggul–Pakkat, Pakkat–Batas Tapanuli Tengah dan ruas Pakkat-Tarabintang, Tarabintang-Parlilitan, Parlilitan-Batu Gajah, Batu Gajah–batas Pakpak Bharat. - Jaringan Jalan Strategis Provinsi meliputi jalan yang merupakan bagian dari jalan lingkar luar Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun-Karo- Toba Samosir-Dairi-Humbang Hasundutan-Samosir-Tapanuli Utara dan ruas jalan Salak-Hutatinggi-Sibongkaras-Batas Tapanuli Tengah. - Jaringan Jalan Strategis nasional merupakan jaringan jalan yang berada di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, meliputi ruas jalan Siborongborong- Paranginan-Lintong Nihuta, ruas jalan Bakara-Dolok Sanggul dan ruas jalan Batas Taput-Bakara-Tipang-Batas Samosir. 2) Jaringan angkutan sungai, Danau dan penyeberangan (ASDP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-8 Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pada pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja sebagai pelabuhan penyeberangan Bakkara– Balige, Bakkara–Muara, Bakkara- Nainggolan, untuk mendukung pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya pada bagian Kabupaten Humbang Hasundutan. 3) Jaringan angkutan wisata angkasa/kereta gantung. Yang dimaksud dengan jaringan angkutan wisata angkasa adalah sistem transportasi yang bertujuan mendukung wisata dengan menggunakan sistem angkutan kereta gantung (cable car). Rencana jalur kereta gantung (cable car) direncanakan untuk menghubungkan lokasi wisata Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)-Pulau Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara).
4.Sistem Jaringan Energi; Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari: 1) Jaringan Tenaga Listrik, berupa Gardu Induk (GI) Doloksanggul/Sosor Tambok disambung dengan Gardu Induk (GI) Interkoneksi yang berada di Tele dan Porsea; 2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lintongnihuta-Doloksanggul, Onan Ganjang-Doloksanggul dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 KV dari Doloksanggul-Incomer (Tele- Tarutung); 3) Pengembangan Jaringan Energi Alternatif yang terdiri atas :

a.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : a) PLTA Aek Sirahar II; b) PLTA Simonggo; c) PLTA Aek Sibundong II; d) PLTA Manonga Tao; e) PLTA Aek Rahu; f) PLTA Aek Sibuluan; g) PLTA Aek Simangira; h) PLTA Aek Sipultak Hoda; i) PLTA Sitanduk-Tarabintang; j) PLTA Pusuk; k) PLTA Aek Simonggo (lanjutan).
b.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: a) PLTMH Kecamatan Pakkat dan Parlilitan; b) PLTMH Bah Belutu; c) PLTMH Bah Bulan
c.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi: a) PLTM Aek Silang III dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Baktiraja; b) PLTM Aek Rahu II dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; c) PLTM Pusuk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; d) PLTM Aek Simonggo-Sibarongbarong dengan kapasitas sebesar kurang lebih 9 (sembilan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; e) PLTM Aek Simonggo-Simataniari dengan kapasitas sebesar kurang lebih 6 (enam) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; f) PLTM Aek Simonggo-Tornauli dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; g) PLTM Aek Rahu-Siduambilik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; h) PLTM Aek Simonggo-Lae Pinang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-9 i) PLTM Aek Simonggo-Tarabintang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; j) PLTM Aek Sisira dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; k) PLTM Aek Rambe dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; l) PLTM Parduaan dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; m) PLTM Anggoci dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; n) PLTM Siantar-Sitanduk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; o) PLTM Karontang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 3 (tiga) MW, berada di Kecamatan Tarabintang; p) PLTM Aek Sirahar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Pakkat; q) PLTM Aek Sibundong-Sigulok dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang; r) PLTM Aek Godang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW berada di Kecamatan Onanganjang dan s) PLTM Aek Silang IV dengan kapasitas kurang lebih 5 (lima) MW berada di Kecamatan Doloksanggul
d.Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan wilayah geothermal Simbolon-Samosir.
1. 5.Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Teresterial, Satelit dan e-Goverment. Sedangkan untuk Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan base transceiver station dilaksanakan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular (cell plan).
2. 6.Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi 1). Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai Alas-Singkil, Wilayah Sungai Sibundong-Batang Toru dan Wilayah Sungai Toba-Asahan; 2) Jaringan Irigasi berupa pengembangan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan; 3) Jaringan Air Baku berupa perlindungan terhadap sumber sumber air dan daerah resapan air, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi pemanfaatan potensi air baku.
3. 7.Sistem Prasarana Lingkungan. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi: 1) Sistem persampahan terdiri: a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ditetapkan pada setiap permukiman dan pusat-pusat kegiatan. b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa rencana pengadaan TPA sistem Controlled Landfill yang berlokasi di Kecamatan Lintong Nihuta. 2) Sistem penyediaan air minum terdiri dari: a. sistem air minum perpipaan meliputi perluasan jaringan perpipaan meliputi seluruh ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. b. Pelayanan air minum non perpipaan dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3) Sistem pengelolaan limbah meliputi ; a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani permukiman, kegiatan pariwisata, industri, dan rumah sakit. b. Sistem jaringan drainase yang bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata dikembangkan melalui pembangunan saluran drainase primer pada sungai Aek Sibundong, sungai Aek Siparbue, sungai Aek Sampuran dan sungai Aek Silang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-10 4) Sistem rencana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas: a. jalur evakuasi bencana meliputi jalan poros desa dan jalan kolektor. b. ruang evakuasi bencana meliputi lapangan sepak bola, lapangan terbuka/ruang terbuka hijau (RTH), terminal, pusat pasar dan area perkantoran. Selain Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai Rencana Pola Ruang yang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
4. 1.Kawasan lindung terdiri dari: 1) Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Pada Kawasan Hutan Lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 68,49 (enam puluh delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan. 2) Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan konservasi bergambut dan resapan air. Kawasan konservasi bergambut dan resapan air adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan Doloksanggul. 3) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan danau di sepanjang pinggiran Danau Toba di Kecamatan Baktiraja dan Kawasan sekitar mata air dan embung meliputi: 1) mata air dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan; 2) mata air dan embung Tambok Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 3) mata air dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung; 4) mata air dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung; 5) mata air dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 6) mata air dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung; 7) mata air dan embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul; 8) mata air dan embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul; 9) mata air dan embung Tambok Sangge- sangge berada di Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul; 10) mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul; 11) mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa Parbotihan Kecamatan Sijama Polang; 12) mata air dan embung Tambok Nagodang berada di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan 13) mata air dan embung Simarumbak-umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta; 14) aek Sitio-tio di Desa Siunong-unong Julu Kecamatan Baktiraja. 4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 304,86 (tiga ratus empat koma delapan enam) Hektar di Kecamatan Paranginan. 5) kawasan rawan bencana, 6) kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan cagar alam geologi, dan 7) kawasan lindung lainnya.
5. 2.Kawasan Budidaya 1) Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari: 2) kawasan hutan produksi; 3) kawasan hutan rakyat; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-11 4) kawasan perkebunan meliputi seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) Hektar, terdiri atas:
a.Zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian dan Parlilitan.
b.Zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang. 5) Kawasan Pertanian terdiri dari:
a.tanaman pangan dengan luas kurang lebih 98.630 Hektar,
b.hortikultura yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.
c.Perkembunan
d.Peternakan terdiri atas : a) sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung; b) sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul, Pollung dan Sijama Polang; c) sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul, Onan Ganjang dan Pollung; d) sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang; e) sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Peranginan, Doloksanggul, Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta; f) sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung; g) sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja serta Tarabintang; h) sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. 6) Kawasan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
a.Perikanan air tawar
b.Pengolahan ikan adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah
c.Perikanan tangkap 7) Kawasan Pertambangan berupa pertambangan mineral meliputi :
a.calcium carbonat; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul;
b.pozolan; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta;
c.batako trass; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul;
d.batu gamping berada di Kecamatan Doloksanggul;
e.kalsit; berada di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Doloksanggul;
f.trass berada di Kecamatan Doloksanggul;
g.guano berada di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan;
h.batu kapur berada di Kecamatan Onan Ganjang;
i.biji emas berada di Desa Cegarigi dan Dolok Pinapan Kecamatan Onan Ganjang;
j.timah hitam berada di Kecamatan Tarabintang;
k.tembaga berada di Dolok Pinapan Kecamatan Pakkat; dan
l.bahan campuran keramik berada di Kecamatan Sijamapolang. 8) Kawasan Industri berupa industri kecil dan industri kecil menengah.
a.Industri Kecil terdiri atas: a) industri bahan baku makanan dan minuman meliputi pengolahan kopi bubuk dan pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-12 pembuatan gula tebu berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat, Onang Ganjang, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan dan Baktiraja; b) Industri pengembangan kain tradisonal (kain adat) berada di seluruh kecamatan; c) Industri pengolahan bahan dari kemenyan dan Industri bahan-bahan tambang untuk bahan baku bangunan meliputi batako, cat dan logam berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Sijama Polang, dan Baktiraja; d) Industri kerajinan perhiasan berada di seluruh kecamatan; dan e) Industri kerajinan meliputi anyaman rotan, purun, bambu, dan ijuk berada di seluruh kecamatan.
b.Industri kecil menengah terdiri atas : a) Industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang. b) Industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Pakkat, Tarabintang, dan Onan Ganjang. c) Industri pengolahan pangan ikan dan ternak di Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul, Lintong Nihuta, Paranginan, Pakkat dan Parlilitan. d) Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan, Doloksanggul dan Pollung.
c.Kawasan Pariwisata; Kecamatan Paranginan, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan;
d.Kawasan Permukiman a) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi ibukota-ibukota kecamatan. b) Permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
e.Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi : a) Komando Distrik Militer (Kodim) yang rencananya berada di Kecamatan Doloksanggul. b) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Gambar 2.2. Peta Pola Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: RTRW Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-13 II.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Tantangan utama dalam mengelola lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan sumber daya alam dengan kemampuan lingkungan hidup untuk menyediakan sumber daya alam agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya mempertahankan keseimbangan tersebut harus dipandang selain untuk pemenuhan jangka pendek juga untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemeliharaan lingkungan hidup, maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. II.1.3.1. Status Kemampuan Lahan Tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan, sebagai acuan bagi arahan‐arahan kesesuaian lahan pada kawasan budidaya dan kawasan lindung. Data‐data yang dibutuhkan meliputi peta‐peta hasil analisis Status Kemampuan Lahan. Keluaran dari analisis ini meliputi peta klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan, dan potensi dan kendala fisik pengembangan lahan. Tabel 2.5. Luas Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan No Kecamatan Status Kemampuan Lahan (Ha) Jumlah (Ha)Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 1 Baktiraja 263,6 60,6 434,7 689,8 991,8 2.440,6 2 Doloksanggul 2.504,9 1.450,0 10.150,2 7.461,1 346,5 21.912,6 3 Lintong Nihuta 6.596,2 1.107,6 3.347,1 1.665,5 436,4 13.152,8 4 Onan Ganjang 2.726,8 11.543,0 7.026,3 21.296,2 5 Pakkat 4,7 7.193,0 19.836,4 10.873,6 37.907,7 6 Paranginan 690,4 1.124,2 1.120,2 897,1 1.211,3 5.043,1 7 Parlilitan 53,0 173,8 9.449,7 31.680,3 16.970,2 58.327,1 8 Pollung 1.093,1 969,7 19.880,9 9.073,8 123,6 31.141,0 9 Sijamapolang 195,5 58,6 2.626,4 9.873,1 2.928,5 15.682,2 10 Tarabintang 3.401,6 16.773,5 6.691,1 26.866,2 Total 11.396,6 4.949,2 60.330,6 109.493,6 47.599,5 233.769,4 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-14 Grafik 2.1. Diagram Luas Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa klasifikasi kemampuan lahan yang terluas di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah klasifikasi rendah dengan luas mencapai 109.493,6 Ha atau sekitar 46,8 persen dari total luas Kabupaten Humbang Hasundutan. Klasifikasi sangat rendah juga memiliki angka yang cukup tinggi sebesar 47.599,5 ha atau sekitar 20,4 persen dari luas total Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan kemampuan lahan sangat tinggi dan tinggi memiliki luas masing-masing 11.396,6 ha dan 2.949,2 ha atau sekitar 4,9% dan 2,1% dari luas total Kabupaten Humbang Hasundutan. Gambar 2.3. Kemampuan Lahan Kabupaten Humbang Hasundutan Gambar 2.3. Peta Pola Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Daya Dukung Lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan II.1.3.2. Status Daya Dukung Pangan Analisis status daya dukung pangan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap penduduk. Dalam perhitungan ini akan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan pangan yang ada dengan jumlah kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan per kecamatan (dalam hal ini adalah padi) yang kemudian didistribusikan persebarannya pada lahan- lahan pangan menggunakan indeks jasa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-15 lingkungan penyedia pangan. Sedangkan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan konsumsi pangan standar setiap orang perhari. Analisis status daya dukung pangan merupakan analisis yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di pada suatu wilayah yang sudah didistribusikan pada sub pembagian wilayah. Sehingga dapat ditentukan sebaran kekurangan ketersediaan pangan dan yang pangannya tersedia secara surplus. Tabel 2.6. Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 No Kecamatan Kebutuhan Pangan (Kkal) Ketersediaan Pangan (Kkal) Selisih (Kkal) Status Pangan 1 Kec. Baktiraja 5.990.964.000,0 26.628.003.582,5 20.637.039.582,5 Belum Terlampaui 2 Kec. Doloksanggul 41.701.432.500,0 79.390.628.602,0 37.689.196.102,0 Belum Terlampaui 3 Kec. Lintong Nihuta 26.763.880.500,0 78.177.513.600,3 51.413.633.100,3 Belum Terlampaui 4 Kec. Onan Ganjang 8.885.268.000,0 40.729.796.041,6 31.844.528.041,6 Belum Terlampaui 5 Kec. Pakkat 19.197.759.000,0 115.347.978.561,3 96.150.219.561,3 Belum Terlampaui 6 Kec. Paranginan 11.792.602.500,0 42.528.828.383,8 30.736.225.883,8 Belum Terlampaui 7 Kec. Parlilitan 15.923.271.000,0 134.033.363.420,8 118.110.092.420,8 Belum Terlampaui 8 Kec. Pollung 17.181.097.500,0 77.809.725.131,0 60.628.627.631,0 Belum Terlampaui 9 Kec. Sijamapolang 4.833.549.000,0 35.249.584.365,4 30.416.035.365,4 Belum Terlampaui 10 Kec. Tarabintang 6.453.930.000,0 42.821.528.281,0 36.367.598.281,0 Belum Terlampaui Total 158.723.754.000,0 672.716.949.969,6 513.993.195.969,6 BelumTerlampaui Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diketahui bahwa seluruhnya kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki status daya dukung pangan yang belum terlampaui. Hal ini didapat berdasarkan perbandingan antara jumlah total kebutuhan energi pangan dengan ketersediaan energi pangan dalam satu kecamatan. Gambar 2.4. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-16 • Proyeksi Daya Dukung Pangan Dalam melakukan proyeksi ketersediaan pangan di tahun 2029 maka dilakukan pertimbangan terhadap rencana pola ruang untuk lahan pangan. Penyediaan lahan pangan tentu akan berpengaruh terhadap produksi pangan secara khusus untuk produksi pangan dari sektor pertanian dan perkebunan. Namun dalam kajian ini produksi perikanan dan peternakan dianggap sama dengan produksi tahun awal. Sedangkan dalam melakukan proyeksi kebutuhan pangan dilakukan perhitungan berdasarkan dengan kebutuhan jumlah proyeksi penduduk. Sehingga pertamabahan penduduk untuk setiap tahunnya akan linier terhadap peningkatan kebutuhan pangan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis proyeksi status daya dukung pangan total ketersediaan pangan di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2025 adalah sebesar 642.416.541.257 kkal. Sedangkan total kebutuhan pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 163.683.775.500 kkal. Dari jumlah tersebut maka dapat diketahui bahwa status daya dukung pangan di kabupaten Humbang Hasundutan masih belum terlampaui. Kemudian jika dilihat hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2025, berdasarkan hasil proyeksi total ketersediaan pangan di kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar 671.359.614.671,0 kkal. Sedangkan total kebutuhan pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 160.611.132.500. Pada tahun 2025 status daya dukung pangan masih berstatus belum terlampaui dimana jumlah ketersediaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Proyeksi selama 5 tahun yang telah dipertimabangkan luas lahan pangan dalam rencana Pola Ruang, jumlah produksi pangan cenderung mengalami penurunan. Namun hingga pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2029 status daya dukung pangan tidak mencapai terlampaui, hal ini karena jumlah produksi berdasarkan lahan pangan yang masih tersedia berdasarkan rencana pola ruang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk pada tahun 2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel proyeksi berikut ini. Tabel 2.7. Proyeksi Produksi Komoditas Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 Kecamatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TANAMAN PANGAN Beras (Ton) 72.293,0 73.217,1 74.141,2 75.065,3 75.989,4 76.913,5 Jagung (Ton) 108.279,1 107.045,1 105.811,1 104.577,2 103.343,2 102.109,2 Kacang Tanah (Ton) 311,4 307,9 304,3 300,8 297,2 293,7 Ubi Kayu (Ton) 7.109,7 7.028,7 6.947,7 6.866,7 6.785,6 6.704,6 Ubi Jalar (Ton) 5.244,2 5.184,4 5.124,6 5.064,9 5.005,1 4.945,3 SAYURAN SEMUSIM Bawang Merah (Ton) 3.173,5 3.137,3 3.101,1 3.065,0 3.028,8 2.992,6 Bawang Daun (Ton) 1.057,2 1.045,2 1.033,1 1.021,1 1.009,0 997,0 Kentang 8.440,7 8.344,5 8.248,3 8.152,1 8.055,9 7.959,7 Kubis (Ton) 11.063,3 10.937,2 10.811,1 10.685,1 10.559,0 10.432,9 Kembang Kol (Ton) 800,2 791,1 782,0 772,8 763,7 754,6 Sawi 1.655,0 1.636,1 1.617,2 1.598,4 1.579,5 1.560,6 Wortel 1.827,0 1.806,2 1.785,4 1.764,5 1.743,7 1.722,9 Bawang Putih 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 Kacang Panjang (Ton) 83,0 82,1 81,1 80,2 79,2 78,3 Cabe Merah Keriting (Ton) 5.511,5 5.448,7 5.385,9 5.323,1 5.260,3 5.197,5 Cabe Rawit (Ton) 3.024,7 2.990,2 2.955,8 2.921,3 2.886,8 2.852,3 Tomat (Ton) 6.607,8 6.532,5 6.457,2 6.381,9 6.306,6 6.231,3 Buncis (Ton) 429,8 424,9 420,0 415,1 410,2 405,3 Ketimun (Ton) 89,7 88,7 87,7 86,6 85,6 84,6 Labu Siam (Ton) 263,0 260,0 257,0 254,0 251,0 248,0 Kangkung (Ton) 30,8 30,4 30,1 29,7 29,4 29,0 Bayam (Ton) 21,5 21,3 21,0 20,8 20,5 20,3 Terung (Ton) 443,6 438,5 433,5 428,4 423,4 418,3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-17 BUAH-BUAHAN SEMUSIM Jeruk Siam (Ton) 13.248,7 13.097,7 12.946,7 12.795,7 12.644,7 12.493,8 Alpukat (Ton) 2.960,2 2.926,5 2.892,7 2.859,0 2.825,3 2.791,5 Durian (Ton) 4.715,1 4.661,4 4.607,6 4.553,9 4.500,2 4.446,4 Salak (Ton) 14.564,0 14.398,0 14.232,0 14.066,1 13.900,1 13.734,1 Sirsak 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 Rambutan 55,0 54,4 53,8 53,1 52,5 51,9 Pisang 1.799,3 1.778,8 1.758,3 1.737,8 1.717,3 1.696,7 Petai 587,9 581,2 574,5 567,8 561,1 554,4 Pepaya 111,1 109,8 108,6 107,3 106,0 104,8 Nangka 151,1 149,4 147,7 145,9 144,2 142,5 Jengkol 589,8 583,1 576,4 569,6 562,9 556,2 Jambu Air 150,9 149,1 147,4 145,7 144,0 142,3 Jambu Biji 116,9 115,6 114,3 112,9 111,6 110,3 Nenas 1.620,3 1.601,8 1.583,4 1.564,9 1.546,4 1.528,0 Duku 307,2 303,7 300,2 296,7 293,2 289,7 Mangga (Ton) 492,8 487,2 481,6 476,0 470,3 464,7 TANAMAN BIOFARMA Kunyit (Ton) 7.601,0 7.514,4 7.427,8 7.341,1 7.254,5 7.167,9 PETERNAKAN Sapi Potong (Ton) 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 Kerbau (Ton) 2.129,5 2.129,5 2.129,5 2.129,5 2.129,5 2.129,5 Kuda (Ton) 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 Kambing (Ton) 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 Domba (Ton) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Babi (Ton) 1.041,6 1.041,6 1.041,6 1.041,6 1.041,6 1.041,6 Ayam Kampung (Ton) 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 Itik/Itik Manila (Ton) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Ikan Tangkap 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 Ikan Budidaya 1.433,9 1.433,9 1.433,9 1.433,9 1.433,9 1.433,9 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-18 Tabel 2.8. Proyeksi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 Kec. Baktiraja 14.199.802.815,3 14.171.151.993,3 14.142.501.171,3 14.113.850.349,3 14.085.199.527,3 14.056.548.705,3 2 Kec. Doloksanggul 42.336.304.636,5 42.250.883.032,8 42.165.461.429,1 42.080.039.825,4 41.994.618.221,7 41.909.196.618,0 3 Kec. Lintong Nihuta 41.689.391.931,8 41.605.275.598,4 41.521.159.265,0 41.437.042.931,6 41.352.926.598,2 41.268.810.264,8 4 Kec. Onan Ganjang 21.719.806.019,5 21.675.982.150,6 21.632.158.281,8 21.588.334.412,9 21.544.510.544,1 21.500.686.675,2 5 Kec. Pakkat 61.511.128.524,4 61.387.018.040,8 61.262.907.557,1 61.138.797.073,5 61.014.686.589,9 60.890.576.106,3 6 Kec. Paranginan 22.679.168.385,4 22.633.408.819,2 22.587.649.253,0 22.541.889.686,9 22.496.130.120,7 22.450.370.554,5 7 Kec. Parlilitan 71.475.404.656,1 71.331.189.336,9 71.186.974.017,6 71.042.758.698,3 70.898.543.379,0 70.754.328.059,7 8 Kec. Pollung 41.493.262.930,8 41.409.542.325,2 41.325.821.719,7 41.242.101.114,1 41.158.380.508,5 41.074.659.902,9 9 Kec. Sijamapolang 18.797.396.724,1 18.759.469.375,7 18.721.542.027,4 18.683.614.679,0 18.645.687.330,7 18.607.759.982,3 10 Kec. Tarabintang 22.835.255.221,2 22.789.180.720,0 22.743.106.218,7 22.697.031.717,4 22.650.957.216,2 22.604.882.714,9 Total 672.716.949.969,6 671.359.614.671,0 670.002.279.372,4 668.644.944.073,7 667.287.608.775,1 665.930.273.476,4 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.9. Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 No Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 Kec. Baktiraja 5.990.964.000 6.044.448.667 6.097.933.333 6.151.418.000 6.204.902.667 6.258.387.333 2 Kec. Doloksanggul 41.701.432.500 42.228.954.833 42.756.477.167 43.283.999.500 43.811.521.833 44.339.044.167 3 Kec. Lintong Nihuta 26.763.880.500 27.070.480.500 27.377.080.500 27.683.680.500 27.990.280.500 28.296.880.500 4 Kec. Onan Ganjang 8.885.268.000 8.982.272.833 9.079.277.667 9.176.282.500 9.273.287.333 9.370.292.167 5 Kec. Pakkat 19.197.759.000 19.242.301.167 19.286.843.333 19.331.385.500 19.375.927.667 19.420.469.833 6 Kec. Paranginan 11.792.602.500 11.981.928.000 12.171.253.500 12.360.579.000 12.549.904.500 12.739.230.000 7 Kec. Parlilitan 15.923.271.000 16.150.666.000 16.378.061.000 16.605.456.000 16.832.851.000 17.060.246.000 8 Kec. Pollung 17.181.097.500 17.473.219.167 17.765.340.833 18.057.462.500 18.349.584.167 18.641.705.833 9 Kec. Sijamapolang 4.833.549.000 4.910.965.500 4.988.382.000 5.065.798.500 5.143.215.000 5.220.631.500 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-19 10 Kec. Tarabintang 6.453.930.000 6.525.895.833 6.597.861.667 6.669.827.500 6.741.793.333 6.813.759.167 Total 158.723.754.000 160.611.132.500 162.498.511.000 164.385.889.500 166.273.268.000 168.160.646.500 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.10. Proyeksi Selisih Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 No Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 Kec. Baktiraja 8.208.838.815 8.126.703.327 8.044.567.838 7.962.432.349 7.880.296.861 7.798.161.372 2 Kec. Doloksanggul 634.872.136 21.928.199 -591.015.738 -1.203.959.675 -1.816.903.612 -2.429.847.549 3 Kec. Lintong Nihuta 14.925.511.432 14.534.795.098 14.144.078.765 13.753.362.432 13.362.646.098 12.971.929.765 4 Kec. Onan Ganjang 12.834.538.019 12.693.709.317 12.552.880.615 12.412.051.913 12.271.223.211 12.130.394.509 5 Kec. Pakkat 42.313.369.524 42.144.716.874 41.976.064.224 41.807.411.574 41.638.758.923 41.470.106.273 6 Kec. Paranginan 10.886.565.885 10.651.480.819 10.416.395.753 10.181.310.687 9.946.225.621 9.711.140.555 7 Kec. Parlilitan 55.552.133.656 55.180.523.337 54.808.913.018 54.437.302.698 54.065.692.379 53.694.082.060 8 Kec. Pollung 24.312.165.431 23.936.323.159 23.560.480.886 23.184.638.614 22.808.796.342 22.432.954.070 9 Kec. Sijamapolang 13.963.847.724 13.848.503.876 13.733.160.027 13.617.816.179 13.502.472.331 13.387.128.482 10 Kec. Tarabintang 16.381.325.221 16.263.284.887 16.145.244.552 16.027.204.217 15.909.163.883 15.791.123.548 Total 513.993.195.970 510.748.482.171 507.503.768.372 504.259.054.574 501.014.340.775 497.769.626.976 Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.11. Proyeksi Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 No Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 Kec. Baktiraja Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 2 Kec. Doloksanggul Belum Terlampaui Belum Terlampaui Terlampaui Terlampaui Terlampaui Terlampaui 3 Kec. Lintong Nihuta Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 4 Kec. Onan Ganjang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-20 5 Kec. Pakkat Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 6 Kec. Paranginan Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 7 Kec. Parlilitan Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 8 Kec. Pollung Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 9 Kec. Sijamapolang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 10 Kec. Tarabintang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Total Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Sumber: KLHS RPJMD Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-21 II.1.3.2. Status Daya Dukung Air Penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketersediaan air merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daya dukung air dilakukan untuk mengetahui kemampuan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan baik kebutuhan air rumah tangga maupun kebutuhan kegiatan ekonomi berbasis lahan. Ketersediaan air di Kabupaten Humbang Hasundutan masih sangat tinggi, dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel 2.12. Ketersediaan Air Kabupaten Humbang Hasundutan No Kecamatan Ketersediaan Air (m3/th) 1 Baktiraja 17.763.764,17 2 Doloksanggul 151.970.066,85 3 LintongNihuta 88.053.783,79 4 Onan Ganjang 146.286.844,62 5 Pakkat 263.005.148,64 6 Paranginan 33.127.393,60 7 Parlilitan 455.360.241,73 8 Pollung 211.679.746,66 9 Sijamapolang 105.840.502,22 10 Tarabintang 192.584.950,09 Total 1.665.672.442,37 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Kebutuhan akan air bagi masyarakat di Humbang Hasundutan terdiri dari kebutuhan air rumah tangga dan kebutuhan air kegiatan ekonomi. Melalui hasil perhitungan yang tertuang pada KLHS RPJMD 2025-2029 kebutuhan air total dapat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.13. Kebutuhan Air Kabupaten Humbang Hasundutan No Kecamatan Kebutuhan Air (m3/th) 1 Baktiraja 8.676.489 2 Doloksanggul 73.151.225 3 LintongNihuta 42.678.174 4 Onan Ganjang 66.892.334 5 Pakkat 120.627.230 6 Paranginan 16.250.565 7 Parlilitan 206.899.059 8 Pollung 97.281.831 9 Sijamapolang 48.217.709 10 Tarabintang 87.471.950 Total 768.146.567 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa di kabupaten Humbang Hasundutan belum ada lahan yang melampaui ambang batas penggunaan air, dengan demikian maka ketersediaan air di kabupaten Humbang Hasundutan masih tercukupi. Lebih lengkapnya daya dukung air Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada gambar berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-22 Gambar 2.5. Status Daya Dukung Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan • Proyeksi Status Daya Dukung Air Perhitungan proyeksi ketersediaan air di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan juga dilakukan dengan menghitung total ketersediaan dan total kebutuhan air setiap tahunnya. Untuk menentukan ketersediaan dianggap sama dengan ketersediaan pada tahun awal. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan maka dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan air domestik dengan proyeksi penduduk dan kebutuhan air penutup lahan berdasarkan rencana pola ruang. Berdasarkan hasil analisis proyeksi status daya dukung air di Kabupaten Humbang Hasundutan maka hingga tahun akhir perencanaan yaitu tahun 2029, Status daya dukung air Belum Terlampaui. Hal tersebut karena jumlah ketersediaan air yang dianggap sama jumlahnya dari tahun awal hingga tahun akhir masih dapat memenuhi kebutuhan pada tahun 2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-23 Tabel 2.14. Proyeksi Ketersediaan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 - 2029 No Kecamatan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja 17.763.764,17 17.763.764,17 17.763.764,17 17.763.764,17 17.763.764,17 17.763.764,17 17.763.764,17 2 Doloksanggul 151.970.066,85 151.970.066,85 151.970.066,85 151.970.066,85 151.970.066,85 151.970.066,85 151.970.066,85 3 Lintong Nihuta 88.053.783,79 88.053.783,79 88.053.783,79 88.053.783,79 88.053.783,79 88.053.783,79 88.053.783,79 4 Onan Ganjang 146.286.844,62 146.286.844,62 146.286.844,62 146.286.844,62 146.286.844,62 146.286.844,62 146.286.844,62 5 Pakkat 263.005.148,64 263.005.148,64 263.005.148,64 263.005.148,64 263.005.148,64 263.005.148,64 263.005.148,64 6 Paranginan 33.127.393,60 33.127.393,60 33.127.393,60 33.127.393,60 33.127.393,60 33.127.393,60 33.127.393,60 7 Parlilitan 455.360.241,73 455.360.241,73 455.360.241,73 455.360.241,73 455.360.241,73 455.360.241,73 455.360.241,73 8 Pollung 211.679.746,66 211.679.746,66 211.679.746,66 211.679.746,66 211.679.746,66 211.679.746,66 211.679.746,66 9 Sijamapolang 105.840.502,22 105.840.502,22 105.840.502,22 105.840.502,22 105.840.502,22 105.840.502,22 105.840.502,22 10 Tarabintang 192.584.950,09 192.584.950,09 192.584.950,09 192.584.950,09 192.584.950,09 192.584.950,09 192.584.950,09 Total 1.665.672.442 1.665.672.442 1.665.672.442 1.665.672.442 1.665.672.442 1.665.672.442 1.665.672.442 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.15. Proyeksi Kebutuhan Air Domestik di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No Kecamatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja 675.302 681.331 687.360 693.389 699.418 705.446 2 Doloksanggul 4.700.592 4.760.054 4.819.517 4.878.979 4.938.442 4.997.904 3 Lintong Nihuta 3.016.829 3.051.389 3.085.949 3.120.509 3.155.069 3.189.629 4 Onan Ganjang 1.001.549 1.012.483 1.023.418 1.034.352 1.045.286 1.056.221 5 Pakkat 2.163.974 2.168.995 2.174.016 2.179.037 2.184.058 2.189.078 6 Paranginan 1.329.264 1.350.605 1.371.946 1.393.286 1.414.627 1.435.968 7 Parlilitan 1.794.874 1.820.506 1.846.138 1.871.770 1.897.402 1.923.034 8 Pollung 1.936.656 1.969.584 2.002.512 2.035.440 2.068.368 2.101.296 9 Sijamapolang 544.838 553.565 562.291 571.018 579.744 588.470 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-24 10 Tarabintang 727.488 735.600 743.712 751.824 759.936 768.048 Total 17.891.366 18.104.112 18.316.858 18.529.603 18.742.349 18.955.094 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.16. Proyeksi Kebutuhan Kegiatan Ekonomi berbasis Lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No Kecamatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja 8.001.187 8.035.882 8.070.577 8.105.272 8.139.967 8.174.662 2 Doloksanggul 68.450.633 68.747.451 69.044.270 69.341.088 69.637.906 69.934.725 3 Lintong Nihuta 39.661.345 39.833.326 40.005.307 40.177.288 40.349.269 40.521.250 4 Onan Ganjang 65.890.786 66.176.504 66.462.222 66.747.940 67.033.659 67.319.377 5 Pakkat 118.463.256 118.976.941 119.490.626 120.004.311 120.517.996 121.031.681 6 Paranginan 14.921.301 14.986.003 15.050.705 15.115.408 15.180.110 15.244.812 7 Parlilitan 205.104.185 205.993.566 206.882.947 207.772.328 208.661.709 209.551.090 8 Pollung 95.345.175 95.758.615 96.172.054 96.585.494 96.998.933 97.412.373 9 Sijamapolang 47.672.871 47.879.592 48.086.313 48.293.034 48.499.755 48.706.476 10 Tarabintang 86.744.462 87.120.607 87.496.752 87.872.897 88.249.041 88.625.186 Total 750.255.200 753.508.487 756.761.773 760.015.060 763.268.346 766.521.632 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.17. Proyeksi Total Kebutuhan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No. Kecamatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja 8.676.489 8.717.213 8.757.937 8.798.661 8.839.385 8.880.109 2 Doloksanggul 73.151.225 73.507.506 73.863.786 74.220.067 74.576.348 74.932.629 3 Lintong Nihuta 42.678.174 42.884.715 43.091.256 43.297.797 43.504.338 43.710.879 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-25 4 Onan Ganjang 66.892.334 67.188.987 67.485.640 67.782.292 68.078.945 68.375.598 5 Pakkat 120.627.230 121.145.936 121.664.642 122.183.348 122.702.054 123.220.760 6 Paranginan 16.250.565 16.336.608 16.422.651 16.508.694 16.594.737 16.680.780 7 Parlilitan 206.899.059 207.814.072 208.729.085 209.644.098 210.559.111 211.474.124 8 Pollung 97.281.831 97.728.199 98.174.566 98.620.934 99.067.301 99.513.669 9 Sijamapolang 48.217.709 48.433.157 48.648.604 48.864.051 49.079.499 49.294.946 10 Tarabintang 87.471.950 87.856.207 88.240.464 88.624.721 89.008.977 89.393.234 Total 768.146.567 771.612.599 775.078.631 778.544.663 782.010.695 785.476.727 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Tabel 2.18. Proyeksi Selisih Ketersediaan Air terhadap Kebutuhan Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No. Kecamatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja 9.087.275 9.046.551 9.005.827 8.965.103 8.924.379 8.883.656 2 Doloksanggul 78.818.842 78.462.561 78.106.280 77.750.000 77.393.719 77.037.438 3 Lintong Nihuta 45.375.610 45.169.069 44.962.528 44.755.987 44.549.446 44.342.905 4 Onan Ganjang 79.394.510 79.097.857 78.801.205 78.504.552 78.207.900 77.911.247 5 Pakkat 142.377.918 141.859.213 141.340.507 140.821.801 140.303.095 139.784.389 6 Paranginan 16.876.829 16.790.786 16.704.743 16.618.700 16.532.656 16.446.613 7 Parlilitan 248.461.183 247.546.170 246.631.157 245.716.144 244.801.131 243.886.118 8 Pollung 114.397.916 113.951.548 113.505.180 113.058.813 112.612.445 112.166.078 9 Sijamapolang 57.622.793 57.407.346 57.191.898 56.976.451 56.761.003 56.545.556 10 Tarabintang 105.113.000 104.728.743 104.344.486 103.960.229 103.575.973 103.191.716 Total 897.525.875 894.059.843 890.593.811 887.127.780 883.661.748 880.195.716 Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-26 Tabel 2.19. Proyeksi Status Daya Dukung Air di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 No. Kecamatan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Baktiraja Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 2 Doloksanggul Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 3 Lintong Nihuta Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 4 Onan Ganjang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 5 Pakkat Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 6 Paranginan Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Terlampaui 7 Parlilitan Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 8 Pollung Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 9 Sijamapolang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui 10 Tarabintang Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Total Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Belum Terlampaui Sumber: KLHS RJPMD 2025-2029 Kab. Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-27 II.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Hubungan antara ketahanan air, energi dan pangan berarti bahwa ketahanan air, ketahanan energi dan ketahanan pangan saling terkait erat satu sama lain, yang berarti bahwa tindakan di satu area tertentu sering kali dapat berdampak pada satu atau kedua area lainnya. Ketiga sektor ini (hubungan antara air, energi dan ketahanan pangan) diperlukan untuk kepentingan kesejahteraan manusia, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, permintaan akan layanan dasar juga meningkat, seperti meningkatnya keinginan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dan perlunya pengelolaan sumber daya vital yang lebih sadar yang diperlukan untuk mencapai layanan tersebut. Keterkaitan antara air, pangan, dan energi merupakan inti dari pembangunan dan perlindungan ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Ketahanan air adalah syarat untuk ketahanan pangan yang bersandar pada jalannya pertanian. Sedangkan ketahanan energi bertumpu pada kemudahan akses masyarakat mengakses energi yang modern, bersih, dan berkelanjutan. Secara umum, gambaran umum ketahanan energi, air dan kemandirian pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diuraikan sebagai berikut: II.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, dengan menggabungkan indikator-indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan tercermin dari makanan yang bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat. Mengetahui Indeks Ketahanan Pangan dapat mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi, sehingga saat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat melakukan intervensi program dan kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah diamanatkan pada RPJMN 2025-2029 menjadi salah satu kawasan yang mendukung swasembada pangan, air dan energi di Indonesia. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada grafik berikut. Grafik 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 II.1.4.2. Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. PPH juga merupakan indikator mutu gizi dan 77,29 75,51 77,91 78,9 81,16 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-28 keragaman konsumsi pangan. Tujuan PPH menjamin keseimbangan gizi, memenuhi kebutuhan gizi penduduk, menilai situasi konsumsi pangan, menilai ketersediaan pangan, memerencanakan kebutuhan konsumsi pangan. PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok, yaitu padi-padian, umbi- umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. PPH dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan selain digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk. Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada grafik berikut. Grafik 2.3. Skor PPH Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 Melihat tabel diatas, Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tahun 2021 s.d 2024 mengalami peningkatan. Artinya kualitas konsumsi pangan yang menunjukkan keberagaman dan keseimbangan gizi yang lebih baik semakin meningkat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat sudah lebih mengerti akan pentingnya gizi untuk hidup yang lebih sehat. II.1.4.3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Ketidakcukupan konsumsi pangan adalah kondisi ketika sebagian penduduk suatu wilayah mengonsumsi makanan di bawah standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat. Sedangkan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) adalah persentase penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi. Faktor yang mempengaruhi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yaitu produksi padi, kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, umur harapan hidup, persentase rumah tangga tidak memiliki akses air bersih, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan maka semakin banyak Masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Untuk capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Humbang Hasundutan ditampilkan pada grafik berikut. 85,8 86,4 87,2 92 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-29 Grafik 2.4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2020-2024 jika kita melihat pada grafik diatas pada tahun 2020 tercapai 6,69 artinya ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 berada pada posisi sedang dan pada tahun terakhir yang tercatat yaitu tahun 2024 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Humbang Hasundutan menurun menjadi 6,18 tetap pada kategori sedang. Artinya masih ada sebagian penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengonsumsi makanan di bawah standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat. II.1.4.4. Konsumsi Listrik Perkapita Perkembangan kebutuhan listrik di Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas yang ada di masyarakat. Saat ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dan melekat dengan gaya hidup penduduk sehingga kebutuhan listrik per kapita akan semakin meningkat. Kebutuhan listrik di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah cukup terpenuhi. Listrik mencakup untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk aktivitas sosial ekonomi dan penerangan jalan. Sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan tempat tinggal, maka kebutuhan akan listrik juga akan semakin tinggi. Di samping pertumbuhan penduduk, faktor yang mempengaruhi tingginya kebutuhan Listrik seperti sektor jasa, pertanian, dan manufaktur. II.1.4.5. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air fledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. 6,69 6,27 6,88 5,82 6,18 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-30 Capaian Rumah Tangga terlayani air minum layak jika kita lihat pada grafik sejak tahun 2020 terjadi kenaikan pencapaian target setiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 86,67%. Pada tahun 2020 capaian tercatat sebesar 73,95%, kembali mengalami kenaikan menjadi 74,40% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 77,09% dan pada tahun 2023 capaian mengalami kenaikan menjadi 77,75 hingga capaian terakhir yang tercatat dalam penyusunan dokumen ini yaitu pada tahun 2024 mengalami kenaikan capaian menjadi 79,27%. Perkembangan akses air minum pada 5 tahun terakhir dikarenakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air minum melalui pembangunan SPAM yang terus ditingkatkan. Grafik 2.5. Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak Sumber : Dinas PKP Kab. Humbang Hasundutan, 2025 II.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan Hidup yang berkualitas memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, mencakup kualitas udara, air, tanah, dan keberlanjutan ekosistem. Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia yang jika tidak diatasi pada akhirnya akan berdampak terganggunya kesejahteraan manusia. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait, di mana perubahan pada satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. II.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pemanfaatan berbagai sumberdaya alam untuk penyediaan kebutuhan pengembangan wilayah akan menimbulkan tekanan dan berpengaruh terhadap keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat digambarkan dari kondisi lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan. 73,95% 74,40% 77,09% 77,75% 79,27% 71,00% 72,00% 73,00% 74,00% 75,00% 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00% 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-31 Tabel 2.20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 NO TAHUN IKLH 1 2021 75,50 2 2022 50,35 3 2023 81,42 4 2024 82,84 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Humbang Hasundutan semakin baik jika kita lihat perkembangan dari tahun 2021-2024. Nilai IKLH Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam kategori “Baik” (70 ≤ IKLH ≤ 90). Hal ini ditunjukan dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap lingkungan. Peningkatan dalam tutupan lahan dan kebersihan terus ditingkatkan, dimana pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil memperoleh penghargaan Adipura atas kebersihan dan pengelolaan lingkungan. II.1.5.2. Rumah Tangga Dengan Aksis Sanitasi Aman Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan dan dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah (SPAL). Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak memiliki kriteria sanitasi sebagai berikut: • Kloset menggunakan leher angsa; • Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau instalasi/sistem pengolahan air limbah (IPAL/SPAL); • Fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, atau di MCK komunal. Grafik 2.6. Persentase Rumah Tangga Terlayani Sanitasi Layak Sumber : Dinas PKP Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Capaian Rumah Tangga terlayani akses dasar air Limbah jika kita lihat pada grafik diatas pada tahun 2020 capaian Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 69,78% kemudian mengalami penurunan menjadi 69,39. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69,39%, kembali mengalami kenaikan menjadi 70,97% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 71,74%. Pada tahun 2024 capaian dicatat mengalami kenaikan menjadi 72,86%. II.1.5.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Sampah adalah benda yang bersumber dari kegiatan manusia dan tidak memiliki nilai atau tidak berharga. Pada zaman sekarang berbagai macam masalah yang 69,78% 69,39% 70,97% 71,74% 72,86% 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-32 berkaitan dengan sampah tidak bisa di selesaikan secara menyeluruh. Sampah harus di kelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sampah yang tidak di kelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pengolahan sampah yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, pada kondisi sosial, pengelolaan sampah yang tidak baik atau buruk dapat akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau tidak sedap yang dihasilkan sampah dan sampah yang berserakan tentu mengganggu pandangan mata. Hal tersebut juga berdampak negatif bagi tempat usaha atau pariwisata yang di miliki warga. Dari aspek ekonomi, pembiayaan yang mahal terhadap fasilitas umum dapat di pengaruhi oleh pengelolaan sampah yang buruk atau tidak memadai, seperti tingginya pembiayaan yang di perlukan untuk pengelolaan air di karena kan sungai yang tercemar oleh sampah yang dibuang langsung oleh masyarakat ke sungai dan tersumbatnya saluran drainase atau got yang dapat menyebabkan banjir. Jika sarana tempat pembuangan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampah di sembarang tempat terutama di lahan kosong atau sungai. Pengelolaan sampah yang tidak memadai atau kurang efisien, menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal yang juga tak kalah penting adalah meningkatnya pembiayaan untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang berasal dari lingkungan yang tercemar akibat dari pengelolaan sampah yang buruk dan kurangnya penghasilan akibat tidak masuk kerja akibat sakit serta rendahnya tingkat produktivitas karena kesehatan yang terganggu. Indikator pengelolaan sampah di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada grafik berikut: Grafik 2.7. Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami kenaikan pada periode 2020-2024. Dimana pada tahun 2020 sampah yang terolah sebesar 12.703,22 ton/tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15.766,04 ton/tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan persampahan di Kabupaten Humbang Hasundutan semakin membaik tetapi sebaliknya jumlah sampah di Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2020-2024 semakin meningkat. II.1.5.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan 12.703,22 13.387,66 14.097,08 15.746,19 15.766,04 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-33 frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau serta rumah tangga yang memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Kondisi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada grafik berikut: Grafik 2.8. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Merujuk pada grafik diatas, bahwa pelayanan persampahan di Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2020 rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 54,49% dan setiap tahunnya mengalami peningkatan layanan dimana pada tahun 2024 menjadi sebesar 64,87%. II.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada ketinggian antara 330–2.075 m di atas permukaan laut. Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanah berpasir dengan kemiringan tanah yang datar hanya 11%, landai sebesar 20% sisanya miring/terjal 69%. Disamping hal tersebut, Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki curah hujan yang tinggi yakni 334,26 mm dengan rincian dalam 1 (satu) bulan terjadi hari hujan sebanyak 18,10 hari. Dari kondisi tersebut, maka Kabupaten Humbang Hasundutan rawan terjadi bencana tanah longsor. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang sering terjadi longsor yaitu Baktiraja, Doloksanggul, Lintongnihuta, Onan Ganjang, Pakkat, Paranginan, Parlilitan, Pollung, Sijamapolang, dan Tarabintang. Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk wilayah yang dilalui oleh jalur patahan besar Sumatera. Selain patahan besar Sumatera, berdasarkan Peta Geologi Lembar Sidikalang 05118-0618 skala 1:250.000 Tahun 1983 terdapat patahan aktif Renun (Renun Active Fault) yang melintasi Kecamatan Lintongnihuta, Doloksanggul dan Pollung, yang merupakan sumber potensi gempa tektonik. Secara umum, kawasan rawan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah: 54,49 55,57 58 63,86 63,87 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-34 Tabel 2.21. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan No Uraian Kecamatan Luas (Ha) Ket

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Bencana Gempa Bumi Baktiraja 1.912,82 indeks risiko tinggi Doloksanggul 6.718,53 Lintongnihuta 18.126,00 Onan Ganjang - Pakkat 26.030,58 Paranginan 4.778,00 Parlilitan 47.303,75 Pollung 17.611,97 Sijamapolang - Tarabintang 21.560,03 Total 144.041,68 2 Bencana Longsor Baktiraja 481,55 indeks risiko tinggi Doloksanggul 175,99 Lintongnihuta 49,87 Onan Ganjang 3.268,05 Pakkat 9.508,71 Paranginan - Parlilitan 17.772,30 Pollung 129,87 Sijamapolang 1.084,60 Tarabintang 6.758,69 Total 39.229,64 3 Bencana Angin Puting Beliung Baktiraja 963,55 indeks risiko tinggi Doloksanggul 20.182,80 Lintongnihuta 17.636,60 Onan Ganjang 9.661,33 Pakkat 9.022,92 Paranginan 4.660,46 Parlilitan 50.782,40 Pollung 31.488,76 Sijamapolang 9.268,70 Tarabintang 10.023,35 Total 163.690,86 4 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Baktiraja - indeks risiko tinggi Doloksanggul 10.465,00 Lintongnihuta 10.710,82 Onan Ganjang 18.546,67 Pakkat 1.734,91 Paranginan 2.171,82 Parlilitan 25.471,25 Pollung 10.072,62 Sijamapolang 11.214,40 Tarabintang - Total 90.387,48 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-35 II.1.6.1. Emisi Gas Rumah Kaca Gas rumah kaca adalah gas yang ditimbulkan dari kegiatan industri, kegiatan sehari-hari, atau bisa juga berasal dari hal-hal alami. Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di Bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Contoh aktivitas alami yang menyebabkan terjadinya gas rumah kaca adalah meletusnya gunung api. Sementara, contoh kegiatan manusia yang dapat menghasilkan gas yang dapat mencemari udara adalah mesin-mesin kendaraan, limbah industri, tambang, hingga limbah rumah tangga. Meningkatnya gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim seperti perubahan suhu udara dan curah hujan. Upaya dan solusi mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Dampak gas rumah kaca di tanah air sendiri sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor. Suhu yang semakin meningkat berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Demi mewujudkan transisi pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya dukungan internasional maka level emisi karbon bisa dinaikkan hingga 41%. Langkah ini menjadi salah satu solusi mengurangi GRK di tanah air. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang dilaksanakan dalam beberapa sektor, di antaranya adalah Forestry and Other Land Uses (FOLU), pertanian, energi, pengolahan limbah, serta Industrial Process and Product Uses (IPPU). Secara keseluruhan, upaya pengurangan GRK berfokus pada sektor kehutanan dan guna lahan. Pemerintah Kabupateh Humbang Hasundutan yang wilayah hutannya masih luas menjadi salah satu kontributor dalam pengurangan GRK. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Sampai disusunya dokumen ini nilai GRK Kabupaten Humbang Hasundutan belum dilaksanakan perhitunganya. II.1.6.2. Indeks Resiko Bencana Berdasarkan Data dan Informasi Bencana melalui inaRISK BNPB, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2019-2023 mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui BPBD setiap tahunnya melaksanakan mitigasi yang diharapkan dapat mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Adapun upaya mitigasi yang dilakukan diantaranya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebab bencana, pengenalan dan pemantauan risiko bencana, pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen bencana. Berikut disajikan capaian Indeks Resiko Bencana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Grafik 2.9. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber: InaRISK BNPB, 2025 130 130 127,3 127,66 127,2 125,5 126 126,5 127 127,5 128 128,5 129 129,5 130 130,5 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-36 Jika dilihat melalui grafik diatas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kondisi Indeks Resiko Bencana pada tahun 2020 sebesar 130 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 127,20. Indeks Resiko bencana Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam status sedang. Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana meskipun kondisi alam di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat tinggi terhadap resiko tanah longsor dan angin putting beliung. II.1.6.3. Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana. Dengan mengetahui IKD diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Sampai dengan disusunnya dokumen ini, nilai IKD Kabupaten Humbang Hasundutan belum tersedia. II.1.7. Demografi Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S., 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan sejarah kependudukan, ada dua pemahaman terkait hubungan antara penduduk dan perubahannya dengan pembangunan suatu wilayah. II.1.7.1. Kondisi Jumlah Penduduk Data jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2024 sebanyak 211.022 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 207.076 jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 3.946 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 105.199 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 105.823 jiwa artinya penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Data jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Tahun Jumlah Penduduk Total Laki-Laki Perempuan

1.2020 99.974 99.745 199.719
2.2021 101.296 101.003 202.299
3.2022 102.573 102.127 204.700
4.2023 103.840 103.236 207.076
5.2024 105.199 105.823 211.022 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 Struktur penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin. f Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-37 Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 NO Kelompok Umur (Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah Jiwa % Jiwa % Jiwa % 1 00 – 04 6.481 6,16 5.840 2,77 12.321 5,84 2 05 ‐ 09 10.359 9,85 9.677 4,59 20.036 9,49 3 10 ‐ 14 12.617 11,99 11.646 5,52 24.263 11,50 4 15 ‐ 19 12.359 11,75 11.701 5,54 24.060 11,40 5 20 ‐ 24 10.598 10,07 10.202 4,83 20.800 9,86 6 25 ‐ 29 8.207 7,80 7.445 3,53 15.652 7,42 7 30 ‐ 34 6.538 6,21 5.687 2,69 12.225 5,79 8 35 ‐ 39 6.370 6,06 6.057 2,87 12.427 5,89 9 40 ‐ 44 6.761 6,43 6.684 3,17 13.445 6,37 10 45 ‐ 49 6.065 5,77 5.843 2,77 11.908 5,64 11 50 ‐ 54 5.261 5,00 5.067 2,40 10.328 4,89 12 55 ‐ 59 4.201 3,99 4.659 2,21 8.860 4,20 13 60 ‐ 64 3.378 3,21 4.170 1,98 7.548 3,58 14 65 ‐ 69 2.415 2,30 3.445 1,63 5.860 2,78 15 70 ‐74 1.642 1,56 2.820 1,34 4.462 2,11 16 75+ 1.947 1,85 4.880 2,31 6.827 3,24 JUMLAH 102.863 49,85 105.199 50,15 105.823 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 Grafik 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Namun dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil menekan jumlah kelahiran dengan berkurangnya jumlah penduduk di usia 0-4 tahun. 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 00 – 04 05 – 09 10 – 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 -74 75+ Laki-Laki Perempuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-38 Artinya program KB dapat dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang ada. Selain itu karakteristik penduduk menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 10-14 tahun disusul dengan kelompok umur 15-19 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, Generasi Z yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1997-2012 (atau berumur 13-28 tahun) mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan. Generasi Alpha, Generasi Y dan Generasi X kemudian menyusul di urutan kedua, ketiga dan keempat secara berurutan. Persebaran penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 tertinggi di Kecamatan Doloksanggul dengan jumlah penduduk sebanyak 55.689 jiwa dan terendah di Kecamatan Sijamapolang sebanyak 6.673 jiwa. Pesebaran kepadatan penduduk lebih besar didaerah perkotaan diakibatkan sumber pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Daerah yang lebih maju cenderung tingkat penduduknya lebih tinggi. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan NO WILAYAH JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 PARLILITAN 10.484 10.522 21.006 2 POLLUNG 11.687 11.696 23.383 3 BAKTIRAJA 3.935 3.987 7.922 4 PARANGINAN 7.931 8.017 15.948 5 LINTONG NIHUTA 17.969 17.823 35.792 6 DOLOK SANGGUL 27.746 27.943 55.689 7 SIJAMAPOLANG 3.365 3.308 6.673 8 ONAN GANJANG 5.773 5.897 11.670 9 PAKKAT 12.173 12.495 24.668 10 TARABINTANG 4.136 4.135 8.271 HUMBANG HASUNDUTAN 105.199 105.823 211.022 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 II.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk yang bisa dikendalikan akan membuat sistem kependudukan menjadi terkendali, sehingga masyarakat bisa hidup lebih layak atau lebih sejahtera. Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 yaitu 1,22% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%.. Sama halnya dengan membaca grafik piramida penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan, dari angka Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dikatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menekan angka kelahiran. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Humbang Hasundutan dan akan terus dipertahankan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-39 Grafik 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Humbang Hasundutan 2020-2024 Sumber: BPS, 2025 II.1.7.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Secara umum proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2030 meningkat menjadi 221.824 jiwa, dimana tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 211.022 orang. Peningkatan jumlah penduduk merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi suatu hal negatif dimana terjadi kepadatan penduduk yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, juga tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada. Tabel 2.25. Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Humbang Hasundutan Penduduk Tahun 2023 (jiwa) Proyeksi Penduduk (jiwa) 2026 2027 2028 2029 2030 206.668 211.870 214.322 216.789 219.297 221.824 Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Mengacu kepada data pada tahun 2024 jumlah penduduk produktif sebesar 211.022 dan masih akan berkembang pada tahun 2030 merujuk kondisi penduduk berusian 0-14 tahun yang masih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih mengalami bonus demografi. Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia produktif, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. II.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi makro Kabupaten Humbang Hasundutan selama lima tahun (2020-2024) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,79% atau mengalami kenaikan sebesar 0,41% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,38%. Walaupun 1,38 1,33 1,31 1,26 1,22 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-40 pertumbuhan ekonomi meningkat namun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan masih lebih rendah 0,31% jika dibandingakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,10% serta lebih rendah 0,24 dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi secara nasional sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. Grafik 2.12. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Grafik diatas menunjukkan perbandingan LPE Kabupaten Humbang Hasundutan dengan provinsi dan nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir LPE Kabupaten Humbang Hasundutan selalu berada di bawah nasional dan cenderung mengalami perlambatan. Periode tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi yang sangat significan sebagai dampak dari pandemi meskipun tercapat perlambatan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan masih diatas Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2021-2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mengalami perbaikan jika dibandingkan pada masa pandemi. Dengan kembali bergeraknya sektor ekonomi menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di daerah. Dibukanya kembali ekspor hasil pertanian seperti kopi, kemenyan dan penjualan hasil pertanian yang kembali bergerak ke berbagai daerah, kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Humbang Hasundutan. Selain itu dengan bergeraknya kembali sektor wisata, sedikit membantu peningkatan perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi yang disusun termasuk tinggi. Untuk itu perlu berbagai strategi yang harus dilakukan dalam pencapaian target tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi disektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sektor pertanian perlu dikembangkan dengan meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Selain sektor pertanian, sektor pariwisata harus dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian, dimana Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Kawasan Danau Toba yang menjadi salah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. II.2.1.2. Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multi dimensi, dimana berkaitan dengan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling -0,13 2,02 4,21 4,38 4,79 -1,07 2,61 4,73 5,01 5,1 -2,07 3,69 5,31 5,05 5,03 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-41 berkaitan satu sama lain, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar kehidupan atau kebutuhan minimal juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat istiadat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) persentase penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan berfluktuasi naik turun setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin 8,75%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,69%. Secara rinci, pada tabel dibawah dapat digambarkan kondisi tingkat kemiskinan diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan perbandingan terhadap Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Tabel 2.26. Angka Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2020-2024 Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024 Humbang Hasundutan 9.36 9.65 8.86 8.69 8.44 Sumatera Utara 8.75 8.49 8.42 8.15 7,19 Indonesia 10.19 9.71 9.54 9.36 8,57 Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Pada masa periode 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selalu mencatatkan penurunan angka kemiskinan hal ini tidak lain dari usaha yang dilakukan dan akan terus menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar. Selain itu bantuan tepat sasaran untuk Masyarakat miskin akan tetap di verivali melalui bantuan program keluarga harapan dan meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Grafik 2.13. Angka Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Jika melihat grafik diatas, posisi angka kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 masih berada diatas rata-rata capaian nasional dan jauh dibawah capaian Provinsi Sumatera Utara sehingga masih membutuhkan kerja keras dalam pencapaian target penurunan angka kemiskinan. II.2.1.3. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran 9,36 9,65 8,86 8,69 8,44 8,75 8,49 8,42 8,15 7,19 10,19 9,71 9,54 9,36 8,57 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-42 penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tabel 2.27. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.29 1.25 1.40 0,99 0,78 Indeks Keparahan Kemiskinan 0.3 0.26 0.33 0.19 0,09 Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara 2025 Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil diturunkan setiap tahunnya. Jika kita lihat dari data tahun 2020-2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1.29 dan mengalami penurunan menjadi 0,78 pada tahun 2024 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kondisi yang sama dimana pada tahun 2020 sebesar 0.3 naik menjadi 0.09 pada tahun 2024. II.2.1.4. PDRB Perkapita PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi yang menunjukkan rata- rata pendapatan penduduk selama kurun waktu tertentu. Tabel berikut menunjukkan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. PDRB per Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 39.948,56 ribu rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal yang sama jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga konstan 2020 sebesar 20.913,17 ribu rupiah dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan menjadi 23.222,69 ribu rupiah. Tabel 2.28. PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024 Tahun ADH Berlaku ADH Konstan 2020 31.930,25 20.913,17 2021 31.828,37 21.125,38 2022 34.646,13 22.013,73 2023 37.370,00 22.418,85 2024 39.948,56 23.222,69 Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat berarti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan meningkat. Peningkatan yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menunjukkan terjadinya peningkatan kesejateraan masyarakat tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-43 Grafik 2.14. PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Berdasarkan grafik di atas dapat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan yang perlahan. Mulai tahun 2020 terjadi peningkatan untuk PDRB per kapita sampai tahun 2024. Secara berturut-turut pertumbuhannya adalah mengalami kontraksi sebesar -0,65 persen (2020), 2,66 persen (2021), tahun berikutnya mengalami percepatan menjadi 7,58 persen (2022), kemudian sebesar 9,35 persen (2023), dan tahun 2024 sebesar 6,82 persen. II.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan mempertahankan capaian dibawah 1%. Grafik 2.15. TPT Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 hingga 2024 mengalami data yang fluktuatif. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Humbang Hasundutan sempat naik diatas 1% namun pada tahun 2024 kembali mengalami tren angka dibawah 1%. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir pencapaian angka TPT Kabupaten Humbang selalu berada diatas Provinsi dan 31.930,25 31.828,37 34.646,13 37.370,00 39.948,56 20.913,17 21.125,38 22.013,73 22.418,85 23.222,69 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN PERKAPITA ADH Berlaku ADH Konstan 0,84 1,94 0,42 0,84 0,92 6,91 6,33 6,16 5,89 5,6 4,94 6,26 5,83 5,32 4,91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-44 Nasional. Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong rendah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap menjaga capaian tingkat pengangguran di Kabuten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan membuat strategi melalui pelatihan yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui pelatihan yang mendukung ekonomi lokal. Peningkatan lapangan kerja melalui peningkatan investasi sektor swasta diharpakan memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Humbang Hasundutan. II.2.1.6. Indeks Gini Pemerataan pembangunan dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh angka gini ratio. Angka gini ratio Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2020 – 2024 cukup berfluktuatif dari 0,246 pada tahun 2020 menjadi 0,302 tahun 2024. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan dibandingkan dengan Nasional dan Propinsi Sumatera Utara dengan nilai interprestasi gini ratio yaitu nilai 0-0,29 Ketimpangan Rendah; 0,30-0,40 Ketimpangan Sedang; 0,40-0,50 Ketimpangan Tinggi dan 0,51-1,0 Ketimpangan Tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.29. Gini Rasio Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Humbang Hasundutan 0,246 0.304 0,258 0,256 0,302 2 Sumatera Utara 0,314 0,315 0,312 0,309 0,306 3 Nasional 0,385 0,384 0,381 0,388 0,372 Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada periode 2020-2024 memperoleh interprestasi nilai gini ratio dengan interprestasi ketimpangan rendah pada tahun 2020, 2022, 2023 dan interprestasi sedang 2021, 2024 . Untuk mempertahankan interprestasi nilai gini ratio rendah dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi lokal dengan memperhatikan sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan Masyarakat. Selain itu usaha yang dilakukan antara lain meningkatkan peluang pekerjaan bagi Masyarakat melalui pelatihan yang dibutuhkan dunia kerja, bantuan beasiswa pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan dasar serta penguatan industri kecil dan menengah yang dilaksanakan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati seluruh Masyarakat. II.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Pengukuran IPM pada aspek kesehatan mengacu pada indikator angka harapan hidup. Aspek pengetahuan dapat diukur melalui indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk aspek hidup layak dapat diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tabel di bawah ini merupakan perbandingan IPM Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-45 Tabel 2.30. Persandingan IPM Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Humbang Hasundutan 70,70 71,28 72,05 72,49 73,33 Provinsi Sumatera Utara 69,41 70,32 72,71 75,13 75,76 Indonesia 72,00 72,71 72,91 74,39 75,02 Pertumbuhan IPM 72,29 72,91 0,91 0,44 0,84 Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Sejak Tahun 2020, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil keluar dari status sedang menjadi status tinggi. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan wujud keberhasilan daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Namun demikian, kualitas hidup manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berada di bawah rata-rata kualitas hidup di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Tabel 2.31. IPM Kabupaten Humbang Hasundutan, Kawasan Tapanuli dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 Nama Kabupaten Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tapanuli Utara 73,47 73,76 74,14 76,86 77,48 Toba 75,16 75,39 75,96 77,83 78,44 Simalungun 73,25 73,40 73,77 75,17 75,88 Dairi 71,57 71,84 72,56 75,18 75,88 Karo 74,43 74,83 75,36 76,88 77,49 Humbang Hasundutan 70,70 71,28 72,05 72,49 73,33 Pakpak Bharat 67,59 67,94 68,85 72,30 73,09 Samosir 70,63 70,83 71,67 72,93 73,77 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025 Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa IPM untuk Kabupaten Toba 78,44 tertinggi, sedangkan Kabupaten Humbang Hasundutan 73,33 dengan urutan Ke-7 untuk Kabupaten Se-Kawasan Danau Toba. Oleh karena itu Kabupaten Humbang Hasundutan harus meningkatkan IPM dari Sektor Kesehatan, Pendidikan serta Ekonomi dalam hal Pengeluaraan perkapita sekaligus termasuk Isu Strategis yang perlu diatasi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. II.2.2. Kesehatan Untuk Semua Kesehatan Untuk Semua berarti bahwa kesehatan harus dapat dijangkau oleh setiap orang di suatu negara. Dan yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah kondisi kesejahteraan pribadi, bukan hanya ketersediaan layanan kesehatan–kondisi kesehatan yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan Untuk Semua menyiratkan penghapusan hambatan terhadap kesehatan yaitu, penghapusan kekurangan gizi, ketidaktahuan, air minum yang terkontaminasi, dan perumahan yang tidak higienis–sama halnya dengan solusi dari masalah medis murni seperti kurangnya dokter, tempat tidur rumah sakit, obat-obatan, dan vaksin. Penerapan Kesehatan Untuk Semua, menyiratkan komitmen untuk mendorong kemajuan semua warga negara di bidang pembangunan yang luas dan resolusi untuk mendorong setiap warga negara untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. II.2.2.1. Usia Harapan Hidup Definisi Usia Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-46 suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan sebagai berikut : Grafik 2.16. Angka Harapan Hidup Kabupaten Humbang Hasudutan Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Pada grafik diatas dapat kita lihat, angka harapan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2020-2024 semakin membaik. Dimana pada tahun 2020 angka harapan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 69,27 tahun dan membaik pada tahun 2024 menjadi 74,27 tahun. Angka Harapan Hidup dapat menentukan kemampuan untuk mengelola dan menyerap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga daya saing ekonomi dapat meningkat. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka peningkatan angka harapan hidup kedepannya perlu meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer, gizi yang baik, dan sanitasi yang layak yang mempengaruhi secara positif peningkatan Angka Harapan Hidup. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer, perbaikan gizi, serta sanitasi yang baik dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Pelayanan kesehatan primer yang mudah diakses dan berkualitas, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penanganan penyakit menular, dapat mencegah berbagai penyakit dan komplikasi yang dapat menyebabkan kematian dini. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan primer dapat meningkatkan angka harapan hidup karena deteksi dini dan penanganan penyakit yang lebih efektif. Penguatan layanan Puskesmas dan layanan kesehatan dasar lainnya berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kecukupan gizi, terutama pada masa kanak-kanak, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Gizi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan meningkatkan risiko kematian. Program perbaikan gizi, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta edukasi gizi kepada masyarakat, dapat berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus memastikan konsumsi makanan bergizi seimbang, kaya akan vitamin dan mineral, serta menjaga 69,27 71,6 73,82 74,07 74,27 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-47 pola makan yang sehat dikonsumsi Masyarakat melalui edukasi dan pendekatan promotive yang ditingkatkan. Selain itu sanitasi yang buruk, seperti kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular. Peningkatan sanitasi, termasuk penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, dapat mengurangi risiko penularan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebersihan lingkungan yang terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik, juga berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka harapan hidup. Dengan demikian, upaya perbaikan pelayanan kesehatan primer, gizi, dan sanitasi merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup suatu populasi. II.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. IKS dihitung dari akumulasi nilai 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah 12 indikator yang digunakan untuk menghitung IKS: • Keluarga mengikuti program KB • Ibu bersalin di fasilitas kesehatan • Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap • Bayi mendapat ASI eksklusif • Balita mendapat pemantauan pertumbuhan • Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar • Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur • Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan • Anggota keluarga tidak ada yang merokok • Keluarga sudah menjadi anggota JKN • Keluarga mempunyai akses sarana air bersih • Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Humbang Hasundutan digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.32. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Humbang Hasudutan Tahun 2020-2023 KETERANGAN Tahun 2020 2021 2022 2023 Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,113 0,119 0,128 0,135 ∑ Keluarga dengan IKS > 0,800 4937 5197 5861 6723 ∑ Keluarga 43576 43576 45703 49690 Sumber : Dinas Kesehatan dan P2KB Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Sesuai tabel diatas, bahwa pembangunan Indeks Keluarga Sehat pada periode 2020-2023 memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 tercatat bahwa Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,113 dan mengalami kenaikan menjadi 0,135 pada tahun 2023. Untuk mencapai nilai ideal keluarga sehat yaitu >0,800 (lebih besar dari 0,800, masih perlu intervensi yang maksimal untuk mencapai capaian ideal indeks keluarga sehat di Kabupaten Humbang Hasundutan. II.2.2.3. Prevalensi Stunting Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-48 menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Grafik 2.17. Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2023 Sumber : Dinas Kesehatan dan P2KB Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Angka Stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung menurun pada tahun 2023 dibandingkan dengan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024. II.2.2.4. Total Fertelity Rate (Angka Kelahiran Total) Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka kelahiran total untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) idealnya ada di kisaran 2,1. Untuk capaian TFR Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita liat pada grafik dibawah: Grafik 2.18. Total Fertility Rate Kabupaten Humbang Hasundutan 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan dan P2KB Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Jika kita lihat dari capaian TFR Kab. Humbang Hasundutan pada periode tahun 2020 s.d. 2024 tercatat kenaikan angka TFR dimana tahun 2020 angka TFR sebesar 2,61 dan sempat menurun s.d. tahun 2023. Tetapi pada tahun 2024 kembali mengalami 38 26,7 29,6 18,4 15 20 25 30 35 40 2020 2021 2022 2023 2,61 2,57 2,43 1,97 2,58 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-49 kenaikan dibandingkan capaian 4 tahun sebelumnya yaitu diangka 2,58 dimana capaian tersebut diatas target nasional sebesar 2,1. II.2.2.5. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau yang disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan dihitung capaian indikator SPM Bidang Kesehatan, sebagai berikut: Tabel 2.33. Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Indikator SPM 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 63,06% 86,9% 82,12% 79,3% 80,28 % 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 77,4% 99% 97,83% 70,22% 80,18 % 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir 76,94% 98,3% 97,83% 72,83% 82,41 % 4 Pelayanan Kesehatan balita 65,17% 83,4% 99,50% 83,53% 81,07 % 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 47,99% 100% 99,72% 98,48% 99,03 % 6 Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif 67,46% 80,95% 46,09% 92,10% 67,58 % 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 68,3% 83% 82,36% 85.01% 94,06 % 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 61,63% 81,55% 30,00% 81,70% 98,43% 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 69,46% 81,66% 67,91% 81% 83,00% 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat 57,5% 80,20% 45,95% 80,14% 84,82 % 11 Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis 74% 88,82% 60,85% 83,92% 100,64% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 73,1% 90% 54,98% 56,55 % 93,64 Sumber : Dinas Kesehatan dan P2KB Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-50 Seluruh peningkatan indikator di Bidang kesehatan dapat mewujudkan SDM yang berkualitas baik secara fisik dan mental yang dapat meningkatkan daya saing. Pengembangan SDM dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan SDM yang berkualitas, produktivitas kerja penduduk akan meningkat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. II.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan bermutu merupakan kunci untuk menghadirkan bangsa yang maju dan cerdas. Hal ini telah tercermin dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Pendidikan yang merata diperlukan untuk memfasilitasi Masyarakat dengan ilmu-ilmu yang berkualitas agar nantinya diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi generasi yang memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti, dimana pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah, untuk itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di daerah memperoleh pendidikan yang layak. Pembangunan pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan sumber daya manusia, dimana kebijakan pembangunan sektor pendidikan diarahkan dalam rangka penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berperan serta dalam melaksanakan pembangunan berbagai sektor dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pendidikan diukur dengan 5 (lima) hal, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan. Ketersediaan menunjukkan apakah pelayanan pendidikan tersedia di seluruh wilayah. Keterjangkauan menunjukkan apakah layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas menunjukkan apakah layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kesetaraan menunjukkan apakah pelayanan pendidikan berkualitas adalah setara untuk warga negara Indonesia dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kondisi capaian pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pemerataan akses, mutu dan keberlanjutan pendidikan masih jauh jauh dari yang diharapkan. Akses pendidikan yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap Masyarakat Humbang Hasundutan untuk memperoleh Pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi yang mencakup ketersediaan sekolah yang terjangkau, transportasi yang memadai, serta dukungan finansial bagi siswa yang membutuhkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu meningkatkan akses dan kesempatan Pendidikan kepada Masyarakat melalui mendekatkan akses sekolah di daerah terpencil, menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan, serta meningkatkan infrastruktur transportasi untuk menjamin akses yang setara. Dalam peningkatan mutu pendidikan yang merata mencakup kualitas guru, kurikulum, sarana dan prasarana, serta metode pembelajaran, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-51 pengembangan profesional, menyediakan kurikulum yang relevan dan adaptif, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di semua sekolah. Indikator keberhasilan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat dari capaian indikator pembangunan pendidikan di daerah ini, yaitu sebagai berikut: II.2.3.1. Indeks Pendidikan Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula. Tabel 2.34. AHLS dan ARLS Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Harapan Lama Sekolah 13,28 13,29 13,31 13,32 13,46 2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah 9,540 9,71 10,00 10,01 10,13 Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Peningkatan komponen Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi capaian kedua indikator tersebut maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia, namun hal tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai Kualitas Pendidikan yang lebih Baik. II.2.3.2. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Grafik 2.19. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Dengan mengetahui jumlah sekolah, murid dan guru maka diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan. Dalam proses perencanaan meningkatkan kualias mutu pendidikan, adalah satu hal yang perlu di upayakan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dalam perencanaan meningkatkan mutu pendidikan melibatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-52 beberapa aspek, yakni guru pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi siswa. Sehingga dapat merancang pembelajaran yang relevan, menarik, dan inklusif. II.2.3.3. Indikator Kinerja Pendidikan (APS, Literasi dan Numerasi) • Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Tabel 2.35. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Indikator 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun 71,81 74,00 74,47 76,75 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Kondisi APS usia 5-6 tahun pada periode 2021-2024 di Kabupaten Humbang Hasundutan memperlihatkan trend yang meningkat, meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang drastis namun pada tahun 2024 jika dibandingkan capaian 2023 terjadi penurunan capaian. Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendididikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS usia 5-6 tahun untuk masa berikutnya. • Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun Tabel 2.36. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun Indikator 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun 99,05 98,90 99,67 99,46 Sumber : Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan, 2025 Kondisi APS usia 5-6 tahun pada periode 2021-2024 di Kabupaten Humbang Hasundutan memperlihatkan trend yang fluktuatif, tercatat pada awal tahun 2021 capian APS usia 7-15 tahun sebesar 99,05, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 98,90 dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 99,67 dimana kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 99,46. • Asesmen Kompetensi Minimum Literasi Tabel 2.37. Asesmen Kompetensi Minimum Literasi Indikator 2021 2022 2023 2024 Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SD 46,36 51,28 53,39 60,95 Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SMP 59,66 64,39 66,48 71,62 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) baik AKM Literasi dan Numerasi. Pencapaian asesmen kompetensi minimum literasi pada Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah mencapai rata-rata nasional. Diharapkan ke depan capaian ini bisa ditingkatkan untuk memajukan pendidikan pada Kabupaten Humbang Hasundutan. • Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi Tabel 2.38. Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi Indikator 2021 2022 2023 2024 Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SD 33,96 40,02 50,89 56,04 Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SMP 59,66 64,39 61,48 64,74 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-53 Realisasi indikator ini menggambarkan pencapaian asesmen kompetensi minimum numerasi sudah memenuhi target. Pencapaian asesmen kompetensi minimum numerasi pada Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah mencapai rata- rata nasional. Tercatat pada periode 2021-2024 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan setiap tahunnya selalu berhasil menaikkan capaian Assemen Kompetensi Minuman Numerasi baik tingkat SD dan SMP. II.2.3.4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Sebagai bagian dari cita-cita Visi Indonesia Emas, transformasi digital berperan penting dalam mewujudkan negara yang berdaya saing global dengan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat digital menjadi aktor utama yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses ke peluang. Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah inisiatif penting untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui IMDI, kita dapat memetakan kekuatan dan kelemahan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dengan era digital yang semakin pesat. Pengukuran IMDI memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kompetensi digital masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital Indonesia yang digambarkan melalui empat pilar utama IMDI yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Tanpa percepatan dan penguatan SDM maupun infrastruktur digital yang didukung pemerintah dan seluruh stakeholders, kesenjangan digital berpotensi semakin melebar, baik dari segi akses, literasi, keterampilan digital, maupun pemanfaatan teknologi internet. Pengukuran IMDI menjadi langkah strategis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai posisi serta perkembangan masyarakat digital saat ini dan di masa depan. Nilai IMDI Kabupaten Humbang Hasundutan terlampir pada tabel berikut: Tabel 2.39. Nilai IMDI Kab. Humbang Hasundutan 2022-2024 Capaian Pilar IMDI Tahun 2024 Infrastruktur dan Ekosistem Keterampilan Digital Pemberdayaan Pekerjaan 48,24 64,32 21,43 35,14 Nilai IMDI Kab. Humbang Hasundutan Tahun Capaian 2022 30,59 2023 40,62 2024 42,11 Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025 Penerapan literasi digital di yang mulai dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain: • Penggunaan media sosial untuk saran promosi penjualan. • Memakai aplikasi meeting untuk rapat. • Menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-54 II.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif Perlindungan Sosial Adaptif ditujukan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan dan pengucilan sosial dalam siklus hidupnya, terutama bagi kelompok rentan. Perlindungan Sosial Adaptif dapat dilakukan melalui: • Bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Jaminan sosial • Program pasar kerja Program bantuan sosial, jaminan sosial, dan perluasan pasar kerja bertujuan untuk menjangkau kelompok rentan. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi mereka yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. Sinergi antara Pemerintah pusat, provinsi dan daerah perlu bersinergi dalam menjalankan program-program perlindungan sosial. Integrasi antar program sangat penting agar perlindungan sosial tidak tumpang tindih namun saling melengkapi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, program bantuan sosial, jaminan sosial, dan perluasan pasar kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan perlindungan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat dari capaian, yaitu sebagai berikut: II.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pemerintah terus mengupayakan perlindungan bagi tenaga kerja pemberian perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus berusaha meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja melalui penerbitan Peraturan Bupati yang mengatur kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan penerbitan izin usaha yang mengharuskan setiap usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Kondisi jaminan sosial tenaga kerja yang aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada grafik berikut: Grafik 2.20. Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Aktif 2020-2024 Sumber : Dinas Kopenaker Humbang Hasundutan, 2025 Sesuai grafik diatas bahwa pada awal tahun 2020, tenaga kerja yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan tercatat 1579 2567 4951 4951 5012 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-55 sebesar 1.579 peserta aktif, kenaikan drastis terjadi pada tahun 2022 menjadi 4951 peserta aktif dan tetap bertahan pada jumlah yang sama pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami pertambahan menjadi 5.012 peserta aktif. Jika kita melihat dari capaian tersebut, peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan masih sangat rendah dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini menjadi tugas besar dalam peningkatan tenaga kerja yang ikut terdaftar pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja. II.2.4.2. Indikator Urusan Sosial Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang- orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Tabel 2.40. Kinerja Urusan Sosial 2021-2024 No Kinerja Sosial 2021 2022 2023 2024 1 Penanganan PMKS 78.84 84,02 88,03 91,86 2 Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penangangan PMKS 82.57 88.34 88.69 86.73 3 Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 100 100 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PMKS, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap permasalahan sosial, PMKS yang lebih mandiri dan berdaya, sistem pelayanan sosial yang lebih efektif dan efisien dan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis dan Sejahtera. Selanjutnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Bantuan dan pemulihan yang komprehensif, termasuk kebutuhan dasar, dukungan psikologis, dan pembangunan kembali kehidupan sosial, menjadi kunci keberhasilan pemulihan. Dengan penanganan yang komprehensif dan terpadu, upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial dapat berjalan efektif, sehingga mereka dapat kembali hidup dengan layak dan bermartabat II.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Penerapan konsep beragama maslahat dan berkebudayaan maju menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan modernitas yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-56 visi RPJPN 2025-2045 untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep beragama maslahat diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan bermanfaat. Dengan demikian, nilai-nilai agama dapat menjadi pendorong utama pembangunan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Indikator beragama maslahat dan berkebudayaan sebagai berikut: II.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama menggambarkan bahwa sikap toleransi antarumat beragama cenderung membaik. Kerukunan umat beragama adalah kondisi ketika antar umat beragama saling menerima, menghormati, tolong menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur kerukunan umat beragama di antaranya menghargai pluralitas beragama, sikap saling toleransi dan dialog antaragama. Sedangkan tri kerukunan umat beragama meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Sampai saat ini Indeks Kerukunan Umat Beraga belum pernah dihitung di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Meskipun demikian dari sejarah berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah tercatat terjadi konflik agama, dengan demikian toleransi antara umat beragama di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terjaga yang didukung oleh nilai-nilai budaya yang ada. Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada tabel berikut: Tabel 2.41. Jumlah Konflik Sosial Lintas Agama di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Tahun Konflik Sosial Yang Terjadi Ket 1 2020 0 Kasus - 2 2021 0 Kasus - 3 2022 0 Kasus - 4 2023 0 Kasus - 5 2024 0 Kasus - Sumber : Dinas Sosial Kab. Humbang Hasundutan, 2025 II.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan

(7)dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Sampai saat ini, nilai Indeks Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan belum dapat digambarkan. Namun berikut disajikan capaian pembangunan kebudayaan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-57 Tabel 2.42. Perkembangan Seni Budaya Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Uraian Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali) 20 12 1 1 1 2 Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya 1 1 1 1 1 3 Group Kesenian (kelompok) 15 15 15 15 15 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 40 40 40 40 40 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024 Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tidak lepas dari paradigma yang berwawasan lokal sehingga pembangunan tetap mempertimbangkan pelestarian budaya daerah. Upaya memanfaatkan potensi budaya lokal sebagai sumber inovasi dan pengembangan ekonomi masih belum diperhatikan dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penciptaan produk dan layanan kreatif yang berakar pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal menjadi salah satu fokus dalam peningkatan ekonomi. Ekonomi kreatif berbasis budaya tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif berbasis budaya memanfaatkan kekayaan budaya daerah, seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan tradisi lainnya, sebagai sumber inspirasi dan bahan baku untuk produk dan layanan kreatif. II.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan konsep yang saling terkait dalam pembangunan masyarakat. Keluarga Berkualitas merupakan tolok ukur untuk meningkatkan kualitas keluarga. Kesetaraan gender adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin hak yang sama bagi semua orang. Kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, dan perlindungan dari kekerasan. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang adil, merata, dan responsif. Masyarakat inklusif dapat diwujudkan dengan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, manfaat pembangunan, dan pengambilan Keputusan. Indikator keberhasilan pembangunan keluarga berkualitas, keseteraan gender, dan masyarakat inklusif di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat dari capaian, yaitu sebagai berikut: II.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan gangguan. Perlindungan anak juga bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Meingkatnya perlindungan anak dengan peningkatan nilai IPA menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga tercipta generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia, Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan disusunnya dokumen ini belum pernah dicatat. Gambaran pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-58 Tabel 2.43. Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kasus Kekerasan terhadap Anak 5 3 5 2 1 Sumber: Dinas PMDP2A Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Penanganan kasus Kekerasan terhadap anak merupakan mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hokum, rumah aman, mobil perlindungan dan konseling psikologis. Kasus kekerasan menjadi tantangan nyata di provinsi dan kabupaten/kota yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak. Sesuai capaian pada tabel diatas, angka kekerasan anak di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikurangi dimana pada tahun 2020 tercatat 5 kasus kekerasan anak yang ditangani dan menurun menjadi 1 kasus pada tahun 2024. II.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga, Pembagunan keluarga berkualitas bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dapat disajikan, namun dalam pembangunan keluarga capaian yang dapat menjadi acuan sebagai berikut: • Rasio Akseptor KB Berdasarkan Tabel dibawah menunjukkan bahwa rasio akseptor KB di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan belum efektifnya kegiatan-kegiatan yang meliputi : 1) Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana sampai ke dusun yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan; 2) Adanya informasi mengenai program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh petugas Lini Lapangan di 10 Kecamatan dan Seluruh Desa; 3) Dukungan dari mitra KKBPK, Lintas Sektoral Terkait dan Organisasi Profesi; 4) Pembinaan kepada PUS secara berkelanjutan melalui kelompok-kelompok ketahanan keluarga yang bermuara kepada pelayanan dan Jaminan Kesertaan Ber- KB. Tabel 2.44. Perkembangan Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Cakupan Peserta KB Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pasangan Usia Subur (Orang) 26,392 26,672 26,732 28.564 20.640 2 Peserta KB Aktif (Orang) 17,407 17,719 17,945 20.169 11.668 3 Rasio Jumlah Peserta KB Aktif (%) 65.95 66.43 66.83 70,60 56,53 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-59 Sumber: Dinas Kesehatan dan P2KB, 2025 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya rasio jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Hal ini di disebabkan belum terpenuhinya: 1) Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi yang masih kurang; 2) Informasi mengenai program Keluarga Berencana melalui tenaga lini lapangan di 10 kecamatan dan desa yang belum maksimal; 3) Penyuluhan dan Pelayanan KKBPK sampai ke desa melaui faskes dan pelayanan bergerak (Mobile) yang belum efektif. II.2.6.3. Indeks Pembangunan Gender Kondisi IPG di Kabupaten Humbang Hasundutan memperlihatkan trend yang meningkat, pada kurun waktu 2020-2024, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,3 point, capaian IPG Kabupaten Humbang Hasundutan berada diatas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Capaian Perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.21. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi dan Nasional 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025 Hambatan pembangunan gender di Kabupaten Humbang Hasundutan sering diakibatkan budaya patriarki dimana perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah menurut adat yang ada, sehingga banyak orang yang menganggap sosok perempuan adalah individu yang harus tunduk di bawah kontrol laki-laki selain itu dalam dunia kerja sering dianggap perempuan tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. Namun dalam mengatasi itu dan meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Humbang Hasundutan kedepannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan kebijakan dan peraturan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang bisa dimanfaatkan untuk menjamin dan membuat program-program yang responsif gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta melaksanakan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. II.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH II.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial. SDM yang berkualitas dan terampil berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian, menciptakan inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan mutu dan kuantitas yang baik dalam pembangunan manusia di daerah akan menghasilkan peningkatan IPM, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga 97,38 97,32 97,65 97,45 97,42 90,67 90,73 91,06 91,31 91,5 90,06 91,27 91,63 91,85 91,85 86 88 90 92 94 96 98 100 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-60 pembangunan SDM harus menjadi fokus daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Indikator daya saing SDM di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat disajikan pada pembahasan berikut. II.3.1.1. Angka Ketergantungan Angka ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) dapat memengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah. Angka ini menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri angka ketergantingan yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 53,75% yang artinya dari 100 penduduk menanggung sekitar 53 penduduk non produktif. Lebih lengkapnya angka ketergantungan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel 2.45. Angka Ketergantungan Kab. Humbang Hasundutan 2020-2024 Jenis Kelamin Proyeksi Penduduk (jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 0 - 14 (jiwa) 69.330 58.241 60.665 57.501 56.620 15 - 64 (jiwa) 111.686 125.833 128.698 132.829 137.253 > 65 Tahun 19.365 16.989 14.453 16.338 17.149 Angka Ketergantungan 60,41 59,78 58,37 55,60% 53,75% Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2024 Mengacu kepada data pada tahun 2024 jumlah, penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan banyak berada pada rentang umur 15 hingga 49 tahun. Artinya pada tahun 2024, penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan baik perempuan maupun laki- laki berada pada usia produktif dengan usia relatif masih muda. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai lebih dari 65% dari jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami bonus demografi karena perbandingan usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 53,75%. Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai sesuai sumber daya ekonomi lokal. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus mempersiapkan lapangan pekerjaan sesuai potensi lokal dan membuka keran investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian dalam 5 tahun ke depan pergeseran struktur usia penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan menuju ke arah piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Menuju kepada kondisi ini maka Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mempersiapkan infrastruktur dasar yang cukup baik dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya aging communities di masa mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-61 II.3.1.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Sedangkan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tingkat Pendidikan masih didominasi tamatan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 60.994 jiwa. Tabel berikut menunjukan data penduduk menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024. Tabel 2.46. Data Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 No Tingkat Pendidikan Jumlah

1.Tidak/Belum Sekolah 46.317
2.Belum Tamat SD/Sederajat 29.758
3.Tamat SD/Sederajat 27.827
4.SLTP/ Sederajat 35.293
5.SLTA/ Sederajat 60.994
6.Diploma I/II 791
7.Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 2.531
8.Diploma IV/Strata I 7.329
9.Strata II 176
10.Strata III 6 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 Untuk meningkatkan SDM yang berkualiatas, salah satunya dari faktor tingkat Pendidikan penduduk. Untuk itu masih tugas besar bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam peningkatan tingkat Pendidikan penduduknya. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah mendorong keinginan penduduk untuk bersekolah ketingkat yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berpresrtasi. Selain itu pembangunan SDM di Kabupaten Humbang Hasundutan harus dilakukan secara holistic yang berarti mengembangkan individu secara menyeluruh, memperhatikan aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, serta kemampuan kognitif sehingga dapat menciptakan individu yang berdaya saing, berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. II.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Kebijakan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguasaan iptek dan inovasi sangat penting dalam transformasi pembangunan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan. II.3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha menunjukkan komposisi perekonomian menurut jenis kegiatan yang mendukungnya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dimana lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan terbesar bagi PDRB atas dasar harga berlaku. Tabel 2.47. Perkembangan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2.674,11 2.757,29 3.007,69 3.347,71 3.636,53 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-62 B Pertambangan dan Penggalian 38,30 41,16 44,94 50,09 52,4 C Industri Pengolahan 94,00 99,99 107,56 117,15 124,17 D Pengadaan Listrik dan Gas 4,47 4,66 5,00 5,28 5,36 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,95 3,93 4,06 4,26 4,39 F Konstruksi 854,41 920,42 1.013,63 1.121,30 1.224,31 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 972,50 1.023,08 1.137,42 1.268,37 1.400,11 H Transportasi dan Pergudangan 149,49 158,14 177,53 201,30 214,61 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 206,86 207,50 228,58 251,02 265,55 J Informasi dan Komunikasi 51,89 56,37 61,99 66,09 67,52 K Jasa Keuangan dan Asuransi 69,36 71,53 77,36 82,99 85,73 L Real Estate 192,25 197,94 212,22 230,02 242,09 M,N Jasa Perusahaan 8,43 8,64 9,43 10,02 10,91 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 692,26 691,41 709,01 765,03 795,29 P Jasa Pendidikan 58,34 61,25 65,05 70,94 76,63 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 42,91 43,02 46,33 50,11 51,87 R,S,T,U Jasa lainnya 9,92 10,40 11,66 13,37 14,93 Produk Domestik Regional Bruto 6.123,46 6.356,73 6.919,49 7.665,05 8.272,39 Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut: Tabel 2.48. Perkembangan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 1.866,23 1.885,57 1.950,04 2.008,55 2.086,09 B Pertambangan dan Penggalian 25,63 26,91 28,42 30,05 30,68 C Industri Pengolahan 63,11 65,15 67,36 69,84 72,27 D Pengadaan Listrik dan Gas 3,98 4,15 4,34 4,54 4,75 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,87 2,82 2,89 3 3,03 F Konstruksi 541,73 567,41 595,45 621,77 664,81 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 657,65 683,72 726,46 771,05 830,15 H Transportasi dan Pergudangan 101,64 104,36 113,83 124,13 131,06 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 141,6 141,88 151,92 164,45 170,79 J Informasi dan Komunikasi 50,3 53,33 56,63 58,6 58,87 K Jasa Keuangan dan Asuransi 47,3 48,16 50,31 50,77 51,5 L Real Estate 119,19 119,72 125,46 129,9 132,27 M,N Jasa Perusahaan 5,05 5,05 5,31 5,27 5,54 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 434,81 434,58 437,71 463,33 480,74 P Jasa Pendidikan 41,07 42,87 45,06 47,31 49,12 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 26,84 26,58 27,92 28,53 28,64 R,S,T,U Jasa lainnya 6,6 6,88 7,44 8,03 8,57 Produk Domestik Regional Bruto 4.135,6 4.219,14 4.396,56 4.589,13 4.808,86 Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Sesuai pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bahwa Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-63 Akomodasi Makan dan Minum memang belum menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai indikator dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum selama periode 2020-2024 selalu mengalami kenaikan. Dalam pertumbuhan PDRB ADHB, Rasio PDRB Industri Pengolahan dari sebelumnya sebesar 94,00 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 30,17 menjadi 124,17 pada tahun 2024 begitupun dalam pertumbuhan PDRB ADHK Rasio PDRB Industri Pengolahan dari sebelumnya sebesar 63,11 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,16 menjadi 72,27 pada tahun 2024. Untuk Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, pada pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2020 tercatat sebesar 206,86 menjadi 265,55 pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 58,69. Untuk pertumbuhan PDRD ADHK, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum bertumbuh sebesar 29,19 dimana pada tahun 2020 sebesar 141,6 menjadi 170,79 pada tahun 2024. Pertumbuhan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum tidak terlepas dari pembangunan sektor pariwisata. II.3.2.2. Pembangunan Pariwisata Sebagai salah satu daerah di Kawasan Danau Toba, sektor Pariwisata menjadi bagian dalam mendukung ekonomi Kab. Humbang Hasundutan yang memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan daya tarik dan nilai objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri dari objek wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya. Tabel 2.49. Perkembangan Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 A Jumlah Wisatawan (orang) 131.13 7 47.278 75.135 260.99 8 291.63 8 1 Wisatawan Mancanegara (orang) 450 72 52 150 191 2 Wisatawan Nusantara (orang) 130.68 7 47.206 75.083 260.84 8 291.17 7 Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Jumlah kunjungan wisata selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan. Jika kita perhatikan pada tabel diatas, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan jumlah wisatawan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Namum pada tahun 2023 setelah diberlakukannya New Normal, angka kunjungan wisatawan kembali mengalami lonjakan. Kenaikan jumlah pengunjung wisata yang ada didominasi oleh wisatawan nusantara. Perkembangan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Humbang Hasundutan dipengauhi oleh berbagai faktor antara lain semakin terbukanya informasi wisata, pembenahan objek wisata, akses jalan yang lebih baik dan akomodasi yang mendukung. Dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki modal wisata alam dan agrowisata maka akan diciptakan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui strategi peningkatan infrastruktur pada objek wisata yang sudah ada dan menggali objek wisata baru. Selain itu prinsip menjaga keunikan budaya lokal diterapkan dalam pengembangan wisata dan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata tetap melibatkan Masyarakat lokal sehingga selain berkembangnya sektor pariwisata maka mendorong juga pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berhubungan dengan pariwisata. Selain itu pembangunan wisata tetap memperhatikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dilakukan dengan mengurangi jejak karbon melalui penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang efektif, serta promosi praktik ramah lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-64 Adapun Lokasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai berikut: Tabel 2.50. Lokasi Wisata Unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 No Tempat Wisata Lokasi Keterangan 1 Wisata Geosite Sipinsur Kecamatan Paranginan Dilokasi ini dapat dilakukan aktivitas outbond dan menikmati indahnya pegunungan yang dihiasi hutan pinus yang lebat. Dari Lokasi ini kita dapat menikmati indahnya pemandangan Danau Toba, Pulau Sibandang dan Desa Muara 2 Lembah Bakkara Kecamatan Baktiraja Lembah Bakara ini merupakan lokasi kelahiran Raja Sisingamangaraja I - Raja Sisingamangaraja XII. Panorama alam yang sangat indah dengan latar Danau Toba dan Perkampungan Bakara. Pada Lokasi ini dapat ditemukan antara lain Istana Sisingamangaraja yang didalamnya terdapat makam Raja Sisingamangaraja X, Makam Raja Sisingamangaraja XI, Ruma Bolon, Ruma Parsaktian, Sopo Bolon, Bale Pasogit, Batu Siungkapungkapon serta Air Terjun Janji yang menyimpan sejarah dari cerita raja Batak di Sumut, air terjun ini tercipta dari janji bersama ketiga raja Batak yaitu Raja Marbun, Raja Sinambela, dan Raja Manullang yang dipertemukan oleh Raja Sisingamangaraja. Selain itu dilokasi ini letak pemandian Aek Sitio-tio yang menawarkan pemandian yang airnya berasal dari pegunungan serta Aek Sipangolu yang memiliki air yang konon dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan Wisata Tombak Sulusulu yang dipercaya sebagai asal muasal trah Raja Sisingamangaraja. 3 Wisata Seribu Goa Kecamatan Pakkat Kawasan ini menyimpan ratusan hingga ribuan lorong goa alami yang terbentuk sejak letusan Gunung Toba puluhan ribu tahun lalu, Beberapa goa bahkan memiliki air terjun tersembunyi setinggi sekitar 10 meter di dalamnya. Selain itu, terdapat sungai bawah tanah yang bisa dijelajahi dengan aktivitas cave tubing. Bagi yang mencintai petualangan, menjelajahi gua, dan memotret pemandangan dramatis, destinasi ini adalah surga tersembunyi yang layak dijelajahi. Daerah Wisata ini berhasil meraih Peringkat III North Sumatera Investment (NSI) pada tahun 2024. Lokasi Wisata unggulan diatas masih perlu peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta peningkatan promosi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak wisatawan. Dengan pengembangan wisata unggulan dan faktor pendukung yang memadai, Kecamatan Dolok Sanggul memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. II.3.2.3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif PDRB ekonomi kreatif merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-65 Interior. Pada Kabupaten Humbang Hasundutan indikator ini belum pernah dilaksanakan perhitungannya, namun demikian subsektor yang mendukung ekonomi kreatif sudah mulai dikembang seperti pada bidang fesyen dengan menggunakan bahan baku lokal seperti Batik Humbang yang dikenal dengan Humbang Shibori, tenun songket Humbang yang menggunakan pewarna alami dan kain Humbang EcoPrint; kuliner khas daging Kuda; music dan seni pertujukan melalui penggiat seni seperti Sanggar Seni Tonggi, Maduma Nabasa, Sarune Art dll; fotografi; dan desain produk. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri telah memulai usaha dalam peningkatan ekonomi kreatif diantaranya melakukan pelatihan dibidang ekonomi kreatif dan memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif seperti memfasilitasi pembuatan HaKI. Kedepannya pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu Solusi dalam peningkatan perekonomian Masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menambahkan strategi pengembangan diantaranya menyusun roadmap ekonomi kreatif, mempermudah investor dalam pengembangan ekonomi kreatif dan tetap mempertahankan pelatihan dan perlindungan hukum terhadap usaha ekonomi kreatif. II.3.2.4. Rasio Kewirausahaan Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Persentase rasio kewirausahaan sampai dengan diterbitkannya dokumen ini belum ada penghitungan yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama BPS Kab. Humbang Hasundutan akan melaksanakan pendataan untuk menghitung rasio kewirausahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai indikator dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Humbang Hasundutan. II.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Capaian TPAK Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebesar 85,43% mengalami penurunan 1,52% dari tahun 2023 sebesar 86,95%. Capaian Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2024 berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara 71,36% dan capaian Nasional sebesar 71,10%. Perbandingan TPAK Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada grafik di bawah ini. Grafik 2.22. TPAK Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2025 87,13 84,17 85,83 86,95 86,52 68,67 69,1 69,53 71,06 71,36 67,77 68,08 68,63 69,3 71,1 60 65 70 75 80 85 90 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-66 Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja berbading lurus dengan TPAK yang dicapai. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Humbang Hasundutan jika kita melihat capaian TPAK menunjukan tren yang cenderung membaik jika melihat data capaian TPAK. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diluar sektor utama penopang perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sektor Pertanian. Kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar sangat penting bagi pencari kerja dan perusahaan. Pencari kerja perlu mempersiapkan diri dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang baik. Sementara itu, perusahaan perlu memahami kebutuhan tenaga kerja agar dapat merekrut karyawan yang tepat dan efektif. Untuk perluasan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen melaskanakan melalui berbagai upaya, termasuk pemberian pelatihan kewirausahaan dan dukungan bagi sektor informal. Pelatihan kewirausahaan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memulai usaha sendiri, mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja formal. Dukungan bagi sektor informal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. II.3.2.6. Indeks Inovasi Daerah Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melaksanakan Inovasi dalam melaksanakan pelayanan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tercatat sejak tahun 2021 telah berhasil mendapatkan kategori inovatif dalam capaian indeks inovasi daerah dengan skor sebesar 51,09. Untuk meningkatkan pelayanan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil meningkatkan nilai capaian indeks inovasi daerah sebesar 52,22 dengan kategori inovatif. Kemudian pada tahun 2024 nilai capaian indeks inovasi daerah sebesar 56,79 artinya setiap tahunnya Pemeritah Kabupaten Humbang Hasundutan terus berbenah diri dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tabel 2.51. Indeks Inovasi Daerah se-Kawasan Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024 NO NAMA PEMERINTAH DAERAH SKOR INDEKS INOVASI DAERAH 2021 2022 2023 2024 1 Provinsi Sumatera Utara 39,41 54,36 53,76 59,93 2 Kabupaten Humbang Hasundutan 51,09 45,34 52,22 56,79 3 Kabupaten Tapanuli Utara 15,56 50,55 49,79 34,41 4 Kabupaten Toba 37,68 31,79 11,76 39,74 5 Kabupaten Samosir 49,57 46,64 48,88 45,04 6 Kabupaten Dairi 18,52 46,90 25,04 43,98 7 Kabupaten Karo 53,24 53,69 55,96 62,02 8 Kabupaten Simalungun 0,08 11,70 41,30 41,49 9 Kabupaten Pakpak Bharat 29,70 52,35 48,08 44,01 Sumber: Kementerian Dalam Negeri Jika dibandingkan dengan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berada di peringkat kedua dan masih dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu kedepannya Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-67 Kabupaten Humbang Hasundutan akan lebih fokus dalam penguatan regulasi yang mendorong inovasi, pengukuran dan pemetaan inovasi yang ada, serta pembinaan dan pendampingan bagi pelaksana inovasi seta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan inovasi. II.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau Ekonomi Hijau adalah konsep yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah Gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk menuju Pembangunan berkelanjutan. Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Melalui implementasi Indeks Ekonomi Hijau, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1-6,5% per tahun hingga 2050, intensitas emisi berkurang hingga 68% pada tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030 dan target indeks ekonomi hijau sendiri pada 2045 mencapai 90,65%, dengan pangsa Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 70%. Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri Indeks Ekonomi Hijau belum ada perhitungan sendiri namun Kabupaten Humbang Hasundutan tetap mendukung pertumbuhan Indeks Ekonomi Hijau melalui program pembangunan yang ditetapkan baik pada jangka panjang, menengah dan pendek seperti program kebijakan pertanian berkelanjutan, pengolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pengurangan emisi di sektor industri dan transportasi. Sebagai bentuk dukungan dalam penerapan ekonomi hijau, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengadopsi indikator turunannya seperti penggunaan energi bersih, luas lahan pertanian berkelanjutan serta pengelolaan sampah berbasih sirkular sehingga upaya menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera dapat diwujudkan. II.3.4. Transformasi Digital Transformasi digital adalah perubahan cara kerja pelayanan lokal dengan menggunakan teknologi digital. Transformasi digital diharapkan dapat membuat layanan pemerintah daerah menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif. Indikator yang menjadi proses pembangunan trasformasi digital didapatkan melalui penghitungan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang menjadi tolak ukur untuk : • Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK; • Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; • Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuandan keahlian yang tersedia. Namun untuk hasil perhitungan indikator dimaksud sampai dengan disusunnya dokumen ini belum dapat disajikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-68 II.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Perubahan struktur ekonomi Humbang Hasundutan akibat proses Pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020-2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar daerah. Data PDRB Pengeluaran menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Humbang Hasundutan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kajian terhadap komponen PDRB, antara lain: konsumsi akhir, investasi, dan net ekspor dipaparkan baik dari segi perubahan struktur maupun segi pertumbuhannya sebagai dasar dalam melakukan proyeksi atau prediksi perekonomian. Pada dasarnya, PDRB Pengeluaran dinilai berdasarkan dua hal yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Nilai ADHB didasarkan pada harga yang berlaku pada tahun tersebut termasuk di dalamnya efek inflasi sehingga PDRB Pengeluaran ADHB merupakan PDRB Pengeluaran Nominal yang terjadi pada tahun bersangkutan. Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB Pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan harga konstan, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Pada periode tahun 2020-2024 PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan, yakni 6.123,45 miliar Rupiah
(2020); 6.356,73 miliar Rupiah (2021); 6.919,48 mililar Rupiah (2022), 7.655,05 miliar Rupiah (2023), dan 8.272,38 miliar Rupiah (2024). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Secara nominal total, PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 meningkat sebesar 8,06 persen dibanding tahun 2023, yakni dari 7.655,05 miliar Rupiah di tahun 2024 menjadi 8.272,27 milliar Rupiah di tahun 2023. Tabel 2.52. PDRB Menurut Pengeluaran ADHB (milliar rupiah) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3.488,52 3.603,63 3.942,14 4.454,59 4.697,35 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 107,63 107,76 114,97 132,32 150,24 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.046,54 1.083,06 1.117,06 1.240,13 1.381,06 Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.392,09 1.517,83 1.666,88 1.876,06 1.975,12 Ekspor 1.415,67 1.536,32 1.718.38 1.822,13 2.021,19 Impor 1.365,74 1.530,60 1.680,70 1.873,24 1.958,91 PDRB 6,123,45 6.356,72 6.919,48 7.655,05 8.727,39 Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-69 Berdasarkan harga konstan, juga terjadi peningkatan nominal PDRB dari 2.652,19 miliar Rupiah (2010) hingga mencapai 4.808,86 miliar Rupiah (2024). Tahun 2023 ke 2024 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami percepatan menjadi 4,79 persen yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Humbang Hasundutan. Tabel 2.53. PDRB Menurut Pengeluaran ADHK (milliar rupiah) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2.286,94 2.328,57 2.440,78 2.569,65 2.616,25 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 82,12 79,38 83,04 88,94 97,35 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 758,34 757,86 761,39 770,97 816,59 Pembentukan Modal Tetap Bruto 963,63 1.020,92 1.074,50 1.134,72 1.152,17 Ekspor 1.082,74 1.122,19 1.198,66 1.228,29 1.319,65 Impor 1.076,94 1.128,51 1.202,66 1.206,50 1.197,00 PDRB 4.135,60 4.219,14 4.396,56 4.589,12 4.808,86 Sumber: BPS Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki beberapa komoditas unggulan yang diekspor, terutama kemenyan dan kopi arabika. Kemenyan dari Humbang Hasundutan dikenal memiliki kualitas yang baik dan telah diperdagangkan hingga pasar internasional. Sementara itu, kopi arabika juga semakin dikenal di mancanegara, dengan ekspor yang rutin ke beberapa negara seperti Amerika, Jerman, dan Korea Selatan. Tantangan logistik yang dialami Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti biaya tinggi, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah rantai pasokan secara signifikan mempengaruhi daya saing produk. Efisiensi dan keandalan dalam logistik dapat menjaga biaya tetap rendah, pengiriman tepat waktu, dan kualitas produk yang terjaga, yang semuanya berkontribusi pada daya saing di pasar. Dengan mengatasi tantangan logistik, dapat meningkatkan daya saing produk unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan serta memperluas pangsa pasar dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. II.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi secara keseluruhan, perlu ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dengan demikian, kedua wilayah ini dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Peran perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan berfungsi sebagai tempat utama kegiatan ekonomi yang melibatkan penyediaan berbagai layanan (jasa) dan transaksi jual beli barang (perdagangan). Perdesaan sebagai basis produksi merujuk pada upaya menjadikan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif, terutama dalam sektor pertanian dan agribisnis yang hampir seluruh wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dijadikan sebagai basis produksi sektor pertanian dan agribisnis yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi potensi lain seperti pariwisata, industri kecil, dan UMKM. Perkotaan dan pedesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan perencanaan tata ruang yang baik. Untuk itu indikator yang menggambarkan pembangunan perkotaan dan perdesaan diuraikan sebagai berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-70 II.3.6.1. Kondisi Jalan Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari jalan nasional, jaslan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2024 lebih kurang 1.071,4 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 43 Km, jalan provinsi sepanjang 136,44 Km dan jalan kabupaten sepanjang 891.96 Km. Perkembangan panjang jalan dan kondisi jalan menururt kewenangan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.28. Kondisi tingkat kemantapan jalan sebesar 72,09 % dalam kondisi baik dan sedang dirasa akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini, karena pembangunan wilayah akan terhambat jika tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai. Untuk itu, peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi daerah itu sendiri, karena akan mendukung dan memperlancar kegiatan perekonomian. Tabel 2.54. Kondisi Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 NO KONDISI 2020 2021 2022 2023 2024 1 Mantap Km 679,57 652,85 679,57 627,85 642,97 % 77,5 76,2 73,19 70,39 72,09 2 Tidak Mantap Km 200,49 212,39 239,11 264,11 248,99 % 22,5 23,8 26,81 29,61 27,91 TOTAL Km 917,2 891,96 891,96 891,96 891,96 Sumber : Dinas PUTPR Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap akan memperhatikan peningkatan kualitas jalan dan memelihara jalan yang sudah terbangun. Selain itu usaha untuk membuka jalan baru sebagai akses sentra produksi akan ditingkatkan sehingga transportasi bukan menjadi hambatan dalam peningkatan produksi yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. II.3.6.2. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Seiring dengan wewenang urusan wajib pekerjaan umum, maka pembangunan pengairan sangat dibutuhkan didalam mendukung peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan di daerah ini, khususnya pengembangan lahan sawah yang didukung oleh pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian, dimana perkembangan jaringan irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2021-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.54. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-71 Tabel 2.55. Data Kondisi Daerah Irigasi Kab. Humbang Hasundutan Sumber : Dinas PUTR Kab. Humbang Hasundutan, 2025 Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa pembangunan daerah irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan dalam rangka dapat memenuhi kecukupan air di areal persawahan dan mempertahankan kondisi irigasi dalam kondisi baik dapat dicapai 61 persen atau 13.061 hektar dari total 21.279 hektar luas irigasi pada tahun 2024. Untuk kedepan dimana perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan ditopang dari sektor pertanian, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tetap menjadi perhatian selain pembangunan jaringan irigasi baru ke sentra produksi yang perlu ditingkatkan. Dengan sistem irigasi yang baik dan efisien, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan, memberikan kontribusi positif pada ketahanan pangan nasional, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. II.3.6.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kebutuhan mendasar manusia selain pangan dan pakaian adalah rumah. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan kelayakan hunian. Air, sanitasi dan hunian yang layak merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan sehingga tercipta Masyarakat yang sehat dan memiliki daya saing yang menjadi salah satu modal dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Humbang Hasundutan.
1. a.Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air fledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-72 Capaian Rumah Tangga terlayani air minum layak jika kita lihat pada grafik sejak tahun 2020 terjadi kenaikan pencapaian target setiap tahunnya. Pada tahun 2020 capaian Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 86,67%. Pada tahun 2020 capaian tercatat sebesar 73,95%, kembali mengalami kenaikan menjadi 74,40% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 77,09% dan pada tahun 2023 capaian mengalami kenaikan menjadi 77,75 hingga capaian terakhir yang tercatat dalam penyusunan dokumen ini yaitu pada tahun 2024 mengalami kenaikan capaian menjadi 79,27%. Grafik 2.23. Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak Sumber : Dinas PKP Kab. Humbang Hasundutan, 2025
2. b.Persentase Rumah Layak Huni Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai hunian/rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang dinilai dari 4 (empat) kriteria, yaitu:
3. a.Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space)
4. b.Memiliki akses terhadap air minum layak
5. c.Memiliki akses terhadap sanitasi layak
6. d.Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyamanbambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinyl/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/se men/bata merah. Grafik 2.24. Persentase Rumah Layak Huni Sumber : Dinas PKP Kab. Humbang Hasundutan, 2025 73,95% 74,40% 77,09% 77,75% 79,27% 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 87,62% 92,18% 94,20% 94,32% 94,46% 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-73 Angka rumah layak huni di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi urusan yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2020 diketahui hanya ada 87,62% rumah layak huni, yang kemudian meingkat pada tahun 2021 menjadi 92,18%. Kemudian pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 94,20. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 94,32% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 94,46% pada tahun
  1. 2024.Tren peningkatan ini harus dipertahankan demi mencapai target 100% rumah layak huni bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. II.3.6.4. Persentase Desa Mandiri Desa mandiri adalah konsep yang berkembang dalam upaya untuk mendorong desa-desa di Indonesia agar menjadi entitas yang mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Penerapan konsep ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa serta menekan kesenjangan antara kota dan desa. Desa mandiri didefinisikan sebagai desa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri. Ini meliputi kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan warganya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Desa mandiri juga mampu menyediakan layanan publik yang memadai, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Desa mandiri tidak hanya berkaitan dengan kemandirian ekonomi, namun juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Artinya, desa tidak hanya berkembang secara materi, tetapi juga menciptakan komunitas yang kuat, berdaya, dan harmonis dengan lingkungannya. Dengan demikian, desa mandiri mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Kondisi di Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri dari 153 Desa yang ada belum ada yang mesuk kategori Desa Mandiri, berbagai upaya tetap dilaksanakan untuk mewujudkan Desa Mandiri di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui pengurangan kesenjangan teknologi di Desa, peningkatan keterampilan Masyarakat dalam mengelola sumber daya desa dan mempermudah birokrasi untuk pembangunan desa. II.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi ketika hubungan ekonomi utama berada dalam keseimbangan. Stabilitas ini penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Peran Stabilitas Ekonomi Makro bagi daerah salah satunya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing serta membantu meningkatkan arus modal masuk ke Daerah. Ekonomi makro Kabupaten Humbang Hasundutan mencakup gambaran umum perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Humbang Hasundutan mengalami percepatan pada periode tahun 2020 dan 2024, dengan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan menjadi yang terdepan dalam pertumbuhan. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, diikuti oleh Perdagangan, dan Konstruksi. Ekonomi Humbang Hasundutan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan 2,02 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar - 0,13 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,73 persen. Komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,94 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,82 persen. Sedangkan untuk struktur ekonomi Humbang Hasundutan didominasi oleh sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dengan kontribusi sebesar 43,38 persen, Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor berkontribusi sebesar 16,09 persen dan kontribusi sektor Konstruksi mencapai 14,48 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-74 persen. Untuk sisi pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dengan kontribusi sebesar 56,80 persen. Kondisi yang menggambarkan stabilitas ekonomi makro diuraikan sebagai berikut: II.3.7.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Grafik 2.25. Perbandingan Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 2017, 2019 dan 2021 Sumber : inklusif.bappenas.go.id Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Data capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 belum dapat disajikan, namun untuk tahun tahun 2017-2021 secara umum menunjukkan peningkatan dari 5,24 poin menjadi 5,68 poin. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Humbang Hasundutan tetap masih lebih rendah dibandingkan pencapaian Nasional dan pencapaian Provinsi Sumatera Utara. II.3.7.2. Kondisi Investasi Investasi yang pada dasarnya merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mobilitas sumber daya (bahan mentah, bahan modal dan tenaga kerja) secara lebih mudah dan murah. Disamping itu, juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Peran investasi terhadap pembangunan di daerah sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena efek pengganda dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dampak efek ganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya perdagangan antar daerah dan menciptakan nilai 5,24 5,41 5,68 5,84 6,34 6,34 5,17 5,97 6,17 2017 2019 2021 Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-75 tambah yang lebih besar. Mengingat peran investasi yang sangat penting dalam pembangunan daerah, maka daerah mempunyai peran dan tanggung jawab bersama dalam memberikan stimulan bagi pengembangan dan peningkatan investasi daerah dengan cara meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi daerah. Penciptaan iklim yang kondusif merupakan elemen utama dalam meningkatkan investasi. Keberhasilan suatu daerah dalam menarik investor menggambarkan daya tarik dan daya saing daerah yang bersangkutan. Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah dipengaruhi oleh a) Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal; b) Keamanan, politik dan sosial budaya; c) Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; d) Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. e) Infrastruktur fisik baik ketersediaan infrastruktur atau kualitas dari infrastruktur yang ada. Peningkatkan peluang investasi dan upaya peningkatan fasilitasi untuk pengembangan produk-produk unggulan di Kabupaten Humbang Hasundutan bias dicanangkan, baik yang mempunyai daya dukung untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal maupun yang mampu dan mempunyai potensi untuk keperluan perdagangan luar negeri. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, karena akan menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundangundangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Untuk itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan kondisi yang harus diwujudkan, dalam hal pelayanan perijinan dan non perijinan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran strategis terutama dalam memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan publik. Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan, penciptaan keamanan dan ketertiban daerah, mengembangkan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Hal lain yang tidak kalah penting dalam menumbuhkan investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah dengan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. Gambaran Investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan Periode Tahun 2020-2024 dapat kita lihat pada tabel dibawah. Tabel 2.56. Realisasi Investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan No Tahun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp) Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp)
  2. 1.2020 1.020.500.000 242.843.110.000
  3. 2.2021 77.864.700.000 2.347.680.000
  4. 3.2022 262.777.800.000 28.243.670.000
  5. 4.2023 154.707.100.000 46.532.660.000
  6. 5.2024 124.685.520.000 65.869.380.000 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-76 II.4. ASPEK PELAYANAN UMUM II.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah program transformasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan melayani publik. Indikator keberhasilan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif di Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilihat dari capaian, yaitu sebagai berikut: II.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum RI sebagai instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional maupun daerah. IRH bertujuan untuk mendorong birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai mengirimkan dan mengikuti penilaian IRH sejak tahun 2023 sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan, memastikan bahwa regulasi tersebut tepat guna dan tidak bertentangan dengan regulasi lain yang lebih tinggi. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan tetap meningkatkan kategori capaian Reformasi Hukum dengan meningkatkan variable dan indikator yang menjadi indikator penilaian capaian Reformasi Hukum. Dengan meningkatnya IRH, diharapkan tercipta regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tabel 2.57. Capain Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Humbang Hasundutan No Tahun Capaian IRH Predikat
  7. 1.2023 86,16 “B” Sangat Baik
  8. 2.2024 86,48 “B” Sangat Baik Sumber : Kemenkumham, 2025 II.4.1.2. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan. Grafik 2.26. Capain Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Humbang Hasundutan 2021-2024 Sumber: Menpan RB, 2025 Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik sudah mulai mengalami perbaikan. Terlihat dari capaian Indeks RB yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024, predikat BB yang dicapai pada tahun 2024 menunjukan perbaikan dalam 54,44 56,53 59,36 75,41 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-77 berbagai sektor birokrasi dan pelayanan publik. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan tetap meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, menghilangkan budaya korupsi, Kesiapan birokrasi dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan tetap menargetkan peningkatan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan. II.4.1.3. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pelaksanaan SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan SPBE dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, teknologi informasi membuat pelayanan publik lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Berikut disajikan capain Indeks SPBE Kab. Humbang Hasundutan tahun 2021- 2024. Grafik 2.27. Capain Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 Sumber: Menpan RB, 2025 Untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi kedepan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengambil langkah peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan Masyarakat selain itu langkah yang akan dibuat adalah mempersiapkan aparatur yang melek terhadap teknologi dan cepat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan upaya penguatan penerapan SPBE dengan melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang perangkat lunak, konten, pemberdayaan informatika, standarisasi, monitoring, evaluasi aplikasi informatika dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. II.4.1.1.4. Indek Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kinerja pelayanan publik yang mencakup berbagai aspek, seperti: Kebijakan pelayanan, Profesionalisme sumber daya manusia (SDM), Sarana dan prasarana. IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kondisi capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat disajikan sebagai berikut : 1,5 1,84 2,3 2,8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-78 Tabel 2.58. Capain Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Humbang Hasundutan No Tahun Capaian IRH Predikat
  9. 1.2023 3,22 B -
  10. 2.2024 3,32 B - Sumber : KemenpanRB (https://1data.menpan.go.id/), 2025 Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus berbenah dengan meningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku. Sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan stakeholder dalam memberian layanan akan terus dibenahi, standar pelayanan minimal yang terus dibenahi, Menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public. II.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sementara demokrasi substansial menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Keamanan yang kuat melindungi dan menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika keempat aspek ini stabil, maka akan memiliki pondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Indikator yang menjadi keberhasil hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial dapat diuraikan pada pembahasan berikut. II.4.2.1. Persentase Capaian Aksi Ham Hak Asasi Manusia adalah pilar penting dalam kehidupan yang adil dan bermartabat bagi semua orang. Melalui penerapan HAM, negara dan masyarakat diharapkan dapat hidup bersama dalam lingkungan yang menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Di kehidupan nyata, HAM hadir untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak dasar, serta untuk melindungi mereka yang rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, atau pengabaian. Upaya penegakan HAM perlu terus diperkuat agar hak setiap orang terjaga dan terhormat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Sesuai hasil yang dikeluarkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia pada bulan Desember Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Adapun beberapa program Aksi HAM yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain: Pemberikan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak- anak, dan penyandang disabilitas; Akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga, termasuk kelompok rentan; Melindungi hak-hak anak, termasuk upaya pencegahan pekerja anak; Memberikan kesempatan kerja dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan Melindungi entitas kelompok masyarakat adat. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar Masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang sejahtera, damai, dan adil bagi seluruh masyarakat. II.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik. IDI merupakan pengukuran yang country specific; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-79 pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Untuk nilai IDI di Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah dilaksanakan pengukurannya sehingga tidak dapat ditampilkan capaiannya. II.4.2.3. Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman (IRA) merupakan alat untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah. IRA sangat diperlukan dalam investasi di suatu daerah karena kondisi keamanan dan ketertiban daerah merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam iklim investasi. Untuk mengukur tingkat rasa aman, digunakan beberapa variabel, seperti: Aman dari bencana, Pemenuhan kesejahteraan sosial, Perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, Keamanan dari kekerasan. Untuk pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dilaksanakan, namun melihat kondisi Kabupaten Humbang Hasundutan sekarang ini kekondusipan dan keamanan masih terjaga dan akan tetap diperhatikan pada Pembangunan kedepan. II.4.2.4. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks Ketentraman dan Ketertiban gambaran sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Ketentraman dan ketertiban masih terjaga di Kabupaten Humbang Hasundutan hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan seperti menjaga hubungan dan koordinasi yang baik dengan pihak kemanan (Kepolisian) serta dengan pelaksanaan sosialisasi tentang keamanan lingkungan, aturan, dan Perda kepada masyarakat. Namun untuk lebih meningkatkan ketentraman dan ketertiban perlu dilakukan upaya-upaya seperti melibatkan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan, misalnya melalui patroli dan penjagaan kawasan tertib dan meningkatkan pembangunan lingkungan sosial yang harmonis, terbiasa gotong- royong, saling membantu, bermusyawarah, dan satu sama lain merasa terikat. II.4.2.5. Indeks Kerukunan Umat Beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk pengukur capaian program-program kerukunan umat beragama. Indeks ini diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Di Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri selama ini belum pernah tercatat konflik atau gesekan antar agama. Kedepan lemabaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama akan terus difungsikan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. II.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Indikator yang menjadi gambaran ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan disajikan melalui Indeks Daya Saing Daerah. Indeks Daya Saing Daerah merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan. Kabupaten Humbang memiliki potensi yang melimpah di berbagai sektor. Namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-80 karena berbagai keterbatasan, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Tabel 2.59. Indeks Daya Saing Daerah Kab. Humbang Hasundutan 2023-2024 LINGKUNGAN PENDUKUNG SDM PASAR EKOSISTEM INOVASI SKOR IDSD Tahun Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 10 Pilar 11 Pilar 12 2023 4,19 1,99 4,34 3,18 3,84 4,02 2,69 2,42 0,63 3,74 1,97 0,95 2,83 2024 4,79 3,60 4,25 3,19 3,78 4,50 3,23 2,11 1,73 3,76 3,63 1,11 3,31 Sumber : BRIN, 2025 Pada IDSD 2024 Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki skor IDSD 3,31. Dimana capaian tertinggi terdapat pada pilar 1 Institusi, kemudian berturut-turut pilar 6 Keterampilan, pilar 3 Adopsi TIK, pilar 5 Kesehatan, pilar 10 Ukuran Pasar, pilar 11 Dinamisme Bisnis, pilar 7 Pasar Produk, pilar 2 Infrastruktur, pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, pilar 8 Pasar Teanga Kerja, pilar 9 Sistem Keuangan dan pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Kabupaten Humbang Hasundutan dapat memanfaatkan kekuatan pada pilar yang nilainya di atas rata-rata. Seperti Adopsi TIK, Institusi, Keterampilan, Kesehatan dan Ukuran Pasar. Selanjutnya perlu dilakukan suatu kajian untuk menganalisis lebih dalam terhadap indikator-Indikator pada pilar yang lemah, sebagai contoh pada pilar Kapabilitas Inovasi dan dan pilar Sistem Keuangan serta selanjutnya membuat program atau kegiatan terkait pilar atau indikator yang lemah, misalnya membuat kajian/rekomendasi kebijakan mengenai kontribusi sektor jasa dalam perekonomian daerah serta melaksanakan pembinaan UMKM berbasis riset, penguatan akses pembiayaan lokal serta berkolaborasi dengan Lembaga keuangan non-bank sehingga dapat meningkat daya saing pada sektor keungan. II.5. KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH II.5.1. Capain Kinerja Makro Pemerintah II.5.1.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia disuatu wilayah sekaligus dapat menjadi pembanding disparitas pembangunan manusia antar wilayah dengan indikator yang dianggap relevan untuk mewakili kualitas hidup manusia. Kemajuan pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga mengukur pembangunan dari aspek non-ekonomi. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengevaluasi program pembangunan dan memberikan arah dalam menentukan prioritas program. Indeks ini merupakan agregasi dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir menunjukkan capaian yang bagus. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Standar hidup layak yang diukur melalui indikator Pendapatan Nasional Bruto perkapita. Status IPM Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori tinggi dengan nilai pada Tahun 2024 sebesar 73,33 (meningkat 0,84 poin) dibandingkan dengan Tahun 2023 yang berada di angka 72,49. Meskipun capaian IPM Kabupaten Humbang Hasundutan melebih target yang ditetapkan pada Periode 2021-2024 namun kenyataannya Capaian IPM Kabupaten Humbang Hasundutan belum memuaskan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, terbukti dari capaian IPM yang masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-81 Utara. Untuk itu kedepannya perlu strategi khusus untuk peningkatan capaian IPM di Kabupaten Humbang Hasundutan. Usaha keras dalam mengejar ketertinggalan capaian IPM diperlukan investasi pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, serta memastikan akses yang setara terhadap pelayanan publik dan kesempatan ekonomi. II.5.1.2. Angka Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2023 berada di angka 8,69, sedangkan pada tahun 2024 berada di angka 8,44 dengan penurunan sebesar 0,25. Capaian indikator angka kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2021-2024 masih jauh dari target yang diharapkan. Pada Periode 2021-2024, Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah sekalipun mencapai target yang diharapkan. Untuk itu perlu strategi khusus pada periode selanjutnya dalam pencapaian target kemiskinan, apalagi pada periode selanjutnya diharapkan angka kemiskinan turun drastis agar kesejahteraan penduduk dapat terwujud. II.5.1.3. Angka Pengangguran Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen yaitu: Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, Ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan survey yang dilakukan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 adalah 0,84 dan pada tahun 2024 menjadi 0,92 dengan ada peningkatan sebesar 0,08. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi, capaian tingkat pengangguran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan jauh lebih baik diatas capaian provinsi dan nasional, Tingkat pengangguran yang dicapai Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berada dibawah 1%, meskipun demikian hal ini tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pekerjaan penduduk yang umumnya disektor pertanian tidak dapat mengangkat tingkat pendapatan yang tinggi, untuk itu perlu dilakukan startegi dalam mengangkat tingkat pendapatan penduduk melalui sektor yang mendominasi pekerjaan penduduk Humbang Hasundutan yaitu pada sektor pertanian. Hilirisasi pertanian perlu ditingkat untuk menambah nilai produk pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Humbang Hasundutan. II.5.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Humbang Hasundutan yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp 5,23 trilyun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 3,94 trilyun. Perekonomian Humbang Hasundutan pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 tumbuh 4,94 persen. Pertumbuhan yang positif terjadi pada semua lapangan usaha. Selama periode 2016- 2018, Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Tahun 2016 ekonomi bertumbuh 5,00 persen kemudian naik menjadi 5,02 persen di tahun 2017 dan masih meningkat di 2018. Hal ini menunjukkan atmosfer perekonomian di Humbang Hasundutan tergolong stabil dan baik. Ditelaah lebih rinci, lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi selama tahun 2018 adalah Jasa Lainnya dengan nilai pertumbuhan 7,07 persen di tahun 2018, diikuti lapangan usaha Real Estate yang tumbuh sebesar 7,06 persen Kemudian lapangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-82 usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan pertumbuhan 6,08 persen. Di sisi lain lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas 2,21 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2023 berada di angka 4,38 dan pada tahun 2024 berada di angka 4,79 dengan pertumbuhan sebesar 0,41. II.5.1.5. Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari seluruh proses produksi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Tingkat kemakmuran wilayah maksudnya karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain seperti penyusutan, pajak tidak langsung neto dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Humbang Hasundutan bernilai 31,9 juta rupiah. Artinya pada tahun 2021 pendapatan yang mungkin didapatkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan dari hasil produksi adalah 29,30 juta rupiah setahun. Nilai tersebut bukanlah angka mutlak pendapatan yang asli didapatkan setiap penduduk melainkan merupakan perkiraan pendapatan dari hasil proses Untuk tahun 2023 sampai angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Humbang Hasundutan berada di angka 37.396.437,46 dan pada tahun 2024 berada di angka 39.948.562,51 atau meningkat sebesar 2.552.125,04. II.5.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Untuk tahun 2023 ketimpangan pendapatan (Ratio Gini) di Kabupaten Humbang Hasundutan 0,256%, yang pada tahun 2024 menjadi 0,302 % atau naik sebesar 0,046. Sesuai dengan kriteria ketimpangan Gini ratio, terdapat indikator sebagai berikut: - Gini Ratio < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah; - 0,4 ≤ GR ≥ dikategorikan ketimpangan sedang moderat; - GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi; Maka secara angka yang dapat dihitung, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kategori Ketimpangan rendah karena lebih kecil dari angka 0,4. • Kesimpulan Capain Makro Kabupaten Humbang Hasundutan Adapun data Indikator Makro Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.60. Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024 NO Indikator Kinerja Makro 2021 2022 2023` 2024 T R T R T R T R 1 Indeks Pembangunan Manusia (%) 69,23 71,28 69,86 72,05 70,49 72,49 71,11 73,33 2 Angka Kemiskinan(%) 9,00 9.65 8,50 8.86 8,00 8.69 7,80 8.44 3 Angka Pengangguran Terbuka (%) 0,8 1,94 0,75 0,42 0,4 0,84 0,38 0,92 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,25 2,02 3,5 4,21 4,5 4,38 5 4,79 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-83 5 PDRB Perkapita (juta rupiah) 32,4 31.8 33,6 31.9 35,8 37.4 35,9 39.9 6 Ketimpangan Pendapatan (indeks) 0,239 0.304 0,232 0,258 0,225 0,256 0,218 0,302 Dari 6 (enam) Indikator Makro Pembangunan hanya 2 (dua) Indikator Makro yang mencapai target yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Perkapita. Untuk itu kedepannya perlu upaya lebih dalam pencapaian target sesuai yang diharapakan, apalagi pada periode selanjutnya yaitu 2025-2029 selain Indikator Makro Pembangunan yang bertambah menjadi 9 (sembilan) Indikator, target yang diharapkan semakin meningkat tajam mengikuti target pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dukungan dalam pencapaian target pada periode 2021-2024 yaitu pada target yang tercapai dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi baik dalam bentuk anggaran maupun kebijakan yang ditetapkan. Selain itu komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi untuk kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pencapaian target sesuai yang diharapkan. Sedangan faktor penghambat capaian indikator makro dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil dimana Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih mengharapkan dana transfer dari pusat dalam pelaksanaan pembangunan dan keterbatasan SDM pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. II.5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang seharusnya ditargetkan sampai dengan tahun 2026, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, capain IKU Kabupaten Humbang Hasundutan disajikan pada periode Tahun 2021- 2024 melalui tabel berikut. Tabel 2.61. Capaian IKU Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 No Indikator Satuan Realisasi Predikat Capaian 2021 2022 2023 2024 T R T R T R T R 2024 1. Indek Pembangunan Manusia Indeks 69,23 69,40 69,86 70,32 70,49 72,49 71,11 73,33 Tercapai
  11. 2.Indeks Pendidikan Indeks 0,70 0,69 0,71 0,70 0,72 0,74 0,73 0,74 Tercapai
  12. 3.Indeks Kesehatan Persen 0,77 0,72 0,78 0,77 0,79 0,77 0,80 0,83 Tercapai 4. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 61 51,33 63 56,53 60 59,36 65 N/A -
  13. 5.Nilai LPPD Nilai 3,5 3,42 3,55 2,70 3,5 3,55 N/A -
  14. 6.Nilai Sakip Nilai 73 70,6 76 71,85 73 72,76 75 74,20 Tidak Tercapai
  15. 7.Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Tercapai
  16. 8.IKM Indeks 78,10 90,37 78,35 89,80 90 91,45 90,5 95,66 Tercapai 9. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 69,03 100 71,54 100 100 78,76 100 75,56 Tercapai 10. Cakupan Penyelesaian Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3) Persen 94,08 100 94,99 100 100 95,51 100 90,24 Tidak Tercapai
  17. 11.Nilai Resiko Bencana Nilai 70,02 70,40 66,54 77,91 62,12 78,9 58,58 58,96 Tercapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-84 12. Cakupan Peningkatan Perlindungan Masyarakat % 65 65 70 70 75 61,25 80 63,81 Tidak Tercapai 13. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Persen 2,25 2,02 3,5 4,21 4,5 4,38 5 4,79 Tidak Tercapai 14. PDRB Per Kapita (ADHB) Rupiah (ribu) 32.44 6 31.82 8,36 33.60 0 35.37 5,69 35.80 0 37.37 0 35.90 9 39.94 8,56 Tercapai 15. Indeks Gini Indeks 0,239 0,304 3 0,232 0,258 0,225 0,256 0,218 0,302 Tidak Tercapai 16. Persentase Penduduk Miskin Persen 9,00 9,65 8,50 8,86 8,00 8,69 7,80 8,44 Tidak Tercapai 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 0,8 1,94 0,75 0,42 0,4 0,84 0,38 0,92 Tidak Tercapai 18. Indeks Pembangunan Infrastruktur Indeks 68,22 66,85 68,96 68,85 69,97 70,61 71,05 70,98 Tercapai 19. Indeks Infrastruktur Jalan Indeks 66,08 64,77 66,69 66,58 67,92 64,47 69,57 67,25 Tidak Tercapai 20. Indeks Infrastruktur SDA Indeks 51,23 51,20 51,47 55,12 56,65 56,13 57,45 53 Tidak Tercapai 21. Indeks Infrastruktur PSU Indeks 74,13 75,93 75,67 78,21 79,79 80,44 80,55 80,86 Tercapai 22. Indeks Lingkungan Hidup Indeks 76,77 75,50 76,78 76,76 77,50 81,42 78,00 82,84 Tercapai • Kesimpulan Pengukuran Capaian Kinerja Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan tujuan terwujudnya masyarakat Humbang Hasundutan yang terdidik dan sehat dengan sasaran kinerja meningkatnya mutu pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan 1.1 : Mewujudkan Masyarakat Humbang Hasundutan Yang Terdidik dan Sehat Masyarakat Humbang Hasundutan yang Terdidik dan Sehat ditentukan dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM didefenisikan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 72,49 dari target 70,49 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 73,33 dari target 71,11 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 103,12% Interpretasi SANGAT BAIK. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai dengan adanya langkah-langkah kebijakan, dalam hal ini pada bidang Pendidikan, dan Kesehatan dengan menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-85 Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu Pendidikan Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pendidian, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melibatkan beberapa OPD yakni Dinas Pendidikan, Sekretariat Derah yang dalam hal ini untuk bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Indeks Pendidikan dibentuk dari indikator capaian nilai ujian nasional, angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan pada tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 0,74 dari target 0,72 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 0,74 dari target 0,73 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 101,36% Interprestasi SANGAT BAIK. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa masih tetap terselenggara dan dapat terjaga dengan baik. Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud, jika semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan promotive-preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Selain itu mengubah pola hidup ke arah promotive dan preventive. Sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan kondisi fisik mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan, harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di salah satu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan tolok ukur Indeks Kesehatan dapat dilihat dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Indeks Kesehatan pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 0,77 dari target 0,79 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 0,83 dari target 0,80 sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 dengan persentase kinerja 103,75% Interpretasi SANGAT BAIK. Misi Kedua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdiri dari 2 (tujuan), pertama mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang efisien dengan pelayanan publik yang prima terdiri dari 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan; meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; meningkatnya pengelolaan keuangan daerah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif. Tujuan kedua yaitu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat; meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, dan meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat. Tujuan 2.1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Daerah Yang Efisien dengan Pelayanan Publik Yang Prima Pencapaian tujuan tatakelola pemerintahan daerah yang efisien dengan pelayanan publik yang prima didefenisikan adalah program pelaksanaan dan penerapan reformasi birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, sebagaimana telah dilakukan penajaman melalui 2 (dua) fokus yaitu RB General dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-86 RB Tematik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB. Peningkatan kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 59,36 dari target 60 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 75,41 dari target 65 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja sebesar 116,01% Sangat Baik. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih terdiri dari 4 (empat) sasaran, sebagai berikut : Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Nilai LPPD pada tahun 2023 realisasi kinerja dengan nilai 2,9861 dari target 3,5 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan nilai N/A dari target 3,55 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat diukur. Dan jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa peningkatan Nilai LPPD tidak dapat diukur. Nilai LPPD Tahun 2023 (Skor/Nilai 2,9861) adalah perolehan hasil evaluasi LPPD Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada Tahun 2023. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya. Perubahan mindset dan cultureset penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada. Nilai SAKIP pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan nilai 72,76 dari target 73 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan nilai 74,20 dari target 75 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 98,93% dengan interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Nilai dari 72,76 menjadi 74,20 atau sebesar Nilai 1,44. Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian Opini BPK pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan predikat WTP dari target WTP dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan predikat WTP dari target WTP sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 100% Interpretasi BAIK. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-87 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Opini BPK masih tetap terselenggara, dipertahankan dengan baik. Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 91,45 dari target 90 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 86,15 dari target 90,05 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 95% Interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Indeks 91,45 menjadi 86,15 sebesar 5,3 point. Capaian kinerja IKM Tahun 2023 adalah merupakan capaian atas Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman, sehingga perbandingan capaian kinerja IKM seyogianya tidak bisa dilakukan. Tujuan 2.2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tujuan terwujudnya ketentraman dan tertiban masyarakat ditentukan dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Indeks ketentraman dan ketertiban didefenisikan tardiri dari unsur-unsur yaitu Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3; Nilai Resiko Bencana; Cakupan Kapasitas Peningkatan Perlindungan Masyarakat. Peningkatan Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 78,76 dari target 100 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 75,56 dari target 100 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 75,56% Interprestasi BAIK. Sasaran 7 : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan selalu berupaya menjaga terciptanya ketentraman, ketertiban dan kemanan. Demi terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan maka telah diterbitkan beberapa kebijakan baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Perda maupun Perbub yang dimaksud telah memuat hal-hal mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat sebagaimana untuk terpeliharanya ketentraman, ketertiban dan kemanan. Setiap masyarakat diharapkan dapat memenuhi dan taat terhadap kebijakan tersebut. Untuk menentukan meningkatnya kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari cakupan penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3). Cakupan penyelesaian pelanggaran K3 yang dibentuk dari persentase penegakan perda, time responsive rate, dan persentase penanganan konflik. Persentase cakupan penyelesaian ketentraman, ketertiban, keamanan (K3) pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 95,51% dari target 100% dan Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 90,24% dari target 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 90,24% Interpretasi BAIK. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-88 Sasaran 8 : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dapat dilihat dari Nilai Resiko Bencana (NRB) yang mengalami penurunan apabila kapasitas penanggulangan bencana daerah semakin tinggi. Penurunan Nilai Resiko Bencana pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Nilai 62,55 dari target 62,12 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Nilai 58,96 dari target 58,58 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 100,64% Interpretasi BAIK. Namun jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Nilai Resiko Bencana dari Nilai 62,55 menjadi 58,96 atau sebesar Nilai 3,59. Sasaran 9 : Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat Peningkatan Perlindungan Masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah penanganan perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dengan tujuan terciptanya kententraman dan ketertiban masyarakat. Pelayanan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak diarahkan dan dilakukan melalui harapan terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Persentase peningkatan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 61,25% dari target 75% dan Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 63,81% dari target 80% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 79,76% Interpretasi BAIK. Misi Ketiga : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan kearifan memiliki dua tujuan. Pertama untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat; kedua mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan gsasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin; menurunnya tingkat pengangguran. Tujuan 3.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi didefinisikan lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan 4,38% dari target 4,5% dan Tahun 2024 realisasi kinerja 4,74 dari target 5% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja Baik. Sasaran 10 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunann, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) merupakan acuan untuk menunjukkan seberapa besar sumbangan suatu sektor terhadap perekonomian suatu daerah. Semakin besar nilai sumbangan suatu sektor dalam PDRB, diperkirakan sektor tersebut dapat berkembang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini kemudian dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. PDRB Perkapita (ADHB) pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 37.396,44 dari target 35.800 dan Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 39.948,56 dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-89 35,909 sehingga capaian kinerja pada tahun 202/4 dengan persentase kinerja Sangat Baik. Tujuan 3.2 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Pencapaian kinerja tujuan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan indikator Indeks Gini didefinisikan untuk menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan. Kategori tingkat ketimpangan ditentukan dengan koefisien yaitu <0,4 tingkat ketimpangannya Rendah, 0,4-0,5 tingkat ketimpangannya Sedang dan >0,5 tingkat ketimpangannya Tinggi. Indeks Gini pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan indeks 0,256 dari target 0,225 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan indeks N/A dari target 0,218 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja tidak dapat diukur. Sasaran 11 : Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta – harta. Pengertian lebih luas menurut KBBI kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan papan). Penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pembangunan sangat memerlukan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Tentang kemiskinan di Indonesia bisa dirujuk kepada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.Penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 8,69% dari target 8,50% dan Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 8,44% dari target 8,25% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 97,74% Interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan persentase penduduk miskin dari 8,69% menjadi 8,44% sebesar -0,25%. Sasaran 12 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai. Persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 0,84% dari target 0,38% dan Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 0,92% dari target 0,4% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 41,30% Interpretasi KURANG. Misi Keempat : Mewujudkan Infrastruktur Yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan Dalam RPJMD 2021-2026 untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Berasaskan Kebermanfaatan dan Pemerataan bertujuan untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Adil dan Bermanfaat yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran yakni Meningkatnya Infrastruktur Jalan; Meningkatnya Infrastruktur SDA Meningkanya Infrastruktur PSU; dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Tujuan 4.1 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Adil dan Bermanfat Peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 70,61 dari target 69,97 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 70,98 dari target 71,05 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 99,90% Interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur dari 70,61 menjadi 70,98 sebesar 0,37 point. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-90 Sasaran 13 : Meningkatnya Infrastruktur Jalan Peningkatan Infrastruktur Jalan meliputi jalan dan alat keselamatan jalan, hal ini dapat tercapai dengan kolaborasi perangkat Daerah yang bersinergi untuk mendukung sasaran ini antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan. Indeks Infrastruktur Jalan pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan Indeks 64,47 dari target 67,92 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan Indeks 67,25 dari BAB II.LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 target 69,57 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 96,66% Interpretasi BAIK. Sasaran 14 : Meningkatnya Infrastruktur SDA Harapan peningkatan infrastruktur SDA Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari peningkatan infrastruktur irigasi dan infrastruktur drainase. Peningkatan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan dapat untuk pemenuhan irigasi pada lahan pertanian padi sawah, serta pemenuhan drainase pembuangan genangan air pada permukaan tanah. Indeks Infrastruktur SDA pada Tahun 2023 realisasi kinerja dengan indeks 56,13 dari target 56,65 dan Tahun 2024 realisasi kinerja dengan indeks 53 dari target 57,45 sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 dengan persentase kinerja 92,25% Interpretasi BAIK. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Indeks Infrastruktur SDA dari Indeks 56,13 menjadi atau 53 sebesar 3,13 point. Sasaran 15 : Meningkatnya Infrastruktur PSU Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indeks Infrastruktur PSU tahun 2024 dengan capaian 80,86, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 81,95 sehingga persentase capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 98,66% maka interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah BAIK. Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Indeks Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan indeks 82,84, sedangkan rencana target akhir RPJMD 2026 dengan Indeks 79, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana akhir sesuai RPJMD yaitu 101,74% dengan interpretasi SANGAT BAIK. II.5.3. Capaian Kinerja Indikator Kunci Perangkat Daerah Progres capaian kinerja indikator kunci Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 terhadap target tahun 2024, diperoleh capaian untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat dari 36 Indikator yang ada 29 indikator dengan interpretasi tercapai, 7 indikator dengan interpretasi tidak tercapai dan ada 3 indikator hasil capaian belum dapat disajikan. Dalam Aspek Daya Saing Daerah, dari 2 indikator yang ada 1 indikator dengan interpretasi tercapai yaitu indikator angka kriminalitas tertangani sedangan untuk indicator pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan interpretasi tidak tercapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-91 Selanjutnya untuk Aspek Pelayanan Umum dari segi urusan pemerintahan, dari 269 indikator yang disusun dengan interpretasi tercapai sebanyak 69,14% atau sebanyak 186 indikator sedangkan dengan interpretasi tidak tercapai sebanyak 83 indikator. Lebih lengkapnya capaian indikator kinerja Pembangunan daerah dapat kita lihat pada tabel berikut: Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2021-2024 No Aspek/Indikator Kinerja Daerah Kondisi Awal Interpretasi OPD Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 T R T R T R T R I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  18. 1.Pertumbuhan PDRB (%) 2,5 2,02 3,5 4,21 4,5 4,38 5 4,79 Tidak Tercapai Seluruh OPD
  19. 2.Laju inflasi (%) 1,87 0,17 1,56 1,46 1,3 2,8 1,09 2,34 Tidak Tercapai Seluruh OPD
  20. 3.PDRB per kapita (Rp.) 32.446,2 9 31.828 ,36 33.600,7 9 35.375 ,69 35.800 37.379 35.909 39.949 Tercapai Seluruh OPD
  21. 4.Indeks gini 0,239 0,3043 0,232 0,258 0,225 0,256 0,218 0,302 Tidak Tercapai Seluruh OPD 5. Persentese Penduduk diatas garis kemiskinan (%) 91 96,5 91,5 96,55 92 91,31 92,2 91,56 Tidak Tercapai Seluruh OPD
  22. 6.Rasio kesenjangan kemiskinan 1,01 1,25 0,96 0,258 0,91 0,256 0,87 0,302 Tercapai Seluruh OPD 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,23 69,4 69,86 70,32 70,49 72,49 71,11 73,33 Tercapai Seluruh OPD
  23. 8.Harapan Lama Sekolah 13,28 13,29 13,32 13,31 13,34 13,32 13,37 13,46 Tercapai Dinas Pendidikan
  24. 9.Rata-rata Lama Sekolah 9,54 9,71 9,73 10 9,88 10,01 10,03 10,13 Tercapai Dinas Pendidikan 10. Angka usia harapan hidup (tahun) 69,33 69,51 70,02 70,02 70,52 72,49 71 73,33 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB
  25. 11.Angka Kematian Kasar (CDR) 3,12 3,12 3,11 3,34 3,1 3,35 3.09 3,37 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB
  26. 12.Prevaiensi balita stunting(%) 14 16,43 14 14,38 14 18,4 13,5 N/A - Dinas Kesehatan dan P2KB
  27. 13.Angka Kelahiran Total (TFR) 2,6 2,4 2,56 2,43 2,53 1,97 2,5 2,58 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB 14. Angka partisipasi angkatan kerja (%) 90,23 73,34 91,35 73,09 92,44 86,95 72.58 85,43 Tercapai Dinas Kopenaker 15. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 76,31 88,44 77,23 88,38 78,23 86,95 88.26 85,43 Tercapai Dinas Kopenaker 16. Tingkat pengangguran terbuka (%) 0,8 1,94 0,75 1,48 0,7 0,84 0.57 0,92 Tercapai Dinas Kopenaker 17. Rasio penduduk yang bekerja (%) 93,45 98,06 94,18 98,06 95,62 98,2 98.09 98,35 Tercapai Dinas Kopenaker 18. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) 1,17 2,02 2,21 2,02 3,25 2,75 2.14 2,85 Tercapai Dinas Kopenaker 19. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas (%) 99,2 71,6 99,25 71,55 99,3 72,35 71.44 73,5 Tercapai Dinas Kopenaker 20. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%) 49,4 49,14 49,98 49,14 50,48 49,25 49.95 49,87 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker
  28. 21.Indeks Kepuasan Masyarakat 78,1 90,37 78,35 89,8 90 91,5 90,5 91,7 Tercapai Setdakab 22. Presentase PAD terhadap pendapatan (%) 9,15 8,5 9,51 8,8 9 8,9 9,25 8,97 Tidak Tercapai BPKPPD
  29. 23.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP N/A - BPKPPD 24. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 81,67 83 82,8 83,5 84 87,2 84,5 N/A - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 25. Penguatan cadangan pangan (%) 154.542 N.a 170.237 11% 30% 33,00 % 32,50 % 34% Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 26. Penanganan daerah rawan pangan (%) 63,32 56 63,52 58,62 60 60,35 60,25 60,86 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 27. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 43,68 43,38 43,69 43,47 43,72 43,67 43,82 43,96 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 28. Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB (%) 13,1 13,09 13,11 13,1 13,11 13,1 13,12 13,24 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  30. 29.Produksi Sektor Pertanian (ton) 306.887 310,02 5 328.526 329,19 7 348.49 9 349.52 3 367.12 3 368.54 5 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 30. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 13,1 13,09 13,11 13,1 348.49 9 349.52 3 367.12 3 368.54 5 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 31. Produksi Sektor Perkebunan (ton) 7.792 12.810 7.894 13.901 14.000 14.053 14.100 14.157 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-92 32. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) 34,94 34,92 34,95 34,87 34,96 34,92 34,98 35,01 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 33. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 6,3 3,26 6,4 3,3 3,31 3,34 3,32 3,35 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 34. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 7,22 3.96 7,24 3.97 3.98 3,98 3.99 3,99 Tercapai Dinas Kopenaker 35. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 1,3 3.23 1,4 3.24 3.25 3,35 3.26 3,26 Tercapai Dinas Kopenaker
  31. 36.Pertumbuhan Industri (%) 0,28 0,29 0,29 0,44 0,3 0,31 0.58 0,42 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker II. Aspek Daya Saing Daerah 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (%) 6.385.31 0 8.016 6.489.94 6 8.250 8.500 8.476 8.750 8.476 Tidak Tercapai Bappelitbangda 2. Angka kriminalitas yang tertangani 10,46 67,5 10,39 70.15 71 73 71,5 75 Tercapai Satpol PP III. Aspek Pelayanan Umum 1 Layanan urusan Wajib Dasar, meliputi:
7. a.Pendidikan, meliputi: Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 100 71,81 100 74 100 100 100 100 Tercapai Dinas Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 100 99,05 100 98,9 100 100 100 100 Tercapai Dinas Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) 100 0,22 100 0,21 100 100 100 100 Tercapai Dinas Pendidikan Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 48,86 46,36 48,86 51,28 53,84 53,59 56,41 60,95 Tercapai Dinas Pendidikan Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 37,26 33,96 37,26 40,02 41,62 50,89 43,22 56,04 Tercapai Dinas Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 62,16 59,66 62,16 64,39 67,61 66,48 70,83 71,62 Tercapai Dinas Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 60,76 64,39 60,76 64,39 66,97 61,48 69,54 64,74 Tidak Tercapai Dinas Pendidikan Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 13,49 13,46 13,49 12,5 12,53 12,5 12,56 12,5 Tercapai Dinas Pendidikan "Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 75,36 74 75,36 72,55 73,85 73,85 74,25 73,85 Tidak Tercapai Dinas Pendidikan Iklim keamanan SD 70,11 66,57 70,11 69,6 73,14 75,12 76,68 77,63 Tercapai Dinas Pendidikan Iklim keamanan SMP 68,57 66,57 68,57 66,37 69,71 71,82 73,05 70,94 Tidak Tercapai Dinas Pendidikan Iklim kebinekaan SD 61,42 58,92 61,42 68,75 71,24 75,01 73,73 73,04 Tidak Tercapai Dinas Pendidikan Iklim kebinekaan SMP 61,13 58,92 61,13 67,38 69,59 76,01 71,8 71,79 Tercapai Dinas Pendidikan Iklim inklusivitas SD 54,16 52,06 54,16 56,46 59,56 58,05 62,66 62 Tercapai Dinas Pendidikan Iklim inklusivitas SMP 55,06 52,06 55,06 56,26 59,36 59,71 62,46 59,36 Tidak Tercapai Dinas Pendidikan
8. b.Kesehatan, meliputi: b.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 7,32 6,74 7,05 5,67 6,82 5,42 6,63 5,51 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.2. Angka kelangsungan hidup bayi 6,3 3,26 6,04 4,33 5,82 3,51 5,64 3,45 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 0,96 0,077 0,84 0 0,09 0,075 0,08 0,05 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 5,4 5,15 5,23 4,86 5,08 4,53 4,95 4,25 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.5. Kasus Kematian Ibu 6 3 5 1 5 2 4 3 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.6. Rasio posyandu per satuan balita 11,18 19,6 11,28 19,2 19,3 19,2 19,4 19,2 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,065 0,022 0,067 0,021 0,03 0,02 0,04 0,02 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.8. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk 0,005 0,0049 9 0,005 0,0049 7 0,0049 0,0049 9 0,0048 0,0049 9 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.9. Rasio dokter per satuan penduduk 0,31 0,434 0,32 0,343 0,34 0,343 0,35 0,343 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.10.Rasio tenaga medis per satuan penduduk 4,61 0,434 4,64 0,434 0,34 0,434 0,35 0,434 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 92,8 83,6 93,2 86,3 93,6 86,3 94 86,3 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-93 b.13.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 95,3 83,6 95,84 86,3 88 96 89 98 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.14.Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.15.Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%) 97,67 85,1 97,77 92,3 97,85 95,5 97,93 96,8 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.16.Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.17.Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) 97,67 0,34 97,77 0,34 0,4 0,34 0,5 0,34 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.18.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 94,35 39,65 94,55 44,25 90 100 90 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.19.Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 143 112,16 123,19 154 121,36 112,16 119,76 112,16 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.20.Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), 12 7 8 8 6 6 5,2 5 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.21.Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%) 94,3 44,25 94,55 40,01 55 40,01 60 55 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.22.Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%) 92,8 89,45 93,2 77,48 90 85,5 90 87 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.23.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 94,35 100 94,55 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.24.Penderita diare yang ditangani (%) 97,67 82,71 97,77 81,34 85 85,7 86 86,27 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.25.Angka kejadian Malaria, 0,5 0 0,4 0 0,3 0 0,2 0 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.26.Tingkat kematian akibat malaria, 0,8 0 0,6 0 0,4 0 0,2 0 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.27.Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) 0,15 N.a 0,14 N.a 0,13 N.a 0,12 N.a - Dinas Kesehatan dan P2KB b.28.Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) 100 100 100 99,51 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.29. Cakupan kunjungan bayi (%) 99 98,3 100 98,5 100 98,5 100 98,7 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.30. Cakupan puskesmas (%) 120 120 120 120 120 120 120 120 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.31. Cakupan pembantu puskesmas (%) 290 14,8 292 14,9 14,9 14,9 15 15 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.32. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%) 99 63,8 100 65 70 67 72 68 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.33. Cakupan pelayanan nifas (%) 99 91 100 95 100 97 100 98 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.35. Cakupan pelayanan anak balita (%) 99 74,4 100 80,2 100 97 100 98 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.36. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%) 99 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.37. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) 95,3 79,5 95,84 90,7 96,38 98,7 96,92 97,3 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB b.38. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) 94,35 100 94,55 100 94,65 100 94,79 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan P2KB
9. c.Pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi: c.1. Pekerjaan Umum, meliputi: c.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 66,25 44,3 66,75 34,72 35,72 37,25 36,22 37,55 Tercapai Dinas PUTR c.1.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/jiwa) 0,0043 0,0044 0,0044 0,0044 0,0043 0,0044 0,0043 0,0044 Tercapai Dinas PUTR c.1.3. Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) (%) 7,7 8,33 7,22 7,7 6,83 7,5 6,5 7,2 Tidak Tercapai Dinas PKP c.1.4. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /Jam) (%) 66,25 44,3 66,75 34,72 35,22 34,72 35,72 34,72 Tercapai Dinas PUTR c.1.5. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) 13.3 13,3 13.4 15,95 16 15,95 16,05 15,95 Tidak Tercapai Dinas PUTR c.1.6. Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) 70,26 72,8 70,74 70,97 76,56 72,57 77,09 74.57 Tidak Tercapai Dinas PKP c.1.7. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) 15 15,72 16,03 16,36 16,68 15,57 17,02 16,87 Tercapai Dinas PUTR c.1.8. Persentase drainase dalam kondisi baik/ 17,34 14,92 17,64 14,92 15,11 14,92 15,31 14,92 Tercapai Dinas PKP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-94 pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) c.1.9 Tidak terjadi genangan >2 kali setahun (%) 23,43 41,69 22,57 37,9 34,11 38,97 30,699 39,72 Tercapai Dinas PUTR c.1.10. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%) 70,09 69,08 71,36 70,12 72,45 71,69 73,42 72,8 Tidak Tercapai Dinas PUTR c.1.11. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 64 64,04 64,3 64,56 64,96 66 65,26 61 Tidak Tercapai Dinas PUTR c.1.12. Rasio Jaringan Irigasi (m/Ha) 25,45 10,39 27,16 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Tercapai Dinas PUTR c.1.13. Persentase penduduk berakses air minum (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PKP c.1.14. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%) 76,18 19,3 77,48 19,91 20,73 20,01 20,92 20,03 Tidak Tercapai Dinas PKP c.1.15. Persentase areal kawasan kumuh (%) 21,09 21,09 19,39 19,39 17,69 18,82 15,99 17,82 Tidak Tercapai Dinas PKP c.2. Penataan Ruang, meliputi: c.2.1 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (%) 25,57 2,8 27,05 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Tercapai Dinas PUTR c.2.2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,8239 0,8102 0,8332 0,8157 0,8425 0,8425 0,8518 0,8518 Tercapai DPMPTSP c.2.3 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 0,507 0,498 0,508 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup c.2.4. Ketaatan terhadap RTRW(%) 93 92 97 95 100 100 100 100 Tercapai Bappelitbangda
10. d.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi: d.1. Rasio rumah layak huni (Ha) 91,36 203.81 6 91,84 204.71 1 204.71 1 204.71 1 204.71 1 204.71 1 Tercapai Dinas PKP d.2. Rasio permukiman layak huni (Ha) 82,97 86.204 ,88 83,44 86.204 ,88 86.204 ,88 86.204 ,88 86.204 ,88 86.204 ,88 Tercapai Dinas PKP d.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 92,88 89,01 93,23 92,18 95,51 94,32 94,28 94,46 Tercapai Dinas PKP d.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 26,87 8,31 28,86 10,93 11,17 11,17 11,38 11,38 Tercapai Dinas PKP d.5. Persentase pemukiman yang tertata (%) 36,95 99,38 38,66 99,44 99,49 99,49 99,53 99,53 Tercapai Dinas PKP d.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%) 63,05 0,39 61,34 0,56 0,51 0,51 0,47 0,47 Tercapai Dinas PKP d.7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) 18,46 18,46 17,39 17,39 16,52 16,52 15,79 15,79 Tercapai Dinas PKP d.8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%) 81,37 0,21 80,77 0,19 0,2 0,2 0,2 0,2 Tercapai Dinas PKP d.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%) 75,67 80 76,81 80 66,7 66,7 66,7 66,7 Tercapai Dinas PKP
11. e.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi: e.1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) 82,39/ 100 83,32/ 100 100 100 100 100 Tercapai Satpol PP e.2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%) 62,74 100 67,65 100 100 100 100 100 Tercapai Satpol PP e.3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) 88,21 88.15 91,52 90,1 94,36 90,1 96,73 90,1 Tercapai Satpol PP e.4. Persentase Penegakan PERDA (%) 82,39 90,1 83,32 90,15 90,25 91,5 90,3 92,01 Tercapai Satpol PP
12. f.Sosial, meliputi: f.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial(%) 75,25 80,18 81,73 84.14 87,34 85,63 92.06 87,9 Tidak Tercapai Dinas Sosial f.2. Persentase PMKS yang tertangani, 75,25 80,18 81,73 84.14 88,1 85,63 92.06 87,9 Tidak Tercapai Dinas Sosial f.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) 75,25/8 0,18 80,18 81,73/8 4.14 84.14 88,1 85,63 92.06 87,9 Tidak Tercapai Dinas Sosial f.4. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%) 51,96 16,67 56,43 33,34 50 56,43 66,67 59,74 Tidak Tercapai Dinas Sosial f.5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) 93,95 100 94,49 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Sosial f.6. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) 39,38 100 44,79 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-95 f.7. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%) 39,36 47,57 44,59 58,06 68,55 59,72 79,04 62,72 Tidak Tercapai Dinas Sosial 2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
13. a.Tenaga kerja, meliputi: a.1. Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun 0,77 3,31 0,76 1,5 0,75 1,5 1,3 1,4 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker a.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%) 30,46 0 33,08 0 0 0 0 0 Tercapai Dinas Kopenaker a.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) 39,38 59,75 44,79 60,54 49,47 61,23 62,96 65,38 Tercapai Dinas Kopenaker a.4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) 5,71 10,01 6,29 10,64 6,93 10,86 11,88 11,05 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker a.5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) 30,46 50 33,08 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kopenaker a.6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) 39,38 97,78 44,79 98,77 49,47 97,96 98,92 98,99 Tercapai Dinas Kopenaker
14. b.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi: b.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 39,4/ 39,4 39,5 39,7 39,8 39,8 39,9 41,05 Tercapai Dinas PMDPPA b.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) 16 16 16 16 16 16 20 21 Tercapai Dinas PMDPPA b.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 60,6 60,6 60,5 60,5 60,4 60,5 60,3 60,5 Tercapai Dinas PMDPPA b.4. Rasio KDRT (%) 12,22 12,32 9,88 10,02 79,05 9,7 7,8 6,8 Tercapai Dinas PMDPPA b.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%) 41,35 0 39,71 0 0 0 0 0 Tercapai Dinas Kopenaker b.6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA b.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%) 3,64 4,31 7,01 7,04 12,47 12,95 17,34 19,57 Tercapai Dinas PMDPPA b.8.Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) 32,76 100 34,67 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA, b.9.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) 32,76 100 34,67 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA b.10.Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) 3,64 100 7,01/10 0 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA b.11.Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) 2,43 100 4,67/10 0 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA
15. c.Pangan, meliputi: c.1. Ketersediaan pangan utama (%) 169,67 167,76 178,28 175,1 185,74 185,74 192,32 192,32 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c.2. Ketersediaan energi dan protein perkapita (%) 121,29 120,1 123,45 122,1 125,32 125,32 126,97 126,97 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 92,21 85 94,28 87,65 96,07 96,07 97,66 97,66 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16. d.Pertanahan, meliputi: d.1. Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 92,21 100 94,28 100 100 100 100 100 Tercapai Setdakab d.2. Penyelesaian izin lokasi (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMPTSP
17. e.Lingkungan hidup, meliputi: e.2. Kabupaten/Kota, meliputi: e.2.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (dokumen) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (dokumen) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Dinas Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-96 e.2.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten (dokumen) Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.4. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air, 80 80 80 80 80 80 80 80 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.5. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara, 83,62 85,85 83,6 85,68 86,01 88,65 86,02 88,76 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.6. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 64,51 64,51 64,51 71,51 71,51 71,51 71,51 71,51 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%) 92,21 0 94,28 0 5 0 7 0 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.9. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.10. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%) 92,21 100 94,28 100 96,07 100 97,66 100 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.11. Timbulan sampah yang ditangani (%) 38,02 55,57 40,02 58 72 67 71 68 Tidak Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.12. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%) 13,73 6,26 14,52 7,1 28 8,6 30 9,4 Tidak Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.13. Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) 38,02 55,57 40,02 58 72 67 71 68 Tidak Tercapai Dinas Lingkungan Hidup e.2.14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota, 2 0 2 71 71 71 71 71 Tercapai Dinas Lingkungan Hidup
18. f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,meliputi: f.1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) 68,98 96,53 69,9 97,18 99,4 96,25 99,8 98,36 Tidak Tercapai Disdukcapil f.2. Rasio bayi berakte kelahiran (%) 81,31 83 82,72 84 85 85 87 89,96 Tercapai Disdukcapil f.3. Rasio pasangan berakta nikah, 63,99 83,66 68,66 85 86 61,05 87 61,42 Tidak Tercapai Disdukcapil f.4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Disdukcapil f.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Tercapai Disdukcapil f.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Disdukcapil f.7. Cakupan penerbitan akta kelahiran. 92,21 90 94,28 92 93 94 94 95 Tercapai Disdukcapil
19. g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,meliputi: g.1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA g.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%) 55,95 53 62,48 57,63 63 58,75 70 67,5 Tidak Tercapai Dinas PMDPPA g.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%) 25,2 15 27,41 25 25 25 30 30 Tercapai Dinas PMDPPA g.4. Persentase LPM aktif (%) 91,98 92 95 94 96 94 98 95 Tidak Tercapai Dinas PMDPPA g.5. Persentase LPM Berprestasi (%) 27,59 22 28,5 24 26 24 28 25 Tidak Tercapai Dinas PMDPPA g.6. Persentase PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA g.7. Persentase Posyandu aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas PMDPPA g.8. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masvarakat 62,79 62 66,11 64 66 65 68 66 Tidak Tercapai Dinas PMDPPA g.9. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. 62,79 62 66,11 64 66 65 68 66 Tidak Tercapai Dinas PMDPPA
20. h.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi: h.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%) 1,47 1,33 1,45 1,31 1,43 1,26 1,41 1,22 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.2. Total Fertility Rate (TER); 2,16 2,57 2,61 2,43 2,53 1,97 2,5 2,58 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%) 24,31 3,36 29,8 1,84 3,45 1,84 3,5 1,84 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang 37,45 4,76 41,89 45,73 3,45 4,76 3,5 4,76 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-97 menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%) h.5. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 1 1 1 1 1 1 1 1 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 9 3 9 3 4 3 5 3 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 1 3 2 4 5 5 6 6 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga 3,9 3,7 3,8 3,4 3,7 3,4 3,6 3,5 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.9. Ratio Akseptor KB (%) 31,97 28,05 32,13 30,1 32,27 70,6 32,39 56,53 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.10.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%) 18,43 48,7 18,53 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.11.Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%) 2,55 2,59 2,12 5,88 2,15 2,5 2,2 2,8 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.12.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%) 21,84 0,21 18,26 0,19 0,1 0,1 0,1 0,1 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.13.Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), 15,61 0,58 15,41 0,35 0,22 0,3 0,2 0,3 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.14.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%) 58,08 55,05 58,31 55,25 58,52 55,25 58,7 55,25 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.15.Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) 68,07 75 68,44 78 79 70 79,5 80 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.16.Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) 92,21 87,15 94,28 89,1 96,07 91 97,66 92,5 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.17.Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) 92,21 86,94 94,28 92,31 96,07 93,5 97,66 95,6 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.18.Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) 92,21 79,27 94,28 93,5 96,07 93,5 97,66 95,6 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.19.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%) 90 100 90 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.20.Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%) 110 100 110 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.21.Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%) 32 100 36,2 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.22.Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%) 92,21 85,5 94,28 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.23.Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%) 6,72 1,29 12,32 1,29 1,3 1,3 1,3 1,3 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.24.Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%) 92,21 100 94,28 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.25.Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%) 28,91 23,07 34,13 29,03 31 30 32 31 Tidak Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB h.30.Rata-rata usia kawin pertama wanita (tahun) 23 22 23 22,55 24 22 24 22 Tercapai Dinas Kesehatan dan PPKB i Perhubungan, meliputi: i.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 77.015 77.015 78.840 78.840 80.665 79.852 82.490 81.762 Tercapai Dinas Perhubungan i.2. Rasio ijin trayek 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,025 0,027 0,025 Tidak Tercapai Dinas Perhubungan i.3. Jumlah uji kir angkutan umum 1.383 1.371 1.427 1.383 1471 1965 1515 1,501 Tidak Tercapai Dinas Perhubungan i.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis 1 Na/na /1 1 Na/na /1 Na/na /1 Na/na /2 Na/na /3 Na/na /4 Tercapai Dinas Perhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-98 i.5. Persentase layanan angkutan darat (%) 19,44 19,44 28,06 28,06 34,13 31,05 40,83 39,02 Tidak Tercapai Dinas Perhubungan i.6. Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum (%) 0,61 0,61 0,65 0,65 0,69 0,69 0,73 0,87 Tercapai Dinas Perhubungan i.7. Pemasangan Rambu-rambu (%) 65,15 65,15 66,4 66,4 68,9 68,9 71,4 71,4 Tercapai Dinas Perhubungan i.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km) 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 17,5 17,5 Tercapai Dinas Perhubungan i.9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 49053 49053 50867 50867 52438 52438 53824 53824 Tercapai Dinas Perhubungan i.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 4128 4128 4179 4179 4224 4224 4263 4263 Tercapai Dinas Perhubungan
21. j.Komunikasi dan informatika, meliputi: j.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%) 193,56 0 200,87 0 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kominfo
22. k.Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi k.1. Persentase koperasi aktif, 64,24 65.85 64,46 66.86 64,24 64,24 68.72 68.72 Tercapai Dinas Kopenaker k.3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil. 99,27 99.811 99,23 99.811 99.812 99.812 99.812 99.812 Tercapai Dinas Kopenaker
23. l.Penanaman modal, meliputi: l.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) 125 125 150 150 155 155 160 155 Tidak Tercapai Dinas PMPPTSP l.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) (Rp. Juta) 3.771,26 1.400 5.196,29 1.900 2.400 154.70 7 2.900 124.68 5 Tercapai Dinas PMPPTSP l.3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) 1,05 0,31 1,15 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 Tercapai Dinas PMPPTSP
24. m.Kepemudaan dan olahraga, meliputi: m.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) 14,89 38,46 15,69 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.2. Persentase wirausaha muda (%) 10,92 0,12 11,38 1,56 0,47 0,47 0,59 0,59 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.3. Cakupan pembinaan olahraga (%) 2,6 0,4 4,2 0,38 0,35 0,35 0,35 0,35 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 15,84 86,67 17,21 81,25 76,47 81,25 76,47 81,25 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.5. Cakupan pembinaan atlet muda (%) 3,24 71,43 4,43 72,86 80 81 87,14 85 Tidak Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.6. Jumlah atlet berprestasi 2 1 2 1 1 2 1 3 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga m.7. Jumlah prestasi olahraga 1 3 1 5 2 3 2 3 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
25. n.Statistik, meliputi: n.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Dinas Kominfo n.2. Buku "Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Dinas Kominfo n.3. Buku "PDRB" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Dinas Kominfo
26. o.Persandian, meliputi: o.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah, 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Kominfo
27. p.Kebudayaan, meliputi: p.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya, 28 35 31 6 26 1 10 1 Tidak Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga p.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, 5,21 13,95 8,28 16,27 25,58 26,58 37,21 38,21 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga p.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan 2 2 4 4 6 4 7 4 Tidak Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga p.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. 7 0 7 0 0 0 0 0 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
28. q.Perpustakaan, meliputi: q.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,018 0.04 0,021 0,07 0,1 0,1 0,15 0,15 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, 0,21 0,14 0,2 0,14 0,19 0,14 0,25 0,14 Tidak Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk, 0,005 1,51 0,01 1,49 1,5 1,49 1,7 1,49 Tidak Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q.4. Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun, 3.509 6708 4.296 11106 11.500 11.700 12.000 12.030 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-99 q.5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan 245 1245 275 1245 1245 1245 1245 1245 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q.6. Jumiah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. 0 0 5 0 2 2 2 2 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. r.Kearsipan, rneliputi: r.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan r.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan. 0 0 5 0 0 0 1 1 Tercapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Layanan Urusan Pilihan, meliputi:
30. a.Pariwisata, meliputi: a.1. Kunjungan wisata (%) 81,24 81,24 84,19 84,19 94,29 26099 8 95,24 29163 8 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga a.2. Lama kunjungan Wisata (hari) 2,46 1 3,03 1 1 1 1 1 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga a.3. PAD sektor pariwisata (%) 0,2 0,14 0,35 0,39 0,47 0,47 0,48 0,48 Tercapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
31. b.Pertanian, meliputi: b.1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 43,68 43,38 43,69 43,47 43,72 43,67 43,82 43,96 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.2. Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB (%) 13,1 13,09 13,11 13,1 13,11 13,1 13,12 13,24 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) 13,1 13,09 13,11 13,1 13,11 13,1 13,12 13,1 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.4. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) 34,94 34,92 34,95 34,87 34,96 34,92 34,98 35,01 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha) b.5.1. Padi 5 5,3 5,12 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.2. Jagung 6,81 7,2 6,97 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.3. Cabe Merah 5,88 6,6 5,89 6,7 6,87 6,8 7 7,1 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.4. Bawang Merah 11,78 19,8 12,7 17,7 18 17,2 18,25 17,5 Tidak Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.5. Kentang 21,13 19,3 22,07 21,1 22,88 19,5 23,6 21 Tidak Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.6. Kopi 0,61 0,91 0,61 0,9 0,1 0,5 0,15 0,7 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.7. Kemenyan 0,22 0,27 0,22 0,2 0,23 0,24 0,23 0,25 Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.5.8. Karet 0,53 0,69 0,53 0,61 0,65 0,61 0,67 0,62 Tidak Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan b.6. Cakupan bina kelompok petani. 92,21 92 94,28 93 96,07 93 97,66 93 Tidak Tercapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
32. c.Perdagangan, meliputi: c.1. Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.Milyar) 41,45 N.a 64,85 N.a N.a N.a N.a N.a - Dinas Kopenaker c.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. 16,22 0 19,26 0 0 0 0 0 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker
33. d.Perindustrian, meliputi : d.1. Perindustrian, meliputi Cakupan bina kelompok pengrajin (%) 16,22 12.5 19,26 12.5 23,15 12.5 37.5 12.5 Tidak Tercapai Dinas Kopenaker
34. e.Kelautan dan perikanan, meliputi: e.1. Produksi perikanan, 81,24 87,29 84,19 72,9 88,52 75,57 94,15 73,27 Tidak Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan e.2. Konsumsi ikan, 92,21 90,1 94,28 92,34 96,07 90,25 97,66 91.25 Tidak Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan e.3. Cakupan bina kelompok neiayan, 16,22 9 19,26 10 23,15 12 27,89 15 Tidak Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan e.4. Produksi perikanan kelompok nelayan (%) 6,73 6,7 6,83 6,96 7,43 7,24 8,53 7,57 Tidak Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan e.5. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, 38,8 38,8 39,8 38,8 41,2 38,8 42,9 38,8 Tidak Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-100 e.6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, dan 0,096 0,096 0,096 0,09 0,096 0,096 0,096 0,096 Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan e.7. Nilai tukar nelayan. 99,43 96,52 99,58 99,57 99,71 99,71 99,83 99,83 Tercapai Dinas Peternakan dan Perikanan 4 Penunjang urusan, meliputi:
35. a.Perencanaan pembangunan, meliputi: a.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Bappelitbangda a.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Bappelitbangda a.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Bappelitbangda a.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Bappelitbangda a.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Bappelitbangda a.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, dan 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Bappelitbangda a.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai Bappelitbangda
36. b.Keuangan, meliputi: b.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP N.a - BPKPD b.2. Persentase SILPA (%) 14,08 14,26 13,64 8,53 8,15 6,5 8 6,8 Tercapai BPKPD b.3. Persentase SILPA terhadap APBD (%) 14,08 14,26 13,64 8,53 8,15 6,5 8 6,8 Tercapai BPKPD b.4. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%) 7,0386 0 6,8198 0 0 0 0 0 Tercapai BPKPD b.5. Persentase belanja pendidikan (20%), 38,45 28,17 38,45 26,87 26,28 22 26,3 22\3 Tercapai BPKPD b.6. Persentase belanja kesehatan (10%): 23,33 14,8 23,33 14,95 14,23 14,27 14,95 14,35 Tercapai BPKPD b.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%) 4,95 0 4,88 0 0 0 0 0 Tercapai BPKPD b.8. Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tercapai BPKPD
37. c.Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi: c.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 2 2 2 2 2 2 2 2 Tercapai BKPSDM c.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%) 5 0,31 7,5 0 9 2,1 11,5 3,5 Tidak Tercapai BKPSDM c.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) 60 2,14 62 0 64 35 66 37 Tidak Tercapai BKPSDM c.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (%) 35 26 30 15 30 21 30 22 Tidak Tercapai BKPSDM c.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 2.410 1.299 2.410 1.078 2.410 1.078 2.410 1.150 Tidak Tercapai BKPSDM c.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 4379 2.733 4085 2.846 4085 2.950 4085 3015 Tidak Tercapai BKPSDM
38. d.Penelitian dan pengembangan, meliputi: d.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan (%) 29,73 1,85 33,02 2,06 38,38 2,05 40,63 2,52 Tidak Tercapai Bappelitbangda d.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%) 29,73 0 33,02 0 38,38 0 40,63 0 Tidak Tercapai Bappelitbangda d.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa (%) 30,5 0 38,8 0 100 0 100 0 Tidak Tercapai Bappelitbangda d.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa (%) 30,5 0 38,8 0 85 0 90 0 Tidak Tercapai Bappelitbangda
39. e.Pengawasan, meliputi: e.1. Persentase tindak lanjut temuan (%) 85 85 85 85 90 90 90 90 Tercapai Inspektorat e.2. Persentase pelanggaran pegawai (%) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Tercapai Inspektorat e.3. Jumlah temuan BPK 15 6 14 6 5 6 4 5 Tidak Tercapai Inspektorat
40. f.Sekretariat dewan, meliputi: f.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Sekretariat DPRD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-101 f.2. Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan — Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), dan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Sekretariat DPRD f.3. Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tercapai Sekretariat DPRD Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Untuk indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai Pelajaran. Untuk itu dalam rangka mengotimalkan pencapaian target periode berikutnya (2025-2029) perlu dilakukan upaya antara lain: 1) Perencanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada analisis data yang akurat dan identifikasi masalah yang jelas. 2) Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan instansi terkait untuk menghindari duplikasi program dan memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3) Anggaran harus dialokasikan secara efektif untuk mendukung program-program yang berdampak positif pada peningkatan indikator kinerja. 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 5) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan capaian indikator kinerja dapat tercapai. II.6. GAMBARAN KEUNGAN DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:
  1. 1.Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  2. 2.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. 3.Penerimaan daerah;
  4. 4.Pengeluaran daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-102
  5. 5.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
  6. 6.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengelola keuangannya mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkait, meliputi Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; serta peraturan perundangan undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, struktur APBD Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. II.6.1. Kondisi Keuangan Daerah 5 Tahun Terakhir Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-103 pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. • Kinerja Pelaksanaan APBD APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah suatu suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:
  7. 1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  8. 2.Pengadaan;
  9. 3.Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
  10. 4.Penggunaan;
  11. 5.Penatausahaan;
  12. 6.Pemanfaatan;
  13. 7.Pengamanan dan pemeliharaan;
  14. 8.Penilaian;
  15. 9.Penghapusan;
  16. 10.Pemindahtanganan;
  17. 11.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
  18. 12.Pembiayaan; dan
  19. 13.Tuntutan ganti rugi dimana dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah diperlukan Adanya perencanaan yang tepat, Pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif serta Pengawasan (monitoring). Pengelolaan asset daerah pemerintah Kabupaten humbang Hasundutan dilaksanakan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
(1). Aspek Transparansi,
(2). Aspek Regulasi dan Kebijakan, dan
(3). Aspek Akuntabilitas. Pada Aspek Transparansi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengimplentasikan aplikasi EBMD sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2021. Dengan Adanya database BMD dalam rangka penatausahaan BMD, pemenuhan Laporan pengelolaan barang milik daerah dapat terpenuhi seperti Laporan perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dll. Selanjutnya implementasi EBMD ini akan digunakan dalam penyusunan Laporan Aset Daerah mulai dari semester I 2025 dan Laporan akhir tahun 2025 dan tahun tahun berikutnya yang akan digunakan pihak yang berkepentingan. Pada Aspek Regulasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah Menyusun draft Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku yang direncanakan diterbitkan pada Tahun 2026. Pada Aspek akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah membuat target dan anggaran tahun berjalan 2025 dalam pendanaan sertifikasi BMD. Tahun 2025 total bidang BMD Tanah yang akan disertifikatkan direncanakan sekitar 100 sertifikat dari Target Bidang BMD (Tanah) yang akan disertifikatkan dimana pada tahun 2025, Tanah yang belum bersertifikat adalah sebesar 772 persil. Hal ini juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-104 menjadi target capaian sertifikat tanah yang akan diterbitkan setiap tahunnya sampai tahun 2030. Selanjutnya semua asset akan dilakukan inventarisasi secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir Pemda telah mengalokasikan anggaran Sarana dan Prasarana dalam hal pengamanan asset daerah dimaksud. • Pendapatan Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah selama tahun 2020 hingga 2025 mengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,16%, tahun 2022 turun sebesar -4.00%, tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang sebesar 6,67%, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -0,40% dan pada tahun 2025 diproyeksikan kembali mengalami kenaikan sebesar 0,46%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2020-2025 adalah 1,38%. Lebih lengkapnya terkait realisasi pendapatan pada 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut: Tabel 2.63. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Tahun Realisasi Pendapatan (Rp) 2020 939.495.651.453,72 2021 980.263.296.076,89 2022 942.550.853.382,47 2023 1.009.952.652.095,63 2024 1.006.064.472.134,63 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 s.d. 2024 Audited (Data Diolah) Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi, pendapatan daerah terkoreksi secara signifikan. Hal ini menyebabkan proyeksi dan target pendapatan daerah yang direncanakan tidak dapat tercapai. Pada tahun 2020 pendapatan daerah turun sebesar -6,81% dibandingkan tahun 2019. PAD turun - 7,92% karena sumber-sumber PAD mengalami hambatan kegiatan. Dana Perimbangan juga berkurang sebesar -8,17%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-105 Kendala-Kendala dalam Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 antara lain:

1.Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah serta;
2.Sistem Pengelolaan yang belum Optimal dimana belum optimalnya ketersediaan data base wajib pajak dan wajib retribusi serta proses pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih manual, belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi;
3.Ketersediaan data objek pajak, wajib pajak dan wajib terribusi yang tidak akurat, sehinga perlu dilakukan upaya pemutakhiran;
4.Kondisi geografis Kabupaten Humbang Hasundutan yan mengakibatkan kendala dalam pendataan, pemutakhiran, penagihan dan pengawasan;
5.Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;
6.Kondisi perekonomian global, dimana pertumbuhan ekonomi global yang semakin melambat mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Secara rinci, rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-106 Tabel 2.64. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Humbang Hasundutan URAIAN REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 PENDAPATAN - LRA 939.495.651.453,72 980.263.296.076,89 942.550.853.382,47 1.009.952.652.095,63 1.006.064.472.134,63 1,61 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 67.936.178.388,72 78.250.589.733,89 72.638.585.999,47 77.189.258.589,96 70.800.981.508,63 0,58 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 9.011.203.725,00 10.737.639.597,00 13.037.774.039,00 14.216.502.068,00 14.117.888.543,00 10,33 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 3.409.795.049,00 2.608.201.488,00 4.374.605.361,00 3.913.547.482,00 5.679.209.766,41 7,24 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 4.180.899.839,00 3.858.448.824,00 5.255.631.721,00 4.730.219.744,00 4.911.459.678,30 2,70 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 51.334.279.775,72 61.046.299.824,89 49.970.574.878,47 54.328.989.295,96 46.092.423.520,92 -4,03 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 694.988.850.038,00 897.804.592.724,00 851.132.320.187,00 910.420.419.250,67 926.129.863.780,00 6,33 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 649.888.031.583,00 689.659.205.455,00 685.246.576.109,00 730.879.018.539,00 747.176.918.473,00 3,39 Dana Bagi Hasil - LRA 13.473.449.192,00 22.634.830.904,00 20.164.399.380,00 18.991.046.000,00 33,57 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 489.171.029.000,00 481.828.482.000,00 685.246.576.109,00 503.437.989.750,00 522.268.938.117,00 -1,09 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 147.243.553.391,00 185.195.892.551,00 207.276.629.409,00 205.916.934.356,00 29,96 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 19.689.111.000,00 174.047.406.000,00 123.378.258.000,00 137.922.161.000,00 143.781.844.000,00 15,56 DID - LRA 19.689.111.000,00 49.112.901.000,00 5.602.862.000,00 10.591.152.000,00 0,00 -167,39 Dana Desa - LRA 19.689.111.000,00 124.934.505.000,00 117.775.396.000,00 127.331.009.000,00 128.998.873.000,00 21,74 Insentif Fiskal 14.782.971.000,00 25,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 25.411.707.455,00 34.097.981.269,00 42.507.486.078,00 41.619.239.711,67 35.171.101.307,00 6,20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 25.411.707.455,00 34.097.981.269,00 35.775.634.907,00 38.190.668.215,00 31.215.626.889,00 3,54 Bantuan Keuangan 6.731.851.171,00 3.428.571.496,67 3.955.474.418,00 4,24 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 176.570.623.027,00 4.208.113.619,00 18.779.947.196,00 22.342.974.255,00 9.133.626.846,00 -1036,76 Pendapatan Hibah - LRA 52.194.123.669,00 4.208.113.619,00 18.779.947.196,00 22.342.974.255,00 0,00 -261,70 Pendapatan Lainnya - LRA 124.376.499.358,00 0,00 9.133.626.846,00 25,00 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 s.d. 2024 (Data Diolah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-107 Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah. Merujuk pada tabel 3.2. pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun-ketahun mengalami peningkatan didukung diterbitkannya Peraturan Daerah tentang restribusi pada tahun 2023. Namun karena proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil maka diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tingkat ketergantungan dengan Dana Perimbangan secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Kebijakan umum pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kedepan adalah sebagai berikut:
1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan instensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a.Reviu dan penyempurnaan regulasi pendapatan asli daerah. UU No 28 tahun 2009 menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang pengawasan. Self assessment dalam pemungutan Pajak Daerah mengharuskan daerah melakukan penyesuaian struktur organisasi, dan adanya aparatur yang akan melakukan pemeriksaan atas pajak yang dibayarkan wajib pajak sehingga bisa diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil, lebih bayar, atau kurang bayar. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan atau wajib retribusi yang melunasi kewajibannya dengan benar. Sanksi seperti ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa didukung dengan Peraturan Daerah yang menjelaskan dengan tegas dan jelas berbagai hal yang diperlukan dalam menegakkan aturan. Penerapan praktek self assessment dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan masih perlu dioptimalkan dan mendorong peningkatan kualitas SDM dalam melaksanakan self assessment tersebut.
b.Perbaikan manajemen pengelolaan PAD. Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan PAD diharapkan mampu melakukan analisis dan pembaruan data terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang belum banyak diupayakan peningkatannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2). PBB-P2 yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah sejak tahun 2014. Optimalisasi terutama dilakukan terhadap penilaian ulang terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perlu dilakukan analisis yang lebih rinci terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah, apakah disebabkan penurunan pelayanan yang diberikan atau pemungutan retribusi yang belum efektif. Selain itu perlu juga dilakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-108 peningkatan daya saing sektor wisata agar mampu bersaing dengan wisata di daerah lain.
c.Peningkatan Kebijakan Investasi Peningkatan investasi baik oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah perlu dilakukan untuk mendorong pembangunan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya. Selain itu juga dapat dilakukan pemetaan potensi investasi secara komprehensif untuk melihat peluang bisnis yang tersebar di wilayah kabupaten Humbang Hasundutan. Pemetaan ini diharapkan mampu meningkatkan peluang adanya investor-investor baru baik domestik maupun mancanegara yang tepat sasaran dan sesuai antara jenis investasi dan daerah untuk berinvestasi.
d.Optimalisasi Aset daerah. Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu diperlukan juga untuk memikirkan pembentukan BUMD, disamping upaya tersebut perlu didukung rencana untuk membentuk dan membangun usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Secara garis besar roadmap Pendapatan dilakukan dengan beberapa strategi dalam pengoptimalan capaian Realisasi Pendapatan di tahun mendatang antara lain: • Optimalisasi sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan instensifikasi (pendalaman pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah) dan ekstensifikasi (perluasasn atas pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah); • Peningkatan intensitas sosialiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi mengenai pajak daerah, untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak; • Menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melakukan perbaikan regulasi peninjauan kembali terhadap penetapan Nilai Jual Objek Pajak serta pemutakhiran data wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; • Penguatan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pengelolaan pajak daerah; • Optimalisasi pemanfaatan aset daerah; • Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pegelolaan keuangan daerah; • Mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan pelayanan berbasis teknologi.
1. 2.Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. Dana yang berasal dari DAU perlu diupayakan peningkatannya dan dikelola dengan sebaik-baiknya, antara lain melalui penyempurnaan data yang dibutuhkan dalam penentuan besaran DAU oleh Pemerintah, seperti luas daerah, jumlah penduduk, atau variable penentuan DAU lainnya. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-109 pusat dapat diupayakan melalui koordinasi secara intensif. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. II.6.2. Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pengalokasian belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, dimana komposisi terbesar ASN di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatn wajib. Rincian realisasi pengeluaran belanja daerah selama tahun 2020-2025 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.65. Proyeksi Rincian Belanja Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020 No Uraian Belanja 2020 (Rp) Keterangan BELANJA 990.766.984.359,31 - A Belanja Tidak Langsung 616.313.735.665,75 - 1 Belanja Pegawai 375.727.550.343,75 - 2 Belaja Hibah 41.207.643.200,00 - 3 Belanja Bantuan Sosial 365.080.000,00 - 4 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 175.203.643.565,00 - 5 Belanja Tak Terduga 23.809.818.557,00 - B Belanjang Langsung 324.264.347.682,75 - 1 Belanja Pegawai 3.795.227.781,25 - 2 Belanja Barang dan Jasa 202.004.184.302,50 - 3 Belanja Modal 118.464.935.599,00 - Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 (Data Diolah) Sejak tahun 2021 jenis belanja yang sebelumnya belanja langsung dan tidak langsung berubah menjadi belanja operasi dan belanja modal. Untuk itu berikut disajikan tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020- 2024 seperti rincian di bawah ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-110 Tabel 2.65. Kinerja Belanja Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 Uraian REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 BELANJA 765.374.439.783,50 799.555.477.255,00 1.001.971.652.133,00 1.045.288.109.320,00 1.018.955.758.458,00 BELANJA OPERASI 623.099.685.627,50 658.934.470.481,00 647.724.734.126,00 666.196.662.043,00 711.251.555.141,00 Belanja Pegawai 379.522.778.125,00 389.809.919.401,00 389.123.224.468,00 390.926.092.639,00 412.902.661.743,00 Belanja Barang dan Jasa 202.004.184.302,50 255.533.924.700,00 246.226.967.915,00 263.876.511.656,00 255.680.266.179,00 Belanja Hibah 41.207.643.200,00 12.741.826.380,00 9.234.578.618,00 10.800.357.748,00 42.231.627.219,00 Belanja Bantuan Sosial 365.080.000,00 848.800.000,00 3.139.963.125,00 593.700.000,00 437.000.000,00 BELANJA MODAL 118.464.935.599,00 140.385.344.274,00 179.906.324.938,00 200.573.727.619,00 124.526.559.217,00 Belanja Modal Tanah 180.000.000,00 926.710.400,00 1.518.292.500,00 1.433.601.045,00 204.435.750,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.024.530.277,00 58.732.466.164,00 37.005.511.200,00 23.634.824.416,00 19.997.674.760,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.429.711.037,00 20.099.654.107,00 29.122.741.439,00 24.737.205.911,00 31.795.744.521,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 48.516.691.507,00 55.709.245.905,00 107.078.853.997,00 145.595.156.437,00 66.688.772.486,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.314.002.778,00 4.917.267.698,00 5.180.925.802,00 5.172.939.810,00 5.839.931.700,00 BELANJA TAK TERDUGA 23.809.818.557,00 235.662.500,00 6.667.801.846,00 176.007.058,00 258.376.000,00 Belanja Tak Terduga 23.809.818.557,00 235.662.500,00 6.667.801.846,00 176.007.058,00 258.376.000,00 TRANSFER 175.203.643.565,00 174.507.169.300,00 167.672.791.223,00 178.341.712.600,00 182.919.268.100,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 175.203.643.565,00 174.507.169.300,00 167.672.791.223,00 178.341.712.600,00 182.919.268.100,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 174.709.338.172,00 174.507.169.300,00 167.672.791.223,00 178.341.712.600,00 182.919.268.100,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 494.305.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 s.d. 2024 Audited (Data Diolah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-111 II.6.3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai sumber dana untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari dua aspek utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah, serta penerimaan pinjaman daerah. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang, dan pembentukan dana cadangan. Secara umum, kinerja pembiayaan daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Ketika realisasi pendapatan tidak cukup untuk membiayai belanja daerah, pembiayaan berperan dalam menutup defisit guna memastikan program pembangunan tetap berjalan. Sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran, pembiayaan dapat digunakan untuk alokasi strategis seperti investasi atau pengurangan kewajiban keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pembiayaan daerah penting untuk memahami seberapa efektif pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dan menjaga stabilitas fiskal daerah. Secara garis besar kinerja pembiayaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 sampai dengan 2024 tersaji dalam tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-112 Tabel 2.67. Kinerja Pembiayaan Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020-2025 Uraian REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 139.666.646.699,50 136.561.083.928,72 139.794.464.121,88 80.362.625.671,35 45.025.398.446,98 Penggunaan SiLPA 139.666.646.699,50 136.561.083.928,72 139.794.457.136,61 80.362.625.671,35 45.025.398.446,98 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 6.985,27 0,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 137.666.646.699,50 133.561.083.928,72 139.794.464.121,88 80.362.625.671,35 45.025.398.446,98 Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 s.d. 2024 (Data Diolah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-113 II.6.4. Proyeksi Pendanaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2030 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Analisis karangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dalam memproyeksikan kemampuan riiil keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kelemahan yang dimaksudkan dapat dilihat dari perbedaan antara Belanja Operasi yang didominasi dengan Belanja Pegawai dengan Belanja Modal. Jumlah Belanja Pegawai yang membebani belanja pada Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun kurun waktu 2021-2024 cenderung mengalami kenaikan. • Proyeksi Pendapatan Kab. Humbang Hasundutan 2025-2030 Dalam memproyeksikan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025 sampai tahun 2030 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah anggaran pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025 telah melalui analisis oleh eksekutif, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan. Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses trial and error, maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil proyeksi ternyata terjadi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dari Rp1.010.565.805.740,00 pada tahun 2025 menjadi Rp1.135.498.940.325,00 pada tahun 2030. Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-114 Tabel 2.68. Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2030 Uraian Rekening 2025 ** 2026 2027 2028 2029 2030 PENDAPATAN 1.010.565.805.740,00 995.326.881.866,00 1.018.966.901.113,00 1.041.499.516.686,00 1.073.508.973.592,00 1.135.498.940.325,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87.742.336.898,00 82.099.479.999,00 84.876.893.605,00 88.142.163.020,00 89.353.220.551,00 94.111.524.411,00 Pendapatan Pajak Daerah 25.936.468.398,00 21.712.190.850,00 22.134.552.609,00 22.578.763.086,00 23.047.308.981,00 23.585.306.040,00 Pendapatan Retribusi Daerah 7.921.368.500,00 6.080.289.149,00 6.155.340.996,00 6.232.399.934,00 6.311.211.570,00 6.392.133.371,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah 48.884.500.000,00 49.307.000.000,00 51.587.000.000,00 54.331.000.000,00 54.994.700.000,00 59.134.085.000,00 PENDAPATAN TRANSFER 912.703.428.842,00 902.107.361.867,00 922.969.967.508,00 942.237.313.666,00 973.035.713.041,00 1.030.267.375.914,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 753.482.083.025,00 737.181.024.095,00 757.140.478.409,00 775.482.094.457,00 805.331.620.470,00 861.590.688.146,00 Dana Bagi Hasil 18.386.821.025,00 18.570.689.235,00 19.317.653.839,00 19.800.595.185,00 20.295.610.065,00 21.803.000.317,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 537.107.286.000,00 542.478.358.860,00 547.903.142.449,00 553.382.173.873,00 558.915.995.612,00 564.505.155.568,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 197.987.976.000,00 176.131.976.000,00 189.919.682.121,00 202.299.325.399,00 226.120.014.793,00 275.282.532.261,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 130.523.221.000,00 133.786.301.525,00 133.954.063.403,00 134.126.019.328,00 134.302.274.151,00 134.482.935.345,00 DID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Desa 123.976.416.000,00 127.075.826.400,00 127.075.826.400,00 127.375.826.400,00 127.075.826.400,00 127.075.826.400,00 Insentif Fiskal 6.546.805.000,00 6.710.475.125,00 6.878.237.003,00 7.350.192.928,00 7.226.447.751,00 7.407.108.945,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 28.698.124.817,00 31.140.036.247,00 31.875.425.696,00 32.629.199.881,00 33.401.818.420,00 34.193.752.423,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 23.157.025.038,00 29.415.577.937,00 30.150.967.386,00 30.904.741.571,00 31.677.360.110,00 32.469.294.113,00 Bantuan Keuangan 0,00 1.724.458.310,00 1.724.458.310,00 1.724.458.310,00 1.724.458.310,00 1.724.458.310,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 10.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 11.120.040.000,00 BELANJA 1.013.047.092.008,00 997.411.782.537,00 1.021.030.952.777,00 1.043.542.927.833,00 1.075.531.950.628,00 1.137.501.687.591,00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-115 BELANJA OPERASI 713.789.459.377,00 686.837.370.416,00 702.806.721.902,00 719.843.655.153,00 736.475.185.693,00 793.496.748.795,00 Belanja Pegawai 470.597.447.166,00 444.882.822.178,00 456.004.892.732,00 467.405.015.050,00 479.090.140.426,00 491.067.393.937,00 Belanja Barang dan Jasa 234.114.590.483,00 232.796.882.293,00 237.452.819.939,00 242.201.876.338,00 247.045.913.865,00 251.986.832.142,00 Belanja Hibah 8.024.421.728,00 8.104.665.945,00 8.185.712.604,00 8.267.569.730,00 8.350.245.427,00 48.433.747.881,00 Belanja Bantuan Sosial 1.053.000.000,00 1.053.000.000,00 1.163.296.627,00 1.969.194.035,00 1.988.885.975,00 2.008.774.835,00 BELANJA MODAL 114.396.776.578,00 117.176.077.673,00 123.297.223.786,00 127.157.775.550,00 140.827.356.743,00 144.024.227.990,00 Belanja Modal Tanah 330.000.000,00 346.500.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 600.000.000,00 750.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.016.455.957,00 24.167.278.755,00 25.375.642.693,00 26.644.424.828,00 30.976.646.069,00 29.375.478.372,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.064.641.187,00 16.867.873.246,00 19.711.266.908,00 20.696.830.253,00 25.731.671.766,00 26.818.255.354,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 69.096.735.091,00 69.787.702.442,00 71.183.456.491,00 72.607.125.621,00 76.524.456.162,00 78.848.019.864,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.888.944.343,00 6.006.723.230,00 6.626.857.694,00 6.759.394.848,00 6.994.582.746,00 8.232.474.400,00 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Tak Terduga 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 TRANSFER 181.860.856.053,00 190.398.334.448,00 191.927.007.089,00 193.541.497.130,00 195.229.408.192,00 196.980.710.806,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 181.860.856.053,00 190.398.334.448,00 191.927.007.089,00 193.541.497.130,00 195.229.408.192,00 196.980.710.806,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 179.525.826.703,00 188.502.118.038,00 190.387.139.218,00 192.291.010.610,00 194.213.920.716,00 196.156.059.923,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.335.029.350,00 1.896.216.410,00 1.539.867.871,00 1.250.486.520,00 1.015.487.476,00 824.650.883,00 SURPLUS / (DEFISIT) -2.481.286.268,00 -2.084.900.671,00 -2.064.051.664,00 -2.043.411.147,00 -2.022.977.036,00 -2.002.747.266,00 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.481.286.268,00 2.084.900.671,00 2.064.051.664,00 2.043.411.147,00 2.022.977.036,00 2.002.747.266,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-116 Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi Belanja dianalisis berdasarkan beberapa hal diantaranya:
2. 1.Pemenuhan Mandatory Spending.
3. 2.Kebutuhan akan belanja wajib dan mengikat terkait urusan rutin dan operasional.
4. 3.Pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan langsung dengan masyarakat secara luas serta Visi Misi yang telah dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk proyeksi belanja Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai proyeksi pendapatan masih didominasi pada Belanja Operasi yang komponennya besar pada Belanja Pegawai. Oleh karena kemungkinan keterbatasan Pendapatan Negara pada tahun-tahun mendatang, maka diharapkan Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan lebih mengupayakan peningkatan pendapatan, bukan hanya yang berasal dari pemerintah pusat saja tetapi juga dari pendapatan asli daerah sendiri. Demikian juga dengan peningkatan efisiensi operasional, seperti dengan penyusunan Analisis Standar Belanja, agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. II.6.5. Neraca Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada tabel di bawah ini disajikan Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-117 Tabel 2.69. Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 124.368.108.990,72 126.976.406.189,61 77.300.723.476,35 43.667.035.258,98 29.754.417.782,61 Kas di Bendahara Penerimaan 19.747.000,00 5.264.760,00 22.084.100,00 18.141.100,00 400,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 23.777.923,00 165.900,00 0,00 251.382,00 1.000.000,00 Kas di BLUD 9.203.554.594,00 11.685.638.768,00 2.758.157.473,00 801.169.266,00 333.552.570,00 Kas di Bendahara FKTP 179.507.275,00 127.417.672,00 0,00 77.114.270,00 180.549.665,00 Kas di Bendahara BOS 2.809.266.022,00 1.000.467.404,00 292.700.322,00 126.073.377,00 345.657.610,00 Kas Lainnya 91.124.629,00 10.533.886,00 281.250,00 337.383.793,00 0,00 Kas Dana BOK Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416.857.096,00 Setara Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piutang Pendapatan 23.567.372.724,64 32.784.187.849,69 36.676.708.770,13 42.808.859.303,13 60.849.014.720,13 Piutang Lainnya 1.815.133.873,00 1.810.386.705,00 1.808.463.000,00 1.744.203.000,00 1.724.203.000,00 Penyisihan Piutang -6.411.814.489,27 -6.916.829.627,64 -7.534.559.274,84 -8.153.593.279,25 -10.097.738.591,22 Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00 3.966.280,37 9.536.863,70 3.966.280,37 Persediaan 11.776.702.724,33 19.084.092.769,26 16.269.183.219,18 13.951.192.372,13 14.203.178.426,23 JUMLAH ASET LANCAR 167.442.481.266,42 186.567.732.275,92 127.597.708.616,19 95.387.366.706,69 98.714.658.959,12 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bergulir 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 30.875.000,00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-118 Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 18.713.996.985,27 21.713.996.985,27 21.713.990.000,00 21.713.990.000,00 21.713.990.000,00 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 18.713.996.985,27 21.713.996.985,27 21.713.990.000,00 21.713.990.000,00 21.713.990.000,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 18.744.871.985,27 21.744.871.985,27 21.744.865.000,00 21.744.865.000,00 21.744.865.000,00 ASET TETAP Tanah 316.529.250.754,94 317.046.078.429,94 314.326.536.356,92 299.051.528.847,72 304.169.094.012,72 Peralatan dan Mesin 391.873.443.871,37 451.438.686.644,95 462.682.654.604,60 470.495.340.293,60 488.577.829.336,07 Gedung dan Bangunan 489.000.769.650,27 507.024.355.625,88 530.019.237.274,27 555.771.172.375,00 580.746.466.380,19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.273.286.827.683,70 1.348.723.938.665,18 1.454.223.608.326,42 1.551.382.976.803,50 1.616.035.322.085,13 Aset Tetap Lainnya 74.174.257.260,79 76.318.430.449,78 81.618.418.247,78 87.055.802.748,79 93.710.132.438,79 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.567.580.529,00 9.183.145.183,00 13.719.396.726,38 2.160.467.257,58 9.909.098.585,65 Akumulasi Penyusutan -799.875.125.165,63 -866.135.383.659,95 -875.741.391.412,85 -997.993.343.204,38 -1.108.069.390.817,82 JUMLAH ASET TETAP 1.746.557.004.584,44 1.843.599.251.338,78 1.980.848.460.123,52 1.967.923.945.121,81 1.985.078.552.020,73 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang 233.421.143,00 233.421.143,00 233.421.143,00 233.421.143,00 233.421.143,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 2.534.728.780,58 2.748.831.602,58 2.748.831.602,58 Aset Tidak Berwujud 164.383.786,00 430.693.786,00 554.734.162,83 754.993.783,00 754.993.783,00 Aset Lain-lain 1.406.171.405,62 1.107.965.053,14 8.878.723.410,03 11.565.648.943,56 11.339.833.859,51 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 -298.513.376,77 -470.643.954,35 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 2.234.113.380,00 2.292.602.000,00 1.784.315.000,00 JUMLAH ASET LAINNYA 1.803.976.334,62 1.772.079.982,14 14.435.720.876,44 17.296.984.095,37 16.390.751.433,74 PROPERTI INVESTASI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686.990.996,38 Properti Investasi Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.287.198.833,00 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.207.836,62 JUMLAH PROPERTI INVESTASI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686.990.996,38 JUMLAH ASET 1.934.548.334.170,75 2.053.683.935.582,11 2.144.626.754.616,15 2.102.353.160.923,87 2.125.615.818.409,97 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-119 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 91.124.629,00 11.437.443,00 281.250,00 0,00 0,00 Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 80.398.203,18 98.910.409,70 89.492.709,54 Utang Beban 6.226.806.720,00 14.915.151.308,00 10.717.639.316,00 12.130.698.901,23 16.120.573.151,09 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.371.232.317,46 13.546.313.040,70 16.153.069.596,42 2.665.342.932,85 7.224.928.171,51 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 13.689.163.666,46 28.472.901.791,70 26.951.388.365,60 14.894.952.243,78 23.434.994.032,14 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 13.689.163.666,46 28.472.901.791,70 26.951.388.365,60 14.894.952.243,78 23.434.994.032,14 EKUITAS EKUITAS 1.920.859.170.504,29 2.025.211.033.790,41 2.117.675.366.250,55 2.087.458.208.680,09 2.102.180.824.377,83 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.934.548.334.170,75 2.053.683.935.582,11 2.144.626.754.616,15 2.102.353.160.923,87 2.125.615.818.409,97 Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 s.d. 2024 Audited (Data Diolah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-120 II.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal. Sementara itu, analisis isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu- isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan. Isu strategis yang merupakan bagian dari tantangan ataupun peluang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan akan semakin efektif. Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan. II.7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan sebagai berikut. II.7.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut. A. Aspek Geografi
a.Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk wilayah yang dilalui oleh jalur patahan besar Sumatera. Selain patahan besar Sumatera, berdasarkan Peta Geologi Lembar Sidikalang 05118-0618 Tahun 1983 terdapat patahan aktif Renun (Renun Active Fault) yang melintasi Kecamatan Lintongnihuta, Doloksanggul dan Pollung, yang merupakan sumber potensi gempa tektonik. Bencana longsor hampir sering terjadi dimusim penghujan yang tinggi yaitu dihampir seluruh Kecamatan dan dimasa pancaroba atau pergantian musim sering terjadi angin putting beliung diseluruh wilayah. Selain itu ancaman akan kebakaran hutan dan lahan sering terjadi dimusim kemarau Panjang. Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini (early warning system/EWS), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.
b.Belum optimalnya ketahanan pangan. Sebagian besar kawasan di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari hutan sementara mata pencaharian penduduk adalah bertani. Oleh sebab itu, kondisi ini mejadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Selain itu, sebagian besar status lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan belum jelas. Sebagian besar masyarakat juga belum memiliki kepemilikan lahan yang bersertifikat. Konflik tanah adat masih terjadi di beberapa wilayah. Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai akibat penggunaan pupuk berbahan dasar kimia yang dapat mengakibatkan berkurangnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-121 keseburan lahan, sehingga dampak jangka panjang dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas hasil pertanian. Untuk itu perlu dorongan untuk melaksanakan pengolahan pertaninan dengan baik agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. B. Aspek Demografi
a.Tingginya angka kelahiran akan berpotensi menimbulkan masalah dalam kependudukan jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Jika terjadi ledakan dalam kelahiran dan tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak layak. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam kriteria sedang dimana pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,22%.
b.Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan cenderung lebih berkembang di daerah yang padat seperti Kecamatan Doloksanggul, Pakkat dan Lintongnihuta.
c.Angka usia produktif yang besar dan akan terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak seimbang. Jika ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit. II.7.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat meliputi sebagai berikut. A. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Nasional dan Provinsi Sumatera Utara meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2024 sebesar 8,44% persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman. Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan Tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Peran program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen pengelolaan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal. Tata Kelola dan disharmoni kebijakan pusat dan daerah juga masih menjadi hambatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-122 implementasi. Program perlindungan sosial yang memiliki dua skema, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial masih diasosiasikan hanya untuk melindungi penduduk miskin, namun belum secara adaptif digunakan perlindungan terhadap dampak kejadian bencana dan perubahan iklim. Perlindungan sosial pada lingkungan yang belum inklusif masih belum optimal menjangkau kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan kelompok lansia. Program jaminan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan kepesertaan khususnya pada sektor informal, nilai klaim yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, serta kepatuhan pembayaran premi. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antar sektor. B. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat Membangun Kabupaten Humbang Hasundutan berbudaya adalah bagaimana membentuk karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal sebagai warisan leluhur masyarakat melalui falsafah Batak Toba yaitu Dalihan Na Tolu. Hal tersebut tercermin dengan ideologi setiap masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan dan terwujud dalam perilaku masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang santun, memiliki tata krama tinggi, kerukunan, serta gotong royong, sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, dan tanpa konflik. Dinamika modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini, memiliki dua sisi implikasi kebudayaan masyarakat, implikasi positif dan negatif. Implikasi positif tentu bukan menjadi masalah, namun berbagai implikasi negatifnya menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap ketahanan budaya dan masyarakat. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari perilaku sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan etika, norma dan moral, rendahnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, tradisi kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, rasa saling tolong menolong yang berangsur menghilang, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, keterbatasan pemerintah terhadap pelestarian budaya, pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal, serta belum optimalnya sinergi pembudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Batak Toba sejak usia dini. Kondisi ini II.7.1.3. Aspek Daya Saing Daerah Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi sebagai berikut: A. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Humbang Hasundutan selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-123 layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 73,33 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 75,02 dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76. Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang ditetapkan dengan target yang tinggi pada RPJMN dan RPJPD Kab. Humbang Hasundutan. Selain itu kemampuan numerasi dan literasi yang masih dibawah target hal ini disebabkan belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan. Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup dan serta mobilitas antar wilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan penyakit menular baru. Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (underweight, wasting, stunting, overweight), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat.Dari sudut pandang akses dan kualitas masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata. selain Itu pembangunn kesehatan juga dipengaruhi minimnya inovasi dan teknologi kesehatan. B. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan yang sampai dengan tahun 2024 sebesar 39.948.580, jauh dibawah PDRB per kapita nasional dan provinsi. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. • Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:
1. 1.Sektor pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-124 Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan salah satu penumpu pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.
2. 2.Sektor industri pengolahan Sektor lain yang menjadi target pada RJMN dan RPJD Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah belum berkembang meskipun industri pengolahan bidang pertanian khususnya holtikultura dan perkebunan seperti kemenyaan sangat menjanjikan untuk dikembangkan mengingat tersedianya hasil pertanian holtikultura dan perkebunan (kemenyaan) yang sangat menjanjikan menjadi bahan baku tersedia di Kabupaten Humbang Hasundutan, belum optimalnya produktivitas industri pengolahan yang sudah ada, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, digitalisasi industri pengolahan serta masih rendahnya kepedulian akan prinsip keberlanjutan dalam industri. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.
3. 3.Sektor perdagangan Sektor perdagangan juga menjadi sektor kedua yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain belum optimalnya ekspor unggulan daerah, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.
4. 4.Sektor koperasi dan UMKM Sektor lain yang diharapkan berkembang kedepan adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah, antara lain belum optimalnya kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-125
5. 5.Sektor pariwisata Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Humbang Hasundutan dimana Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antardestinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.
6. 6.Sektor ekonomi kreatif Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif belum memperlihatkan hasil yang optimal terutama dalam Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya hal ini antara lain belum optimalnya kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif. C. Rendahnya daya saing tenaga kerja Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja. D. Belum optimalnya riset dan inovasi Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain belum optimalnya peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-126 antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi. E. Ketimpangan ekonomi antarwilayah Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataane pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan. F. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan, belum optimalnya kualitas jalan yang belum memenuhi standar jalan dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana. Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan minat Masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien. Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat. II.7.1.4. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan berdasarkan aspek daya saing daerah adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-127 Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Kabupaten Humbang Hasundtutan yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundtutan sehingga membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan bebas dari penyalahgunaan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisen dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan belum sepenuhnya sinergi dan selaras, belum sepenuhnya berbasis kinerja, risiko dan riset serta penjenjangan kinerja organisasi tidak efisien, serta penetapan indiaktor yang belum sepenuhnya SMART. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum memberikan dampak signifikan tehadap pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pemanfaatan riset dan data dalam perumusan kebijakan serta masih ditemukan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pemerintah belum mengoptimalkan ruang kolaborasi dengan menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama. Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal- hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; serta memperkuat integritas partai politik. II.7.2. Isu Strategis Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pembangunan daerah pada masa mendatang. Jika pemerintah memprioritaskan antisipasi dan penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Sebaliknya, kesalahan dalam mengelola isu strategis menyulitkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan isu strategis kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui identifikasi berbagai isu global, nasional, regional, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan RTRW. II.7.2.1. Isu Strategis Global A. Kondisi Perekonomian Global Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade. Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut (high for longer). Meskipun pada bulan Maret 2024 the Fed sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-128 bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (capital outflow) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan cost of fund, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (debt distress), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko debt distress tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami debt distress. Dalam WEO Updates Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (high for longer), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko debt distress. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau dependency ratio secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua (ageing population). Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Jepang saat ini memiliki dependency ratio lebih dari 50 persen. Dalam kondisi dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan ageing population dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas suatu negara. Ageing population juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaring pengaman sosial. Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu ageing population di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara. B. Perubahan Iklim Global Kualitas lingkungan pada era globalisasi saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-129 C. Pariwisata Global (Sustainable Tourism) Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir dari tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024 , tercatat sekitar 1,4 miliar wisatawan internasional, meningkat 11% dibandingkan tahun 2023, atau bertambah sekitar 140 juta perjalanan wisata. Pemulihan ini didorong oleh permintaan pasca-pandemi yang kuat, meningkatnya konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di banyak negara. Beberapa wilayah bahkan melampaui tingkat wisata sebelum pandemi. Timur Tengah mencatat peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2019, sementara Afrika tumbuh 7% lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Eropa mengalami sedikit kenaikan (1% di atas 2019), sedangkan Amerika telah pulih hingga 97%. Di Asia dan Pasifik, pemulihan mencapai 87% dari tingkat sebelum pandemi, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 66% pada akhir 2023. Peningkatan ini juga tercermin dalam pendapatan pariwisata global, yang mencapai rekor USD 1,9 triliun, sekitar 3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Laporan juga menyebutkan bahwa belanja wisatawan tumbuh lebih cepat dibandingkan jumlah kunjungan, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan sektor usaha kecil di berbagai negara. Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu dengan potensi wisata unggulan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Pengembangan pariwisata di wilayah ini terus berfokus pada destinasi unggulan seperti Danau Toba yang menjadi bagian dari 5 Destinasi Super Prioritas nasional. D. Demografi Global Meurut data Word Population Prospects (2024) Populasi dunia saat in mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Si sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku beresiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya. Menurut laporan World Urbanization Prospects, The 2018 Revision yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-130 Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspons dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun. Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Sumatera Utara yang juga berpengaruh di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di tahun 2045 diperkirakan akan meningkat. Begitu juga halnya dengan urbanisasi yang kemungkinan terjadi karena perkembangan dunia usaha khususnya dibidang energi dan ketahanan pangan. E. Revolusi Teknologi Informasi Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. F. Sumber Energi Alternatif Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan paris agreement yang diretifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya memeprcepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya. Kabupaten dengan sumber daya alamnya mempunyai peluang dalam pengembangan sumber energi alternatif. II.7.2.2. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJP Nasional 2025-2029 Pada tahap pertama RPJPN 2025-2045 atau periode RPJMN 2025-2029, akan dilakukan penguatan fondasi transformasi. Transformasi dalam tahap pertama mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja. Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil. Kerangka ekonomi makro yang disusun pada tahap pertama pembangunan 2025-2029 menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 5,6%- 6,1% dengan rasio pajak terhadap PDB sebesar 14% dan nilai ICOR turun 5%. Kunci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-131 untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya FDI yang berorientasi pada ekspor, penerapan skema insentif, peningkatan belanja R&D dan SDM, serta iklim usaha yang kondusif dengan hilirisasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara, di sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh 5,4 – 5,6 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,0-5,7 persen, ekspor tumbuh 7,2-7,9 persen, dan investasi tumbuh 7,2-7,9 persen. Target-target tersebut diharapkan berdampak terhadap penyerapan tenaga sebesar 27,89 juta untuk sektor manufaktur dan 34,09 juta untuk sektor pertanian. Kebutuhan investasi jangka menengah 2025-2029 diperkirakan sebesar Rp. 45.513-Rp. 45.876 triliun. Namun, pemerintah hanya memiliki peran yang terbatas, yakni sebesar 9,2 – 11 persen sehingga sangat diperlukan upaya kolaborasi dan dukungan dari swasta dan akademisi hingga 82,5-80,2 persen. Transformasi ekonomi yang diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari middle income trap dalam jangka panjang. Isu strategis yang diangkat dari transformasi ekonomi ini salah satunya terkait dengan elastisitas perkotaan terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi rendah. Isu tersebut tercermin dari kontribusi ekonomi perkotaan yang belum optimal, pemenuhan layanan belum memadai dan inklusif, tata kelola belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif, masalah sosial ekonomi perkotaan, pola pembangunan perkotaan, degradasi lingkungan perkotaan dan masih rendahnya ketangguhan bencana. Oleh karena itu, sasaran dalam isu tersebut diarahkan untuk mewujudkan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kota maju, inklusif, dan berkelanjutan dengan target hingga tahun 2029 untuk kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional sebesar 45,58 % dan rumah tangga akses hunian layak, terjangkau berkelanjutan sebesar 74%. II.7.2.3. Isu Strategis Nasional A. Bonus Demografi Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas. Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan hasil proyeksi yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja. B. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air. Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-132 dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan. Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan. Pertumbuhan penduduk ke depannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal. C. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat applied dan evidence based. Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah. D. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Kabupaten Humbang Hasundutan yang sektor pertaniannya menjadi andalan dalam peningkatan ekonomi harus dapat menjawab tantangan untuk meningkat perekonomian ketika sektor pertanian di beberapa wilayah berkurang. Kabupaten Humbang Hasundutan harus bisa menjadi salah satu penyokong dalam peningkatan ketahanan pangan seperti yang telah dituangkan dalam RPJPN 2025-2029. E. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-133 ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas, Kabupaten Humbang Hasundutan membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global. II.7.2.4. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan mengambil bagian dalam penyelesaian isu strategis Provinsi Sumatera Utara dan memtimbangkannya kedalam pembangunan jangka menengah Kabupaten humbang Hasundutan. Adapun isu strategis Provinsi Sumatera Utara diuraikan sebagai berikut: A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai- nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal. B. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-134 bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan. C. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem- sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-135 Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pembangunan antar daerah serta desa-kota Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik. D. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip- prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-136 Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan. Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam. E. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. F. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-137 Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan. II.7.2.5. Isu Strategis Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu global, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan regional, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Humbang Hasundutan pada pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:
7. 1.Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan mampu bersaing . Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM yang masih tergolong rendah dibandingkan kawasan sekitar. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi tenaga pendidik. Selain hal tersebut di atas, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai tuntutan Pendidikan sekarang ini. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih adannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku Masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan angka stunting yang belum mencapai target daerah maupun nasional. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan. Daya saing ketenaga kerjaan juga masih rendah. Keterampilan penduduk usia kerja belum memenuhi tuntutan dunia kerja dan dunia usaha. Pemberdayaan perempuan saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kabupaten Humbang Hasundutan. Begitu juga dengan kekerasan terhadap anak masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-138 Sumber Daya Manusia yang unggul mencerminkan tingkat kemiskinan yang rendah. Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan tingkat kemiskinan masih diatas capaian Provinsi maupun Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selalu berusaha untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak dan perempuan, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.
8. 2.Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Perekonomian dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya sumber ekonomi lokal. Pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian belum dapat mengangkat pendapat Masyarakat. Untuk meningkat pendapatan dari sektor pertanian perlu dipikirkan untuk menambah nilai jual hasil pertanian. Koperasi, UMKM serta industri di Kabupaten Humbang Hasundutan masih sangat rendah dalam menyumbang peningkatan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan. Permasalahan lain adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum optimal meskipun potensinya sangat besar. Dari letak geografi, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Danau Toba dan masuk kedalam Destinasi Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. Selain itu kondisi alam dan potensi pertanian menjanjikan untuk pengembangan wisata alam maupun agrowisata. Namun sampai saat ini sektor wisata belum menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kondisi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mengandalkan Geosite Sipincur sehingga wisatawan yang datang kebanyakan mengunjungi Humbang Hasundutan hanya sehari dan melanjutkan ke Kabupaten tentangga untuk menetap lebih lama. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata lainnya perlu dikembangkan antara lain wisata alam Seribu Goa, daerah wisata Baktiraja dan wisata sejarah Sisingamaraja. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan Penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
9. 3.Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Merata Infrastruktur di Kabupaten Humbang Hasundutan, terutama di daerah-daerah pinggiran, masih belum memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan listrik. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki akses ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 II-139 layanan dasar, dan mendukung mobilitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini harus disertai dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, seperti penerapan arsitektur hijau, sistem pengelolaan air yang efisien, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, agar Kabupaten Humbang Hasundutan
10. 4.Tata Kelola Pemerintahan Penyelenggaraan good governance merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, tranparansi, dan mengedepankan akuntabiltas. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan strategi kepemimpinan. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya realisasi komponen-komponen PAD harus terus dioptimalkan untuk menghindari defisit pada pos-pos yang ada. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari masyarakat yang belum mencapai 100%, baik dalam pembayaran maupun mendaftarkan tempat usahanya. Mengingat pajak merupakan instrumen penting bagi pembiayaan daerah, maka pemerintah harus terus menggenjot lewat berbagai macam inovasi agar wajib pajak mampu dan mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-1 RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2025-2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2029 yaitu tahap ”Penguatan Fondasi Transformasi” menuju pencapaian visi RPJPD “Humbang Hasundutan yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Visi Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2029 menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasunduta, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 yaitu : “MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Masyarakat, bermakna seluruh lapisan Masyarakat yang berdiam di Humbang Hasundutan, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Adil, bermakna setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Selain itu, pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan dengan tidak berat sebelah, merata di seluruh wilayah. Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut serta masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan pengembangan ekonomi untuk meningkat kesejahteraan. Makmur, bermakna pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai ketercukupan kebutuhan masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram). Lestari dan Berkeadaban, bermakna masyarakat Humbang Hasundutan yang mampu hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjunjung tinggi nilia-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-2 Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2029 sebagai berikut :
11. 1.Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkualitas; Kemajuan pembangunan salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Transformasi Sumber Daya Manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan gender & sosial serta pengembangan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Budaya Daerah
12. 2.Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal; Perekonomian yang maju dan berkeadilan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktvitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi ekosistem UMKM.
13. 3.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berasaskan Keadilan dan Kelestarian Lingkungan; Melalui pembangunan infrastruktur, Pemerintah mampu menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara adil melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana dengan memperhatikan konservasi SDA untuk menjaga ketahanan energi pangan-air.
14. 4.Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance. Pemakaian tiga kata kunci tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraaan pemerintahan Kab. Humbang Hasundutan kedepannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, dan efisien sehingga Masyarakat Humbang Hasundutan merasakan kehadiran Pemerintah melalui pelayanan yang berpihak kepada maysarakat III.2. TUJUAN Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Dalam perumusannya, tujuan harus bersifat Specific, Measureable, Action Oriented, Realistic, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-3 Timely (SMART). Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan disusun dan dirumuskan dari visi dan misi Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan pencapaian visi yang diturunkan menjadi pokok visi. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan 2025-2029, sebagai berikut:
15. 1.Meningkatnya Kemampuan sumber daya manusia unggul dan sejahtera (Misi 1). Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat disertai dengan tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal, dengan harapan SDM Kabupaten Humbang Hasundutan berkualitas dan berbudaya dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Humbang Hasundutan.
16. 2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (Misi 2). Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi Pusat Ekonomi yang maju.
17. 3.Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat (Misi 2). Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi karena kesenjangan yang besar dapat menghambat pertumbuhan dan menimbulkan ketegangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang merata, di mana manfaatnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
18. 3.Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata dan menunjang produktifitas (Misi 3). Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, dan menunjang produktifitas diharapkan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.
19. 4.Menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung keberlanjutan pembangunan (Misi 3) Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga
20. 5.Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani Masyarakat (Misi 4). Meningkatnya tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan. III.3. SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-4 Sebelum menyusun sasaran pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam upaya untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta memastikan konsistensi dalam pencapaian target indikator makro, maka perlu ditetapkan sasaran makro pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyelarasan memastikan bahwa semua rencana pembangunan terintegrasi, saling terkait, dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama. Ini berarti bahwa rencana pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Adapun sasaran makro pembangunan yang ditetapkan dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-5 Tabel 3.1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan No RPJMN tahun 2025-2029 RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 Indikator Baseline 2025 Target 2029 Indikator Baseline 2025 Target 2029 Indikator Baseline 2025 Target 2029 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,3 7,6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,3 7,6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 4,9 6,50-6,90 2 PDRB Per Kapita (Rp Juta) 78,4 115,3 PDRB per Kapita (Rp juta) 78,4 115,3 PDRB per Kapita (Rp juta) 39,95 74,35 3 Kontribusi PDRB Provinsi (%) 5,2 5,3 Kontribusi PDRB Provinsi (%) 5,2 5,3 Kontribusi PDRB Kab/Kota (%) 0,70 0,72 4 Tingkat Kemiskinan (%) 6,96 – 7,46 2,82 – 3,82 Tingkat Kemiskinan (%) 6,96 – 7,46 2,82 – 3,82 Tingkat Kemiskinan (%) 7,90-7,50 4,90-4,50 5 Rasio Gini 0,303-0,305 0,287 - 0,291 Rasio Gini 0,303 -0,305 0,287 - 0,291 Rasio Gini 0,302-0,300 0,224-0,222 6 Indeks Modal Manusia 0,54 0,57 Indeks Modal Manusia 0,54 0,57 Indeks Pembangunan Manusia 74.90-74.50 80.50-80.10 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 1 16.88 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 1 16.88 Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq) 152.910,08 257.311,68 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 77,2 77,87 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 77,2 77,87 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 78,32 79,00 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,27 – 5,56 4,74 - 5,20 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,27 – 5,56 4,74 - 5,20 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 0,86 0,51 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-6 Selanjutnya hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2030 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut: • Meningkatnya Kemampuan sumber daya manusia unggul dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat, melalui indikator angka harapan hidup. - Meningkatnya kualitas Pendidikan, melalui indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. - Meningkatnya perlindungan sosial, melalui indikator tingkat kemiskinan. - Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak, melalui indikator indeks pembangunan gender • Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatnya pendapatan penduduk, malaui indikator pendapatan perkapita - Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah, melalaui indikator kontribusi PDB industri pengolahan. • Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatkan lapangan pekerjaan, melalui pengurangan indikator tingkat pengangguran terbuka - Mengurangi penduduk miskin , melalui indikator tingkat kemiskinan • Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata dan menunjang produktifitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatnya infrastruktur jalan, melalui indikator indeks infrastruktur jalan - Meningkatnya infrastruktur SDA, melalui indikator indeks infrastruktur SDA - Meningkatnya infrastruktur PSU, melalui indikator indeks infrastruktur PSU • Menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, melalui indikator Indeks lingkungan hidup - Meningkatnya kebersihan lingkungan, melalui indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah • Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: - Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator nilai SAKIP - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik - Meningkatnya transparasi pemerintah, melalui indikator Nilai MCP Untuk lebih lengkapnya tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2030 dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-7 Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan VISI “MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN” TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkualitas 1.1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, sejahtera dan berkeadaban Indeks Pembangunan Manusia Point 73,33 74,90 - 74,50 76,65 - 75,05 77,15 - 76,75 78,25 - 77,85 79,40 - 78,95 80,50 - 80,10 1.1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 74,27 74,52 74,77 75,02 75,27 75,52 75,77 1.1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 13,55 13,63 13,72 13,80 13,89 13,97 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,13 10,31 10,47 10,64 10,80 10,96 11,12 1.1.3. Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak Indeks Pembangunan Gender Point 97,42 97,43 97,44 97,45 97,46 97,47 97,48 Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal 2.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Persen 2,88 2,97 3,01 3,06 3,10 3,14 3,17 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-8 2.1.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pendapatan Perkapita (Rp Ribu) 39.948.562,51 45.160.000,00 51.420.000,00 57.680.000,00 62.940.000,00 68.200.000,00 74.350.000,00 2.1.2. Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah Pertumbuh an Ekonomi Persen 4,79 4,90-5,20 5,20-5,50 5,50-5,90 5,90-6,20 6,20-6,50 6,50-6,90 2.2. Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat Indeks Gini Point 0,302 0,301- 0,300 0,298- 0,280 0,278- 0,260 0,258- 0,250 0,235- 0,225 0,224- 0,222 2.1.3. Meningkatknya Lapangan Pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 0,92 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,51 2.1.4. Meningkatnya perlindungan sosial Tingkat Kemiskinan Persen 8,44 7,90-7,50 7,50-7,00 7,00-6,0 6,20-5,70 5,50-5,10 4,90-4,50 Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berasaskan Keadilan dan Kelestarian Lingkungan 3.1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata dan menunjang produktifitas Indeks Pembangunan Infrastruktur Persen 70,98 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 3.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan Indeks Infrastuktur Jalan Persen 67,25 67,5 68 68,5 69 69,5 70 3.1.2. Meningkatnya Infrastruktur SDA Indeks Infrastuktur SDA Persen 53 55 57 59 61 63 64 3.1.3. Meningkatnya Infrastruktur PSU Indeks Infrastruktur PSU Persen 80,86 81,5 82,5 83,5 84,5 85,5 86,5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-9 3.2. Menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung keberlanjutan pembangunan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ton CO2eq - 152.910,08 177.710,42 195.110,59 212.510,76 229.910,93 257.311,68 3.1.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Lingkungan Hidup Persen 82,84 83 83,15 83,50 83,75 83,95 84,15 Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel 4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Point 75,14 76,21 77,17 78,11 79,03 79,90 80,70 4.1.1. Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil Nilai SAKIP Point 74,20 75,63 76,50 77,50 78,45 79,15 80,15 4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Pelayanan Publik Point 3,32 3,45 3,57 3,75 3,87 3,91 4,10 4.1.3. Meningkatnya transparansi Pemerintahan Nilai MCP Nilai 74,26 75,38 76,49 77,62 78,74 79,86 80,98 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-10 III.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam dokumen perencanaan ini, terdapat dua ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan strategis yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara langsung, serta perencanaan operasional yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan strategis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala upaya yang secara langsung dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Rumusan strategi dan arah kebijakan pada tahun 2025-2030 dijabarkan sebagai berikut : I. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan Strategi Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan. Melalui strategi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mulai dari layanan pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Penguatan sistem kesehatan untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular ditingkatkan, Pemenuhan fasilitas kesehatan dilakukan dengan memperkuat infrastruktur rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh wilayah, agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal. Selain itu, pemerataan tenaga medis yang profesional, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, menjadi prioritas guna menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang cepat dan responsif. Program kesehatan keluarga dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang menggunakan pendekatan keluarga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan strategi ini, Kabuten Humbang Hasundutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan, sehingga setiap individu dapat menjalani hidup yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat juga menjadi bagian integral dari strategi ini agar kesehatan tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga pada perilaku dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. II. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan Strategi Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan produktif secara merata di Kabupaten Humbang Hasundutan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas yang tidak hanya merata tetapi juga relevan dengan tuntutan global. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta peningkatan literasi dan numerasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-11 mengutamakan pendekatan kontekstual dan praktis yang memungkinkan murid menerapkan kemampuan literasi dan numerasi. Selain itu, pemerataan akses pendidikan diwujudkan dengan memperluas beasiswa dan membangun sekolah inklusif yang menjamin setiap Masyarakat memiliki hak yang sama dalam Pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan serta pemberian beasiswa menjadi bagian penting dalam strategi ini untuk memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak hanya kompetitif di tingkat nasional tetapi juga mampu bersaing secara global. III. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memastikan keterlibatan perempuan dalam tuntutan pembangunan. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilannya.Perlindungan anak memastikan bahwa anak bukan lagi sebagai objek pembangunan yang pasif, tetapi sebagai subjek pemba ngunan yang dapat berperan dan berkontribusi. Dengan strategi ini diharapkan Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki SDM yang unggul, Sejahtera dan berkeadaban khususnya kaum perempuan dan anak sebagai penerus masa depan pelaku pembangunan. IV. Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal merupakan upaya komprehensif dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan produksi pertanian menjadi salah satu arah kebijakan peningkatan perekonomian dimana rata-rata penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh pendapatan melalui pertanian. Selain itu arah kebijakan pengembangan pengelolaan pariwisata merupakan salah satu startegi dalam peningkatan pendapatan Masyarakat. Dengan menciptakan daya tarik pariwisata masyarakat sekitar dapat mendapatkan manfaat ekonomi, seperti peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. V. Penguatan produk unggulan daerah Strategi penguatan produk unggulan daerah berfokus pada optimalisasi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara maksimal. Langkah utama dalam implementasi strategi ini mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan berbasis keterampilan digital, inovasi produk, serta akses terhadap teknologi modern yang mendukung efisiensi produksi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan komunitas lokal akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Pemanfaatan teknologi digital menjadi elemen penting dalam strategi ini, terutama dalam membuka akses pasar global bagi pelaku usaha lokal melalui e-commerce dan digital marketing. Di sisi lain, budaya lokal yang kaya akan nilai historis dan seni akan terus dilestarikan dan dijadikan sebagai daya tarik utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam infrastruktur dan pengembangan industri berbasis teknologi hijau juga akan dioptimalkan guna meningkatkan nilai pembentukan modal tetap bruto serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar. Dengan strategi ini, diharapkan tercipta lapangan kerja baru, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing, yang pada akhirnya memperkuat posisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-12 Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. VI. Pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri Strategi ini diharapkan dapat menciptakan Masyarakat Humbang Hasundutan yang unggul didunia usaha dan industri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing individu. Melalui peningkatan ketrampilan Masyarakat yang sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, masyarakat Humbang Hasundutan dapat berdaya saing dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah juga hadir dalam meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan dukungan penyerapan tenaga kerja. VII. Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat Penuntasan kemiskinan salah satunya dengan strategi Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat melalui pemanfaatan sistem jaminan sosial perlindungan sosial adaptif integratif merupakan pendekatan holistik yang diterapkan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem jaminan sosial berperan sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi masyarakat, memungkinkan pemerintah dalam merancang dan menyalurkan bantuan serta program pemberdayaan dengan lebih tepat sasaran. Dengan sistem ini, intervensi terhadap kelompok rentan dapat dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, penguatan program bantuan sosial menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan skema bantuan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial serta kondisi ekonomi, termasuk dalam menghadapi bencana, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Upaya ini diperkuat dengan penguatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dengan strategi ini, Kabupaten Humbang Hasundutan menargetkan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. VIII. Peningkatan konektivitas antar wilayah Strategi peningkatan konektivitas antar wilayah merupakan langkah utama dalam mewujudkan infrastruktur Kabupaten Humbang Hasundutan yang saling terhubung, dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. Melalui strategi ini, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, jembatan, transportasi publik, serta infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa. Penguatan konektivitas ini diarahkan pada peningkatan akses menuju kawasan pengembangan baru, kawasan industri, permukiman, serta destinasi pariwisata guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Arah kebijakan untuk keberhasilan stretegi ini diantaranya Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan dan pengembangan layanan tranportasi. Dengan percepatan pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur yang merata, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan efisiensi transportasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan produktif. Pada akhirnya, strategi ini menjadi landasan penting bagi Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-13 IX. Peningkatan Irigasi Strategi peningkatan irigasi ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan. Sumber ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan hampir 90% dari sektor pertanian, strategi ini diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi dan pendapatan Masyarakat. Selain itu, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi Lokasi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan nasional seusai yang diamanatkan dalam RPJMN tahun 2025-2029. Untuk itu strategi ini menjadi salah satu modal dalam pencapaian ketahanan pangan baik ditingkat daerah maupun nasional. X. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Stretegi peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum mewujudkan perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum juga mendukung dalam penciptaan sumber daya manusia unggul dengan menciptakan lingkungan perumahan yang sehat. Strategi ini dicapai melalui arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan peningkatan drainase. XI. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan langkah utama dalam mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan lingkungan, terutama dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dimulai dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk peningkatan ruang terbuka hijau dan penghijauan kawasan perkotaan. Dalam menghadapi risiko kebencanaan, pendekatan berbasis ekosistem menjadi prioritas, termasuk konservasi hutan dan restorasi daerah aliran sungai untuk meningkatkan ketahanan alamiah terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan strategi ini, Kabupaten Humbang Hasundutan menargetkan pengelolaan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada penanggulangan masalah lingkungan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko kebencanaan di masa depan. Melalui strategi ini diharapkan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menjadi daerah yang berdaya tahan tinggi terhadap tantangan lingkungan global. XII. Menciptakan Pemerintahan yang responsif Menciptakan pemerintahan yang responsif melibatkan beberapa langkah kunci seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan inovasi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merespons kebutuhan mereka dengan cepat, dan memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan harapan publik. Membangun pemerintahan yang efisien dan responsif bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan. Dengan mengatasi tantangan- tantangan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah dapat memperkuat legitimasi di mata masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. XIII. Peningkatan Pelayanan Publik Strategi peningkatan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini peningkatan kualitas sangat berpengaruh dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pemerintah, serta dapat menekan tindakan korupsi. Upaya yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-14 dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusia, inovasi dalam bidang pelayanan publik, perbaikan regulasi tentang pelayanan publik, perbaikan sistem pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. XIV. Meningkatkan Pemerintahan yang akuntabel dan bersih Strategi menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih di seluruh perangkat daerah merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, responsif, dan bebas dari praktik korupsi. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan mendorong aparatur sipil negara bekerja lebih profesional dan berintegritas. Untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pemerintahan, strategi ini juga menitikberatkan pada optimalisasi peran lembaga pengawas, termasuk inspektorat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil, didorong melalui mekanisme kolaboratif dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih, diharapkan dapat menjadi contoh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, dinamis, dan inklusif, yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan berkualitas, tetapi juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-15 Tabel 3.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 VISI/MISI/ TUJUAN SASARAN RPJMD STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkualitas T1: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan Penguatan sistem kesehatan untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat Perluasan cakupan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata pada seluruh fasilitas layanan kesehatan Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang menggunakan pendekatan keluarga 2 Meningkatnya kualitas pendidikan Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan Pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional/internasional dengan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-16 Penyediaan Infrastruktur teknologi pendukung pembelajaran Pemberian beasiswa 3 Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemberdayaan masyarakat berbasis gender Peningkatan perlindungan perempuan dan anak Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal T2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal Peningkatan produksi hasil pertanian Pengembangan pengelolaan pariwisata Unggulan 5 Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah Penguatan produk unggulan daerah Pengembangan Koperasi dan UKM Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif Peningkatan kualitas struktur pasar produk unggulan daerah 6 Meningkatnya Lapangan Pekerjaan Pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri Peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja T.3. Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat 7 Meningkatnya perlindungan sosial Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat Penguatan dan pemanfaatan sistem Perlindungan Sosial Penguatan Program Bantuan Sosial Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berasaskan Keadilan dan Kelestarian Lingkungan T3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata dan menunjang produktifitas 8 Meningkatnya Infrastruktur Jalan Peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu Peningkatan dan pengembangan layanan tranportasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-17 9 Meningkatnya Infrastruktur SDA Peningkatan irigasi Peningkatan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan 10 Meningkatnya Infrastruktur PSU Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Peningkatan infrastruktur drainase perkotaan berbasis perencanaan T4: Menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman serta mendukung keberlanjutan pembangunan 11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Pengurangan kerusakan lingkungan hidup Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel T5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat 12 Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil Mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 13 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Penataan status lahan, peruntukan lahan dan batas wilayah untuk kesejahteraan masyakat 14 Meningkatnya tranparansi Pemerintah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yzng transparan, dan bebas dari praktik korupsi Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-18 III.5. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan merupakan Tahap I dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2045. Tujuan dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sejalan dengan tujuan dan arah kebijakan dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara serta RPJPD Kab. Humbang Hasundutan dan merupakan sebagai fondasi awal transformasi pembangunan jangka pangjang Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai arah pembangunan tahap pertama RPJPD Kab. Humbang Hasundutan. Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Selama periode RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan diarahkan untuk mencapai seluruh sasaran pembangunan jangka menengah secara bertahap. Penetapan fokus pembangunan per tahun yang menekankan ke beberapa aspek atau urusan, bukan berarti menghilangkan atau tidak melaksanakan sama sekali aspek atau urusan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Humbang Hasundutan. Arah kebijakan pada penekanan prioritas per tahun mengindikasikan hal-hal yang menjadi fokus pembangunan setiap tahun, bersama-sama dengan penyelenggaraan urusan/fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah lainnya. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan 2026-2030 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan. Gambar 3.1 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah RPJDM Tahun 2026-2030 Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah disajikan diatas, selanjutnya dipetakan per tahun untuk memberi kerangka pembangunan tahunan menuju pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan tahunan memberikan panduan tentang urutan pelaksanaan masing-masing strategi sehingga membentuk suatu keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap tahapan tahun menunjukkan strategi mana yang menjadi fokus atau prioritas pada tahun tersebut, dengan tetap memperhatikan, mempersiapkan, ataupun memantapkan pelaksanaan strategi yang lain yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tahun keempat dan tahun kelima merupakan tahun untuk memacu dan Fondasi awal pembangunan masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban melalui pengembangan potensi unggulan daerah Akselerasi pembangunan dengan dukungan sumber daya dan pengoptimalan sektor unggulan Peningkatan pembangunan melalui pengotimalan sumber daya secara arif dan lestari Pemantapan pembangunan menuju Humbang Hasundutan adil, makmur, lestari dan berkeadaban Mewujudkan masyarakat adil, makmur, lestari dan berkeadaban 2026 2027 2028 2029 2030 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-19 memantapkan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. III.5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 Pembangunan Tahun 2026 diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran melalui strategi dan arah kebijakan yang merupakan tumpuan awal dalam pembangunan periode berikutnya dalam pencapaian visi dan misi. Yang menjadi fokus tahun pertama RPJMD 2025-2030 adalah: • Penyesuaian program prioritas dengan visi misi kepala daerah • Pelaksanaan program unggulan yang menjadi fondasi awal dalam mencapai masyarakat adil makmur, lestari dan berkeadaban dengan yang menjadi fokus sasaran adalah: • Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat • Meningkatnya kualitas Pendidikan • Meningkatnya Pendapatan Masyarakat • Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah • Meningkatnya perlindungan sosial • Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil • Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat III.5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027 Pembangunan Tahun 2027 selain melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, fokus pembangunan diarahkan untuk peningkatan pencapaian Pembangunan beberapa sasaran berikutnya: • Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat • Meningkatnya kualitas Pendidikan • Meningkatnya perlindungan sosial • Meningkatnya SDM yang berdaya saing • Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak • Meningkatnya Pendapatan Masyarakat • Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat • Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah • Meningkatnya Infrastruktur Jalan • Meningkatnya Infrastruktur SDA • Meningkatnya Infrastruktur PSU • Meningkatnya tranparansi Pemerintah III.5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028 Selain melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan Tahun 2028 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama dan kedua serta peningkatan capaian program prioritas untuk pencapaian visi misi dengan sasaran yang menjadi fokus pada tahun ketiga RPJMD 2025-2029 adalah: • Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat • Meningkatnya kualitas Pendidikan • Meningkatnya Pendapatan Masyarakat • Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah • Meningkanya lapangan pekerjaan • Meningkatnya Infrastruktur Jalan • Meningkatnya Infrastruktur Jalan • Meningkatnya Infrastruktur SDA • Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup • Meningkatnya kebersihan lingkungan • Meningkatnya tranparansi Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-20 III.5.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029 Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2029 adalah pemantapan dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2026-2028 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi pembangunan untuk mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan. Tahun 2029 diarahkan untuk memantapkan pembangunan di berbagai sektor terutama melanjutkan sasaran yaitu Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Meningkatnya pelaksanaan produk unggulan daerah. Upaya ini didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang semakin meningkat III.5.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2030 Pembangunan selama beberapa tahun terakhir telah menyentuh berbagai aspek kehidupan dan sektor yang berdaya ungkit untuk mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang adil, makmur, lestari dan berkeadaban. Pembangunan Tahun 2030 diarahkan untuk melanjutkan pencapaian target-target pembangunan yang belum optimal guna mencapai visi dan misi pembangunan. III.6. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029 III.6.1. Program Prioritas Kabupaten Humbang Hasundutan Sesuai Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara 1) Penguatan Ketahanan Pangan, air dan energi Dalam memenuhi Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan pada arah pengembangan wilayah kawasan ketahanan pangan, air dan energi ditambah dengan krisis iklim yang mengancam sumber daya alam, dibutuhkan upaya komitmen yang nyata dan mendesak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (makro dan mikro) juga produktivitas pangan yang berkelanjutan dengan pendekatan integrasi, konsistensi, koordinasi dan progresivitas. Sehingga ada rencana aksi yang saling berhubungan di prioritaskan dan berkontribusi untuk penguatan sistem pertanian pangan, ketahanan air dan energi yaitu:
a.Tanah dan Air, kebutuhan peningkatan tata kelola untuk penggunaan yang efisien dan berkelanjutan (regeneratif), yaitu :
1. 1.Integrasi antara jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier di wilayah produktif pertanian, serta pada rencana wilayah ekstensifikasi pertanian.
2. 2.Penyediaan tanah yang sehat dalam mendukung keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem melalui penyediaan pupuk organik.
3. 3.Praktek pertanian regenerative (pemulihan kesehatan tanah, keanekaragaman hayati dan sumber daya air) baik di lahan tanaman pangan maupun holtikultura.
4. 4.Kebijakan lebih inklusif terkait penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian.
b.Tanaman Pangan dan Hortikultura, upaya meningkatkan efisiensi, ketahanan dan keberlanjutan melalui pertanian cerdas iklim, yaitu :
1. 1.Pertanian terintegrasi dengan peternakan dan perikanan di setiap kawasan pertanian.
2. 2.Pengelolaan pertanian menggunakan pendekatan ekonomi sirkular.
3. 3.Penguatan inovasi teknologi pertanian melalui pemuliaan tanaman dan genetika, mengubah pola taman, manajemen nutrisi tanaman.
c.Peternakan, kebutuhan peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi, yaitu :
1. 1.Meningkatkan produktivitas dengan genetika yang lebih baik,
2. 2.Intensifikasi produksi ternak dengan perbaikan kualitas pakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-21
3. 3.Peningkatan layanan veteriner dan pengawasan penyakit hewan dengan klinik hewan yang lengkap fasilitasnya.
4. 4.Sertifikasi kualitas ternak yang sehat.
d.Tata guna lahan, untuk melindungi ekosistem alami.
e.Pangan sehat, mendorong upaya akses dan konsumsi sehat dan berkelanjutan
f.Kehilangan pangan, dengan meminimalkan kerugian di seluruh rantai nilai pangan, yaitu:
1. 1.Kampanye ubah perilaku konsumsi pangan yang bertanggung jawab.
2. 2.Meningkatkan kegiatan produksi, distribusi dan pasca panen yang bertanggung jawab
3. 3.Menerapkan praktek ekonomi sirkular
g.Energi bersih, transisi ke sumber energi terbarukan, yaitu:
1. 1.Efisiensi penggunaan energi dalam sistem agrifood.
2. 2.kebijakan yang inklusif, dengan membuat payung hukum yang melindungi kelompok rentan
3. 3.Data, dengan penguatan data dan informasi.
h.Penguatan energi melalui dukungan proyek prioritas nasional maupun provinsi serta meningkatkan sumber energi yang ada dan mencari sumber energi baru. 2) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapuskan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 dan terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Indonesia dilaksanakan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
1. 1.Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui program-program berikut: Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Subsidi, Stabilitas Harga, dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran Masyarakat.
2. 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui program-program berikut: Peningkatan Produktivitas Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Akses Pekerjaan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. 3.Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan melalui program- program berikut: Peningkatan Infrastruktur Jalan, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, disebutkan bahwa tugas Bupati/Wali Kota dalam PPKE, yaitu:
a.Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
b.Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
c.Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-22 Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);
d.Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
e.Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Guna mendukung Sasaran Visi Indonesia Emas khususnya sasaran ke-2, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen dalam melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan melakukan percepatan target bahwa kemiskinan ekstrem harus berada pada posisi 0 %. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga dalam hal ini berkomitmen dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya Tujuan 1 yaitu Menghapus Kemiskinan Dalam Segala Bentuk. Sejalan dengan hal tersebut di atas, program penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan setelah melalui pemetaan program/kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, menetapkan 13 (tiga belas) program intervensi, yang diuraikan sebagai berikut:
a.Kelompok Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, meliputi:
1. 1.Fasilitasi Administrasi Kependudukan yang diampu oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan bentuk intervensi yaitu penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (eKTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
2. 2.Bantuan Permakanan yang diampu oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu bantuan permakanan (bantuan paket sembako dan atau bantuan beras).
3. 3.Fasilitasi Jaminan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu kepesertaan dalam Program Universal Health Coverage (UHC) yaitu fasilitasi kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. 4.Penanganan Stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu pemberian makanan tambahan dan pemberian makanan tambahan berbahan ikan.
5. 5.Alat Bantu Penyandang Disabilitas yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. 6.Layanan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu beasiswa sekolah.
7. 7.Program Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu Operasi Steril, Pil KB, Suntik, IUD, dan Implant.
b.Kelompok Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat, meliputi:
1. 1.Layanan Kopenaker yang diampu oleh Dinas Kopenaker Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu fasilitasi rekrutmen ke akses pekerjaan dan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi di BLK.
2. 2.Pengembangan Ekonomi/UMKM yang diampu oleh Dinas Kopenaker Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu pelatihan- pelatihan dan fasilitasi perijinan usaha.
3. 3.Pengembangan Pertanian/Perikanan/Peternakan yang diampu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Dinas Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan sarana prasarana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-23
c.Kelompok Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan, meliputi :
1. 1.Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang diampu oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. 2.Fasilitasi Sumber Air Bersih yang diampu oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu akses air bersih.
3. 3.Fasilitasi Sanitasi Permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dengan bentuk intervensi yaitu akses sanitasi. Pelaksanaan program intervensi tersebut kepada masyarakat miskin ekstrem yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Humbang Hasundutan (setelah melalui proses verifikasi dan validasi) dan dilaksanakan secara tuntas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 3) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi pariwisata yang besar untuk peningkatan ekonomi daerah melalui keindahan alam, budaya, dan ekowisata. Dengan berlimpah kekayaan wisata yang menakjubkan karena wilayah ini masuk dalam kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba, yang tentunya memiliki berbagai keindahan alam. Kawasan ini dapat menarik banyak wisatawan. Selain itu, kekayaan budaya Batak menawarkan peluang untuk festival dan acara yang menampilkan tradisi lokal, meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan memanfaatkan semua potensi ini, Humbang Hasundutan dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan dari sektor pariwisata. Selain manfaat ekonomi dari sektro pariwisata, ekonomi kreatif yang merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dengan pengembangan pariwisata menjajikan untuk dikembang diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sumber daya lokal yang ada. Ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dengan pariwisata karena kegiatan pariwisata selalu terkait dengan apa yang dapat dibelanja di daerah wisatawan, oleh karena itu penyediaan karya ekraf sebagai produk khas daerah wisata sangat dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah setempat dan juga menaikkan aktifitas ekonomi masyarakat. Modal utama pembangunan pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan selain masuk dalam kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba, pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Kabupaten Humbang Hasundutan masuk kedalam wilayah pengembangan pariwisata. Tanpa mengabaikan pengembangan lokasi wisata lain dan produk ekonomi kreatif yang telah ada, yang menjadi fokus pengembangan wisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut:
4. 1.Pengembangan daerah wisata geosite Sipincur;
5. 2.Pengembangan daerah wisata Seribu Goa;
6. 3.Pengembangan Kawasan wisata Baktiraja;
7. 4.Pengembangan wisata sejarah peninggalan Sisingamaraja di Kecamatan Parlilitan dan Baktiraja;
8. 5.Pengutan produk kain khas Humbang Hasundutan (Batik Humbang, Tenun Songket Humbang, Kain Humbang EkoPrint); dan
9. 6.Penguatan UKM bidang ekonomi kreatif yang mendukung pembuatan produk- produk kreatif unggulan yang menjadi ciri khas Kabupaten Humbang Hasundutan yang bernilai ekonomi. 4) Pengembangan Sektor Pertanian Hortikultura dan Kopi Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah yang bercorak agraris, karena itu sektor pertanian menjadi pendukung terbesar sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hampir 90 persen penduduk Humbang Hasundutan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-24 Sektor pertanian merupakan sektor yang paling mendominasi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Terdapat beberapa sub sektor pertanian yang diusahakan di Humbang Hasundutan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, dan perkebunan. Komoditas pertanian di Humbang Hasundutan pun beragam antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kopi, cabe, jeruk, bawang merah, karet, tanaman biofarmaka dan sebagainya. Pengembangan tanaman hortikultura dan kopi yang menjadi fokus wilayah pengembangan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sangat menjajikan menjadi salah satu sektor unggul hasil pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Komoditi unggulan untuk tanaman hortikultura dan tanaman buah. Komoditi unggulan tanaman hortikultura yang dikembangkan antara lain cabe besar, kubis, tomat, bawang merah dan kentang. Cabe besar merupakan komoditas yang paling besar produksinya. Pengembangan tanaman hortikultura tersebar hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan hasil produksi pada tahun 2024 sebesar 8.536,23 ton dan wilayah penghasil tanaman hortikultura terbesar di Kecamatan Doloksanggul, Lintongnihuta, Paranginan, Sijamapolang, Pollung dan Onan Ganjang. Pada sub sektor perkebunan, tanaman kopi adalah komoditas dengan luas areal tanam terbesar tahun 2024 sebesar 13.065,50 ha dengan produksi 10.845,18 ton. Secara umum rata-rata masyarakat banyak yang mengusahakan tanaman kopi. Potensi ketersediaan lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengembangan tanaman kopi masih cukup luas di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Onanganjang, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, dan Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan. 5) Pengembangan Bioindustri Selain mendukung pengembangan holtikultura dan kopi, potensi pengembangan bioindustri di Kabupaten Humbang Hasundutan khusus bioindustri dengan bahan baku hortikultura dan kopi sangat menjanjikan untuk dikembangankan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain masuk menjadi wilayah pengembangan bioindustri pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, bahan baku bioindustri khusus hortiklutura dan kopi tersedia di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk pencapaian target kontribusi PDB industri pengolahan yang telah dituangkan dalam RPJPD, perlu diciptakan stategi pengembangan bioindustri di Kabupaten Humbang Hasundutan, diantaranya : - Peningkatan investasi dari sektor swasta untuk membangun bioindustri di Kabupaten Humbang Hasundutan - Kerjasama pengembangan bioindustri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana modal awal Kabupaten Humbang Hasundutan telah menjadi wilayah pengembangan bioindustri pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 - Peningkatan hasil produksi pertanian khususnya hasil produksi tanaman hortikultura dan kopi sebagai bahan baku industri pengolahan III.6.2. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program unggulan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi janji kampanye. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Penetapan program prioritas pembangunan yang juga selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-25
10. 1.Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
11. 1.Pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah.
12. 2.Peningkatan pelayanan kesehatan.
13. 3.Upaya penurunan stunting.
14. 4.Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan bayi dibawah dua tahun (Baduta) guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna.
15. 5.Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan membantu tenaga medis untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.
16. 6.Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
17. 2.Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
18. 1.Pemberian Beasiswa Berprestasi.
19. 2.Peningkatan sarana dan fasilitas sekolah yang adil dan merata.
20. 3.Pengembangan pendidikan untuk anak usia dini.
21. 4.Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
22. 5.Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pelatihan Guru.
23. 6.Pengembangan kurikulum pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa.
24. 3.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
25. 1.Pemberdayaan masyarakat berbasis gender.
26. 2.Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan Bagi Perempuan.
27. 3.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
28. 4.Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk perlindungan korban.
29. 4.Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
30. 1.Peningkatan produksi hasil pertanian dan peternakan.
31. 2.Penguatan bantuan alat pertanian dan pengolahan hasil pertanian.
32. 3.Peningkatan pelatihan pertanian.
33. 4.Pembukaan lahan pertanian baru.
34. 5.Pengembangan pengelolaan pariwisata unggulan.
35. 6.Pembukaan dan pengembangan objek wisata baru.
36. 7.Membangun Desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
37. 5.Penguatan produk unggulan daerah Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
38. 1.Pengembangan Koperasi dan UKM.
39. 2.Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif.
40. 3.Peningkatan kualitas struktur pasar produk unggulan daerah.
41. 4.Pengembangan industri pertanian khususnya bioindustri berbahan baku kopi dan hortikultura.
42. 6.Pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
43. 1.Peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja.
44. 2.Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
45. 3.Memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi berbasis industri untuk meningkatkan keterampilan.
46. 4.Revitalisasi balai latihan kerja (BLK) dengan menambahkan program pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 III-26
47. 7.Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
48. 1.Penguatan dan pemanfaatan sistem Perlindungan Sosial.
49. 2.Penguatan Program Bantuan Sosial.
50. 3.Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif.
51. 4.Penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
52. 8.Peningkatan konektivitas antar wilayah Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
53. 1.Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu sebagai akses pengembangan potensi lokal.
54. 2.Peningkatan dan pengembangan layanan tranportasi.
55. 9.Peningkatan irigasi Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
56. 1.Peningkatan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan.
57. 2.Pembangunan embung pada sentra produksi pertanian.
58. 10.Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
59. 1.Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
60. 2.Peningkatan sarana dan prasarana air bersih.
61. 11.Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
62. 1.Menjaga Kelestarian lingkungan dengan penghijauan dan kelestarian hutan.
63. 2.Peningkatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
64. 3.Penindakan Terhadap Perusakan Lingkungan dengan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait.
65. 4.Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah
66. 5.Peningkatan kawasan hijau/ruang terbuka hijau
67. 12.Menciptakan Pemerintahan yang responsif dan bereorientasi hasil akuntabel dan bersih Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
68. 1.Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur
69. 2.Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
70. 13.Peningkatan Pelayanan Publik Pelaksanaan pembangunan pada strategi ini diprioritaskan pada:
71. 1.Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik
72. 2.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
73. 3.Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
74. 14.Menciptakan transparansi pemerintah
75. 1.Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
76. 2.Digitalisasi dan akses terbuka terhadap informasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-1 Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026-2030, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program- program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan pemerintah bidang wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Kabupaten Humbang Hasundutan, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain. IV.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
77. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a.Program Pengelolaan Pendidikan Program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.
b.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan pendidikan. Pelaksanaan urusan pendidikan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.
1. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan dan pengelolaan pelayanan kesehatan Puskesmas.
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini diarahkan pada Upaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan.
c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini diarahkan pada pengendalian dan pengawasan perijinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-2
d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
1. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program ini diarahkan pada Rehabilitasi dan pembangunan Embung, Pembangunan dan pemeliharaan Polder/Kolam Retensi, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku.
b.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program ini diarahkan pada Revitalisasi Saluran Drainase dikawasan Perkotaan (Kawasan kota Lama), penyediaan sarana sistem Drainase Perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem Drainase.
c.Program Penyelenggaraan Jalan Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi peningkatan jalan mantap pada Kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan jembatan serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
d.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
e.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada Pembangunan Jaringan Sistem Perpipaan Air Mimun (SPAM) di Kawasan Perdesaan.
f.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program in diarahkan pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestic dan Pembangunan/penyediaan sarana dan prasaana Instalasi Pengelololaan Limbah Terpadu (IPLT).
g.Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program ini diarahkan pada Pengendalian dan penataan reklame, dan Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana rumah susun.
1. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Kawasan Permukiman Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh. Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat; Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani; dan Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-3
1. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penanggulangan Bencana Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di daerah rawan bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
b.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan dan penindakan ganggunan ketentraman dan ketertiban umum, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamongpraja dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
c.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi; Persentase Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Perangkat Daerah yang mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat; Persentase Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran; dan Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
1. 6.Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan Sosial Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-4
b.Program Rehabilitasi Sosial Program ini diarahkan pada penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
c.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan pada Pemberian perlindungan jaminan social kepada anak-anak terlantar, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial.
d.Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana alam dan sosial; dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. IV.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rencana program prioritas urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan.
b.Program Hubungan Industrial Program ini diarahkan pada upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
1. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penataan Desa Program penataan desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi mengenai batas wilayah desa, yang penting untuk perencanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan.
b.Program Peningkatan Kerjasama Desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardesa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
c.Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.
d.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga yang ada didesa untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-5
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan pengarustamaan gender (PUG); Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan Penguatan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
b.Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan Penguatan/pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
c.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak; Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Gak Anak; dan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.
d.Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program ini diarahkan pada Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam suatu Kelembagaan Data.
e.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada Peningkatan jejaring kemitraan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Penguatan/pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
f.Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
1. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan; Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan; dan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi.
b.Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini diarahkan pada Ketersediaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan Penanganan Kerawanan Penganan.
c.Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan keamanan pangan Segar dan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.
1. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; Peningkatan Penanggulangan Pencemaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-6 dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
c.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan dan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
d.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.
e.Program Pengelolaan Persampahan Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.
f.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dan Lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup.
g.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.
1. 6.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pendaftaran Penduduk Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendaftaran Penduduk; Penataan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
b.Program Pencatatan Sipil Program ini diarahkan pada Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.
c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
1. 7.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengendalian Penduduk Program ini diarahkan pada Peningkatan kuantitas penduduk melalui penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal/non formal dan penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan.
b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program ini diarahkan pada Peningkatan Advokasi, komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-7 Pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB; dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.
c.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program ini diarahkan pada Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.
1. 8.Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program ini diarahkan pada Penyediaan perlengkapan jalan; peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C; Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyedian angkutan umum orang dan/atau barang; dan Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir.
b.Program Pengelolaan Pelayaran Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pada dermaga yang ada di Baktiraja.
1. 9.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika dan urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan media komunikasi publik; Peningkatan pelayanan informasi publik; dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
b.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan public dan pemerintahan.
1. 10.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.
1. 11.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
b.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi daerah.
1. 12.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-8
b.Program Pengembangan UMKM Program ini diarahkan pada Pengembaggan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
1. 13.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvesasi; dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
b.Program Promosi Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
c.Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sesuai SP.
d.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.
1. 14.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan.
b.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga; Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi; dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
c.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini diarahkan pada Pembinaand an pengembangan organisasi kepramukaan.
1. 15.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rencana program prioritas urusan perpustakaan dan Arsip yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pembinaan Perpustakaan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan; Pengembangan layanan perpustakaan elektronik; Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan; Pengembangan literasi berbasis inklusi social; dan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
1. 16.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Arsip Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis; dan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-9
1. 17.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Kebudayaan Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi terhadap kegiatan budaya dan pelaku seni budaya.
b.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini diarahkan pada Pembinaan kelompok/Saggar dan peningkatan tata kelola Lembaga seni budaya tradisional.
c.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya. IV.1.3. Urusan Pilihan
1. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.
b.Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan dan pembinaan Metrologi Legal.
1. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program ini diarahkan pada Pembangunan sumberdaya dan sarana prasarana industri; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri.
1. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program ini diarahkan pada Pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan
b.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini diarahkan pada Peningkatan penangkapan ikan; Pemberdayaan nelayan kecil; dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
c.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini diarahkan pada Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikananbagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan.
1. 4.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini diarahkan pada Penyediaan sarana pertanian; Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetic (SDG) Hewan; dan Peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-10
b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini diarahkan pada Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian.
c.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program ini diarahkan pada Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengawan peredaran hewan dan produk hewan.
d.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini diarahkan pada Peningkatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.
e.Program Penyuluhan Pertanian Program ini diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian; dan Penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluh pertanian.
1. 5.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan daya Tarik wisata; dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
b.Program Pemasaran Pariwisata, Program inI diarahkan pada Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwsata dan peningkatan kerjasama kemirataan pariwisata.
c.Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. V.I.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. 1.Sekretariat Daerah Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program ini diarahkan pada Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; Peningkatan fasilitasi kegiatan social kemasyarakatan; Peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH; dan penigkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
b.Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
1. 2.Sekretariat DPRD Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-11 IV.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. 1.Perencanaan Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
1. 2.Penelitian dan Pengembangan Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah :
a.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, social dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan; dan pengembangan inovasi dan teknologi.
1. 3.Keuangan Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran penyusunan APBD; Peningkatan penatasusahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD; dan peningkatan kualitas pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan Peningkatan pelaporan barang milik daerah.
c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan optimalisasi penggalian potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.
1. 4.Kepegawaian Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah:
a.Program Kepegawaian Daerah Program ini diarahkan pada Peningkatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian daerah.
1. 5.Pendidikan dan Pelatihan Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-12
a.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi teknis ASN; dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN. IV.1.6. Unsur Pemerintahan Bidang Pembinaan dan pengawasan
1. 1.Inspektorat Daerah Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat.
b.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan. IV.1.7. Unsur Kewilayahan
1. 1.Kecamatan Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan pada Peningkatan efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.
b.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.
c.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan pada Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
d.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. IV.1.8. Unsur Pemerintahan Umum
1. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
2. 1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Pengamalan Pancasila.
3. 2.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai-partai politik, pemilihan umum/pemilihan KDH serta pemantauan situasi politik di daerah.
4. 3.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-13
5. 4.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan kewasdaan dini, kesejasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah. VI.2. Indikator, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 Bagian ini menjelaskan indikator program, target yang ingin dicapai, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2025-2029. Indikator program digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap program, sementara target ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pagu indikatif mencerminkan estimasi kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Keseluruhan perencanaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-14 Tabel 4.1. Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026-2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 334.196.926.986 341.716.357.833 349.404.975.893 357.266.587.851 365.305.086.078 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 262.015.867.440 267.911.224.457 273.939.227.007 280.102.859.615 286.405.173.956 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Dinas Pendidikan Persentase Kepuasan ASN (%) 95 95 95 262.015.867.440 95 267.911.224.457 95 273.939.227.007 95 280.102.859.615 95 286.405.173.956 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 71.421.767.246 73.028.757.000 74.671.904.041 76.352.021.882 78.069.942.375 Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jumlah anak usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) 99,46 99,53 99,59 71.421.767.246 99,66 73.028.757.000 99,73 74.671.904.041 99,79 76.352.021.882 99,86 78.069.942.375 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%) 76,75 79,72 82,69 85,65 88,62 91,59 94,14 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase) 0,55 0,62 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 759.292.300 776.376.376 793.844.845 811.706.354 829.969.747 Meningkatnya mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik yang mendapat predikat guru profesional (%) 52,25 52,65 57,92 759.292.300 63,71 776.376.376 70,08 793.844.845 77,08 811.706.354 84,8 829.969.747 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Indeks Distribusi Guru (%) 0,78 0,81 0,83 0,86 0,88 0,91 0,93 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-15 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 186.003.769.914 188.708.045.494 191.538.666.175 194.411.746.170 196.909.491.678 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.716.978.958 89.117.131.331 90.453.888.301 91.810.696.626 92.769.426.392 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 95 95 95 62.040.154.091 95 62.040.154.091 95 62.970.756.402 95 63.915.317.749 95 64.455.616.832 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 79,5 80 80,5 26.676.824.867 81 27.076.977.240 81,5 27.483.131.899 82 27.895.378.877 82,5 28.313.809.560 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 88.874.310.997 91.052.247.004 92.418.030.709 93.804.301.170 95.211.365.687 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka) 105 100 95 43.941.291.332 90 45.445.232.044 88 46.126.910.524 85 46.818.814.182 85 47.521.096.395 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Prevalensi Balita Stunting (%) 18,3 18 13,5 13 12 11,5 10 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) 89 89,5 90 44.933.019.665 90,5 45.607.014.960 91 46.291.120.185 91,5 46.985.486.988 92 47.690.269.292 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.952.245.119 8.071.528.796 8.192.601.727 8.315.490.754 8.440.223.115 Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDMK (%) 72 75 75 1.287.103.570 75 1.306.410.124 75 1.326.006.275 75 1.345.896.370 75 1.366.084.815 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan Persentase SDM yang bermutu dan sesuai kompetensi (%) 30 30 35 6.665.141.549 35 6.765.118.672 40 6.866.595.452 45 6.969.594.384 50 7.074.138.300 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 78.429.515 79.605.958 80.800.047 82.012.048 83.242.229 Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes, Makanan Minuman Persentase Cakupan Sediaan farmasi, Alkes, Makanan Minuman (%) 60 60 65 78.429.515 67 79.605.958 68 80.800.047 69 82.012.048 70 83.242.229 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 381.805.325 387.532.405 393.345.391 399.245.572 405.234.255 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-16 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) 80 82 83 381.805.325 85 387.532.405 88 393.345.391 90 399.245.572 95 405.234.255 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 35.074.966.213 35.642.666.051 36.222.663.303 36.824.076.965 37.418.028.798 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.327.543.294 6.485.731.876 6.647.875.173 6.814.072.052 6.984.423.854 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 90 90 90 6.327.543.294 90 6.485.731.876 90 6.647.875.173 90 6.814.072.052 90 6.984.423.854 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 5.400.000.000 5.600.000.000 5.800.000.000 6.000.000.000 6.200.000.000 Meningkatnya akses terhadap irigasi Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas (%) 61,38 61,39 61,4 5.400.000.000 61,5 5.600.000.000 61,6 5.800.000.000 61,7 6.000.000.000 61,8 6.200.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.432.330.957 3.483.815.921 3.536.073.160 3.589.114.258 3.642.950.972 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga terlayani akses air minum layak (%) 73,98 74,63 75,3 3.432.330.957 75,61 3.483.815.921 76,08 3.536.073.160 76,39 3.589.114.258 76,52 3.642.950.972 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 954.357.000 968.672.355 983.202.440 997.950.477 1.012.919.734 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase rumah tangga terlayani akses dasar air limbah (Spald-S Dasar) (%) 68 68,14 68,22 954.357.000 68,31 968.672.355 68,38 983.202.440 68,48 997.950.477 68,56 1.012.919.734 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.800.000.000 1.900.000.000 2.000.000.000 2.100.000.000 2.200.000.000 Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 21,45 21,5 21,6 1.800.000.000 21,65 1.900.000.000 21,7 2.000.000.000 21,75 2.100.000.000 21,8 2.200.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.340.855.862 1.360.968.699 1.381.383.230 1.402.103.978 1.423.135.538 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-17 Meningkatkan Sarana Prasarana Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) 70,04 71,37 72,69 1.340.855.862 74,01 1.360.968.699 75,33 1.381.383.230 76,21 1.402.103.978 77,09 1.423.135.538 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 15.580.000.000 15.600.000.000 15.627.000.000 15.670.000.000 15.700.000.000 Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat Yang Nyaman dan Aman Tingkat Kemantapan Jalan (%) 56 57,42 57,57 15.580.000.000 57,72 15.600.000.000 57,87 15.627.000.000 58,02 15.670.000.000 58,17 15.700.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 239.879.100 243.477.200 247.129.300 250.836.200 254.598.700 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Kabupaten (%) 100 100 100 239.879.100 100 243.477.200 100 247.129.300 100 250.836.200 100 254.598.700 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.567.484.265 13.770.996.529 13.977.561.476 14.187.224.898 14.400.033.271 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.002.820.683 4.062.862.993 4.123.805.938 4.185.663.027 4.248.447.972 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 95 95 95 4.002.820.683 95 4.062.862.993 95 4.123.805.938 95 4.185.663.027 95 4.248.447.972 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.919.107.500 1.947.894.113 1.977.112.524 2.006.769.212 2.036.870.750 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase Luas Kawasan Kumuh 10- 15 Ha yang Ditangani (Persentase) 0 2,8 10,78 1.919.107.500 31,39 1.947.894.113 54,15 1.977.112.524 80,96 2.006.769.212 100 2.036.870.750 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 7.645.556.082 7.760.239.423 7.876.643.014 7.994.792.659 8.114.714.549 Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 50 50 50 7.645.556.082 75 7.760.239.423 75 7.876.643.014 75 7.994.792.659 100 8.114.714.549 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-18 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.527.897.938 14.558.744.686 15.234.613.695 14.937.151.791 15.111.523.162 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.228.378.338 12.397.727.361 13.042.605.958 12.726.913.909 12.882.811.782 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 8.862.237.728 100 8.995.171.294 100 9.130.098.864 100 9.267.050.346 100 9.406.056.102 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 3.366.140.610 100 3.402.556.067 100 3.912.507.094 100 3.459.863.563 100 3.476.755.680 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 887.513.000 909.700.825 923.346.337 937.196.582 951.254.480 Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraan dan Ketertiban Umum Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) 100 100 100 887.513.000 100 909.700.825 100 923.346.337 100 937.196.582 100 951.254.480 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-19 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.258.000.000 1.095.000.000 1.110.000.000 1.112.000.000 1.114.000.000 Meningkatnya Kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) 64 64 64 1.118.000.000 64 895.000.000 64 910.000.000 64 915.000.000 64 915.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Penanganan bencana pada saat tanggap darurat meningkat Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) 14 14 14 50.000.000 14 70.000.000 14 70.000.000 14 70.000.000 14 70.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase pendampingan penanganan pasca bencana (%) 22 22 22 90.000.000 22 130.000.000 22 130.000.000 22 127.000.000 22 129.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 154.006.600 156.316.500 158.661.400 161.041.300 163.456.900 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 100 100 100 154.006.600 100 156.316.500 100 158.661.400 100 161.041.300 100 163.456.900 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.265.078.814 4.329.054.997 4.393.990.822 4.459.900.684 4.526.799.194 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.802.147.500 2.844.179.712 2.886.842.408 2.930.145.044 2.974.097.220 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 95 95 95 2.802.147.500 95 2.844.179.712 95 2.886.842.408 95 2.930.145.044 95 2.974.097.220 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 126.354.100 128.249.412 130.173.154 132.125.750 134.107.636 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-20 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase PPKS dan PSKS yang diberdayakan (%) 0 0 100 126.354.100 100 128.249.412 100 130.173.154 100 132.125.750 100 134.107.636 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 504.450.265 512.017.019 519.697.274 527.492.733 535.405.125 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) 3,45 10,34 20 504.450.265 20 512.017.019 20 519.697.274 20 527.492.733 20 535.405.125 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 590.424.979 599.281.354 608.270.574 617.394.633 626.655.552 Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS (%) 3,84 3,87 20,15 590.424.979 20,08 599.281.354 20 608.270.574 19,92 617.394.633 19,85 626.655.552 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 241.701.970 245.327.500 249.007.412 252.742.524 256.533.661 Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Persentase Pemenuhan Layanan Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial (%) 100 100 100 241.701.970 100 245.327.500 100 249.007.412 100 252.742.524 100 256.533.661 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 732.668.800 1.285.759.000 1.299.561.000 1.312.147.000 1.325.611.000 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 141.869.800 218.288.000 220.471.000 222.675.000 224.902.000 Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (%) 50 55 60 141.869.800 65 218.288.000 70 220.471.000 75 222.675.000 80 224.902.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 133.010.000 234.461.000 236.806.000 239.174.000 241.566.000 Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase layanan perlindungan perempuan (%) 50 50 55 133.010.000 60 234.461.000 65 236.806.000 70 239.174.000 75 241.566.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 42.845.000 43.916.000 45.014.000 45.014.000 46.139.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-21 Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Keseteraan Gender, Pemenuhan Hask, serta Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan (%) 0 16,67 33,33 42.845.000 50 43.916.000 66,67 45.014.000 83,33 45.014.000 100 46.139.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 33.360.000 33.694.000 34.031.000 34.701.000 34.715.000 Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang disajikan (Dokumen) 0 1 0 33.360.000 1 33.694.000 1 34.031.000 1 34.701.000 1 34.715.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 300.220.000 303.222.000 306.540.000 309.317.000 312.410.000 Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif Persentase Perwujudan Kabupaten Layak Anak (%) 33,33 33,33 50 300.220.000 66,67 303.222.000 66,67 306.540.000 83,33 309.317.000 100 312.410.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 81.364.000 452.178.000 456.699.000 461.266.000 465.879.000 Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, penelantaran, Perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak (%) 40 40 50 81.364.000 60 452.178.000 65 456.699.000 70 461.266.000 75 465.879.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.721.499.007 1.742.821.491 1.764.463.814 1.786.430.771 1.808.727.232 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) 0 0 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.327.444.392 1.347.356.058 1.367.566.399 1.388.079.895 1.408.901.093 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-22 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) 81,92 82,74 83,57 1.327.444.392 84,4 1.347.356.058 85,25 1.367.566.399 86,1 1.388.079.895 86,96 1.408.901.093 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 63.284.115 64.233.376 65.196.877 66.174.830 67.167.452 Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) 19 25 25 63.284.115 25 64.233.376 25 65.196.877 25 66.174.830 25 67.167.452 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 30.770.500 31.232.057 31.700.538 32.176.046 32.658.687 Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) 82,6 83 83 30.770.500 83,50 31.232.057 84 31.700.538 85 32.176.046 85,5 32.658.687 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.774.864.148 8.962.037.638,48 9.051.123.143,86 9.141.090.104,31 9.232.863.044,34 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.175.900.947 6.237.659.956,47 6.300.036.556,03 6.363.036.921,6 6.426.667.290,81 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 90 90 90 6.175.900.947 95 6.237.659.956,47 95 6.300.036.556,03 95 6.363.036.921,6 100 6.426.667.290,81 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 249.999.800 252.499.798 255.024.795,98 257.575.043,94 260.150.794,38 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Indeks Kualitas Udara (Indeks) 91,47 91,65 92 249.999.800 92,36 252.499.798 92,72 255.024.795,98 93,08 257.575.043,94 93,44 260.150.794,38 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 427.265.500 431.538.155 435.853.536,55 440.212.071,92 444.614.192,63 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (Indeks) 80 80,01 80,02 427.265.500 80,03 431.538.155 80,04 435.853.536,55 80,05 440.212.071,92 80,06 444.614.192,63 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (Indeks) 91,47 88,65 88,7 88,75 88,8 88,85 88,9 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-23 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 33.520.000 34.020.000 34.530.000 35.048.000 35.575.000 Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya, Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) 85 90 90 33.520.000 90 34.020.000 90 34.530.000 90 35.048.000 90 35.575.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 63.040.000 64.000.000 65.000.000 66.000.000 67.000.000 Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) 85 90 90 63.040.000 90 64.000.000 90 65.000.000 90 66.000.000 90 67.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0 100.000.000 101.000.000 102.000.000 103.000.000 Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 0 0 0 0 85 100.000.000 85 101.000.000 85 102.000.000 85 103.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 87.405.000 88.717.000 90.047.000 91.398.000 93.685.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-24 Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 80 80 80 87.405.000 80 88.717.000 80 90.047.000 80 91.398.000 80 93.685.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 150.750.100 150.750.100 150.750.100 150.750.100 150.750.100 Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) 0 80 80 150.750.100 80 150.750.100 80 150.750.100 80 150.750.100 80 150.750.100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.586.982.801 1.602.852.629,01 1.618.881.155,3 1.635.069.966,85 1.651.420.666,52 Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) 39,2 40 40,5 1.586.982.801 41,5 1.602.852.629,01 42 1.618.881.155,3 42,5 1.635.069.966,85 42,6 1.651.420.666,52 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.038.635.817 4.110.549.650 4.178.748.151 4.248.132.135 4.318.725.462 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.405.442.269 3.456.523.903 3.508.371.762 3.560.997.338 3.614.412.298 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Nilai Akip (Nilai) 74 75 80 3.405.442.269 85 3.456.523.903 90 3.508.371.762 95 3.560.997.338 100 3.614.412.298 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 219.487.300 225.941.843 231.590.389 237.380.148 243.314.651 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) 25 30 35 219.487.300 40 225.941.843 45 231.590.389 50 237.380.148 50 243.314.651 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan KIA (%) 60 60 65 70 75 80 80 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 132.155.000 135.458.875 138.845.346 142.316.479 145.874.390 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-25 Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 89 90 95 132.155.000 97 135.458.875 98 138.845.346 99 142.316.479 99 145.874.390 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 96 97 98 99 99,5 99,75 99,75 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 96 98 99 99,25 99,5 99,75 99,75 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 96 98 99 99,25 99,5 99,75 99,75 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 274.951.248 281.825.029 288.870.654 296.092.420 303.494.730 Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) 84 86 88 274.951.248 90 281.825.029 92 288.870.654 94 296.092.420 94 303.494.730 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 6.600.000 10.800.000 11.070.000 11.345.750 11.629.393 Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) 84 86 88 6.600.000 90 10.800.000 95 11.070.000 98 11.345.750 98 11.629.393 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.580.295.052 12.528.466.000 10.158.231.000 16.317.605.000 10.063.987.500 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.958.593.052 5.917.197.000 5.905.939.000 5.946.364.000 6.027.738.000 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Nilai Akip (Nilai) 4 4 4 5.958.593.052 4 5.917.197.000 4 5.905.939.000 4 5.946.364.000 4 6.027.738.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA 350.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-26 Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase pelaksanaan Penataan Desa (%) 0 0 1 350.000.000 5 350.000.000 7 450.000.000 8 450.000.000 11 450.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0 100.000.000 115.000.000 132.250.000 152.087.500 Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa Persentase jumlah desa yang melaksanakan kerjasama (%) 1,3 1,3 3,3 0 6,5 100.000.000 9,8 115.000.000 13 132.250.000 16 152.087.500 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.665.392.000 4.183.896.000 1.690.145.000 7.771.873.000 1.396.873.000 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase meningkatnya tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%) 32,7% 39,2% 45,8% 2.665.392.000 49,0% 4.183.896.000 52,3% 1.690.145.000 58,8% 7.771.873.000 65,4% 1.396.873.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.606.310.000 1.977.373.000 1.997.147.000 2.017.118.000 2.037.289.000 Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Persentase Lembaga Desa yang diberdayakan dan difasilitasi (%) 30 60 60 1.606.310.000 80 1.977.373.000 80 1.997.147.000 80 2.017.118.000 80 2.037.289.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.152.036.203 6.244.316.746 6.337.981.497 6.433.051.219 6.529.546.987 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 619.909.238 629.207.876 638.645.994 648.225.684 657.949.069 Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk Total Fertility Rate (TFR) (Angka) 2,9 2,9 2,9 619.909.238 2,85 629.207.876 2,85 638.645.994 2,83 648.225.684 2,83 657.949.069 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate-ASFR) 15-19 tahun (Angka) 18 18 17 17 16 15 15 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN 3.710.547.190 3.766.205.398 3.822.698.479 3.880.038.956 3.938.239.540 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-27 KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan perasn serta masyarakat dalam pembinaan KB Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive-mCPR) (Angka) 63,4 63,4 63,4 3.710.547.190 63,3 3.766.205.398 63,3 3.822.698.479 63,2 3.880.038.956 63,2 3.938.239.540 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need) (%) 7,4 7,4 7,35 7,34 7,33 7,3 7,3 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.821.579.775 1.848.903.472 1.876.637.024 1.904.786.579 1.933.358.378 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera Persentase keluarga yang mengikuti POKTAN (%) 100 100 100 1.821.579.775 100 1.848.903.472 100 1.876.637.024 100 1.904.786.579 100 1.933.358.378 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.379.499.829 8.505.192.327 8.632.770.210 8.762.261.764 8.893.695.691 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.293.670.425 7.403.075.482 7.514.121.614 7.626.833.438 7.741.235.940 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 85 85 7.293.670.425 85 7.403.075.482 85 7.514.121.614 85 7.626.833.438 85 7.741.235.940 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.069.839.404 1.085.886.995 1.102.175.299 1.118.707.929 1.135.488.548 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas Darat (Persentase) 57,47 60,78 64,06 1.069.839.404 64,97 1.085.886.995 71,97 1.102.175.299 72,34 1.118.707.929 78,72 1.135.488.548 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 50,01 50,01 63,11 75,83 88,17 89,88 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 15.990.000 16.229.850 16.473.297 16.720.397 16.971.203 Meningkatnya kualitas layanan transportasi Air Danau Konektivitas Laut (Unit) 0 0 0 15.990.000 0 16.229.850 0 16.473.297 0 16.720.397 0 16.971.203 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-28 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.555.459.375 5.638.792.280 5.723.374.163 5.809.224.776 5.896.363.148 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.056.795.247 3.102.648.191 3.149.187.913 3.196.425.732 3.244.372.118 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 3.056.795.247 100 3.102.648.191 100 3.149.187.913 100 3.196.425.732 100 3.244.372.118 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 878.332.340 891.507.325 904.879.935 918.453.134 932.229.931 Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Cakupan publikasi informasi melalui media komunikasi publik (Media cetak, online, PPID) (%) 80 80 85 878.332.340 90 891.507.325 95 904.879.935 100 918.453.134 100 932.229.931 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.620.331.788 1.644.636.764 1.669.306.315 1.694.345.910 1.719.761.099 Tatakelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks) 2,8 3 3 1.620.331.788 3,2 1.644.636.764 3,25 1.669.306.315 3,3 1.694.345.910 3,35 1.719.761.099 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.504.091.977 5.586.653.357 5.670.453.156 5.755.509.954 5.841.842.603 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.949.150.877 5.023.388.140 5.098.738.962 5.175.220.047 5.252.848.347 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 4.949.150.877 100 5.023.388.140 100 5.098.738.962 100 5.175.220.047 100 5.252.848.347 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 287.729.400 292.045.341 296.426.021 300.872.411 305.385.498 Meningkatnya Produktivitas Koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) 38,18 40 41,82 287.729.400 43,64 292.045.341 45,45 296.426.021 47,27 300.872.411 49,09 305.385.498 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-29 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 267.211.700 271.219.876 275.288.173 279.417.496 283.608.758 Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) 0 0,22 0,33 39.103.300 0,45 39.689.850 0,56 40.285.197 0,67 40.889.475 0,78 41.502.817 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) 0 0,11 0,22 228.108.400 0,33 231.530.026 0,45 235.002.976 0,56 238.528.021 0,67 242.105.941 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.854.578.068 4.907.443.078 4.960.901.526 5.014.960.319 5.069.625.447 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.990.732.243 4.030.639.565 4.070.945.961 4.111.655.421 4.152.771.975 Persentase kepuasan ASN atas pelayanan internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 3.990.732.243 100 4.030.639.565 100 4.070.945.961 100 4.111.655.421 100 4.152.771.975 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 575.983.625 584.623.379 593.392.730 602.293.621 611.328.025 Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Persentase Kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif dan peta potensi investasi (%) 0 80 80 575.983.625 80 584.623.379 80 593.392.730 80 602.293.621 80 611.328.025 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) - - 80 80 80 80 80 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 114.049.700 115.760.446 117.496.852 119.259.305 121.048.195 Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) 80 80 90 114.049.700 90 115.760.446 90 117.496.852 90 119.259.305 90 121.048.195 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 20.062.500 20.363.438 20.668.889 20.978.922 21.292.606 Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) 80 90 90 20.062.500 90 20.363.438 90 20.668.889 90 20.978.922 90 21.292.606 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-30 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) 80 80 90 90 90 90 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 153.750.000 156.056.250 158.397.094 160.773.050 163.184.646 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) 80 80 85 153.750.000 85 156.056.250 90 158.397.094 90 160.773.050 90 163.184.646 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.568.864.000 1.584.552.640 1.600.398.166,4 1.616.402.148,07 1.632.566.169,56 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 158.699.000 160.285.990 161.888.849,9 163.507.738,4 165.142.815,8 Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaaan (%) 45 40 45 158.699.000 50 160.285.990 55 161.888.849,9 60 163.507.738,4 65 165.142.815,8 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.360.165.000 1.373.766.650 1.387.504.316,5 1.401.379.359,67 1.415.393.153,26 Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (%) 45 45 45 1.360.165.000 50 1.373.766.650 50 1.387.504.316,5 60 1.401.379.359,67 61 1.415.393.153,26 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 50.000.000 50.500.000 51.005.000 51.515.050 52.030.200,5 Meningkatnya Kualitas Kepramukaan Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan (%) 0 0 50 50.000.000 50 50.500.000 50 51.005.000 50 51.515.050 50 52.030.200,5 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 81.706.803 82.932.405 84.176.391 85.439.036 86.720.622 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 81.706.803 82.932.405 84.176.391 85.439.036 86.720.622 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-31 Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%) 100 100 100 81.706.803 100 82.932.405 100 84.176.391 100 85.439.036 100 86.720.622 Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 44.209.890 44.873.038 45.546.133 46.229.325 46.922.765 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 44.209.890 44.873.038 45.546.133 46.229.325 46.922.765 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintahan Daerah Persentase OPD yang menggunakan layanan Persandian (%) 60 65 70 44.209.890 75 44.873.038 80 45.546.133 90 46.229.325 100 46.922.765 Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 430.087.300 434.642.683 440.266.099,83 448.052.529,83 448.604.956,13 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 279.338.300 282.131.683 284.952.999,83 287.802.529,83 290.680.555,13 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan Persentase jenis kebudayaan yang dikelola (%) 25 25 30 279.338.300 30 282.131.683 35 284.952.999,83 40 287.802.529,83 45 290.680.555,13 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 50.749.000 51.511.000 52.283.000 53.068.000 53.864.000 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase Sanggar Seni Yang Dibina (%) 30 30 30 50.749.000 40 51.511.000 45 52.283.000 45 53.068.000 50 53.864.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100.000.000 101.000.000 103.030.100 107.182.000 104.060.401 Meningkatnya Cagar Budaya yang Dilestarikan Persentase jenis kebudayaan yang dikelola (%) 45 30 33 100.000.000 37 101.000.000 40 103.030.100 45 107.182.000 50 104.060.401 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 297.445.800 313.021.170 328.672.229 345.105.840 362.361.132 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 206.145.800 217.156.170 228.013.979 239.414.677 251.385.411 Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai) 79,54 79,61 79,67 206.145.800 79,72 217.156.170 79,76 228.013.979 79,82 239.414.677 79,88 251.385.411 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-32 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 91.300.000 95.865.000 100.658.250 105.691.163 110.975.721 Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%) 0 0 88 91.300.000 90 95.865.000 91 100.658.250 92 105.691.163 93 110.975.721 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 100.268.100 105.281.505 110.545.580 116.072.859 121.876.502 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 100.268.100 105.281.505 110.545.580 116.072.859 121.876.502 Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip (%) 85 88 89 100.268.100 90 105.281.505 91 110.545.580 92 116.072.859 93 121.876.502 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.455.421.166 5.537.252.413 5.620.312.237,75 5.684.688.436,38 5.768.400.925,39 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.742.475.466 4.813.612.563 4.885.816.779 4.939.176.436 5.011.705.976 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 4.742.475.466 100 4.813.612.563 100 4.885.816.779 100 4.939.176.436 100 5.011.705.976 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37.850.000 38.417.750 38.995.000 39.579.000 40.173.000 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 106,35 108,47 110,63 37.850.000 112,8 38.417.750 115,05 38.995.000 117,35 39.579.000 119,69 40.173.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 667.945.700 677.964.850 688.134.350 698.456.400 708.933.200 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 1.649,91 1.682,9 1.716,55 667.945.700 1.750,88 677.964.850 1.785,99 688.134.350 1.821,6 698.456.400 1.858,03 708.933.200 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.150.000 7.257.250 7.366.108,75 7.476.600,38 7.588.749,39 Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²) 0 0 0,5 7.150.000 0,6 7.257.250 0,7 7.366.108,75 0,8 7.476.600,38 0,9 7.588.749,39 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.610.245.598 6.676.348.053,98 6.743.111.534,52 6.810.542.649,86 6.878.648.076,37 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-33 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.734.860.734 4.782.209.341,34 4.830.031.434,75 4.878.331.749,1 4.927.115.066,59 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Nilai Akip (Nilai) 100 90 90 4.734.860.734 90 4.782.209.341,34 90 4.830.031.434,75 90 4.878.331.749,1 90 4.927.115.066,59 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 833.862.964 842.201.593,64 850.623.609,58 859.129.845,67 867.721.144,13 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata Jumlah Desa Wisata Yang Terbangun dan Terpelihara (Desa) 20 7 7 833.862.964 8 842.201.593,64 9 850.623.609,58 9 859.129.845,67 10 867.721.144,13 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 606.899.500 612.968.495 619.098.179,95 625.289.161,75 631.542.053,37 Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata Jumlah event kepariwisataan (Event) 5 6 7 606.899.500 7 612.968.495 8 619.098.179,95 8 625.289.161,75 9 631.542.053,37 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 184.622.400 186.468.624 188.333.310,24 190.216.643,34 192.118.809,78 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif Persentase pengembangan ekraf melalui pemanfataan dan perlindungan hak kekayaan dan intelektual (%) 0 0 20 184.622.400 25 186.468.624 25 188.333.310,24 30 190.216.643,34 45 192.118.809,78 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 250.000.000 252.500.000 255.025.000 257.575.250 260.151.002,5 Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pengembangan ekraf melalui pemanfataan dan perlindungan hak kekayaan dan intelektual (%) 0 0 20 250.000.000 25 252.500.000 25 255.025.000 30 257.575.250 35 260.151.002,5 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 13.016.867.489 13.212.120.284 13.410.301.936 13.611.456.571 13.815.628.459 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.146.538.754 7.253.736.835 7.362.542.888 7.472.981.031 7.585.075.746 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-34 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 82 84 7.146.538.754 86 7.253.736.835 88 7.362.542.888 90 7.472.981.031 92 7.585.075.746 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.498.621.635 3.551.100.959 3.604.367.473 3.658.432.986 3.713.309.480 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) 80 80 80 2.118.643.635 80 2.150.423.289 80 2.182.679.638 80 2.215.419.833 80 2.248.651.130 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) 80 80 80 80 80 80 80 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) 0 0 2 1.379.978.000 2 1.400.677.670 2 1.421.687.835 2 1.443.013.153 2 1.464.658.350 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 438.397.625 444.973.589 451.648.193 458.422.916 465.299.259 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) 1.000 1.000 1.000 438.397.625 1.000 444.973.589 1.000 451.648.193 1.000 458.422.916 1.000 465.299.259 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 297.074.300 301.530.200 306.053.000 310.643.900 315.303.600 Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) 0 0 10 297.074.300 10 301.530.200 10 306.053.000 10 310.643.900 10 315.303.600 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 51.279.725 52.048.920 52.829.654 53.622.099 54.426.431 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) 1.000 1.000 1.000 51.279.725 1.000 52.048.920 1.000 52.829.654 1.000 53.622.099 1.000 54.426.431 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.584.955.450 1.608.729.781 1.632.860.728 1.657.353.639 1.682.213.943 Meningkatnya kapasitas SDM bidang Penyuluh pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) 40 40 40 1.584.955.450 40 1.608.729.781 40 1.632.860.728 40 1.657.353.639 40 1.682.213.943 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-35 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 645.445.300 655.126.981 664.953.885 674.928.192 685.052.115 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 19.999.800 20.299.797 20.604.294 20.913.358 21.227.059 Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) 0 0 33 19.999.800 40 20.299.797 43 20.604.294 47 20.913.358 53 21.227.059 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 435.040.200 441.565.804 448.189.290 454.912.129 461.735.811 Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) 92,31 92,31 92,31 435.040.200 92,31 441.565.804 92,31 448.189.290 92,31 454.912.129 92,31 461.735.811 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 129.989.500 131.939.343 133.918.433 135.927.209 137.966.117 Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Nilai Ekspor Barang (Nilai) 2.021.190. 000 2.061.613. 800 2.102.846. 076 129.989.500 2.144.902. 997 131.939.343 2.187.801. 057 133.918.433 2.231.557. 078 135.927.209 2.276.188. 220 137.966.117 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 60.415.800 61.322.037 62.241.868 63.175.496 64.123.128 Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) 100 100 100 60.415.800 100 61.322.037 100 62.241.868 100 63.175.496 100 64.123.128 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 863.958.100 876.917.472 890.071.234 903.422.302 916.973.636 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 823.968.100 836.327.622 848.872.536 861.605.624 874.529.708 Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) 0 70 75 823.968.100 80 836.327.622 85 848.872.536 90 861.605.624 95 874.529.708 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 39.990.000 40.589.850 41.198.698 41.816.678 42.443.928 Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) 100 100 100 39.990.000 100 40.589.850 100 41.198.698 100 41.816.678 100 42.443.928 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-36 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 28.332.240.179 32.582.076.205 37.469.387.635 43.089.795.781 49.553.265.148 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.127.786.479 27.746.954.450 31.908.997.618 36.695.347.261 42.199.649.350 Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Administrasi Umum yang mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan isu masyarakat Persentase kebutuhan kepala daerah, wakil kepala daerah dan ASN difasilitasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah (%) 85 88 89 24.127.786.479 90 27.746.954.450 91 31.908.997.618 92 36.695.347.261 93 42.199.649.350 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.609.491.800 4.150.915.570 4.773.552.905 5.489.585.841 6.313.023.717 Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan isu masyarakat Persentase rumusan kebijakan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang mengakomodir Kebijakan Pemerintah Pusat dan isu masyarakat (%) 85 88 89 3.609.491.800 90 4.150.915.570 91 4.773.552.905 92 5.489.585.841 93 6.313.023.717 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 594.961.900 684.206.185 786.837.112 904.862.679 1.040.592.081 Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan isu masyarakat Persentase rumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mengakomodir Kebijakan Pemerintah Pusat dan isu masyarakat (%) 85 88 89 594.961.900 90 684.206.185 91 786.837.112 92 904.862.679 93 1.040.592.081 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 44.657.646.182 43.372.033.231 43.723.925.688 44.124.438.795 44.518.668.836 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.844.914.332 21.530.776.724 21.569.051.458 21.694.424.487 21.752.991.649 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Keprotokolan dan Keuangan Nilai Akip (Nilai) 80 81 82 23.844.914.332 83 21.530.776.724 84 21.569.051.458 85 21.694.424.487 86 21.752.991.649 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN 20.812.731.850 21.841.256.507 22.154.874.230 22.430.014.308 22.765.677.187 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-37 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 100 100 100 274.769.700 100 306.000.000 100 315.000.000 100 322.000.000 100 331.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 100 100 100 20.537.962.150 100 21.535.256.507 100 21.839.874.230 100 22.108.014.308 100 22.434.677.187 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD 5.01 - PERENCANAAN 4.873.820.377 4.932.098.581 4.985.769.567 5.047.837.262 5.110.305.635 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.927.820.377 3.967.098.581 4.006.769.567 4.046.837.262 4.087.305.635 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 23 34 45 3.927.820.377 56 3.967.098.581 67 4.006.769.567 78 4.046.837.262 98 4.087.305.635 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 411.000.000 417.000.000 423.000.000 429.000.000 435.000.000 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Pemenuhan Kaidah Perencanaan (Indeks) 90 92 94 411.000.000 96 417.000.000 98 423.000.000 100 429.000.000 100 435.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 535.000.000 548.000.000 556.000.000 572.000.000 588.000.000 Meningkatnya Keselarasan sasaran dan indikator sasaran antar dokumen perencanaan Persentase Kesesuaian Sasaran dan Indikator Sasaran antar Dokumen Perencanaan (%) 90 92 94 535.000.000 96 548.000.000 98 556.000.000 100 572.000.000 100 588.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.02 - KEUANGAN 198.024.702.065 200.995.072.596 204.009.998.685 207.070.148.664 210.176.200.895 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.692.355.364 6.792.740.694 6.894.631.804 6.998.051.282 7.103.022.051 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 100 100 100 6.692.355.364 100 6.792.740.694 100 6.894.631.804 100 6.998.051.282 100 7.103.022.051 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-38 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 190.386.577.598 193.242.376.262 196.141.011.906 199.083.127.084 202.069.373.991 Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan dan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelapora Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) 35,5 38,98 36,25 190.386.577.598 30 193.242.376.262 30 196.141.011.906 30 199.083.127.084 30 202.069.373.991 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) 15,5 15,6 18,5 20 25 30 40 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase Penurunan SILPA (Persentase) 2 2 2 2 2 2 2 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 352.176.265 357.458.909 362.820.793 368.263.104 373.787.051 Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) 5 5 5 352.176.265 5 357.458.909 5 362.820.793 5 368.263.104 5 373.787.051 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 593.592.838 602.496.731 611.534.182 620.707.194 630.017.802 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan serta meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) 7,04 10 11 593.592.838 12 602.496.731 13 611.534.182 14 620.707.194 15 630.017.802 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) 0 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) 0 25 50 50 50 50 50 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.03 - KEPEGAWAIAN 8.273.530.133 8.620.591.355 8.964.662.773 9.421.276.534 10.045.811.413 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.978.323.883 8.177.781.980 8.300.448.710 8.424.955.440 8.551.329.772 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-39 DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kinerja ASN Persentase Kepuasan ASN (%) 90 91 92 7.978.323.883 93 8.177.781.980 94 8.300.448.710 95 8.424.955.440 96 8.551.329.772 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 295.206.250 442.809.375 664.214.063 996.321.094 1.494.481.641 Meningkatnya Kualitas layanan administrasi Kepegawaian, Tata Kelola Pengembangan Karir ASN, serta Kualitas Penilaian Kinerja ASN Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) 29 29 30 295.206.250 31 442.809.375 32 664.214.063 33 996.321.094 33 1.494.481.641 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) 90 90 92 93 94 95 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) 90 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.333.415.000 2.000.122.500 3.000.183.750 4.500.275.625 6.750.413.438 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.333.415.000 2.000.122.500 3.000.183.750 4.500.275.625 6.750.413.438 Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, kader, manajerial dan Fungsional serta Kompetensi Teknis Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 76 77 80 1.333.415.000 83 2.000.122.500 86 3.000.183.750 89 4.500.275.625 89 6.750.413.438 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 44 45 52 58 65 72 72 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 880.000.000 902.000.000 933.000.000 946.000.000 960.000.000 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 880.000.000 902.000.000 933.000.000 946.000.000 960.000.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-40 Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan, Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan, Fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembanga pengkajian dan penerapan daerah Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%) 90 92 94 880.000.000 96 902.000.000 98 933.000.000 100 946.000.000 100 960.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 6.040.033.772 6.100.434.110 6.161.438.451 6.223.052.835 6.285.283.363 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.040.983.772 5.091.393.610 5.142.307.546 5.193.730.621 5.245.667.927 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Nilai Akip (Nilai) 85,9 87 88 5.040.983.772 89 5.091.393.610 90 5.142.307.546 90,5 5.193.730.621 91 5.245.667.927 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 935.900.000 945.259.000 954.711.590 964.258.706 973.901.293 Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK, BPKP dan Inspektorat Tahun Anggaran N-1 (%) 82 85 88 935.900.000 91 945.259.000 94 954.711.590 97 964.258.706 100 973.901.293 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 63.150.000 63.781.500 64.419.315 65.063.508 65.714.143 Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) Terintegra si (Integrated ) Terintegra si (Integrated ) Terintegra si (Integrated ) 63.150.000 Terintegra si (Integrate d) 63.781.500 Terintegra si (Integrate d) 64.419.315 Terintegra si (Integrate d) 65.063.508 Terintegra si (Integrated ) 65.714.143 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 7.01 - KECAMATAN 26.475.291.443 28.170.170.986 30.086.216.776 32.254.324.197 34.712.350.959 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.760.888.557 26.325.502.850 28.092.566.500 30.091.963.432 32.358.052.239 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 83 85,8 88,6 3.624.177.272 91,4 3.678.539.931 94,2 3.733.718.030 97 3.789.723.801 100 3.846.569.658 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-41 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 73,3 75,3 77,3 2.517.448.302 79,3 2.555.210.027 80 2.593.538.177 83 2.632.441.250 85 2.671.927.868 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 82,3 83,5 2.719.708.835 85,8 2.760.504.467 86,5 2.801.912.034 88,5 2.843.940.715 95 2.886.599.826 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 83,3 86,6 2.625.075.755 89,9 2.664.451.892 94,2 2.704.418.670 97,5 2.744.984.950 100 2.786.159.724 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 83,3 86,6 2.209.631.415 89,9 2.541.076.127 94,2 2.922.237.546 97,5 3.360.573.178 100 3.864.659.155 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 83,3 86,6 2.209.631.415 89,9 2.541.076.127 94,2 2.922.237.546 97,5 3.360.573.178 100 3.864.659.155 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 83,3 86,6 2.209.631.415 89,9 2.541.076.127 94,2 2.922.237.546 97,2 3.360.573.336 100 3.864.659.155 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 70,55 72,3 74 2.037.695.862 75 2.068.261.300 76,3 2.099.285.220 78,3 2.130.774.498 80 2.162.736.115 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 80 83,3 86,6 2.398.256.871 89,9 2.434.230.725 94,2 2.470.744.185 97,5 2.507.805.348 100 2.545.422.428 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Kepuasan ASN Persentase Kepuasan ASN (%) 85,8 88,6 91,4 2.209.631.415 95,5 2.541.076.127 97 2.922.237.546 98,5 3.360.573.178 100 3.864.659.155 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 179.705.318 199.896.357 224.183.681 251.398.335 282.598.987 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 83 85,8 88,6 28.930.625 91,4 29.364.584 94,2 29.805.053 97 30.252.129 100 30.705.911 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) 90 94 95 11.297.550 96 11.467.013 96,5 11.639.018 97 11.813.604 100 11.990.808 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 82,3 83,5 5.881.143 85,8 5.969.360 86,5 6.058.900 88,5 6.149.784 95 6.242.030 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 85,8 88,6 91,4 22.266.000 95,5 25.605.900 97 29.446.785 98,5 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 83,3 86,6 22.266.000 89,9 25.065.900 94,2 29.446.785 97,5 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 83,3 86,6 22.266.000 89,9 25.605.900 94,2 29.446.785 97,5 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 83,3 86,6 22.266.000 89,9 25.605.900 94,2 29.446.785 97,5 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-42 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 83,3 86,6 22.266.000 89,9 25.605.900 94,2 29.446.785 97,5 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Peyelenggaraan Pelayanan Pablik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 80 83,3 86,6 22.266.000 89,9 25.605.900 94,2 29.446.785 97,2 33.863.803 100 38.943.373 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 716.461.786 762.235.951 813.861.886 872.219.059 938.279.848 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 413.754.899 89,9 420.624.643 93,2 427.614.020 96,5 434.725.237 100 441.960.547 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 90 94 95 22.712.975 96 23.053.670 96,5 23.399.475 97 23.750.467 100 24.106.724 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 82,3 83,5 2.110.988 85,8 2.142.652 86,5 2.174.792 88,5 2.207.414 95 2.240.525 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 85,8 88,6 91,4 33.983.900 95,5 39.081.485 97 44.943.707 98,5 51.685.263 100 59.438.053 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 33.983.900 89,9 39.081.485 94,2 44.943.707 97,5 51.685.263 100 59.438.053 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 33.983.900 39.081.485 44.943.707 51.685.263 59.438.053 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 33.983.900 89,9 39.081.485 94,2 44.943.707 97,2 51.685.263 100 59.438.053 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 70,55 72,3 74 25.170.515 75 25.548.073 76,3 25.931.294 78,3 26.320.263 80 26.715.067 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 20.431.609 89,9 23.743.993 94,2 27.550.950 97,5 31.945.619 100 36.996.417 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 96.345.200 89,9 110.796.980 94,2 127.416.527 97,5 146.529.007 100 168.508.356 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.774.939 41.386.564 42.007.362 42.637.474 43.277.035 Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 80 82,3 83,5 2.050.000 85,8 2.080.750 86,5 2.111.961 88,5 2.143.641 95 2.175.795 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 80 83,3 86,6 23.214.939 89,9 23.563.164 94,2 23.916.611 97,5 24.275.361 100 24.639.491 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-43 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 83 85,8 88,6 15.510.000 91,4 15.742.650 93,2 15.978.790 97 16.218.472 100 16.461.749 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 749.954.353 813.230.177 885.259.474 967.342.963 1.060.948.463 Jumlah Orang yang Mengikuti Perayaan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 85,8 88,6 91,4 96.345.200 95,5 110.796.980 97 127.416.527 98,5 146.529.007 100 168.508.356 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (%) 83 85,8 88,6 25.730.575 91,4 26.116.534 94,2 26.508.282 97 26.905.906 100 27.309.494 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%) 80 83,3 86,6 51.660.000 89,9 52.435.000 94,2 53.222.000 97,5 54.020.000 100 54.800.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 90 94 95 65.838.723 96 66.826.303 96,5 67.828.698 97 68.846.128 100 69.878.820 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 80 82,3 83,5 75.325.200 85,8 76.455.078 86,5 77.601.904 88,5 78.765.933 95 79.947.422 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 80 83,3 86,6 96.345.200 89,9 110.796.980 94,2 127.416.527 97,5 146.529.007 100 168.508.356 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 80 83,3 86,6 96.345.200 89,9 110.796.980 94,2 127.416.527 97,5 146.529.007 100 168.508.356 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 80 83,3 86,6 96.345.200 89,9 110.796.980 94,2 127.416.527 97,2 146.529.007 100 168.508.356 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 70,55 72,3 74 69.726.240 75 70.772.134 76,3 71.833.716 78,3 72.911.221 80 74.004.890 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) 80 83,3 86,6 76.292.815 89,9 77.437.208 94,2 78.598.766 97,5 79.777.747 100 80.974.413 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.506.490 27.919.087 28.337.873 28.762.934 29.194.387 Persentase Desa yang melaksanakan Pemerintahan dengan Baik Persentase Desa yang melaksanakan pemerintahan dengan baik (%) 80 82,3 83,5 10.004.615 85,8 10.154.684 86,5 10.307.004 88,5 10.461.610 95 10.618.534 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-44 Persentase Desa yang melaksanakan Pemerintahan dengan Baik Persentase Desa yang melaksanakan pemerintahan dengan baik (%) 70,55 72,3 74 10.567.750 75 10.726.266 76,3 10.887.160 78,3 11.050.468 80 11.216.225 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase meningkatnya tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%) 80 83,3 86,6 6.934.125 89,9 7.038.137 94,2 7.143.709 97,5 7.250.856 100 7.359.628 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.476.831.434 5.595.387.410 5.719.910.056 5.845.359.644 45.973.682.250 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.792.478.604 2.862.290.569 2.933.847.833 3.007.194.028 3.082.373.878 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Internal Kantor Persentase Kepuasan ASN (%) 95 96 96 2.792.478.604 97 2.862.290.569 97 2.933.847.833 98 3.007.194.028 98 3.082.373.878 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.119.228.557 1.136.016.985 1.153.057.239 1.170.353.097 1.187.908.393 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) 0 0 6 1.119.228.557 6,1 1.136.016.985 6,2 1.153.057.239 6,3 1.170.353.097 6,3 1.187.908.393 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 982.871.998 1.006.093.797 1.031.246.141 1.057.027.294 41.083.452.976 Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) 20 16 16 982.871.998 16 1.006.093.797 17 1.031.246.141 17 1.057.027.294 18 41.083.452.976 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 187.979.670 190.799.365 195.569.349 198.502.889 201.480.432 Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) 100 20 20 187.979.670 20 190.799.365 20 195.569.349 20 198.502.889 20 201.480.432 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-45 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 394.272.605 400.186.694 406.189.494 412.282.336 418.466.571 Persentase konflik yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) 100 100 100 394.272.605 100 400.186.694 100 406.189.494 100 412.282.336 100 418.466.571 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik TOTAL KESELURUHAN 997.411.782.537 1.021.030.952.776,46 1.043.542.927.832,36 1.075.531.950.627,45 1.137.501.687.590,79 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-46 IV.2. DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMN 2025-2029 KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI Dukungan program Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memenuhi strategi pembangunan kewilayahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi juga produktivitas pangan yang berkelanjutan dengan pendekatan integrasi, konsistensi, koordinasi dan progresivitas. Dalam mendukung lokasi prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029 dilakukan penguatan sistem pertanian pangan, ketahanan air dan energi antara lain:
1. a.Tanah dan Air, kebutuhan peningkatan tata kelola untuk penggunaan yang efisien dan berkelanjutan (regeneratif), yaitu :
  1. 1.Integrasi antara jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier di wilayah produktif pertanian, serta pada rencana wilayah ekstensifikasi pertanian.
  2. 2.Penyediaan tanah yang sehat dalam mendukung keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem melalui penyediaan pupuk organik.
  3. 3.Praktek pertanian regenerative (pemulihan kesehatan tanah, keanekaragaman hayati dan sumber daya air) baik di lahan tanaman pangan maupun holtikultura.
  4. 4.Kebijakan lebih inklusif terkait penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian.
2. b.Tanaman Pangan dan Hortikultura, upaya meningkatkan efisiensi, ketahanan dan keberlanjutan melalui pertanian cerdas iklim, yaitu :
  1. 1.Pertanian terintegrasi dengan peternakan dan perikanan di setiap kawasan pertanian.
  2. 2.Pengelolaan pertanian menggunakan pendekatan ekonomi sirkular.
  3. 3.Penguatan inovasi teknologi pertanian melalui pemuliaan tanaman dan genetika, mengubah pola taman, manajemen nutrisi tanaman.
3. c.Peternakan, kebutuhan peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi, yaitu :
  1. 1.Meningkatkan produktivitas dengan genetika yang lebih baik,
  2. 2.Intensifikasi produksi ternak dengan perbaikan kualitas pakan.
  3. 3.Peningkatan layanan veteriner dan pengawasan penyakit hewan dengan klinik hewan yang lengkap fasilitasnya.
  4. 4.Sertifikasi kualitas ternak yang sehat.
4. d.Tata guna lahan, untuk melindungi ekosistem alami.
5. e.Pangan sehat, mendorong upaya akses dan konsumsi sehat dan berkelanjutan
6. f.Kehilangan pangan, dengan meminimalkan kerugian di seluruh rantai nilai pangan, yaitu:
  1. 1.Kampanye ubah perilaku konsumsi pangan yang bertanggung jawab.
  2. 2.Meningkatkan kegiatan produksi, distribusi dan pasca panen yang bertanggung jawab
  3. 3.Menerapkan praktek ekonomi sirkular
7. g.Energi bersih, transisi ke sumber energi terbarukan, yaitu:
  1. 1.Efisiensi penggunaan energi dalam sistem agrifood.
  2. 2.kebijakan yang inklusif, dengan membuat payung hukum yang melindungi kelompok rentan
  3. 3.Data, dengan penguatan data dan informasi.
8. h.Penguatan energi melalui dukungan proyek prioritas nasional maupun provinsi serta meningkatkan sumber energi yang ada dan mencari sumber energi baru. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-47 IV.3. DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT DAN PROGRAM PRIORITAS/PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) PROVINSI SUMATERA UTARA Dukungan program daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara mengacu pada upaya pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun dukungan Program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-48 Tabel 4.2. Dukungan Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
  1. 1.Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias
(2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota 2025 Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Diskominfo (Publikasi Kegiatan) • Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA. • Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA. 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi 2029 Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur 2030 Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur

2.Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober 2025 Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan 1. Dinas Sosial
2.Dinsos Kabupaten/Kota untuk • Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-49 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030). Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya)
3.Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu)
4.Diskominfo (Publikasi Kegiatan), sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. • Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya. • Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota). 2026 Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota 2027 Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota 2028 Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota 2029 • Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota 2030 • Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-50 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota
3.Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) 2025 Tidak ada Dinas TPH • Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) • Diskop UMKM ( Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) • PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR Kabupaten/Kota terkait akses jalan) • BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) • Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) • Diskominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag Kabupaten/Kota : Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota : Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani Dinas Koperasi Kabupaten/Kota : Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total Solar Dry Dome: 70 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 1. Identifikasi mitra pembeli tetap dan pembentukan forum harga.
2.Negosiasi dan MoU harga tetap antara pembeli dan kelompok tani.
3.Pendampingan kontrak dan distribusi, penguatan kelembagaan koperasi petani.
4.Monitoring dan evaluasi produktivitas mutu kualitas bibit dan cabai
5.Perluasan kemitraan dengan sektor swasta
6.Pembangunan 10 unit SDD (Kabupaten Karo 4 Unit, Kabupaten Humbang Hasundutan 3 Unit, dan Kabupaten Langkat 3 Unit) 2029 2030
4.Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS) 2025 1. Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi. Dinas Kominfo DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
1.Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-51 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
2.Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung.
3.Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota.
4.Penentuan lokasi Identifikasi Penetapan Lokasi
1.Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan.
2.Integrasi Sistem (Layanan).
3.Pemetaan Lokasi Strategis.
4.Koordinasi kepada Stake Holder dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. • Lokasi Kegiatan: 33 Kabupaten/Kota
1.Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan 2026 Pembangunan integrasi portal aplikasi
1.Pengembangan dan Implementasi Aplikasi .
2.Integrasi Sistem (Layanan).
3.Pelatihan penggunaan Aplikasi.
4.Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.
1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota.
4.Penentuan lokasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-52 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan 2027 Pengembangan dan penambahan
1.Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.
2.Integrasi Sistem (Layanan).
3.Pelatihan penggunaan Aplikasi.
4.Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.
5.Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur. • Lokasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
1.Penyiapan infastruktur digital.
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota.
4.Penentuan lokasi dan penguatan. Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet
1.Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.
2.Pemasangan Titik akses Wifi.
3.Sosialisasi Penggunaan.
4.Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. • Lokasi Penggunaan: 25 Kabupaten
1.Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-53 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2028 Perluasan area layanan dan akses jaringan internet
1.Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.
2.Pelatihan penggunaan Aplikasi.
3.Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.
4.Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur • Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota.
4.Penentuan lokasi. Tidak ada 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan 2029 Perluasan area layanan dan akses jaringan internet
1.Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.
2.Pelatihan penggunaan Aplikasi.
3.Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.
4.Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur. • Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota
4.Penentuan lokasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-54 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
1.Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.
2.Pemasangan Titik akses Wifi.
3.Sosialisasi Penggunaan.
4.Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. • Lokasi Perluasan Area Layanan: 25 Kabupaten
1.Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan 2030 Evaluasi dan Monitoring
1.Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.
2.Pelatihan penggunaan Aplikasi.
3.Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.
4.Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur. • Lokasi kegiatan: 33 Kabupaten/Kota
1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.
2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota.
3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota.
4.Penentuan lokasi
1.Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.
2.Pemasangan Titik akses Wifi.
3.Sosialisasi Penggunaan.
4.Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. • Lokasi Perluasan Area Layanan: 33 Kabupaten/Kota
1.Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.
2.Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5.a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) 2025 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)
2.Penyusunan Leger jalan
3.Pelaksanaan penanganan Jalan Dinas PUPR OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk
1.Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-55 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Padang Lawas Utara Target pembangunan tahun ini mencakup 49,92 km jalan dan 244,20 meter jembatan publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi yang mendukung kawasan prioritas.
2.Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA). 2026 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)
2.Penyusunan Leger jalan
3.Pelaksanaan penanganan Jalan • Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m. 2027 Tidak ada 2028 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)
2.Penyusunan Leger jalan
3.Pelaksanaan penanganan Jalan • Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Batu Bara, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-56 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kab Toba, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan • Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Padang Lawas • Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Langkat Serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m 2029 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)
2.Penyusunan Leger jalan
3.Pelaksanaan penanganan Jalan • Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-57 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara Serta target: jalan 87,60 km & jembatan 147,20 m 2030 1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)
2.Penyusunan Leger jalan
3.Pelaksanaan penanganan Jalan • Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan Serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51 m

b.Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan 2025 Tidak ada Dinas PUPR OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan • Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier • Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan 2026 Tidak ada 2027 Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kabupaten Langkat - D.I Secanggang, Kabupaten Mandailing Natal- DI. Terusan, Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-58 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Padang Lawas- DI. Balakka Sitongkon, Padang Lawas- DI.Sigorbus, KabupatenMandailing Natal- DI Roburan Maga, Kabupaten Simalungun- DI.Raja Maligas, Kabupaten Simalungun- DI.Javaconisasi, Kabupaten Dairi- D.I Buluh Duri, Kabupaten Toba- D.I Hinalang, Kabupaten Tapanuli Utara- D.I Aek Sigeaon,Kabupaten Tapanuli Utara- D.I Hasak I dan II, Kabupaten Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kabupaten Samosir- D.I Tele Harian Boho, Kabupaten Humbang Hasundutan- D.I Parmiahan/Hutapaung, Kabupaten Nias- D.I Gido Zebua, Kabupaten Simalungun- D.I Bah Tongguran I, Kabupaten Simalungun- DI Raja Hombang/ Tongah Mangaraja, Kabupaten Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Padang Lawas Utara- D.I Napa Tanjung Beringin, Kabupaten Labuhanbatu- D.I.R Cinta Makmur, Kabupaten Asahan- D.I.Serbangan, Kabupaten Batu Bara- D.I.Simodong, Kabupaten Padang Lawas Utara- D.I.Padang Garugur, Kabupaten Labuhanbatu- D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat, dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi • Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. • Digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. • Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. • Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-59 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Kabupaten Mandailing Natal- D.I. Terusan, Kabupaten Deli Serdang- D.I. Namorambe, Kabupaten Mandailing Natal- D.I. Tapus 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
c.Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah 2025 • Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya • Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota • Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dan lain-lain) • Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah • Launching Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN • Pembangunan Fisik setiap Tahun • Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan • Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Dinas PKP Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media Bupati/Wali Kota:
1. 1.Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by address)
2. 2.SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha
3. 3.SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada Kabupaten/Kota
4. 4.Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kabupaten/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-60 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 • Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya • Survei Lokasi di setiap Kabupaten/Kota • Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dan lain-lain) • Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah • Pembangunan Fisik setiap Tahun • Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan • Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-61 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Hasundutan dan Kabupaten Toba 2030 Tidak ada
5. 6.Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE). 2025 Tidak ada Biro Hukum Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),
6. 1.Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota
7. 2.Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa.
8. 3.Pendampingan dari bagian hukum Kabupaten/Kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE 2026 • Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 Kabupaten/Kota (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Tapanuli Utara, Toba • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. • Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-62 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 2028 • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 2029 • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-63 NO PHTC TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN DUKUNGAN OPD PROVSU DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) 2030 • Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. • Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba • Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-64 Selanjutnya selain dukungan program daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan dukungan terhadap 17 program prioritas Provinsi Sumatera Utara untuk menyelaraskan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi program-program daerah dengan prioritas provinsi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penganggaran. Adapun dukungan program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap program prioritas Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-65 Tabel 4.3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG I. PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL
9. 1.Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara 2025 Tidak ada Dinas Pendidikan Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan). Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet. 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
10. 2.Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029) 2025 Tidak ada Dinas Pendidikan PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) • Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan • Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah • Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
11. 3.Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah 2025 Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial) Dinas Pendidikan PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak2026 Tidak ada 2027 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-66 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2028 Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota • Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) 2029 Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data 2030 Tidak ada
12. 4.Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru 2025 Pendataan Kebutuhan RKB (mendesak), Pembangunan RKB Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kabupaten/Kota • Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan Dinas Pendidikan PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) Penyediaan atau hibah Lahan dari Kabupaten/Kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-67 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2026 Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 Kabupaten/Kota • Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada
13. 5.Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata 2025 1. Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/488/KPTS/2025 mengenai Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan DED (tematik bioindustri dan pariwisata), MoU kerja sama pemagangan dan rekrutmen DISNAKER Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan:
14. 1.Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten
15. 2.Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-68 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG tenaga kerja lokal (Kek Sei Mangke, KIM, Inalum dan Kuala Tanjung) Mou yang telah dilaksankan antara Pemrov dan Kek Sei Mangke rekrutmen tenaga kerja 12.000 tahun 2027
16. 2.Melakukan pemetaan data jenis pelatihan dan peralatan melalui dokumen Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) dan MOU rekrutmen tenaga kerja (Kim Inalum dan Kuala Tanjung) akan di laksanakan di akhir tahun 2025-2030 Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah 2026 1. Optimalisasi sarana prasarana dan pengadaan peralatan BLK
17. 2.Revitalisasi BLK
18. 3.Peningkatan Kompetensi SDM Instruktur dan Pengelola
19. 4.Launching New BLK tematik
20. 5.Perluasan jaringan kerja sama rekrutmen tenaga kerja, magang. Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-69 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 1. Penyesuaian Kurikulum Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesi (KKNI) berdasarkan tematik bioindustri dan pariwisata, Pelatihan & Sertifikasi Profesi, hal ini dilakukan dengan kerja sama pemprov dan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP)
21. 2.Peningkatan kualitas/modernisasi/upgradin g Sarana dan Prasarana Pelatihan tematik bioindustri dan pariwisata
22. 3.Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Indusrti (DUDI) dan Sektor Ekonomi Kreatif akan bekerjsama sama dengan KADIN
23. 4.Pelaksanaan pelatihan di BLK dengan jumlah 1000 peserta/tahun dan setelah dilaksanakan pelatihan akan di Sertifikasi Profesi lalu rektrutmen ke perusahan yang telah di laksanakan MoU pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan dual system. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-70 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK 2028 1. Upgrade Peningkatan kualitas/modernisasi/upgradiN g Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai pemetaan Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR)
24. 2.Peningkatan kualitas SDM Pelatih berkejsama dengan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP) sesuai kebutuhan industri dunia kerja
25. 3.Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung)
26. 4.Digitalisasi basis data penyerapan tenaga kerja BLK sebelum dan sesudah pelatihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-71 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 – 2030
27. 1.Pelatihan 1000 peserta/tahun daan melakukan sertifikasi profesi dari hasil pelatihan di BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun akan di jadikan karyawan di perusahaan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.
28. 2.Upgrade peningkatan kualitas/modernisasi/upgradin g Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai pemetaan Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR)
29. 3.Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung) • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui E-commerce dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-72 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-73 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-74 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-75 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan II. PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI
30. 6.6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030 2025 1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025
31. 2.Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara Dispora Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) - Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli - Melaksanakan side event pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya 2026 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara 2027 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-76 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2028 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara 2029 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara 2030 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara
32. 7.Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030 2025 Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang Dispora Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan) NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota2026 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026
33. 2.Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-77 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027
34. 2.Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2027-2028 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang 2028 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028
35. 2.Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2028-2029 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang 2029 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029
36. 2.Perluasan Partisipasi & Evaluasi PelaksanaanTahun 2029-2030 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-78 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030
37. 2.Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 • Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang III. PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU
38. 8.Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system) 2025 Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e-Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 Launching Aplikasi Sumut e-Health Integration System Tahun 2025 • 33 Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan) • Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota • Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota 2026 Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi Sumut e- Health Integration System Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota 2027 Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi Sumut e- Health Integration System Tahun 2026-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-79 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • 33 Kabupaten/Kota 2028 Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi Sumut e- Health Integration System Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota 2029 Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi Sumut e- Health Integration System Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota 2030 Tidak ada
39. 9.9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030) 2025 Tidak ada Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) • Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah • Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat • Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 • Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM • Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 • RSUD Kabupaten Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kabupaten Serdang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-80 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kabupaten Simalungun, RSUD Salak di Kabupaten Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, RSUD Kota Pinang Kabupaten Labusel, RSUD Pandan Kabupaten Tapteng, RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Tapanuli Selatan Kabupaten Tapsel, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota P. Siantar, RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) • Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD • Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal • Penyediaan Akomodasi dokter residen 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
40. 10.Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) 2025 Tidak ada Dinas Kesehatan PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) • Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas • Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas • Koordinasi Lintas Pemerintahan 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-81 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG IV. PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN
41. 11.Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO). 2025 Tidak ada Dinas Sosial Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di Kabupaten/Kota. Replikasi kegiatan serupa di Kabupaten/Kota masing-masing. 2026 • Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) • Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin Sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 Kabupaten/Kota: Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi serta 200 KK (UEP) di Kabupaten Labusel, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias 2027 • Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 • Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapteng, Mandailing Natal, Labura, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Padang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-82 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Lawas, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
42. 12.Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB) 2025 Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah Kabupaten/Kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) DISPERINDAG ESDM • Dinas TPH (Data pangan strategis dan penyediaan stok) • Dinas Perhubungan (Transportasi logistik) • Dinas Sosial (Data P3KE by name by address) untuk menentukan titik titik PMB dilakukan. • Dinas Koperasi & UMKM (Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok) • Biro Perekonomian (pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi) • Dinas Kominfo (Publikasi Pelaksanaan) Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030):
43. 1.Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin;
44. 2.Pendataan jumlah UMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok;
45. 3.Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;
46. 4.Kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok
47. 5.Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;
48. 6.Monitoring dan evaluasi Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labusel (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses geografis sulit), Deli Serdang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-83 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (hinterland), Serdang Bedagai (penyangga pangan), Asahan (daerah padat penduduk) • Bappelitbang (Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan) • Inspektorat (Pengawasan Pelaksanaan) 2026 Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kabupaten Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK) 2027 Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 5 Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-84 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbang Hasundutan (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Padang Lawas (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan (akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-85 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2028 Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota Medan (kota IHK utama), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (wilayah tertutup distribusi), Deli Serdang (wilayah distribusi padat), Toba (akses perbatasan dan pariwisata), Humbang Hasundutan (wilayah pertanian dan pengunungan), Nias Selatan (terpencil), Karo (akses dan cuaca ekstrem), Langkat (wilayah perbatasan), Simalungun (pusat distribusi regional), Tapanuli Selatan (wilayah pegunungan), Mandailing Natal (akses rendah), Dairi (hinterland), Nias Barat (wilayah terpencil), Tapanuli Tengah (rawan distribusi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-86 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-87 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota Medan (pusat IHK), Tebing Tinggi (akses perdagangan), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (akses logistik terbatas), Gunungsitoli (pulau terluar), Dairi (wilayah perbatasan), Tapanuli Tengah (kontributor inflasi lokal), Toba (pariwisata dan pertanian), Mandailing Natal (daerah rawan kemiskinan), Nias Barat (akses sulit), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Humbang Hasundutan (akses dataran tinggi), Langkat (wilayah distribusi utama), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga Medan)
49. 13.Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan) 2025 1. Pendataan dan verifikasi
50. 2.Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit)
51. 3.Penguatan peran dan komitmen Kabupaten/Kota DISNAKER • Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk
52. 1.Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-88 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2) dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029
53. 2.Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan
54. 3.Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi untuk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2 2026 Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota - 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 2027 Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota - 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 2028 Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-89 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG - 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial 2029 Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota - 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2 2030 1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota
55. 2.Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-90 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-91 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
56. 14.Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi 2025 Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) • Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja • Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat. 2026 Penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-92 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG V. PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH
57. 15.Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata 2025 KEK Pertanian Identifikasi lokasi dan Penlok (Humbang Hasundutan dan Kab potensial lainnya)
58. 1.Penentuan lokasi pengusulan KEK Pertanian
59. 2.Pengusulan KEK Pertanian melalui proses kelengkapan dokumen:
a.Tata lokasi
b.Rencana tata ruang KEK
c.Rencana sumber pembiayaan
d.Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50%
e.Persetujuan Pemkab DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH • Bappelitbang : Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARD A, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup (Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan) • Dinas Ketenagakerjaan (Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian) • Dinas Pendidikan (Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian) • Dinas PUPR (Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK 2025: • Dukungan Kabupaten/Kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • 2028: 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-93 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG pada RTRW) • Dinas Kominfo (Dukungan Publikasi Kegiatan) • Biro Hukum (Penetapan Regulasi Perda/Pergub) • DPMPTSP (fasilitasi perizinan) • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2029: • Peningkatan SDM Pariwisata • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi 2030: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-94 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
1. 16.Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara 2025 Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM • Komoditas Unggulan Lokasi Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Simalungun • Aren:Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal • Cabai : Kabupaten Karo, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang • Kelapa Sawit : DISPERINDAG ESDM • Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, capacity building bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, capacity building bagi petani • Dinas PUPR : Penguatan Inftratruktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan Dukungan Kabupaten/Kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-95 2026 Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi, Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (cooking oil); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe: Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; Spray pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/sachet/cup; Kopi instan (pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino sachet); Drip bag Peningkatan capacity building pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-96 coffee — kopi bubuk dalam kantong celup; Cold brew • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo dan Kabupaten Batu Bara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-97 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Diversifikasi Produk & Inovasi • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Karo, Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang Penguatan kemitraan hilirisasi antar Kabupaten/Kota. Pemasaran, dukungan promosi, capacity buliding diversivikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh Kabupaten/Kota 2028 Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & Branding; MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Menentukan IKM yang akan dilakukan capacity building, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar Kabupaten/Kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi capacity building standarisasi eksport bagi pelaku IKM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-98 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Utara,Asahan,Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang 2029 Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri/(dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku, sampai ke pasok industri besar) dan Bisnis Matching dengan Industri Besar dalam dan luar negeri • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing • Cabe : Karo, Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan business matching. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-99 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang Branding Ekspor
2. 17.BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi) 2025 Tidak ada - Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi Biro PemOtda : Fasilitasi Kerja sama Diskominfo : Publikasi Kegiatan Inspektorat : Audit BUMD - 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-100 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
3. 18.Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi 2025 Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa) 2026 • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang 2027 • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-101 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi 2028 • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain 2029 • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-102 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan 2030 • Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan VI. PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU
4. 19.Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren) 2025 Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II DISBUNAK 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan:
5. 1.Dukungan data CPCL di lokasi intervensi
6. 2.Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 2026 • Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret • Pemberian benih pada komoditas kopi sebanyak 200.000 batang benih, 400 ton pupuk organik dan 40 kotak pestisida nabati dan 4 paket mesin pasca panen pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-103 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG bubuk kopi kepada 10 kelompok pekebun di Kabupaten Humbang Hasundutan. menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan coconut milk, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol
7. 2.Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren;
8. 3.Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
9. 4.Diskominfo: untuk publikasi media 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
10. 20.20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya 2025 Kajian kampung nelayan dan budidaya DISKANLA • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui2026 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-104 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 Tidak ada pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: • Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kabupaten/Kota • Klasterisasi • Sosialisasi dan Edukasi • Replikasi di daerah yang sama 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
11. 21.Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut) 2025 Tidak ada DISKANLA • BAPPELITBANG : Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu : Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu : Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: • Pendataan Nelayan Kabupaten/Kota • Klasterisasi • Sosialisasi dan Edukasi 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-105 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Satpol PP Provsu : Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu : Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu : Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu : Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu : Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program
12. 22.22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat 2025 Tidak ada DLHK 1. Dinas Kominfo • Media massa • Publikasi kegiatan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan Stakeholder terkait diantaranya 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-106 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 Tidak ada 2. Kementerian Kehutanan • Penyediaan Regulasi • Koordinasi program- program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan Kabupaten/Kota pada kegiatan ini diantaranya:
13. 1.Kolaborasi Multistakeholder dalam kegiatan
14. 2.Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat.
15. 3.Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas
16. 4.Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya. 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-107 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
17. 23.Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya) 2025 Tidak ada DISPERINDAG ESDM TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030:
18. 1.Data Kelompok Tani (CPCL
19. 2.Data penentual lokasi
20. 3.Pengadaan lahan
21. 4.Data produksi pertanian; kondisi air
22. 5.Data readiness criteria 2026 Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek • Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara 2027 Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek • Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara 2028 Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-108 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima • Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara 2029 Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek • Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara 2030 Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek • Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-109 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG VII. PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL
23. 24.Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah 2025 1. Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
24. 2.Pembuatan masterplan
25. 3.Penyusunan tim kerja dan Inventarisir data
26. 4.Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
27. 5.Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian • Kawasan Padi :Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai • Kawasan jagung : Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo • Kawasan cabai Merah: Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang • Kawasan Bawang Merah : Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
28. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan.
29. 2.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan • Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-110 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2026 1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
30. 2.Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian • Kawasan Padi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. • Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo • Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang • Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-111 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
31. 2.Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian
32. 3.Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha • Kawasan Padi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. • Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo • Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Dairi • Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini
33. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan.
34. 4.Diskominfo (Publikasi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-112 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2028 1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
35. 2.Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian
36. 3.Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha
37. 4.Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian • Kawasan Padi (Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai.), • Kawasan Jagung (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo) • Kawasan Cabai Merah (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-113 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Kawasan Bawang Merah (Kabupaten Toba, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Simalungun) 2029 1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah
38. 2.Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian
39. 3.Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha
40. 4.Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian
41. 5.Membuka akses pasar ekspor dan pasar bermutu • Kawasan Padi (Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai) • Kawasan Jagung (Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-114 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli utara dan Kabupaten Karo) • Kawasan Cabai (Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deli Serdang,Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi) • Kawasan Bawang Merah (Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Simalungun) 2030 Evaluasi dan monitoring Kegiatan
42. 25.Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan 2025 Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II DISBUNAK 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan:
43. 1.Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 • Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-115 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang di • Pembinaan dan pengawasan serta pennguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2028 • Pemberian bibit 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Langkat, 30 ekor kerbau kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Humbang Hasundutan, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Asahan, dan 200 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan pada bulan September produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi
44. 2.Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak
45. 3.Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan
46. 4.Diskominfo: Untuk publikasi media
47. 2.Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan
48. 3.Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan
49. 4.Replikasi di daerah yang sama 2030 Tidak ada
50. 26.Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 2025 Tahap Persiapan Awal, Penyusunan konsep program & proposal kerja sama • Penadatanganan perjanjian kerja sama antara pemprovsu dengan Balai Besar Perakitan dan Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-116 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Subang • Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Subang Provinsi Jawa Barat penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi 2026 Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten • Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat 2027 Produksi benih sumber (Breeder Seed & Foundation Seed) varietas baru dan Distribusi benih sumber ke Penangkar/Pembudidaya untuk produksi benih sebar (Certified Seed) • Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Asahan 2028 Peningkatan kapasitas penangkar & perluasan lahan produksi benih • Monitoring dan Evaluasi • Promosi varietas baru (ekspo, lomba hasil panen) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-117 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Integrasi pemasaran gabah & beras varietas unggul • Pendistribusian benih unggul ke daerah lainnya (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal) 2029 Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra produksi padi 2030 Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera
51. 27.Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani 2025 Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan Kabupaten/Kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen
a.Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-118 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2026 Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya. memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.
b.Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi.
c.Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan 2027 Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota 2028 Mengintegrasikan pemasaran digital dan e-commerce, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota 2029 Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-119 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.
d.Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar 2030 Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-120 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi) VIII. PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)
1. 28.Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba 2025 Penguatan Tata kelola Kelembagaan melalui Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB 8 Kabupaten se-Kawasan Danau Toba:
2. 1.Pelaksanaan evaluasi rencana aksi tahap I RIDPN Danau Toba
3. 2.Penyusunan draft renaksi tahap II RIDPN Danau Toba
4. 3.Integrasi hasil evaluasi tahap I kedalam draft rencana aksi tahap II 2025-2029
5. 4.Penyusunan rencana aksi tahun 2025
6. 5.Rapat koordinasi regular dengan 8 Kabupaten/Kota 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba:
7. 1.Simalungun DISBUDPAREKRAF KOMINFO : Publikasi Media DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau
8. 1.Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di darah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD
9. 2.Menyusun rencana aksi tahunan
10. 3.Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba
11. 4.Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)
12. 5.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-121 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
13. 2.Humbang Hasundutan
14. 3.To
15. 4.Dairi
16. 5.Pakpak Bharat
17. 6.Karo
18. 7.Samosir
19. 8.Tapanuli Utara Toba): Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah): Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB
20. 6.Pembentukan Tata Kelola/Kelembagaan untuk Desa Wisata;
21. 7.Pendampingan Desa Wisata;
22. 8.Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
23. 9.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent));
24. 10.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
25. 11.Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional 2026 Pemetaan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan melalui Rencana Aksi Tahap II RIDPN & Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat; Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: • Pelaksanaan pilar Tata kelola dan Kelembagaan antara lain: 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba 2027 Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: • Pelaksanaan pilar infrastruktur: peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan konektivitas (transportasi darat dan danau),dan SPAM 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba 2028 Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-122 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Pelaksanaan pilar SDM: Pelatihan pelaku pariwisata, Pokdarwis, dan Pengelola desa wisata 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun 2029 Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: • Pelaksanaan pilar Investasi: Penyusunan IPRO, dan penyusunan Lake Toba Tourism Destination Investment Book untuk diintegrasi kedalam North Sumatera Invest 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba 2030 Monitoring dan evaluasi: Perluasan kemitraan ekonomi • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba
26. 29.Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya 2025 a. Tata Kelola Reformasi tata kelola BP TCUGGp
b.Alokasi Hibah Operasional BP TCUGGp
c.Pembangunan Visibilitas di 16 Geosite (Panel dan Letter Plank) • 16 Geosite di Toba Caldera (Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, DISBUDPAREKRAF 1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan Visibilities di Geosite; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan
1. 1.Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing- masing Kabupaten;
2. 2.Penyusunan muatan Lokal;
3. 3.Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang Geopark; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-123 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba) Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan Event Geofest
4. 2.DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan Geosite;
5. 3.Dinas Pendidikan: Melaksanaan kegiatan Geopark to School dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar;
6. 4.Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite;
7. 5.Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait Geological Heritage/Natural/Biol ogical Heritage/Cultural Heritage di Kawasan Toba Caldera UGGp
8. 4.Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk;
9. 5.Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi Geological Heritage, Biological/Natural Heritage dan Cultural Heritage;
10. 6.Rutin melaksanaan Event GeoFest;
11. 7.Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru;
12. 8.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;
13. 9.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;
14. 10.Pendampingan Desa Wisata;
15. 11.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent);
16. 12.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Konsolidasi dan Penyusunan Kajian awal Pengusulan Geopark Nasional baru (Nias & Humbang Hasundutan) dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • 16 Geosite di Toba Caldera 2029 Persiapan dan Pelaksanaan Revalidasi Toba Caldera UGGp, Evaluasi Kinerja BP TCUGGp Periode 2025-2030 • 16 Geosite di Toba Caldera 2030 Pemilihan BP TCUGGp Periode 2030-2035, Penyusunan Program Kerja dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • 16 Geosite di Toba Caldera Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-124 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG maupun di Kawasan Geopark yang baru;
17. 6.BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi;
18. 7.Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba;
19. 8.Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan.
20. 30.Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE) 2025 Tidak ada DISBUDPAREKRAF 1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan.
21. 2.Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.
22. 3.Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata
23. 4.Dinas Kominfo : Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam:
24. 1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis;
25. 2.Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik);
26. 3.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;
27. 4.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;
28. 5.Pendampingan Desa Wisata;
29. 6.Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-125 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
30. 7.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent);
31. 8.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata;
32. 9.Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM;
33. 10.Pendampingan kepada pelaku UMKM;
34. 11.Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
35. 31.Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara 2025 Pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya (fisik & nonfisik) • Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara DISBUDPAREKRAF 1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan.
36. 2.Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.
37. 3.Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata
38. 4.Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas
39. 1.Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi;
40. 2.Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik);
41. 3.Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota;
42. 4.Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya;
43. 5.Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar 2026 Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (masterplan, DED, roadmap); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-126 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan
44. 5.Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya tentang Kawasan Situs Cagar Budaya;
45. 6.Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
46. 7.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;
47. 8.Pembentukan Tata Kelola/Kelembagaan untuk Desa Wisata;
48. 9.Pendampingan Desa Wisata;
49. 10.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent);
50. 11.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata;
51. 12.Pendataan dan Pendampingan UMKM;
52. 13.Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
53. 32.Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global 2025 Penyelenggaraan event Trail of The King (Danau Toba), Aquabike, dan event F1H2O, dan evaluasi penyelenggaran event DISBUDPAREKRAF 1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu
54. 1.Pelaksanaan Side Event saat pelaksanaan Event Internasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-127 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG • Kawasan Pariwisata Prioritas Sumatera Utara (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi) lintas saat event internasional dilaksanakan
55. 2.Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans
56. 3.Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional
57. 4.Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event- event-pasca event internasional; publikasi kegiatan
58. 5.Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara
59. 6.Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan
60. 2.Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak;
61. 3.Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan Travel Agent);
62. 4.Pendataan & pendampingan terhadap UMKM;
63. 5.Memastikan kelancaran aksesibiltas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan) 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-128 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG event (sport, e-sport, dan sebagainya) IX. PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
64. 33.Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara 2025 Tidak ada DISBUDPAREKRAF 1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif
65. 2.Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra industri Kreatif.
66. 3.Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif.
67. 4.Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM
68. 5.Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dan lain-lain) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan
69. 1.Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial;
70. 2.Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
71. 3.Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
72. 4.Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif;
73. 5.Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak; 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-129 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
74. 34.34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif 2025 Evaluasi Platform e-commerce yang sudah ada (SIMITRA) DISKOP UMKM KOMINFO : Publikasi Media DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - Capacity Building 2026 Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan platform logistik & payment gateway. Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e- commerce; • PLUT 2027 Onboarding UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e- commerce; • PLUT 2028 Pengembangan E-commerce menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT 2029 Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e- commerce; • PLUT Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-130 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di event internasional (virtual expo, marketplace ASEAN), Manajemen Operasional platform e-commerce dan Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT X. PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
75. 35.Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 2025 1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030
76. 2.Sosialisasi SK Tim forum dan milestone TPB SDGs 2025-2030
77. 3.Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029
78. 4.Penyusunan skema Declaration and Registration System
79. 5.Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs
80. 6.Replikasi, instalasi dan Capacity Building Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi)
81. 7.Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2030 Bappelitbang Seluruh Perangkat Daerah 1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030
82. 2.Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha
83. 3.Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards
84. 4.Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota
85. 5.Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-131 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
86. 8.Launching dan Pelaksanaan BRS pilot project sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM
87. 9.Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota
88. 10.Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs
89. 11.Workshop E-Monev dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitb ang Kabupaten/Kota
90. 12.Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2025 2026 1. Inovasi Business Registration System Policy TPB/SDGs
91. 2.Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum)
92. 3.Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025
93. 4.Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs
94. 5.Launching Aplikasi e-Monev
95. 6.Pelaksanaan skema Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-132 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
96. 7.Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030
97. 8.Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)
98. 9.Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota
99. 10.Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026
100. 11.Sosialisasi North Sumatra SDGs Action Award 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 2027 1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)
101. 2.Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026
102. 3.Forum Business Registration System (BRS)
103. 4.North Sumatra SDGs Action Award 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)
104. 5.Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-133 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
105. 6.Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota
106. 7.Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027
107. 8.Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 2028 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun
108. 2.Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs
109. 3.Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)
110. 4.North Sumatra SDGs Action Award 2028
111. 5.Launching aplikasi e-Monev SDGs
112. 6.Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs
113. 7.Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027
114. 8.Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-134 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
115. 9.Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028 2029 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028
116. 2.Pelaksanaan Skema BRS
117. 3.Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA
118. 4.Launching integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA
119. 5.Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs
120. 6.Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028
121. 7.Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)
122. 8.North Sumatra SDGs Action Award 2029
123. 9.Pelaksanaan Skema BRS
124. 10.Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-135 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029
125. 2.Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029
126. 3.North Sumatra SDGs Action Award 2030
127. 4.Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026- 2030
128. 5.Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota
129. 6.Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs
130. 36.Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis 2025 - Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Inspektorat Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota 2026 - Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-136 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 - Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah 2028 - Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah 2029 - Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah 2030 - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-137 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG XI. PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
131. 37.37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan 2025 - Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Launching SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - Updating SK Tim Pelaksana SADAINA - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA Dinas Kominfo Seluruh OPD menginput data statistik sektoral Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait 2026 - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-138 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 - Pemanfaatan SADAINA - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan Kabupaten/Kota 2028 - Pemanfaatan SADAINA - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn 2029 - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (Application Programming Interface) - Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-139 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn 2030 - Menyediakan API (Application Programming Interface) - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi XII. PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL
132. 38.Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan ewenangan Provinsi 2025 Tidak ada Dinas PUPR Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan
133. 1.Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan
134. 2.Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal.
135. 3.Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah. 2026 Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas- ruas yang menghubungkan desa- desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-140 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir 2027 Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas- ruas yang menghubungkan desa- desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota • Total penanganan sepanjang 56,20 km difokuskan pada 9 ruas jalan provinsi yang saat ini belum tembus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Ruas- ruas ini tersebar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Samosir 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-141 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2030 Tidak ada
136. 39.Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan 2025 Tidak ada Dinas PUPR Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan
137. 1.Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah.
138. 2.Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan.
139. 3.Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.
140. 4.Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal.
141. 5.Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan. 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-142 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG XIII. PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING
142. 40.Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta Commuter 2025 Tidak ada Dinas Perhubungan Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kabupaten Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-143 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
143. 41.Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil 2025 Tidak ada Dinas Perhubungan Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan
144. 1.Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah Kabupaten/Kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi.
145. 2.Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan
146. 3.Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-144 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek
147. 4.Pengawasan dan Monitoring: Kabupaten/Kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
148. 14.PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA
149. 42.Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir 2025 Tidak ada Dinas PUPR Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat
150. 1.Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/Kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-145 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD)
151. 2.Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/Kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR)
152. 3.Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah Kabupaten/Kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR)
153. 4.Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-146 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota)
154. 5.Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/Kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota, BPBD)
155. 43.Pembangunan TPST Regional 2025 Identifikasi lokasi potensial pembangunan TPST regional Dinas PUPR : pelaksana PUPR: - Penyiapan dokumen Lingkungan - Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,
156. 1.Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah
157. 2.Penyediaan dan penentuan lokasi
158. 3.Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
159. 4.Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan
160. 5.Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan
161. 6.Dukungan SDM 2026 - Penyusunan Studi kelayakan TPST Regional Mebidang dan FGD dengan Kabupaten/Kota - Pengadaan lahan dan persiapan lokasi (clean and clear) - Dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST Regional 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-147 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Dinas Kominfo untuk publikasi media
162. 44.Pembangunan PLTSa 2025 Tidak ada DISPERINDAG ESDM • PUPR : Pembangunan TPST • DLHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan
163. 1.Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah
164. 2.Penyediaan dan penentuan lokasi
165. 3.Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
166. 4.Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan
167. 5.Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan
168. 6.Dukungan SDM 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
169. 45.Pengembangan SPAL Regional 2025 Tidak ada Dinas PUPR Dinas LHK untuk penyediaan dokumen
170. 1.Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2026 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-148 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 Tidak ada lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media
171. 2.Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP)
172. 3.Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan)
173. 4.Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang)
174. 5.Menyediakan alokasi anggaran (BKAD)
175. 6.Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi) 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
176. 46.Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati 2025 Rapat koordinasi, pembentukan tim appraisal dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati DLHK 1. Biro Pem Otda - SK Penlok
177. 2.BPN - Sertifikat Lahan
178. 3.Diskominfo - Publikasi Media
179. 1.Dukungan terhadap pengadaan lahan
180. 2.Penetapan Taman Kehati pada RTRW Kabupaten/Kota 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada XV. PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA
181. 47.Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan Master Plan Desa Produktif dan Mandiri. 2025 Pendataan lokus desa, penyusunan master plan desa produktif dan mandiri Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan - Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. - Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-149 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 Tidak ada komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini) - Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. - Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. - Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi 2030 Tidak ada
182. 48.48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES 2025 Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan •27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa). - Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi. 2026 - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tapteng, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labusel, Tapsel, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-150 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2027 - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa 2028 - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa 2029 - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa 2030 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-151 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG XVI. PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN
183. 49.Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota 2025 - Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Biro KESRA Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah) - 2026 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-203 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-152 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2027 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2028 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-153 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2030 - Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025- 2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
184. 50.Festival Seni dan Budaya Daerah 2025 Tidak ada DISBUDPAREKRAF 1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event
185. 1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi;
186. 2.Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-154 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG 2029 Tidak ada internasional dilaksanakan
187. 2.Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans
188. 3.Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional
189. 4.Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event- event-pasca event internasional; publikasi kegiatan
190. 5.Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara
191. 3.Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah;
192. 4.Memastikan kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah
193. 5.Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya;
194. 6.Penyusunan Kalender Budaya 2030 Tidak ada
195. 51.Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial 2025 Tidak ada Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan 2026 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-155 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat 2027 - Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2027 - Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027 - Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027 Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Samsoir, Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada
196. 17.PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB
197. 52.Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor). 2025 Tidak ada Satpol PP Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota) 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-156 NO PROYEK STRATEGIS TAHUN RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA UTAMA PENDUKUNG
198. 53.Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan 2025 Tidak ada Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba) Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah 2026 Tidak ada 2027 Tidak ada 2028 Tidak ada 2029 Tidak ada 2030 Tidak ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-157 V.4. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir masa rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja makro menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi maupaun nasional. Selain itu, indikator kinerja daerah juga akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2029. IV.4.1. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Humbang Hasundutan 2025-2029, yang telah memperhatikan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan 2025-2045 serta memperhitungkan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di daerah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut mencerminkan capaian strategis yang diinginkan, yang menunjukkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini menjadi dasar bagi penyusunan struktur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan selama periode 2025-2029 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yang mencerminkan sejauh mana rencana pembangunan daerah tersebut berhasil dijalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-158 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) No Indikator Satuan Baseline Target 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Pembangunan Manusia Point 73,33 74,90 - 74,50 76,65 - 75,05 77,15 - 76,75 78,25 - 77,85 79,40 - 78,95 80,50 - 80,10 2 Angka Harapan Hidup Tahun 74,27 74,52 74,77 75,02 75,27 75,52 75,77 3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 13,55 13,63 13,72 13,80 13,89 13,97 4 Rata-rata Lama Sekolah Tahunlama s 10,13 10,31 10,47 10,64 10,80 10,96 11,12 5 Indeks Pembangunan Gender Point 97,42 97,43 97,44 97,45 97,46 97,47 97,48 6 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Persen 2,88 2,97 3,01 3,06 3,10 3,14 3,17 7 Pendapatan Perkapita Rp 39.948.562,51 45.160.000,00 51.420.000,00 57.680.000,00 62.940.000,00 68.200.000,00 74.350.000,00 8 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,79 4,90-5,20 5,20-5,50 5,50-5,90 5,90-6,20 6,20-6,50 6,50-6,90 9 Indeks Gini Point 0,302 0,301-0,300 0,298-0,280 0,278-0,260 0,258-0,250 0,235-0,225 0,224-0,222 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 0,92 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,51 11 Tingkat Kemiskinan Persen 8,44 7,90-7,50 7,50-7,00 7,00-6,0 6,20-5,70 5,50-5,10 4,90-4,50 12 Indeks Pembangunan Infrastruktur Persen 70,98 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 13 Indeks Infrastuktur Jalan Persen 67,25 67,5 68 68,5 69 69,5 70 14 Indeks Infrastuktur SDA Persen 53 55 57 59 61 63 64 15 Indeks Infrastruktur PSU Persen 80,86 81,5 82,5 83,5 84,5 85,5 86,5 16 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Ton CO2eq Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-159 17 Indeks Lingkungan Hidup Persen 82,84 83 83,15 83,50 83,75 83,95 84,15 18 Indeks Reformasi Birokrasi Point 75,14 76,21 77,17 78,11 79,03 79,90 80,70 19 Nilai SAKIP Point 74,20 75,63 76,50 77,50 78,45 79,15 80,15 20 Indeks Pelayanan Publik Point 3,22 (2023) 3,45 3,57 3,75 3,87 3,91 4,10 21 Nilai MCP Nilai 74,26 75,38 76,49 77,62 78,74 79,86 80,98 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-160 Setelah Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan, selanjutnya demi proses menyinkronkan target dan indikator kinerja yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan target dan indikator yang ditetapkan oleh Nasional melalui RPJMN dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang bertujuan memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, serta menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan maka perlu dilakukan penyelarasan IKU antara Kabupaten Humbang Hasundutan, nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, terpadu, dan berorientasi pada hasil. Dengan IKU yang selaras, pemerintah daerah, nasional dan provinsi dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Penyelarasan IKU antara Kabupaten Humbang Hasundutan, nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-161 Tabel 4.5. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Humbang Hasundutan dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara No RPJMN tahun 2025-2029 RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi) Indikator Utama Pembangunan Baseline 2025 Target 2029 Indikator Utama Pembangunan Baseline 2025 Target 2029 Indikator Utama Pembangunan Baseline 2025 Target 2029 1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 73,73 74,54 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 73,73 74,54 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 74,52 75,52 2 Kesehatan Ibu dan Anak: Kesehatan Ibu dan Anak: Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 146 94 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 146 94 Kasus Kematian Ibu (orang) 4 2 b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 16,4 12,3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 16,4 12,3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 17,5 12 3 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Penanganan Tuberkulosis: a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) 90 90 Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) 90 90 a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) 90 90 b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%) 90 90 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%) 90 90 b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) 90 90 4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,6 99 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,6 99 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 98,2 99 5 Hasil Pembelajaran: Hasil Pembelajaran: Hasil pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) Persentase kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca 6,06 –12,12 27.27-30.30 - Literasi membaca 6,06 –12,12 27.27-30.30 - Skor Kemampuan Literasi SD 63,45 73,45 - Numerasi 00,00 – 3,03 6.06 - 9.09 - Numerasi 00,00 – 3,03 6.06 - 9.09 - Skor Kemampuan Literasi SMP 72,72 77,12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-162 b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca 35,99–38,49 41.53-44.03 - Literasi membaca 35,99–38,49 41.53-44.03 - Skor Kemampuan Numerasi SD 58,94 70,54 - Numerasi 33,70–36,20 37.70 - 40.20 - Numerasi 33,70–36,20 37.70 - 40.20 - Skor Kemampuan Numerasi SMP 66,24 72,74 b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 10.3 - 10.33 10.83 - 10.84 c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 10.3 - 10.33 10.83 - 10.84 b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) 10,31 10,96 d) Harapan Lama Sekolah 13.61 - 13.63 13.86 - 13.87 d) Harapan Lama Sekolah 13.61 - 13.63 13.86 - 13.87 c) Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,55 13,89 6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 11,12 11,12 - 11,40 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 11,12 11,12 - 11,40 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) - - 7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 71,1 76,59 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 71,1 76,59 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) - - 8 Tingkat Kemiskinan (%) 6,96-7,46 2,82-3,82 Tingkat Kemiskinan (%) 6,96-7,46 2,82-3,82 Tingkat Kemiskinan (%) 7,90-7,50 5,50-5,10 9 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 29,27 40,61 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 29,27 40,61 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten(%) 4,33 4,41 10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) - - 11 a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 19-19,5 15,4,-15,1 a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 19-19,5 15,4,-15,1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 1,51 1,6 b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,2 7,8 b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,2 7,8 12 Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata: a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 2,42 2,73 a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 2,42 2,73 a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 3,5 3,8 b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) 300,00- 350,00 421,14 b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) 300,00- 350,00 421,14 b) Tingkat Penghunian Kamar 19,25 20,03 13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)* 5,45 5,43 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)* 5,45 5,43 PDRB Ekonomi Kreatif - - 14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 3,20% 3,51% a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 3,20% 3,51% a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) b) Rasio kewirausahaan daerah (%) 3,63% 4,06% b) Rasio kewirausahaan daerah (%) 3,63% 4,06% b) Proporsi Jumlah Indusri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten 0,71 1,10 c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) 0,79% 0,81% c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) 0,79% 0,81% c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%) - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-163 d) Return on Asset (ROA) BUMD (%) 1,24 1,97 d) Return on Asset (ROA) BUMD (%) 1,24 1,97 d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 0,88 0,99 15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,27 - 5,56 4,74 - 5,20 a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,27 - 5,56 4,74 - 5,20 a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 0,86 0,58 b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 43 50,4 b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 43 50,4 b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) - - 16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 59,29 - 61,67 59,48 - 63,87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 59,29 - 61,67 59,48 - 63,87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 85,65 86,95 17 Tingkat Penguasaan IPTEK Tingkat Penguasaan IPTEK Tingkat Penguasaan IPTEK 6,90 8,9 Disesuaikan dengan karakteristik daerah Disesuaikan dengan karakteristik daerah 18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 51,12 51,18 a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 51,12 51,18 a) Indeks Ekonomi Hijau - - b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 18,42 21,49 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 18,42 21,49 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) - - 19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 6,9 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 6,9 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 49,15 54,55 20 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi 10,1 9,5 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi 10,1 9,5 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten - - 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 29,7 29,76 - 30,04 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 29,7 29,76 - 30,04 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 24 25,2 22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 16,45 - 16,54 17,13 - 17,41 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 16,45 - 16,54 17,13 - 17,41 Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) 1,00 – 3,00 2,45-4,65 23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan Kota dan Desa maju, inkulusit dan berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 2,26% 2,33% a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 2,26% 2,33% a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional - - b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 74,36 81,01 b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 74,36 81,01 b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) 85,10 88,15 c) Persentase Desa Mandiri (%) 8,44% 8,93% c) Persentase Desa Mandiri (%) 8,44% 8,93% c) Persentase Desa Mandiri (%) 0 0,55 24 Indeks Materi Hukum 70 71,5 Indeks Materi Hukum 70 71,5 Indeks Reformasi Hukum 60 – 70 66,5-76,5 Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH) Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH) 25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,45 3,71 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,45 3,71 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 2,85 3,05 26 Indeks Pelayanan Publik 3,57 3,69 Indeks Pelayanan Publik 3,57 3,69 Indeks Pelayanan Publik 3,45 3,91 27 Indeks Integritas Nasional 66,78 69,51 Indeks Integritas Nasional 66,78 69,51 Indeks Integritas Nasional 74 80 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-164 28 Disesuaikan dengan karakteristik daerah Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi: Usulan Proksi: a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 70 75,7 a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 70 75,7 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 70 100 b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 60 70 b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 60 70 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 78,7 79,1 29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 58,5 62 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 58,5 62 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) - - 30 Indeks Demokrasi Indonesia 82.58 - 85.83 86.83 - 90.08 Indeks Demokrasi Indonesia 82.58 - 85.83 86.83 - 90.08 Indeks Demokrasi Indonesia Sedang Sedang 31 Rasio Pajak terhadap PDB (%) Rasio Pajak terhadap PDB (%) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,19 0,27 32 Tingkat Inflasi (%) 1,8-3,8 1,4-3,7 Tingkat Inflasi (%) 1,8-3,8 1,4-3,7 Tingkat Inflasi (%) 3 ± 1 3 ± 1 33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan Pendalaman/Intermediasi sektor keungan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) 28,77 33,92 a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) 28,77 33,92 a) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) - - b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 0,13 0,14 b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 0,13 0,14 b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) - - c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) 8.103.064,03 10.402.072,3 9 c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) 8.103.064,03 10.402.072,3 9 c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) - - d) Total Kredit/PDRB (%) 25,7 31,49 d) Total Kredit/PDRB (%) 25,7 31,49 d) Total Kredit / PDRB (%) - - 34 Inklusi Keuangan (%) 97,52 97,88 Inklusi Keuangan (%) 97,52 97,88 Inkulusi Keuangan 35 Disesuaikan dengan karakteristik daerah Disesuaikan dengan karakteristik daerah Jumlah Kerjasama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar.Bersaudara (Sister Province/ Sister City) 3-5 4-6 Usulan Proksi: Usulan Proksi: Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City) Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City) 36 Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability) Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability) Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah 37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,44 - 55,48 57,56 - 57,67 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,44 - 55,48 57,56 - 57,67 Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Benda dan Tak Benda) (%) 12,36 18,73 38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 81,17 - 81,2 82,62 - 82,79 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 81,17 - 81,2 82,62 - 82,79 Indeks Kerukunan Umat Beragama - - 39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 71,04 73,67 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 71,04 73,67 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 58 60,4 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,407 0,37 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,407 0,37 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,31 – 0,35 0,27 – 0,31 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,562 0,581 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,562 0,581 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah - - 42 Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-165 a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 77,2 77,87 a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 77,2 77,87 a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 83 84,2 b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 10,00% 15% b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 10,00% 15% b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 0 7,44 Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 16,00% 28% Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 16,00% 28% Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) 70,55 72,5 - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 62% 100% Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 62% 100% Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT) 64,50 68,9 43 Ketahanan Energi, Air, dan Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi a) Ketahanan Energi a) Ketahanan Energi - - - Konsumsi listrik per kapita (kWh) 850 1282 Konsumsi listrik per kapita (kWh) 850 1282 Konsumsi listrik per kapita (kWh) - - - Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar) 170,57 141,175 Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar) 170,57 141,175 Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) - - b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 7,35 4,48 b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 7,35 4,48 b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%) 6,15 6 c) Ketahanan Air c) Ketahanan Air c) Ketahanan Air - - Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) Kapasitas Air Baku (m3/detik) - - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 40,95 53 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 40,95 53 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) 0 19,25 44 Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) 157,53 152,55 - 147,69 Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) 157,53 152,55 - 147,69 Indeks Risiko Bencana (IRB) 125,06 117,86 45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Penurunan Emisi GRK (ton CO2eg) 152.910,08 229.910,93 a) Kumulatif 10,06% 12,92% a) Kumulatif 10,06% 12,92% b) Tahunan 19,04% 25,38% b) Tahunan 19,04% 25,38% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-166 IV.4.2. Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Aspek kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek pelayanan umum; dan 3. Aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-167 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET TAHUN OPD PENANGGUNGAJAWAB2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks ketahanan pangan poin 78,9

(2023)79,5 80 80,5 81 81,5 82 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (SPM) % 0 0 0 0 4,59 7,44 9,57 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) % 0 0 0 4,75 4,75 19,25 19,25 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Indeks risiko bencana poin 127.26 125.06 123.76 121.46 119.16 117.86 115.56 BPBD 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 82,84 83 83,3 83,6 83,9 84,2 84,5 Dinas Lingkungan Hidup 6 Indeks kualitas lahan poin 71,71 71,77 72.1 72.43 72.76 73,09 73,42 Dinas Lingkungan Hidup 7 Indeks kualitas udara poin 91,47 91,65 92 92,36 92,72 93,08 93,44 Dinas Lingkungan Hidup 8 Indeks kualitas air poin 80 80,22 80,45 80,67 80,89 81,11 81,33 Dinas Lingkungan Hidup 9 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) % - - - - - - - Bappelitbangda 10 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 70,25 70,55 71 71,5 72 72,5 73 Dinas Lingkungan Hidup B ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi % 4,79 4,90-5,20 5,20-5,50 5,50-5,90 5,90-6,20 6,20-6,50 6,50-6,90 Bappelitbangda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-168 2 Gini Rasio poin 0,302 0,301-0,300 0,298-0,280 0,278-0,260 0,258-0,250 0,235-0,225 0,224-0,222 Bappelitbangda 3 Tingkat Kemiskinan (%) % 8,44 7,90-7,50 7,50-7,00 7,00-6,0 6,20-5,70 5,50-5,10 4,90-4,50 Bappelitbangda 4 Indeks Pembangunan Manusia poin 73,33 74,90 - 74,50 76,65 - 75,05 77,15 - 76,75 78,25 - 77,85 79,40 - 78,95 80,50 - 80,10 Bappelitbangda 5 Tingak Pengangguran Terbuka Persen 0,92 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,51 Bappelitbangda 6 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,13 10,31 10,47 10,64 10,80 10,96 11,12 Dinas Pendidikan 7 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 13,55 13,63 13,72 13,80 13,89 13,97 Dinas Pendidikan 8 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,27 74,52 74,77 75,02 75,27 75,52 75,77 Dinas Kesehatan 9 Indeks Kesehatan poin 0,834 0,838 0,842 0,846 0,850 0,854 0,858 Dinas Kesehatan dan P2KB 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 98 98, 2 98,4 98, 6 98,8 99 99,2 Dinas Kesehatan dan P2KB 11 Prevelansi Stunting pada balita (%) % % 18,3 17,5 16,5 15,3 14 12 Dinas Kesehatan dan P2KB 12 Jumlah Kematian Ibu (Kasus) kasus kasus 4 4 3 3 3 2 Dinas Kesehatan dan P2KB 13 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB (%) % % 90 90 90 90 90 90 Dinas Kesehatan dan P2KB 14 Angka keberhasilan pengobatan TB (%) % % 90 90 90 90 90 90 Dinas Kesehatan dan P2KB 15 Indeks keluarga sehat poin poin 0,168 0,208 0,258 0,320 0,397 0,492 Dinas Kesehatan dan P2KB 16 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) poin 69 70 71 72 74 76 78 Dinas Kesehatan dan P2KB 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 4,31 4,33 4,35 4,37 4,39 4,41 4,43 Dinas Kopenaker Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-169 18 Cakupan UHC % 98 98, 2 98,4 98, 6 98,8 99 99,2 Dinas Kesehatan dan P2KB 19 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks - - - - - - - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 20 Indeks Ketimpangan Gender indeks - 0,31-0,35 0,30-0,34 0,29-0,33 0,28-0,33 0,27-0,31 0,26-0,30 Dinas PMDP2A C ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 PDRB per kapita Rp juta 39.948.562,51 43.160.000,00 46.420.000,00 49.680.000,00 52.940.000,00 56.200.000,00 59.460.000,00 Bappelitbangda 2 Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD3) point 2,88 2,97 3,01 3,06 3,10 3,14 3,17 Sekretariat Daerah 3 Indeks Zakat Nasional point - - - - - - - Sekretariat Daerah 4 Indeks Pajak point - - - - - - - Sekretariat Daerah 5 Indeks daya saing daerah poin 3,31 3,35 3,39 3,44 3,49 3,54 3,59 Bappelitbangda 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 86,52 86,53 86,62 86,63 86,72 86,82 86,92 Dinas Kopenaker 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) % 85,43 85,65 85,70 86,25 86,80 86,95 87,15 Dinas Kopenaker 8 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Nilai 78,6 78,7 78,8 78,9 79,0 79,1 79,2 Sekretariat Daerah 9 Indeks kerukunan umat beragama % - - - - - - - Sekretariat Daerah 10 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya % - - - - - - - Bakesbangpol 11 Rasio Kewirausahaan Daerah poin - - - - - - - Dinas Kopenaker 12 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 0.85 0,88 0.91 0,93 0,96 0,99 1,02 Dinas Kopenaker Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-170 13 Proporsi pekerja di sektor industri pengolahan % 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 Dinas Kopenaker 14 Proporsi PDRB ekonomi kreatif (%) % - - - - - - - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 15 Rasio PRDB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) % 3,21 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 16 Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara pada Hotel Berbintang (orang) orang 198 212 220 220 230 240 250 Dinas Pariwisata, Pemuda an Olahragad 17 Return on Aset (ROA) BUMD (%) % - - - - - - - BPKPD 18 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) % % 43,95 43,97 43,99 44, 01 44, 03 44,05 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 19 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) % 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 Dinas Kopenaker 20 Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda) (%) % 11,26 12,36 14,23 15,73 17,23 18,73 20,22 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 21 Standar Kompetensi Minimum pada Assesment Tingkat nasional untuk literasi membaca SD dan SMP % 43 43 43 43 43 43 43 Dinas Pendidikan 22 Standar Kompetensi Minimum pada Assesment Tingkat nasional untuk numerasi SD dan SMP % 60,39 62,59 64,79 66,99 69,19 71,39 73,59 Dinas Pendidikan 23 Indeks persepsi anti korupsi Indeks n/a 69 Cukup 70 Baik 72 Baik 75 Baik 80 Baik 85 Sangat baik Inspektorat D ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Pelayanan Publik poin 3,22 (2023) 3,45 3,57 3,75 3,87 3,91 4,10 Sekretariat Daerah 2 Opini BPK predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKPD 3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) predikat BB BB BB BB BB BB BB Inspektorat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-171 4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik skor 2,8 2,85 2,9 2,95 3 3,05 3,1 Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai 91,79 92,29 92,79 93,29 93,79 94,29 94,79 Sekretariat Daerah 6 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Satpol PP 7 Jumlah Kerjasama Pemerintah jumlah kerjasama 4 5 5 5 6 6 6 Sekretariat Daerah 8 Indeks Rasa Aman poin - - - - - - - Satpol PP 9 Indeks Demokrasi Indonesia poin - - - - - - - Bakesbangpol 10 Indeks Integritas Nasional poin n/a 74 sedang 74 sedang 75 tinggi 77 tinggi 80 tinggi 85 tinggi Inspektorat 11 Rasio belanja operasi terhadap PAD (%) % 1006 813 808 803 798 793 788 BPKPD 12 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) % 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 BPKPD E INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 66,35 81,58 82,08 82,58 83,08 83,58 84,08 Dinas Pendidikan 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan 7 - 18 Tahun % 0,55 0,62 0,7 0,77 0,84 0,91 0,98 Dinas Pendidikan 3 Iklim Keamanan SD Nilai 77,63 78,53 79,43 80,33 81,23 82,13 83,03 Dinas Pendidikan 4 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 59,36 61,76 64,16 66,56 68,96 71,36 73,76 Dinas Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-172 5 Iklim Kebhinekaan SMP Nilai 71,79 72,79 73,79 74,79 75,79 76,79 77,79 Dinas Pendidikan 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun % 76,75 79,72 82,69 85,65 88,62 91,59 94,14 Dinas Pendidikan 7 Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik % 52,26 52,65 57,92 63,71 70,08 77,08 84,79 Dinas Pendidikan 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B % 11,67 14,68 18,55 22,79 27,01 30,96 34,07 Dinas Pendidikan 9 Iklim Kebhinekaan SD Nilai 73,04 74,04 75,04 76,04 77,04 78,04 79,04 Dinas Pendidikan 10 Iklim Keamanan SMP Nilai 70,94 72,44 73,94 75,44 76,94 78,44 79,94 Dinas Pendidikan 11 Iklim Inklusivitas SD Nilai 62 64,5 67 69,5 72 74,5 77 Dinas Pendidikan 12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 Tahun % 99,46 99,53 99,59 99,66 99,73 99,79 99,86 Dinas Pendidikan I.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk % 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 Dinas Kesehatan dan P2KB 2 Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM) % 80.28 95 95 95 95 97 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 4 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM) % 80.18 95 95 95 95 97 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 5 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM) % 82.41 95 95 95 95 97 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 6 Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM) % 81.07 95 95 95 95 97 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM) % 99.03 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-173 8 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM) % 67.58 80 82 84 86 88 90 Dinas Kesehatan dan P2KB 9 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM) % 94,06 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 10 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM) % 98,43 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 11 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM) % 83,00 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 12 Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM) % 84,82 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 13 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM) % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 14 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM) % 93,64 95 96 97 98 99 100 Dinas Kesehatan dan P2KB 15 Jumlah Kematian ibu Kasus 4 4 3 3 3 2 2 Dinas Kesehatan dan P2KB 16 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 7,38 6,59 6,06 5,27 5,01 4,74 4,48 Dinas Kesehatan dan P2KB 17 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup % 1,32 1,31 1,30 1,27 1,25 1,23 1,20 Dinas Kesehatan dan P2KB 18 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS % 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 Dinas Kesehatan dan P2KB 19 Nilai Kinerja BLUD Sehat % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan dan P2KB I.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase rumah tangga terlayani akses dasar air limbah (Spald-S Dasar) % 68 68,14 68,22 68,31 68,38 68,48 68,56 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-174 Daerah Kabupaten 3 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Persentase 21,45 21,5 21,6 21,65 21,7 21,75 21,8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas % 61,38 61,39 61,4 61,5 61,6 61,7 61,8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Persentase rumah tangga terlayani akses air minum layak % 73,98 74,63 75,3 75,61 76,08 76,39 76,52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Persentase Kepuasan ASN % 90 90 90 90 90 90 90 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Tingkat Kemantapan Jalan % 56 57,42 57,57 57,72 57,87 58,02 58,17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase 70,04 71,37 72,69 74,01 75,33 76,21 77,09 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang I.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Persentase 50 50 50 75 75 75 100 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Persentase 0 2,8 10,78 31,39 54,15 80,96 100 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3 Persentase Kepuasan ASN % 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman I.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana % 14 14 14 14 14 14 14 Satpol PP 2 Persentase pendampingan penanganan pasca bencana % 22 22 22 22 22 22 22 Satpol PP 3 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase 64 64 64 64 64 64 64 Badan Penanggulangan Bencana Daerah I.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-175 1 Persentase PPKS dan PSKS yang diberdayakan % 0 0 100 100 100 100 100 Dinas Sosial 2 Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS % 3,84 3,87 20,15 20,08 20 19,92 19,85 Dinas Sosial 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % 3,12 67,70 71,42 75,89 78,12 82,03 83,33 Dinas Kopenaker 2 Tingkat produktivitas tenaga kerja Rp/tenaga kerja - - - - - - - Dinas Kopenaker 3 Jumlah LPK yang terakreditasi LPK 4 5 6 7 8 9 10 Dinas Kopenaker 4 Jumlah kasus PHK yang terselesaikan kasus 0 2 3 4 5 6 7 Dinas Kopenaker 5 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKN, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) % 1,53 2,17 2,70 3,22 3,74 4,25 4,76 Dinas Kopenaker 6 Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama % 0 2 3 4 5 6 7 Dinas Kopenaker 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 3,36% 15% 18% 21% 24% 26% 30% Dinas PMDP2A 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMDP2A 3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMDP2A 4 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan % 0,015% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% Dinas PMDP2A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-176 Komprehensif 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % 97,42 97,43 97,44 97,45 97,46 97,47 97,48 Dinas PMDP2A 6 Indeks Perlindungan Anak (IPA) % 57,81 57,90 58,08 58,75 58,88 59,05 60 Dinas PMDP2A 7 Rasio KDRT Rasio 0,0089% 0,0128% 0,0192% 0,0192% 0,0192% 0,0192% 0,0192% Dinas PMDP2A 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 19 25 25 25 25 25 25 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persentase 0 0 5 5 5 5 5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Persentase 82,6 83 83 83,50 84 85 85,5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 Skor Pola Pangan Harapan Nilai 81,92 82,74 83,57 84,4 85,25 86,1 86,96 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum % 1,48 1,48 37,94 50,09 50,09 56,16 62,23 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Lingkungan Hidup Indeks 82,84 83 83,3 83,6 83,9 84,2 84,5 Dinas Lingkungan Hidup 2 Indeks Ekonomi Hijau Daerah % - - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup 3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % - - - - - - - Dinas Lingkungan Hidup 4 Indeks Kualitas Lahan % 71,71 71,77 72.1 72.43 72.76 73,09 73,42 Dinas Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-177 5 Indeks Kualitas Udara % 91,47 91,65 92 92,36 92,72 93,08 93,44 Dinas Lingkungan Hidup 6 Indeks Kualitas Air % 80 80,22 80,45 80,67 80,89 81,11 81,33 Dinas Lingkungan Hidup 7 Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah % 70,25 70,55 71 71,5 72 72,5 73 Dinas Lingkungan Hidup 8 Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah % 63,87 64,50 65,5 66,6 67,8 68,9 70,00 Dinas Lingkungan Hidup 9 Persentase penurunan emisi GRK ton CO2eg - 152.910,08 177.710,42 195.110,59 212.510,76 229.910,93 257.311,68 Dinas Lingkungan Hidup 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 60 61 63 65 67 69 71 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Kepemilikan akta kelahiran % 85 87 89 91 93 95 97 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan % 90 93 95 97 98 99 99,80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama) OPD 15 5 6 8 10 12 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Perekaman KTP elektronik % 99,40 99,60 99,75 99,80 99,85 ,99,90 99,98 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentasi Desa Mandiri % 0 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 Dinas PMDP2A 2 Persentase Lembaga Desa Aktif % 0 0 20% 40% 60% 80% 100% Dinas PMDP2A 2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-178 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Rasio 2,98 2,94 2,86 2,83 2,79 2,76 2,75 Dinas Kesehatan dan P2KB 2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) % 45,5 45,7 46,0 46,5 47,0 47,8 47,3 Dinas Kesehatan dan P2KB 3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 22,5 22,5 22,3 22,0 21,8 20,9 20,3 Dinas Kesehatan dan P2KB 4 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks 57,98 58,0 58,4 58,9 60,0 60,4 60,9 Dinas Kesehatan dan P2KB 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Konektivitas Darat Persentase 57,47 60,78 64,06 64,97 71,97 72,34 78,72 Dinas Perhubungan 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Tingkat Penguasaan IPTEK Point 6.40 6.90 7.40 7.90 8,4 8,9 9.40 Dinas Kominfo 2 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Indeks IMDI 42.11 42.61 43.11 43.61 44.11 44.61 45.11 Dinas Kominfo 3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indeks 49,15 50,25 51,35 52,35 53,45 54,55 55,65 Dinas Kominfo 4 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Indeks KIP Informatif (89,70) Informatif (90.00) Informatif (91.00) Informatif (92.00) Informatif (93.00) Informatif (94.00) Informatif (95.00) Dinas Kominfo 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Konektivitas Darat Persentase 57,47 60,78 64,06 64,97 71,97 72,34 78,72 Dinas Kopenaker 2 Konektivitas Darat Persentase 57,47 60,78 64,06 64,97 71,97 72,34 78,72 Dinas Kopenaker 3 Konektivitas Darat Persentase 57,47 60,78 64,06 64,97 71,97 72,34 78,72 BPKPD 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-179 1 Nilai Investasi PMDN Rp 124.687.536.622 86.699.600.000 91.034.580.000 95.586.309.000 100.365.624.450 105.383.905.673 110.653.100.956 Dinas PMP2TSP 2 Nilai Investasi PMA Rp 65.867.363.378 55.000.000.000 57.750.000.000 60.637.500.000 63.669.375.000 66.852.843.750 70.195.485.938 Dinas PMP2TSP 3 Persentase peningkatan investasi % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Dinas PMP2TSP 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 Peningkatan prestasi olahraga (Jumlah medali yang diperoleh di even provinsi, nasional dan internasional) medali 44 49 54 59 64 69 74 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3 Jumlah pemuda usia 16 s.d. 30 tahun dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan orang 244 270 300 330 360 390 420 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kominfo 2 Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Kominfo 3 Indeks Pembangunan Statistik Indeks IPS 1.88 2.00 2.30 2.68 2.70 2.80 2,9 Dinas Kominfo 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks KAMI N/A 100 (tdk layak) 100 (tdk layak) 170 (tdk layak) 180 (kerangka dasar) 250 (kerangka dasar) 320 (cukup baik) Dinas Kominfo 2 Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan % N/A N/A 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Dinas Kominfo Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-180 bersertifikasi 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Benda dan Tak Benda) (%) Indeks 12,36 12,36 14,23 15,73 17,23 18,73 20,22 Dinas Pariwisa, Pemuda dan Olah Raga 2 Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Unit 1 1 2 2 3 3 3 Dinas Pariwisa, Pemuda dan Olah Raga 3 Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Unit 8 8 9 9 10 10 11 Dinas Pariwisa, Pemuda dan Olah Raga 4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Unit 8 8 9 9 10 10 11 Dinas Pariwisa, Pemuda dan Olah Raga 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Tingkat gemar membaca Nilai 79,54 79,61 79,67 79,72 79,76 79,82 79,88 Sekretariat Daerah 2 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Orang 66.790 67.890 68.990 69.100 70.250 71.500 72.525 Sekretariat Daerah 3 Indeks pembangunan literasi masyarakat Skor 41,78 45,50 49,50 50,50 60,50 70,50 80,50 Sekretariat Daerah 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi arsip 10 10 10 10 10 10 10 Sekretariat Daerah 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 106,35 108,47 110,63 112,8 115,05 117,35 119,69 Dinas Peternakan dan Perikanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-181 2 Luasan Kawasan Konservasi KmÂ² 0 0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Dinas Peternakan dan Perikanan 3 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 1.649,91 1.682,9 1.716,55 1.750,88 1.785,99 1.821,6 1.858,03 Dinas Peternakan dan Perikanan 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Tingkat hunian akomodasi % 19,05 19,25 19,44 19,63 19,83 20,03 20,23 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 0,12 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3 Jumlah tamu wisatawan domestik orang 199.587 201.583 203.599 205.635 207.691 209.768 211.866 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 4 Jumlah wisatawan mancanegara orang 191 193 195 197 199 201 203 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Persentase 40 40 40 40 40 40 40 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 a. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persentase 0 0 2 2 2 2 2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 b. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dokumen 0 0 10 10 10 10 10 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase 80 80 80 80 80 80 80 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6 a. Peningkatan Produksi Hortikultura Persentase 80 80 80 80 80 80 80 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Persentase 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 Dinas Kopenaker Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-182 2 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase 0 0 33 40 43 47 53 Dinas Kopenaker 3 Nilai Ekspor Barang Nilai 2.021.190.000 2.061.613.800 2.102.846.076 2.144.902.997 2.187.801.057 2.231.557.078 2.276.188.220 4 Persentase penanganan pengaduan konsumen % 100 100 100 100 100 100 100 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kopenaker 4 UNSUR PENDUKUNG 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 75,14 76,21 77,17 78,11 79,03 79,90 80,70 Sekretariat Daerah 2 Indeks Kepuasan Masyarakat indeks 87,39 88,89 90,39 92,39 94,39 95,89 96,39 Sekretariat Daerah 3 Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai 74,20 75,63 76,50 77,50 78,45 79,15 80,15 Sekretariat Daerah 4 Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) Nilai 2,98 (2022) 2,99 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 Sekretariat Daerah 4.02 SEKRETARIAT DPRD 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Dokumen 9 9 9 9 9 9 9 Sekretariat DPRD 2 Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-183 dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 5 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01. PERENCANAAN 1 Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu. Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappelitbangda 2 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu. Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappelitbangda 3 Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan % 98 100 100 100 100 100 100 Bappelitbangda 4 Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan % 100 100 100 100 100 100 100 Bappelitbangda 5.02 KEUANGAN 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase 35,5 38,98 36,25 30 30 30 30 BPKPD 2 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase 100 100 100 100 100 100 100 BPKPD 3 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase 0 25 50 50 50 50 50 4 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase 0 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Penurunan SILPA Persentase 2 2 2 2 2 2 2 6 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase 7,04 10 11 12 13 14 15 7 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase 15,5 15,6 18,5 20 25 30 40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-184 8 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase 5 5 5 5 5 5 5 9 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase 100 100 100 100 100 100 100 5.03 KEPEGAWAIAN 1 Sistem Merit poin 236 240 250 260 270 280 290 BKPSDM 2 Indeks Profesionalisem ASN Persen 78,15 79 80 81 82 83 84 BKPSDM 3 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 BKPSDM 4 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 0,14 0,15 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 BKPSDM 5 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 29 34 39 44 50 55 60 BKPSDM 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 46 47 49 50 51 53 54 BKPSDM 2 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 64 66 68 70 72 74 76 BKPSDM 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 70 72 74 76 78 80 82 Bappelitbangda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-185 2 Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah % 90 91 92 93 94 95 96 Bappelitbangda 3 Indeks Inovasi Daerah Nilai Indeks 56,79 57,49 58,19 58,89 59,59 60,29 60,99 Bappelitbangda 6 UNSUR PENGAWAS 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 1 Indeks Penerapan Managemen Resiko Indeks n/a 55 65 75 80 90 95 Inspektorat 2 Tingkat Maturitas SPIP (leveling) Leveling Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat 3 Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini) Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat 4 Kapabilitas APIP Leveling Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 1 Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pembangunan % 90 91 92 93 94 95 96 10 Kecamatan 2 Presentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan % 85 86 87 88 89 90 91 10 Kecamatan 3 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan 90 91 92 93 94 95 96 10 Kecamatan 4 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif % 85 86 87 88 89 90 91 10 Kecamatan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 IV-186 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Indeks Demokrasi Indeks Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Bakesbangpol Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-1 Dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 memerlukan kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi, sinergi, dan konsistensi. Kaidah pelaksanaan yang dimaksud mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Kaidah pelaksanaan menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029. Selain itu RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi nasional melalui Asta Cita, yang merupakan prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden. RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi pedoman seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan lima tahunan, selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang memuat delapan Prioritas Nasional yang merupakan implementasi dari Asta Cita khususnya dalam hal pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan transformasi hijau. Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan visi nasional yang terkandung dalam Asta Cita yang memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional V.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Humbang Hasundutan, diperlukan konsistensi dalam perencanaan dan pendanaan. Dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu RPJMN dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan juga diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 dan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan akan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang akan diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan dari masing-masing OPD yang selaras dengan Visi Misi Kabupaten Humbang Hasundutan. Berbagai program dan kegiatan tersebut tentunya perlu didukung dengan pendanaan, baik dengan APBD maupun non APBD yang pembagiannya didasarkan skala prioritas dan kebutuhan pada setiap momen pelaksanaan. Sehingga pengaplikasiannya, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan setiap tahun harus senyawa dengan semangat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-2 V.1.1.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan berkaitan dengan dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Gambaran hubungan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek pada struktur pemerintahan adalah sebagai berikut: Gambar 5.1. Hubungan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Jangka Pendek Pada Struktur Pemerintahan Keterkaitan dokumen perencanaan yang ditampilkan pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN, Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
2.Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
3.Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Tingkat Kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu RPJM Daerah Tingkat Kabupaten menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) Tingkat Kabupaten.
4.Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
5.Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP dan provinsi pada RKPD Provinsi. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-3 Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD. Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah. V.1.1.2 Skema Pendanaan dan Penganggaran Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non- pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan. V.1.2. Kerangka Pengendalian Pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, mengungkap bahwa Bupati/Wakil Bupati merupakan aktor pengendalian terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Adapun pengendalian perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi:
1.Pengendalian perencanaan Pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan pembangunan, kesesuaian program dengan sasaran, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2.Pengendalian pelaksanaan Pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan implementasi pembangunan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-4 juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Pengendalian dan pengelolaan risiko dilakukan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hasil dari manajemen risiko ini akan digunakan sebagai penilaian kinerja salah satunya terhadap Pemerintah Daerah. MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023. Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.2. Kerangka Kerja MRPN Pemerintah Daerah, sebagai salah satu entitas MRPN, perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses asesmen risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN. Penerapan MRPN merupakan ikhtiar untuk meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan serta menjaga sinkronisasi antar periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJM Nasioanal dan RPJMD Provinsi. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-5 menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Gambar 5.3. Tahapan Manajemen Resiko Untuk Mencapai Target RPJMD Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut.
1.Penentuan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Penentuan ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Humbang Hasundutan berkontribusi dalam pencapaian Visi Kabupaten Humbang Hasundutan yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban. Hal tersebut perlu dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dengan harapannya, sehingga upaya strategis dapat ditentukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.
2.Risk Profile Analysis dilakukan dengan proses identifikasi dan assesment risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan assessment risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak serius dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
3.Penyusunan Rencana Mitigasi (Mitigation Plan Formulation) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
4.Melakukan monitoring & reporting untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD Penentuan RPJMD 2025-2029 dan Gap Analysis Risk Profile Analysis Mitigation Plan Formulation Monitoring & Reporting Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-6 berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2025- 2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD. Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 yaitu:
1.Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 1 Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkualitas, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Program-program ini memastikan akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pelatihan keterampilan untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosial serta meningkatkan perlindungan sosial. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa akan diberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. Perempuan akan diberdayakan melalui berbagai program yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Penyandang disabilitas akan diberikan akses yang setara dan inklusif untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesempatan kerja. Pengarusutamaan gender akan menjadi prinsip utama dalam semua kebijakan dan program, memastikan bahwa setiap kebijakan mempertimbangkan dampak gender dan mendorong kesetaraan. Kehidupan berbudaya dan pancasialais dipupuk untuk ketahanan daerah.
2.Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah. Program ini mencakup penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dalam hal ini penguatan sektor pertanian yang menjadi unggulan dan penyumbang peningkatan ekonomi. Tidak kalah pentingnya, peningkatan peran desa dengan pengembangan ekonomi desa melalui produk unggulan desa menjadi salah satu kunci dalam pemerataan pembangunan. Seluruh langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.
3.Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berasaskan Keadilan dan Kelestarian Lingkungan terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk mencapai program kerja melanjutkan kesinambungan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur yang berkualitas, dan ramah lingkungan, peran penting dari berbagai pihak sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Sektor swasta diharapkan berinvestasi dalam proyek pemerintah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Partisipasi aktif masyarakat juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-7 sangat diperlukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
4.Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 4 Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyederhaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sistem transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Selain itu pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi layanan publik akan dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci keberhasilan Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan. V.I.3. Sistem Insentif Peran aktif dari para pelaku pembangunan diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pelaku pembangunan yang dimaksud bukan hanya pemerintah, namun juga diharapkan adanya keterlibatan dan komitmen penuh dari pelaku pembangunan non pemerintah seperti lembaga penelitian, dunia usaha, filantropi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Melihat pentingnya peran dari seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan sasaran pokok yang ditetapkan, maka perlu adanya sistem insentif. Harapannya, sistem insentif ini dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja dari setiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya. V.1.4. Mekanisme Perubahan Berangkat dari adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka dokumen perencanaan memerlukan ruang penyesuaian agar adatif dengan keadaan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan lagi sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dapat tercapai, maka target RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dimutakhirkan melalui RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-8 untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama. V.1.5. Komunikasi Publik Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. V.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2029 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (impact investment); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 V-9 pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset value capture). Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended financing) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik. V.3. KESIMPULAN Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang. RPJMD ini merupakan manifestasi dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan Tahap I RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan visi “KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN YANG ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta (5) komitmen dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan rencana. BAPPELITBANGDA TAHUN 2024