DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, Pelaksanaan, Pengangkatan, Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pilkades Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Larangan serta Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peraliham

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); jdih.humbanghasundutankab.go.id 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHUMBANG HASUNDUTAN dan BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. jdih.humbanghasundutankab.go.id 3
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Kepala Desa.
13.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan khusus melalui musyawarah Desa dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang disingkat dengan PPKD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan dalam mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan dalam memfasilitasi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.
23.Berdomisili adalah bertempat tinggal resmi yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
24.Daftar Pemilih Sementara yang disingkat dengan DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali berdasarkan hasil pendataan pemilih atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
26.Daftar Pemilih Tetap yang disingkat dengan DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. jdih.humbanghasundutankab.go.id 4
28.Tempat Pemungutan Suara yang disingkat dengan TPS dalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
31.Saksi adalah seseorang pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.

BAB II

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pilkades dilakukan secara serentak atau dapat bergelombang.
(2)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menghunjuk Penjabat Kepala Desa.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan Penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap PPKD;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades;
4. d.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Camat membentuk Panitia Fasilitasi Pemilihan di tingkat Kecamatan.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memfasilitasi pembentukan PPKD;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan Panitia Fasilitasi Pemilihan tingkat Kabupaten. jdih.humbanghasundutankab.go.id 5

Pasal 5

(1)Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan di Kecamatan.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memfasilitasi pengamanan penyelenggaraan Pilkades;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan Panitia Fasilitasi Pemilihan tingkat Kabupaten.
(3)Untuk Pembiayaan pelaksanaan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APBD.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pilkadesdilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD ; dan
e.persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 8

(1)Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat penduduk setempat, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. jdih.humbanghasundutankab.go.id 6
(3)Jumlah keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan jumlah gasal.
(4)Jumlah PPKD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk PPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan pembentukan PPKD sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(2)PPKD yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)PPKD bertugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendataan dan penetapan daftar pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
13. m.ikut serta dalam penyelesaian sengketa Pilkades.
(2)PPKD dilarang:
1. a.melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tetentu;
2. b.mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. c.mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
(3)PPKD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan PPKD dan mengisi kekosongan anggota sesuai mekanisme yang berlaku.
(4)PPKD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi membayar denda sebesar 2 (dua) kali lipat biaya Pilkades. jdih.humbanghasundutankab.go.id 7

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…