DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk perangkat daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); jdih.humbanghasundutankab.go.id 2
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 181Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. jdih.humbanghasundutankab.go.id 3
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
11.Dinas Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang berbentuk dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang berbentuk badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang berkedudukan sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat.
17.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, atau berupa satuan pendidikan berbentuk formal dan nonformal, atau berupa RSUD dan Puskesmas.
19.Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. jdih.humbanghasundutankab.go.id 4

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
2.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kabupaten;
3.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
4.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, penerangan dan pertamanan;
d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
f.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
g.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
h.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
i.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kebersihan dan persampahan;
j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; jdih.humbanghasundutankab.go.id 5
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
o.Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang perdagangan dan perindustrian dan pasar;
p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
q.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
s.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan bidang perkebunan;
t.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan bidang peternakan, bidang kelautan dan perikanan, dan kesehatan hewan;
u.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
1. 5.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
c.Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana. jdih.humbanghasundutankab.go.id 6
1. 6.Kecamatan, terdiri dari:
a.Kecamatan Doloksanggul Tipe B;
b.Kecamatan Pollung Tipe B;
c.Kecamatan Baktiraja Tipe B;
d.Kecamatan Lintongnihuta Tipe B;
e.Kecamatan Paranginan Tipe B;
f.Kecamatan Onanganjang Tipe B;
g.Kecamatan Sijamapolang Tipe B;
h.Kecamatan Pakkat Tipe B;
i.Kecamatan Parlilitan Tipe B;
j.Kecamatan Tarabintang Tipe B.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT pada dinas dan badan terdiri atas:
1. a.UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat UPT dinas daerah bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdapat UPT dinas bidang kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. jdih.humbanghasundutankab.go.id 7
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Organisasi RSUD tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dievaluasi selambat- lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, untuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) bidang Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan saran pendapat dan masukan kepada Bupati sesuai bidang keahliannya.
(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum.
(3)Ketentuan mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

(1)Jabatan pada Perangkat Daerah diisi oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk perangkat daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); jdih.humbanghasundutankab.go.id 2
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 181Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. jdih.humbanghasundutankab.go.id 3
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5.Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
11.Dinas Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang berbentuk dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah yang berbentuk badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
15.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang berkedudukan sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat.
17.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, atau berupa satuan pendidikan berbentuk formal dan nonformal, atau berupa RSUD dan Puskesmas.
19.Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. jdih.humbanghasundutankab.go.id 4

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
2.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kabupaten;
3.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
4.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, penerangan dan pertamanan;
d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
f.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
g.Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
h.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
i.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kebersihan dan persampahan;
j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; jdih.humbanghasundutankab.go.id 5
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
o.Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang perdagangan dan perindustrian dan pasar;
p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
q.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
s.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan bidang perkebunan;
t.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan bidang peternakan, bidang kelautan dan perikanan, dan kesehatan hewan;
u.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
1. 5.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
c.Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia;
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana. jdih.humbanghasundutankab.go.id 6
1. 6.Kecamatan, terdiri dari:
a.Kecamatan Doloksanggul Tipe B;
b.Kecamatan Pollung Tipe B;
c.Kecamatan Baktiraja Tipe B;
d.Kecamatan Lintongnihuta Tipe B;
e.Kecamatan Paranginan Tipe B;
f.Kecamatan Onanganjang Tipe B;
g.Kecamatan Sijamapolang Tipe B;
h.Kecamatan Pakkat Tipe B;
i.Kecamatan Parlilitan Tipe B;
j.Kecamatan Tarabintang Tipe B.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT pada dinas dan badan terdiri atas:
1. a.UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat UPT dinas daerah bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdapat UPT dinas bidang kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. jdih.humbanghasundutankab.go.id 7
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Organisasi RSUD tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dievaluasi selambat- lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, untuk penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) bidang Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan saran pendapat dan masukan kepada Bupati sesuai bidang keahliannya.
(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum.
(3)Ketentuan mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

(1)Jabatan pada Perangkat Daerah diisi oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945