DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang badan penanggulangan bencana daerah kabupaten indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi, organisasi, eselon dan kepegawaian, tata kerja, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penang- gulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin- tahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggu- langan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2.Bupati adalah Bupati Indramayu;
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Indramayu;
5.Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Indramayu;
6.Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Indramayu;
7.Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu;
8.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu;
9.Masyarakat profesional adalah pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)BPBD dipimpin Kepala secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggula- ngan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah; dan
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
(2)Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.pemantauan;
3. c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

(1)Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
(2)Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala.
(3)Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
1. a.perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana;
2. b.masyarakat profesional.
(4)Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari :
1. a.5 (lima) anggota dari pejabat perangkat daerah;
2. b.4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
(5)Pemilihan dan penetapan anggota Unsur Pengarah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2)Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala sehari-hari.
(3)Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
1. a.prabencana;
2. b.saat tanggap darurat; dan
3. c.pascabencana.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
1. a.pengoordinasian;
2. b.pengomandoan; dan
3. c.pelaksana.

Pasal 9

(1)Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
(2)Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
(3)Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
1. a.Kepala Pelaksana.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pencegahan;
  2. 2.Seksi Kesiapsiagaan.
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
  1. 1.Seksi Kedaruratan;
  2. 2.Seksi Logistik.
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
  1. 1.Seksi Rehabilitasi;
  2. 2.Seksi Rekonstruksi.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…