DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan penataan fungsi pulau biawak, gosong dan pulau candikian dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, prinsip konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan ruang dan pola pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, pemanfaatan sumberdaya hayati, pemanfaatan sumberdaya non-hayati, pengelola, wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian sengketa, penegakan dan penaatan hukum, ketentuan sanksi, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kawasan Konservasi Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2006 dengan nama Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulau Biawak, Gosong dan Candikian, belum memiliki kategori dan tipe kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
c.bahwa sehubungan pertim- bangan sebagaimana dimaksud huruf ”b” tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Kawasan Konser- vasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong Dan Pulau Candikian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Secara Lestari Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin- tahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lemba- ran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN PENATAAN FUNGSI PULAU BIAWAK, GOSONG DAN PULAU CANDIKIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
4.Bupati adalah Bupati Indramayu;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
8.Wilayah adalah wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya yang dapat dibagi-bagi berdasarkan sistem zonasi.
10.Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktifitas manusia didarat dan laut.
11.Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12.Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
13.Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya
14.Taman Pulau Kecil adalah pulau kecil/gugusan pulau dan perairan disekitarnya yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingn pemanafaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
15.Garis Pantai adalah garis yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara lautan dan daratan.
16.Perikanan berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan) pengambilan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumber daya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17.Pengamanan dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan disekitar kawasan konservasi, baik secara tetap maupun sementara, dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran peraturan, hukum dan perundang-undangan serta bentuk tindak pidana lainnya.
18.Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
21.Sumber daya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir.

a.Sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan non-hayati. Sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan;
b.Sedangkan sumberdaya non-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya kolam air dan di dasar lautnya, seperti minyak dan gas bumi, pasir, timah dan mineral lainnya.
1. 22.Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang mengekresikan kalsium karbonat (CaCo3) menjadi terumbu.
2. 23.Terumbu Buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak agar dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
3. 24.Forum Pengelola adalah suatu forum yang dibentuk oleh Bupati dan diberi kewenangan untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil Kabupaten Indramayu.
4. 25.Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. 26.Cara dan alat terlarang adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara lainnya serta bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya yang ada pada lingkungan konservasi laut daerah.
6. 27.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
7. 28.Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan ikan.

Pasal 2

Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi wilayah daratan dan perairan disekitar Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tipe Taman Pulau Kecil.

Pasal 3

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk keperluan :

a.Penelitian dan pengembangan ;
b.Kegiatan perikanan berkelanjutan ;
c.Wisata bahari ;
d.Pengembangan sosial ekonomi masyarakat ; dan
e.Kegiatan selain pada huruf ”a, b, c dan d” secara bertanggungjawab dan lestari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL

Pasal 4

Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penataan fungsi Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian didasarkan pada Asas-asas :

a.Perlindungan pelestarian dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang ;
b.Pemanfaatan potensi sumberdaya secara serasi, selaras dan seimbang yang dititik beratkan pada pertimbangan ekologis agar berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan ;
c.Keterbukaan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap pemangku kepentingan ;
d.Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan berdasarkan asas mufakat, keterpaduan, keseimbangan, berkelanjutan berkeadilan dan berbasis masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan penataan fungsi Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian bertujuan untuk :

a.Menetapkan kebijakan pengaturan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
b.Memberikan dasar hukum yang jelas bagi penanam modal dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
c.Memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang sah bagi penduduk wilayah pesisir; dan
d.Membantu dan mendorong kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya melestarikan keberadaan Pulau-pulau kecil.

BAB III

PRINSIP KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 6

Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan prinsip :

a.Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis ;
b.Perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan ;
c.Pencegahan tangkapan lebih ;
d.Penggunaan pertimbangan bukti ilmiah ;
e.Pertimbangan kearifan lokal ;
f.Pendekatan kehati-hatian ;
g.Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h.Pengembangan alat dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
i.Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat ;
j.Pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ;
k.Pengelolaan adaptif ;
l.Partisipasi dan keterbukaan ; dan
m.Kepastian hukum.

BAB IV

BATAS KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 7

(1)Batas kawasan konservasi pesisisr dan pulau- pulau kecil Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian di Kabupaten Indramayu di wilayah laut ditetapkan sejauh 4 mil yang diukur dari garis batas pangkal pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Indramayu, sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Indramayu.
(2)Batas kawasan konservasi pesisisr dan pulau- pulau kecil Pulau Biawak dan sekitarnya ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung hutan mangrove berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Indramayu .
(3)Apabila terjadi perubahan batas kawasan konservasi pesisisr dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian di luar 4 mil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebijakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 8

(1)Penunjukkan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian direalisasikan dalam bentuk penataan batas.
(2)Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak , Gosong dan Pulau Candikian dilakukan melalui kegiatan :
1. a.Identifikasi, inventarisasi, dan monitoring potensi sumberdaya hayati dan lingkungan Sumberdaya hayati;
2. b.Upaya pengelolaan meliputi pengawasan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat ;
3. c.Keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan lautan ; dan
4. d.Monitoring dan evaluasi.
(3)Penyusunan Rencana Zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak, Gosong dan Pulau Candikian akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dengan melibatkan para pihak terkait.
(4)Forum pengelola kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Pembantu pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak Gosong, dan Pulau Candikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Forum pengelola kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan kawasan konservasi laut Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian dikonsultasikan dengan pemerintah dan pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 10

Pengamanan dan pengawasan kawasan konservasi laut kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Biawak, Gosong, dan Pulau Candikian dilakukan dinas/instansi terkait dan forum serta masyarakat setempat.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2006