DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, kerjasama dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, penyidikan, ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan dan didayagunakan suatu usaha peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi segenap masyarakat dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terseleng- garanya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penye- diaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal;
c.bahwa berdasarkan pertim- bangan sebagaimana dimak- sud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Pera- turan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Peterna- kan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.8) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabu- paten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETER- NAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indramayu
5.Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7.Peternak adalah orang dan atau sekelompok orang yang mengusahakan peternakan.
8.Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun dihabitatnya.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda
12.Ternak Kecil adalah kambing dan domba
13.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, kalkun, angsa, entog, burung dara, kalkun dan burung puyuh.
14.Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ovum, telur bertunas dan embrio.
15.Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
16.Bakalan ternak yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipeliharan guna tujuan produksi
17.Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah teradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat.
18.Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat genetik sama dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
19.Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
20.Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus latihan khusus untuk melakukan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan telah memiliki Surat Izin.
21.Pemeriksa kebuntingan selanjutnya disebut PKB adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan telah memiliki Surat Izin.
22.Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam keterampilan dasar managemen reproduksi untuk melaksanakan pengelolaan reproduksi dan pemeriksaan gangguan reproduksi dan telah memiliki Surat Izin.
23.Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi dan berkembang biak.
24.Bahan pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
25.Laboratorium Pengujian Mutu Pakan adalah laboratorium yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan pengujian sampel pakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
26.Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakosetika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
27.Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Indramayu yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
28.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
29.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
30.Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesional dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai mengidentifikasi masalah, menetukan kebijakan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai mengendalikan teknis operasional dilapangan.
31.Otoritas veteriner dimaksud untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan serta melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.
32.Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
33.Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
34.Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendaawan dan ricketsia.
35.Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media perantara lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
36.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
37.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
38.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39.Penyakit Eksotik adalah penyakit yang belum ada di wilayah Indramayu.
40.Status Konservasi Hewan adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati.
41.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
42.Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dirumah pemotongan milik pemerintah, sendiri atau pihak lain.
43.Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor motor penggerak.
44.Kawasan adalah wilayah yang memiliki kondisi dan tujuan tertentu sesuai dengan alokasi tata ruang wilayah.

BAB II

AZAS, TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk :

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
c.menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
d.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e.melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

BAB III

PETERNAKAN

Pasal 4

(1). Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan kawasan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta sesuai dengan kondisi dan potensi sosial budaya spesifik lokal.
(2). Kawasan peternakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang.
(3). Penetapan kawasan peternakan didasarkan atas pengelompokkan ternak besar, ternak kecil dan unggas.
(4). Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara individu maupun usaha peternakan yang terintegrasi.
(5). Usaha peternakan dalam wilayah kawasan harus memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
(6). Model pengembangan kawasan direncanakan, dirumuskan dan dikembangkan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1). Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilaksanakan dengan mengutamakan bibit ternak lokal yang disesuaikan dengan pola pengembangan ternak yang dilaksanakan oleh masyarakat.
(2). Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan atau bakalan.
(3). Dalam hal pengembangan benih dan bibit belum mampu dilaksanakan oleh masyarakat, maka Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Pembenihan dan Pembibitan Ternak.

Pasal 6

(1). Dinas membina wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis sifat produksinya dengan mempertimbangkan agroklimat, sosial ekonomi dan budaya lokal.
(2). Guna mendorong ketersediaan bibit yang memenuhi syarat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan maka ditetapkan kebijakan pembibitan daerah melalui Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1). Setiap bibit yang beredar untuk usaha komersial wajib memiliki sertifikat layak bibit dan/atau surat keterangan layak bibit.
(2). Ternak yang memenuhi persyaratan bibit dilarang dikeluarkan dari wilayah daerah tanpa seizin Dinas.
(3). Guna pengembangan pembibitan untuk ternak besar dilaksanakan dengan teknik inseminasi buatan dan/atau intensifikasi kawin alam.
(4). Inseminasi buatan dilakukan oleh inseminator yang telah memiliki sertifikat.
(5). Dinas wajib melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi inseminator, PKB dan ATR.

Pasal 8

(1). Dalam keadaan tertentu, pemasukan benih dan bibit dari luar daerah dapat dilakukan untuk :
1. a.meningkatkan mutu dan keragaman genetik
2. b.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan
3. c.mengatasi kekurangan bibit di daerah.
4. d.menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
(2). Pemasukan benih dan bibit wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan mengenai mutu, kesehatan hewan, peraturan karantina hewan serta memperhatikan kebijakan perwilayahan.
(3). Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pemasukan bibit sebagaimana ayat (1) wajib memiliki izin.
(4). Pengawasan bibit dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5). Pemerintah Daerah wajib mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak.
(6). Apabila pejabat fungsional pengawas mutu bibit ternak belum tersedia maka pengawasan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Bibit Ternak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai kompetensi.

Pasal 9

(1). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.
(2). Dinas wajib membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.

Pasal 10

(1). Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
(2). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, memasukan dan atau mengeluarkan pakan ke dan dari wilayah daerah dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan produk pakannya ke dinas.
(3). Pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal dan persyaratan administrasi sesuai dengan SNI.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…