DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup dan tujuan, penataan PKL, pemberdayaan PKL, hak, kewajiban dan larangan PKL, monitoring dan evalusi, tim penataan dan pemberdayaan PKL, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lokasi binaan bagi PKL.

(2)Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 11

(1)Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
1. a.Lokasi permanen;dan
2. b.Lokasi sementara.
(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas yang meliputi fasilitas listrik, air bersih, tempat sampah dan toilet umum.
(3)Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
(4)Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan Dinas.

Pasal 12

Dinas menetapkan Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

Jenis tempat usaha terdiri atas :

a.tempat usaha bergerak; dan
b.tempat usaha tidak bergerak.

Pasal 14

(1)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
1. a.bermotor; dan
2. b.tidak bermotor
(2)Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.Kendaraan bermotor roda dua ;
2. b.Kendaraan bermotor roda tiga;dan
3. c.Kendaraan bermotor roda empat.
(3)Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Pasal 15

Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b terdiri atas :

a.gelaran;
b.lesehan;
c.tenda;dan
d.selter.

Pasal 16

Bidang usaha PKL dikelompokkan menjadi :

a.kuliner;
b.kerajinan;
c.tanaman hias;
d.burung;
e.ikan hias;
f.pakaian, sepatu dan tas;
g.mainan;
h.barang antik; dan
i.usaha lainnya.

Pasal 17

(1)Dinas dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
(2)Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota.

Pasal 18

(1)PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
(2)Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat dihapuskan.
(3)Penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai ketentuan tata ruang guna menciptakan tata kota yang tertib dan teratur.

Pasal 19

Ketentuan mengenai peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui :

a.peningkatan kemampuan berusaha;
b.fasilitasi akses permodalan;
c.fasilitasi bantuan sarana dagang;
d.penguatan kelembagaan;
e.fasilitasi peningkatan produksi;
f.pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;dan
g.pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 21

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara:

a.kemitraan dengan dunia usaha;
b.kerjasama antar daerah;

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…