DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 8 Pasal 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pembagian Tanah Eks Pengangonan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembagian tanah eks pengangonan untuk Desa Bogor, Desa Sukra dan Desa Sukra Wetan adalah untuk memberikan kepastian dalam rangka penguasaan dan pengelolaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Tanah Eks Pengangonan untuk Desa Bogor, Desa Sukra dan Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 3 Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBAGIAN TANAH EKS PENGANGONAN UNTUK DESA BOGOR, DESA SUKRA DAN DESA SUKRA WETAN KECAMATAN SUKRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 7
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
5.Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. 8
9.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10.Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PEMBAGIAN TANAH EKS PENGANGONAN

Pasal 2

Pembagian Tanah Eks Pengangonan untuk Desa Bogor, Desa Sukra dan Desa Sukra Wetan bertujuan untuk menetapkan kepastian hukum atas Aset Desa yang berupa tanah untuk ketiga Desa tersebut. 9

Pasal 3

Tanah Eks Pengangonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruhnya seluas lebih kurang delapan puluh koma enam ratus delapan puluh hektar (± 80,680 Ha).

Pasal 4

(1)Alokasi Tanah Eks Pengangonan untuk ketiga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Desa Bogor seluas lebih kurang tiga puluh dua hektar (± 32 Ha); dengan batas-batas :
  1. 1.sebelah Utara sawah milik adat;
  2. 2.sebelah Timur tanah milik pengairan;
  3. 3.sebelah Selatan tanah eks pengangonan desa Sukra wetan; dan
  4. 4.sebelah Barat kali sewo.
2. b.Desa Sukra seluas lebih kurang dua puluh empat hektar (± 24 Ha); dengan batas-batas : 10
  1. 1.sebelah Utara tanah eks pengangonan desa Sukra wetan;
  2. 2.sebelah Timur tanah milik pengairan;
  3. 3.sebelah Selatan desa Cilandak Kecamatan Anjatan; dan
  4. 4.sebelah Barat kali sewo.
3. c.Desa Sukra Wetan seluas lebih kurang dua puluh empat hektar (± 24 Ha); dengan batas-batas :
  1. 1.sebelah Utara tanah eks pengangonan desa Bogor;
  2. 2.sebelah Timur tanah milik pengairan;
  3. 3.sebelah Selatan eks pengangonan desa Sukra; dan
  4. 4.sebelah Barat kali sewo.
(2)Lokasi tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tertuang dalam Peta Lokasi Tanah Eks Pengangonan Desa Bogor, Sukra dan Sukra Wetan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 11

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mengelola dan memanfaatkan tanah eks pengangonan untuk kepentingan pembangunan Desa.

Pasal 6

(1)Kewajiban pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mengelola aset desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2)Menjaga dan mempertahankan keutuhan tanah eks pengangonan yang ada.
(3)Mengupayakan agar tanah eks pengangonan menjadi hak pakai desa dengan proses pensertifikatan hak. 12
(4)Melaksanakan kewajiban lain seperti apa yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli Desa yang dapat menunjang Pos Pendapatan Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah merealisasikan pembagian tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Camat setempat dapat mengambil langkah- langkah sebatas tidak menyimpang dari ketentuan ini, untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kuwu setempat dapat mengambil langkah- langkah sebatas tidak menyimpang dari ketentuan ini, untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 13

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 2017 BUPATI INDRAMAYU, Cap/ttd ANNA SOPHANAH 14 Diundangkan di Indramayu pada tanggal 11 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 NOMOR : 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT: 1/124/2017

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…