DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2018-2025 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang prinsip, visi dan misi, kedudukan, jangka waktu perencanaan, dan ruang lingkup, tujuan dan sasaran, arah dan kebijakan, kewenangan pemerintah daerah, kawasan strategis kepariwisataan dan kawasan wisata unggulan, jenis usaha pariwisata, penyelenggaraan kepariwisataan, strategi pembangunan kepariwisataan, rencana pembangunan kepariwisataan, program prioritas pembangunan kepariwisataan, hak dan kewajiban, sistem informasi manajemen pariwisata, pelatihan dan penyuluhan, standarisasi dan sertifikasi, tenaga kerja asing, penelitian dan pengembangan, pengembangan pariwisata dan promosi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, koordinasi, pendanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, larangan, penyidikan, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan sektor pariwisata perlu disusun dan direncanakan secara sistematis, terpadu dan terarah yang diwujudkan dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 3 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 4 dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 7 Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 18);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5). 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) TAHUN 2018-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu. 9
4.Dinas adalah Dinas di lingkungan pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Kepariwisataan.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Indramayu untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
9.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi 10 upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah organisasi- organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 11 dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 12
21.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
22.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
23.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
25.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten, yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata.
26.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 13 mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II

PRINSIP, VISI DAN MISI

Pasal 2

RIPPARKAB mengacu pada prinsip-prinsip :

a.pembangunan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan;
c.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat; 14
d.pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
e.pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah mewujudkan kabupaten sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah :

a.mewujudkan kawasan wisata yang memiliki keunggulan kompetitif;
b.mewujudkan daya tarik wisata alam dan budaya yang berkualitas;
c.mewujudkan pasar pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional; 15
d.mewujudkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan
e.mewujudkan lembaga pengelola kawasan wisata yang profesional.

BAB III

KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU PERENCANAAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kedudukan RIPPARKAB :

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor pariwisata dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten yang mengacu kepada RIPPARPROV Jawa Barat dan RIPPARNAS. 16

Pasal 6

(1)RIPPARKAB berjangka waktu perencanaan 8 (delapan) tahun.
(2)Prinsip-prinsip, visi dan misi, tujuan, konsep, serta kebijakan pengembangan kepariwisataan dirumuskan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai landasan pembangunan kepariwisataan kabupaten jangka panjang.
(3)Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan setiap jangka waktu 4 (empat) tahun, dan akan dikembangkan lagi untuk periode 4 (empat) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi rencana.
(4)Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan jangka waktu 4 (empat) tahun. 17

Pasal 7

Ruang lingkup wilayah RIPPARKAB meliputi wilayah administratif kabupaten, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kota/kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

RIPPARKAB mencakup empat aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu :

a.aspek destinasi pariwisata;
b.aspek pemasaran pariwisata;
c.aspek industri pariwisata; dan
d.aspek kelembagaan kepariwisataan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 9

Tujuan RIPPARKAB adalah untuk mengarahkan perkembangan pariwisata kabupaten dan menjadi 18 pedoman utama bagi stakeholder pariwisata yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dapat menjadi alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 10

Sasaran RIPPARKAB adalah:

a.Teridentifikasinya potensi dan permasalahan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata (alam, sejarah, budaya, dan minat khusus) yang terdapat di kabupaten;
b.Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan kabupaten yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata lokal, regional dan nasional;
c.Teridentifikasinya lokasi kawasan wisata unggulan dan objek wisata unggulan di kabupaten sesuai kriteria yang ditetapkan dan;
d.Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan kabupaten serta indikasi program pembangunan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan di kabupaten. 19

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…