DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari 7 pasal dan 5 bab yaitu : KETENTUAN UMUM, TUJUAN, PENYERTAAN MODAL, PENGENDALIAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, perlu disesuaikan;
c.bahwa guna kepentingan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank 3 Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 4 Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 6 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah 8 Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU 9 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disebut Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 10
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7.Modal dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.Modal Disetor adalah Modal yang disetor oleh Pemilik sebagai pemenuhan modal dasar kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu adalah :

a.meningkatkan permodalan Perumda Bank Perkreditan Rakyat sebagai investasi Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat; 11
c.pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan; dan
d.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
(2)Modal disetor sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 telah disetor sebesar Rp. 35.638.663.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(3)Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemajuan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu sampai dengan terpenuhinya modal dasar.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan. 12
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
(6)Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi pelaksanaan program pengembangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu dalam bidang pelayanan perbankan bagi masyarakat.
(7)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 4

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan/atau akuntan negara.

Pasal 5

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, maka Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu wajib : 13

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Coorporate Governance) yang meliputi prinsip :
1. 1.transparansi;
2. 2.keadilan;
3. 3.akuntabilitas; dan
4. 4.responsibilitas.
b.meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
c.meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat; dan
d.melakukan langkah strategi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 17 Februari 2020 Plt. BUPATI INDRAMAYU, Cap/ttd TAUFIK HIDAYAT 15 Diundangkan di Indramayu pada tanggal 17 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd RINTO WALUYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN : 2020 NOMOR : 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU ALI FIKRI, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19670224 199003 1 004 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR : 1/17/2020 16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU I. UMUM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu selanjutnya disingkat Perumda Air Minum merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Indramayu. Tujuan pendirian Perumda Air Minum memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli Daerah. 17 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perumda Air Minum dapat berupa uang dan/atau barang dapat bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan konversi dari pinjaman. Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011