DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan penetepan batasan istilah pada pelaksanaannya. Diatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan prasarana dan sarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pekan olahraga dan festival olahraga, peran masyarakat dan dunia usaha, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, harmonisasi serta sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, mengembangkan potensi jasmani dan rohani serta sosial.
8.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
9.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif serta kecerdasan emosi pelajar.
13.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur serta mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
20.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
21.Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
22.Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
23.Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
24.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
25.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
26.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
29.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
30.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
31.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
32.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33.Orang adalah setiap orang, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
34.Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
35.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang tekah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk lembaga keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, lembaga fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk :

a.mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
c.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup regional, nasional dan internasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan masyarakat;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.kesehatan, keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan melaksanakan standarisasi serta penjaminan mutu bidang keolahragaan di daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan melalui :

a.pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
b.penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten;
c.pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
d.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
e.bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan Nasional di Daerah.
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal;
5. e.pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
6. f.penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah; dan
7. g.pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(2)Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana strategis keolahragaan kabupaten; dan
2. b.rencana operasional keolahragaan kabupaten.
(3)Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
(4)Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah.
(5)Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait, Lembaga Keolahragaan, Pemangku kepentingan terkait dan Masyarakat.

BAB IV

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan mencakup, antara lain :

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga disabilitas; dan
e.olahraga Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk :
1. a.meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
2. b.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
3. c.membangun karakter yang sportif;
4. d.meningkatkan keterampilan olahraga; dan
5. e.mengembangkan minat dan bakat olahraga.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru olahraga dengan melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…