DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 8 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tujuan, penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan, pelaksanaan dan pengendalian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 3 Mengingat : Indramayu pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor370);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa BaratTbk (Lembaran Daerah Nomor 3Tahun 1999 Seri D);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang 9 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 SeriA2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada PT. Bank Jabar Cabang Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Seri E6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Dan BUPATI INDRAMAYU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah Bank BJB Cabang Indramayu yang merupakan bagian dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan keputusan Nomor C-7103.HT.01.TH.99.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank BJB.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu. 11
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9.Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.
10.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Bank BJB adalah :

a.meningkatkan permodalan Bank BJB sehingga investasi Pemerintah Kabupaten Indramayu mempunyai nilai dan daya saing yang tinggi; 12
b.pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
c.mempertahankan posisi sebagai pemegang saham;
d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
e.meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Jumlah penyertaan modal pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Bank BJB berdasarkan proyeksi kemampuan APBD ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2014, telah disetor sebesar Rp. 21.011.969.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3)Sisa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 13
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
(5)Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Indramayu berhak menerima bagian laba atau hasil usaha dari Bank BJB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetor pada Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Bank BJB berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan. 14

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perbankan, Bank BJB wajib memberikan perhatian terhadap pemberdayaan bagi usaha produktif Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pasal 6

Bank BJB wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah tentang perkembangan atas penyertaan modal yang disetorkan setiap semester pada tahun berkenaan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada PT. Bank Jabar Cabang Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal 24-11-2015 BUPATI INDRAMAYU Cap/ttd ANNA SOPHANAH Diundangkan di Indramayu Pada tanggal 24-11-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR : 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 239 /2015 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 239 /2015 17 18 19 Salinan NO : /LD/2015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005