DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang dasar, syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pengangkatan dan masa tugas sebagai kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, perpanjangan masa tugas sebagai kepala sekolah, mutasi dan pemberhentian sebagai kepala sekolah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;

Pasal 7

(1)Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
(2)Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
1. a.telah melewati tenggang waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
2. b.memiliki prestasi istimewa.
(3)Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

(1)Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah;
2. b.peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
3. c.usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
(3)Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

Pasal 9

(1)Penilaian Kinerja Kepala TK/SD dilakukan secara berkala oleh Tim tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Kepala UPTD Pendidikan.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi unsur-unsur UPTD Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah yang bersangkutan.
(3)Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala UPTD Pendidikan.
(4)Hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah disampaikan oleh Tim kepada Kepala UPTD Pendidikan.

Pasal 10

(1)Penilaian Kinerja Kepala SMP/SMA/SMK Negeri dilakukan secara berkala oleh Tim tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi unsur-unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten.
(3)Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan kinerja Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(4)Hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja dan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Tata Cara Perpanjangan Masa Tugas Kepala TK/SD adalah sebagai berikut:

a.Kepala UPTD Pendidikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kecamatan membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
b.Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikannya kepada Bupati.
c.Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 13

Tata Cara Perpanjangan Masa Tugas Kepala SMP/SMA/SMK Negeri adalah sebagai berikut :

a.Kepala Dinas berdasarkan masukan dari Tim Penilai Kinerja Kepala SMP/SMA/SMK Negeri menghimpun dan menganalisis serta membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikannya kepada Bupati.
b.Bupati menetapkan Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Kepala Sekolah dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 15

(1)Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
1. a.permohonan sendiri;
2. b.berakhirnya masa tugas;
3. c.telah mencapai batas usia pensiun;
4. d.diangkat pada jabatan lain;
5. e.dikenakan hukuman disiplin berat;
6. f.dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8;
7. g.berhalangan tetap;
8. h.tugas belajar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan/atau
9. i.meninggal dunia.
(2)Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Tata cara pemberhentian Kepala TK/SD yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :
1. a.Kepala UPTD Pendidikan, berdasarkan hasil penilaian Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;
2. b.Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
3. c.Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.
(4)Tata cara pemberhentian Kepala SMP/SMA/SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), menghimpun dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati.
2. b.Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Menjadi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 43 Seri D.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…