DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang obyek dan potensi bahaya kebakaran, pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, pengendalian keselamatan kebakaran, larangan, pemeriksaan dan perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan, penyidikan, sanksi.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pemadam Kebakaran dilingkungan Dinas.
8.Kepala UPTD adalah kepala UPTD Pemadam Kebakaran.
9.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
10.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
11.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
12.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
13.Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
14.Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
15.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
16.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
17.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
18.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
19.Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap sarana dalam bentuk Tabung dan/atau Hidran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
20.Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung, karung goni, tangga, drum, atau kaleng yang dapat digunakan memadamkan kebakaran.
21.Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
22.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
24.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.

BAB II

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung;
b.bangunan perumahan;
c.kendaraan bermotor dan;
d.bahan berbahaya.

Pasal 3

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan gedung; dan
4. d.isi bangunan gedung.
(2)Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.bahaya kebakaran berat.

Pasal 4

Potensi bahaya kebakaran pada bangunan perumahan, meliputi :

a.bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan; dan
b.bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Pasal 5

(1)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas :
1. a.kendaraan umum; dan
2. b.kendaraan khusus.
(2)Kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Pasal 6

(1)Bahan Berbahaya terdiri atas :
1. a.bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
2. b.bahan gas bertekanan (compressed gasses);
3. c.bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
4. d.bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
5. e.bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances);
6. f.bahan beracun (poison);
7. g.bahan radio aktif (radio actives);
8. h.bahan perusak (corrosives); dan
9. i.bahan berbahaya lain (miscellaneous).
(2)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 7

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran; dan
4. d.manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
(6)Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 9

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan gedung;
2. b.akses masuk ke dalam bangunan gedung;
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.akses ke lokasi bangunan gedung;
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar;
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas :
1. a.proteksi pasif; dan
2. b.proteksi aktif.
(2)Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan bangunan gedung;
2. b.konstruksi bangunan gedung ;
3. c.kompartemenisasi dan pemisahan; dan
4. d.penutup pada bukaan.
(3)Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.alat pemadam api ringan;
2. b.sistem deteksi dan alarm kebakaran;
3. c.sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
4. d.sistem sprinkler otomatis;
5. e.sistem pengendali asap;
6. f.lift kebakaran;
7. g.pencahayaan darurat;
8. h.penunjuk arah darurat;
9. i.sistem pasokan daya listrik darurat;
10. j.pusat pengendali kebakaran; dan
11. k.instalasi pemadam khusus.

Pasal 11

(1)Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2)Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 12

(1)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(2)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…