DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan engan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, prinsip, tujuan, dan azas, penyelenggaraan kepariwisataan, kepemilikan/pengelolaan usaha pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif pariwisata, gabungan industri pariwisata daerah, insentif, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 12 ayat

(3)dan lampiran huruf z Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
1. c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8.Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 7049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
4.Bupati adalah Bupati Indramayu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Pelaku usaha adalah pelaku usaha pariwisata yang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi:

a.ketentuan umum;
b.azas, prinsip, tujuan dan ruang lingkup;
c.penyelenggaraan kepariwisataan;
d.kepemilikan/pengelolaan usaha pariwisata;
e.pengembangan ekonomi kreatif pariwisata;
f.gabungan industri pariwisata daerah;
g.insentif;
h.hak, kewajiban dan larangan;
i.pembinaan;
j.peran serta masyarakat;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan peralihan; dan
m.ketentuan penutup.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, nilai budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya bangsa;
b.menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
d.menumbuhkan budaya berwisata;
e.penyediaan tempat beribadah;
f.menerapkan manajemen mitigasi bencana;
g.menghormati hak penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
h.menjamin wisatawan memperoleh nilai manfaat dari daya tarik wisata yang dikunjungi;
i.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
j.memberdayakan masyarakat setempat;
k.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
l.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah serta antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
m.mematuhi kode etik kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
n.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
e.mengangkat citra daerah;
f.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya di daerah;
g.memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikannya;
h.menguatkan ketahanan dan kemajuan budaya;
i.memupuk rasa cinta tanah air; dan
j.mewujudkan kelembagaan pengelola kepariwisataan yang sinergis.

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas:

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.keseimbangan;
d.kemandirian;
e.kelestarian;
f.partisipatif;
g.berkelanjutan;
h.kearifan lokal;
i.kebhinekaan;
j.keterpaduan;
k.kesatuan;
l.kekeluargaan;
m.demokratis; dan
n.kesetaraan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

(1)Usaha pariwisata meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta;
13. m.spa; dan
14. n.usaha pariwisata lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.
(3)Jenis usaha dan subjenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun dan mengelola daya tarik wisata.
(2)Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.daya tarik wisata alam;
2. b.daya tarik wisata budaya;
3. c.daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan/atau
4. d.daya tarik minat khusus.
(3)Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.
(4)Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha pemanfaatan dan pengembangan seni budaya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sarana wisata.
(5)Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.
(6)Usaha daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan dan/atau potensi seni budaya, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan wisata.

Pasal 9

(1)Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
2. b.pengelolaan museum;
3. c.pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
4. d.pengelolaan obyek ziarah;
5. e.pengelolaan agro;
6. f.pengelolaan wisata pesisir;
7. g.pengelolaan wisata waduk dan sungai;
8. h.pengelolaan wisata buatan/binaan manusia dengan pemanfaatan potensi kawasan; dan
9. i.pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
2. b.penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya;
3. c.penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan daya tarik wisata;
4. d.pengembangan produk dan/atau daya tarik wisata yang mencerminkan kekhasan lokal; dan
5. e.peningkatan promosi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Pasal 10

(1)Usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang berada di kawasan wisata.
(2)Kegiatan pengelolaan usaha kawasan pariwisata meliputi:
1. a.penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
2. b.penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
3. c.penyediaan bangunan-bangunan menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
(3)Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pelaku usaha kawasan pariwisata dapat menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.
(4)Pembangunan kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…