DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan paud, peserta didik, standar pendidikan anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan strategi pembelajaran, persyaratan pendirian lembaga paud, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpadu dan bermutu diperlukan pedoman yang mengaturnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang– 3 Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan.
5.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
6.Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
7.Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan 7 melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun prioritas usia 5 (lima) tahun dan (enam) tahun.
13.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 8 program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15.Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
16.Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Bina Iman Anak (BIA).
18.Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru 9 pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19.Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
20.Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21.Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
22.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 10 komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.
(2)Adapun tujuannya adalah untuk :
1. a.mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, bermutu dan terjangkau; dan
2. b.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur. 11

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kepribadian anak ke arah perkembangan sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
(2)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta, TKLB, RA dan BA. 12
(3)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
(4)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(5)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat.

Pasal 5

(1)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri dan TKLB diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan. 13
(3)PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, dan/atau SPS diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Orang atau Badan.
(4)PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 6

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. 14

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 8

(1)PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi :
1. a.layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
2. b.layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
3. c.layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA dan yang sederajat.
(2)PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 9

Jumlah peserta didik PAUD formal dan PAUD nonformal paling sedikit 15 (lima belas) anak. 15

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 10

(1)Standar pendidikan anak usia dini meliputi formal dan nonformal yang terdiri atas :
1. a.standar tingkat pencapaian perkembangan;
2. b.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.standar isi, proses, dan penilaian; dan
4. d.standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
(2)Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…