DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengembangan produk unggulan daerah dengan penetapan batasanistilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas, maksud dan tujuan, usaha produk unggulan, tenaga kerja, kewenangan, perencanaan, pemasaran produk unggulan, penggunaan produk unggulan, kemitraan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, hak atas kekayaan intelektual, peran serta masyarakat, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan di Kabupaten Indramayu yang memiliki daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 3 Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 5 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko 6 Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indamayu Nomor 7 Tahun 2011 Seri : B.1) sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indamayu Nomor 7 Tahun 2011 Seri : B.1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indramayu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Peangkat Daerah yang membidangi Produk Unggulan;
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Indramayu. 8
7.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8.Perusahaan swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non- pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham prusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Indramayu.
9.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. 9
10.Produk Unggulan adalah produk produk unggulan daerah Kabupaten Indramayu baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi mayarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan produk unggulan berdasarkan azas :

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keterbukaan;
g.keberlanjutan; 10
h.efesiensi berkeadilan;
i.kelestarian fungsi lingkungan;
j.kearifan lokal; dan
k.daya saing.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
b.memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
c.memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan produk unggulan di Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah untuk :

a.mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal; 11
b.memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk unggulan.
c.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
d.memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

Pasal 5

Bentuk dan program pengembangan produk unggulan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. 12

BAB III

USAHA PRODUK UNGGULAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi kegiatan usaha produk unggulan, dan penanaman modal bagi investasi usaha produk unggulan.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.
(3)Tata cara pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan usaha produk unggulan, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan dengan memperhatikan sebagai berikut :
1. a.penggunaan bahan baku lokal;
2. b.penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau 13
3. c.merupakan usaha lokal.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pengembangan terhadap usaha produk unggulan.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 8

(1)Perusahaan yang memproduksi produk unggulan berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi produk unggulan dengan tenaga kerja warga daerah.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah, dan/atau 14
2. b.pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
  1. 1.manajemen perusahaan produk unggulan;
  2. 2.keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
  3. 3.kewirausahaan.

Pasal 9

(1)Perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memproduksi produk unggulan.
(2)Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja;
2. b.fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
3. c.pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 15

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk unggulan dilakukan pendataan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yag membidangi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…